cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 216 Documents
 18   19   20   21   22 
Disharmoni Kewenangan Dalam Perbaikan Data Paspor dan Implikasinya Terhadap Hak Keluar Wilayah Eva Albatun Nabilah; Irvan Irvan; Sulistiani Rosinasiku
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1348

Abstract

Wilayah perbatasan merupakan kawasan yang rentan terhadap praktik pengurusan dokumen keimigrasian secara ilegal, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Artikel ini menganalisis kepastian hukum dalam proses koreksi data paspor bagi pekerja migran yang menjadi korban praktik tersebut serta mengkaji hambatan kelembagaan dalam upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan mengambil studi kasus dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaltara di Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Kantor Imigrasi yang menghambat proses koreksi data paspor, sehingga korban tidak memperoleh penyelesaian yang efektif. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk melakukan mobilitas lintas batas. Penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan tersebut mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem administrasi keimigrasian, khususnya akibat belum tersedianya mekanisme koreksi data yang jelas, terstandarisasi, dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan administratif yang responsif, berorientasi pada perlindungan korban, serta terintegrasi lintas institusi guna menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak keimigrasian warga negara, terutama di wilayah perbatasan.
Green Constitution: Reorientasi Konsep Negara Hukum Formal Menuju Negara Hukum Materiil dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Ekologi M. Ilham Ramadhon; Eny Kusdarini; Iqbal Prasetya Agusti; Adrik Kemal Bahruniam
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1361

Abstract

Krisis iklim global telah bertransformasi menjadi ancaman sistemik terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reorientasi konsep negara hukum dari paradigma antroposentris menuju paradigma ekosentris melalui penerapan Green Constitution. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan konstitusionalisme hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi menuju Negara Hukum Ekologis (Ecological Rule of Law) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan negara tetap berada dalam batas-batas daya dukung lingkungan. Integrasi prinsip keadilan antargenerasi menempatkan konstitusi sebagai kontrak sosial lintas generasi yang memosisikan negara sebagai pengelola amanah (trustee) atas kekayaan alam. Melalui studi komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup dengan mengadopsi konsep hak inheren alam serta mengembangkan mekanisme perluasan kedudukan hukum (legal standing) melalui actio popularis, sebagaimana dipraktikkan di Ekuador. Dengan demikian, reorientasi menuju paradigma negara hukum ekologis menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Efektivitas Hukum Perlindungan Anak dalam Melindungi Anak dari Paparan Ideologi Anti-Pancasila di Indonesia Hernadi Syafar Hurairah Muslim; Ferry Irawan Febriansyah; Yogi Prasetyo
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1380

Abstract

Penyebaran ideologi anti-Pancasila melalui media digital menjadi tantangan baru dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan radikalisme digital melalui berbagai platform media sosial. Penelitian terdahulu umumnya membahas radikalisme digital dari perspektif psikologis, penggunaan media sosial, atau penegakan hukum secara terpisah. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan efektivitas hukum perlindungan anak, deradikalisasi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum perlindungan anak dalam menghadapi paparan ideologi anti-Pancasila di era digital, mengidentifikasi dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap anak, serta mengkaji integrasi kebijakan perlindungan anak dan deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, serta observasi terhadap konten digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum mengatur secara spesifik ancaman penyebaran ideologi melalui media digital. Di sisi lain, pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 masih cenderung berorientasi pada aspek keamanan dan tindakan represif. Selain itu, terdapat fragmentasi kebijakan antara sistem perlindungan anak dan penanganan radikalisme. Penelitian ini menawarkan model integratif yang meliputi penguatan pendidikan Pancasila, peningkatan literasi digital, rehabilitasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, serta sinergi lintas sektor sebagai upaya memperkuat ketahanan ideologi generasi muda.
Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Verifikasi Kolaboratif Beneficial Ownership Pasca-Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 Ihya’ Tsimaar Ariih; Yudho Taruno Muryanto; Rachma Indriyani
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1402

Abstract

Penelitian ini mengkaji pergeseran kedudukan hukum notaris dalam kerangka regulasi Beneficial Ownership di Indonesia, dari fasilitator pelaporan administratif menjadi verifikator kolaboratif yang mengemban fungsi kehati-hatian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menganalisis secara komparatif Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rezim pengaturan awal, notaris berperan sebagai penyampai informasi Beneficial Ownership berdasarkan data yang disampaikan oleh korporasi, sedangkan tanggung jawab materiil atas kebenaran data tersebut tetap berada pada korporasi sebagai declarant. Pergeseran paradigma terjadi secara signifikan melalui Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 sebagai respons terhadap evaluasi Financial Action Task Force tahun 2023, yang menempatkan notaris sebagai salah satu pelaksana verifikasi berbasis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pergeseran tersebut melahirkan sistem verifikasi berlapis yang melibatkan korporasi, notaris, dan Menteri. Meskipun peran notaris menjadi semakin strategis, tanggung jawab yang melekat tetap bersifat sekunder dan didasarkan pada kewajiban upaya profesional (best efforts obligation), bukan kewajiban hasil (result obligation) yang bersifat absolut. Perlindungan hukum bagi notaris dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur, dokumentasi verifikasi yang tertib, penilaian risiko yang proporsional, serta pembelaan yang didasarkan pada itikad baik atas pernyataan kebenaran yang disampaikan oleh korporasi.
Analysis of the Reformulation of the Minimum Marriage Age: An Islamic Law Perspective on Law No. 16 of 2019 in the Pamekasan Court Moh Sholihin; Jamiliya Susantin
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1419

Abstract

This study aims to analyze the reformulation of the minimum marriage age under Law No. 16 of 2019 through a comparative perspective of Islamic law and positive law, as well as to examine its implications for judicial practice at the Pamekasan Religious Court. This research employs a socio-legal approach, incorporating statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through documentation of marriage dispensation cases from 2019 to 2025 and interviews with judges. The findings indicate that the reformulation of the minimum marriage age to 19 years for both men and women constitutes a progressive measure to strengthen child protection and promote gender equality. However, the amendment has been followed by a significant increase in applications for marriage dispensation, reflecting a gap between legal norms and prevailing social realities. The study also reveals differences between Islamic law, which is grounded in the concepts of baligh, rusyd, and maslahah, and positive law, which establishes a fixed statutory minimum age for marriage. In judicial practice, judges tend to integrate sociological, psychological, and maslahah considerations when deciding marriage dispensation cases. These findings suggest that the impact of the reform on child protection and the prevention of child marriage remains mixed, highlighting the need for a more comprehensive strategy that combines legal reform with broader social interventions.
Kekosongan Pengaturan Cyber Child Grooming dalam UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak Sahla Syafina Apriandari; R. Eriska Ginalita Dwi Putri
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1423

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan internet tidak hanya memberikan manfaat dalam komunikasi, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), salah satunya cyber child grooming. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik cyber child grooming serta mengkaji kekosongan norma hukum mengenai pengaturannya dalam hukum positif Indonesia melalui analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, norma hukum, doktrin, dan literatur hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyber child grooming merupakan tindakan manipulasi psikologis dan pembangunan kepercayaan secara bertahap terhadap anak melalui media digital dengan tujuan eksploitasi seksual, tanpa memerlukan kontak fisik pada tahap awal. Hingga saat ini, hukum pidana Indonesia belum mengatur cyber child grooming sebagai delik yang berdiri sendiri. Penegakan hukum masih bergantung pada penerapan ketentuan dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, yang pada umumnya baru dapat diberlakukan setelah terjadi eksploitasi seksual atau penyebaran konten bermuatan seksual. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan pengaturan pada tahap pendekatan awal, kendala dalam pembuktian elektronik, serta ketidakpastian dalam penerapan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara khusus mengkriminalisasi cyber child grooming sejak tahap pendekatan awal guna mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan optimal bagi anak di ruang digital.

Page 22 of 22 | Total Record : 216

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum (article in press) Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue