cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 238 Documents
 20   21   22   23   24 
Transformasi Hak Milik atas Kekayaan Negara dalam BUMN Persero: Perspektif Hukum Perdata Andi Novita Mudriani Djaoe; Fatihani Baso; Rachmadani Rachmadani; Isnul Azzahra Ramadani
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1407

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero merupakan badan hukum korporasi yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, masih terdapat ambiguitas mengenai status kepemilikan atas kekayaan negara yang telah disertakan sebagai modal pada BUMN Persero. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai apakah aset BUMN Persero tetap merupakan kekayaan negara atau telah menjadi kekayaan badan hukum perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hak milik atas kekayaan negara dalam BUMN Persero serta implikasi yuridis yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, doktrin hukum, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan mengonstruksi hubungan antara doktrin badan hukum, teori kepemilikan, dan prinsip pemisahan kekayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal negara dalam BUMN Persero mengakibatkan transformasi status kepemilikan dari negara kepada badan hukum perseroan. Kekayaan yang telah disertakan menjadi kekayaan perseroan yang secara yuridis terpisah dari kekayaan negara, sedangkan negara berkedudukan sebagai pemegang saham dan tidak lagi memiliki hak milik secara langsung atas aset perseroan. Implikasi yuridis dari konstruksi tersebut meliputi pemisahan kekayaan, pembatasan tanggung jawab negara, serta perubahan relasi hukum antara negara dan BUMN Persero menjadi hubungan korporatif.
Penerapan Asas In Dubio Pro Reo dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby Philipus Harapenta Sitepu; Pujiyono Pujiyono; Darminto Hartono Paulus
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1409

Abstract

Inkonsistensi penerapan asas in dubio pro reo dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih menjadi persoalan karena belum memiliki parameter yang jelas, terutama ketika terjadi pertentangan antaralat bukti di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan asas in dubio pro reo dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby pada perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), serta memanfaatkan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan asas in dubio pro reo karena tidak terdapat kesesuaian yang meyakinkan antara rekaman CCTV, Visum et Repertum, dan keterangan ahli keselamatan berkendara, sehingga hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban tidak terbukti secara meyakinkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Ditinjau dari teori negatief wettelijk bewijsstheorie, conviction raisonnée, dan standar beyond reasonable doubt, penerapan asas tersebut hanya dapat dibenarkan apabila keraguan yang timbul bersifat rasional dan didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap seluruh alat bukti. Penelitian ini menegaskan urgensi perumusan parameter yang lebih jelas mengenai penerapan asas in dubio pro reo guna mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi putusan dalam peradilan pidana di Indonesia.
Disparitas Putusan Hakim mengenai Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Peradilan Agama Anggi Egi Anggraini; Sukiati Sukiati; Iwan Iwan
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1410

Abstract

Hukum waris Islam tidak menempatkan anak angkat sebagai pihak yang berhak memperoleh warisan secara langsung. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan perlindungan hukum melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209. Dalam praktik peradilan agama, penerapan ketentuan tersebut masih menimbulkan disparitas putusan yang berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas putusan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, dan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan Pasal 209 KHI serta pertimbangan kemaslahatan. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak pemberian wasiat wajibah dengan alasan bahwa anak angkat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan adanya disparitas putusan dalam penerapan Pasal 209 KHI yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak anak angkat dalam peradilan agama.
Dominasi Fiskus dalam Penagihan Pajak dan Krisis Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak Ardyan Ardyan; Diah Turis Kaemirawati; Ratna Dewi; Eka Ari Endrawati
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1417

Abstract

Kewenangan administrasi perpajakan di Indonesia mengalami perluasan yang signifikan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara. Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup penetapan utang pajak, tetapi juga pelaksanaan penagihan melalui instrumen hukum yang bersifat koersif. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan fiskus dalam sistem penagihan pajak di Indonesia, mengkaji tindakan penagihan yang bersifat koersif dari perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, serta merumuskan strategi perlindungan hukum bagi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh telaah deskriptif terhadap praktik penagihan pajak. Artikel ini menawarkan Taxpayer Due Process Model, yaitu suatu model yang mensyaratkan adanya pemberitahuan yang jelas, hak untuk didengar, akses terhadap informasi, uji proporsionalitas, serta pengawasan yudisial sebelum tindakan koersif diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penagihan pajak di Indonesia masih menempatkan fiskus pada posisi yang dominan karena memiliki kewenangan untuk menetapkan sekaligus menagih utang pajak. Akibatnya, wajib pajak berpotensi menghadapi tindakan penagihan sebelum memperoleh kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip due process of law, proporsionalitas, dan pengawasan yudisial untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan hak konstitusional wajib pajak.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi Internasional Berdasarkan Prinsip Non-Refoulement: Studi Kasus Pengungsi Sri Lanka di Aceh Nesti Tria Andini; R. Eriska Ginalita Dwi Putri
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1420

Abstract

Prinsip non-refoulement, yang melarang negara mengembalikan pengungsi ke wilayah yang kehidupan, kebebasan, atau keselamatannya terancam, merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam perlindungan pengungsi internasional sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional. Melalui studi kasus terhadap pengungsi asal Sri Lanka di Aceh, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi internasional berdasarkan prinsip non-refoulement serta mengkaji penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi beserta Protokol 1967, prinsip non-refoulement telah menjadi norma yang diakui secara luas dalam hukum internasional. Untuk menjamin kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi internasional, kerangka hukum nasional Indonesia masih memerlukan penguatan. Namun demikian, belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengungsi menyebabkan perlindungan yang tersedia masih bersifat administratif. Penanganan terhadap pengungsi asal Sri Lanka di Aceh mencerminkan penerapan prinsip non-refoulement melalui pemberian perlindungan sementara serta larangan pemulangan secara paksa. Landasan hukum bagi perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.
Peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam Pelaksanaan PBBR Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Muhammad Wiran Syahaja; Temmy Fitriah Alfiany
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1444

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membawa transformasi mendasar dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia melalui penerapan pendekatan berbasis risiko yang menggantikan paradigma perizinan konvensional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi sebagai instansi pelaksana di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan implementasi regulasi tersebut secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiolegal (socio-legal approach). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf DPMPTSP Kabupaten Sukabumi pada tanggal 14 Juni 2026, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan empat peran utama, yaitu pelayanan perizinan, pendampingan dan fasilitasi, sosialisasi dan edukasi, serta pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan peran tersebut dibuktikan dengan penerbitan 118.455 Nomor Induk Berusaha (NIB) secara kumulatif sejak tahun 2023 hingga Mei 2026 kepada 113.129 pelaku usaha di berbagai sektor berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Meskipun demikian, implementasi perizinan berusaha berbasis risiko masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital pelaku usaha, gangguan teknis pada sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), serta belum optimalnya koordinasi lintas instansi teknis. Analisis penelitian menggunakan teori kewenangan Hadjon, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai landasan analisis.
Implementasi Izin Pemanfaatan Air Nonkomersial di Kawasan Konservasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Purnama Pani Sandra; R. Eriska Ginalita Dwi Putri
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial di kawasan konservasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 serta mengkaji kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya pada Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola kawasan konservasi dan masyarakat pengguna jasa lingkungan air, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan pemanfaatan jasa lingkungan air nonkomersial pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan permohonan, verifikasi administratif, penilaian teknis, serta pengawasan terhadap pemanfaatannya. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya sosialisasi, rendahnya literasi digital dalam penggunaan sistem perizinan berbasis elektronik, serta belum jelasnya pengaturan prosedural mengenai pemanfaatan air nonkomersial. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perizinan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pembinaan kepada masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan keberlanjutan fungsi ekologis kawasan konservasi.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Obstetri dan Neonatal: Studi Kasus di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tanti Arianti; Arman Lany
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1451

Abstract

Keselamatan pasien merupakan indikator utama mutu pelayanan kesehatan sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban hukum rumah sakit, khususnya dalam pelayanan obstetri dan neonatal yang memiliki risiko klinis tinggi. Meskipun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur kewajiban rumah sakit untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien, implementasinya masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap keselamatan pasien dalam pelayanan obstetri dan neonatal, mengkaji implementasi patient safety pada rumah sakit ibu dan anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta merumuskan model konseptual tanggung jawab hukum rumah sakit berbasis patient safety. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case study). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, telaah dokumen internal rumah sakit, serta wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan yuridis dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma tanggung jawab rumah sakit telah bergeser dari individual liability menuju corporate liability, yang menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan tenaga kesehatan, tetapi juga atas efektivitas sistem pelayanan yang diselenggarakannya. Implementasi keselamatan pasien masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterlambatan pelayanan, komunikasi antartim yang belum optimal, ketidakkonsistenan dalam penerapan standar operasional prosedur, serta belum berkembangnya budaya keselamatan pasien secara optimal. Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan Patient Safety-Based Institutional Liability Model yang mengintegrasikan tata kelola rumah sakit, sistem keselamatan pasien, pelayanan klinis, luaran keselamatan pasien, dan akuntabilitas hukum ke dalam satu kerangka konseptual. Model tersebut memperkuat penerapan teori corporate liability serta memberikan landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan rumah sakit, praktik peradilan, dan perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan obstetri dan neonatal.
Penerapan Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Putri Nur Wisudawati; Fenny Fatriany; Budi Tresnayadi
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb, serta menganalisis implikasi penerapan pemidanaan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh hasil wawancara dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan dalam kedua putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi pribadi anak, tingkat keterlibatan, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan bentuk pemidanaan. Perbedaan penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak hanya menimbulkan implikasi yuridis berupa pertanggungjawaban pidana dan perubahan status hukum anak menjadi terpidana, tetapi juga berdampak pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial serta berpotensi menimbulkan stigma sosial dan risiko residivisme apabila pembinaan tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, penerapan pemidanaan terhadap anak harus tetap berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Praktik Wakaf Tanah kepada Individu: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Rima Rahmayani Tanjung; Syafruddin Syam; Imam Yazid
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1418

Abstract

Praktik wakaf tanah kepada individu nonkerabat yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi ditemukan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Praktik tersebut mencerminkan kesenjangan antara tradisi filantropi lokal dan konstruksi hukum wakaf yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara mendalam terhadap wakif, penerima wakaf, tokoh agama, dan aparat setempat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada prinsipnya membolehkan wakaf kepada individu nonkerabat sepanjang disertai ketentuan pengalihan manfaat kepada kepentingan umum setelah penerima wakaf meninggal dunia. Namun, syarat tersebut tidak terpenuhi dalam praktik di Kota Tanjung Balai. Sementara itu, hukum nasional tidak mengakui praktik tersebut karena tidak memenuhi persyaratan formal berupa pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maupun persyaratan material mengenai penerima manfaat berdasarkan hubungan nasab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik wakaf kepada individu di Kota Tanjung Balai telah memenuhi rukun pokok wakaf menurut hukum Islam, tetapi belum memenuhi syarat kesempurnaan berupa pengalihan manfaat kepada kepentingan umum sehingga tidak memperoleh pengakuan secara formal dalam hukum nasional. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan model normatif legalisasi dalam tiga tahap, yaitu amandemen regulasi, isbat wakaf secara retroaktif melalui pengadilan agama, dan sertifikasi tanah wakaf, sebagai upaya mengisi kekosongan hukum yang masih ada.

Page 23 of 24 | Total Record : 238

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue