cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 238 Documents
 20   21   22   23   24 
Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Achmad Marzuki Pauwah; Adrian E. Rompis; Santi Hapsari Dewi Adikancana
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1429

Abstract

Artikel ini menganalisis transformasi paradigma pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dari model seleksi terbuka menuju model manajemen talenta dalam perspektif hukum administrasi negara (HAN) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan studi kasus pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu daerah percontohan penerapan manajemen talenta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025. Analisis difokuskan pada tiga isu utama. Pertama, legalitas formal dan validitas substansial dalam model seleksi terbuka yang memberikan ruang diskresi relatif luas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tanpa mekanisme pembatasan yang memadai. Kedua, pergeseran karakter kewenangan PPK dari kewenangan yang bersifat episodik menjadi kewenangan berkelanjutan (continuous authority) dalam model manajemen talenta. Ketiga, penguatan mekanisme koreksi hukum berbasis data melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif model manajemen talenta lebih mampu mewujudkan prinsip merit dibandingkan model seleksi terbuka karena mempersempit ruang diskresi yang tidak terkendali, memperkuat audit trail akuntabilitas, serta memperluas kewajiban pemberian alasan (motiveringsplicht) oleh PPK. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya tetap bergantung pada integritas kelembagaan, kesiapan infrastruktur SIMATA, dan konsistensi komitmen kepemimpinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kewenangan delegasi, koreksi substantif, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam hukum administrasi negara tetap menjadi instrumen pengawasan yuridis yang esensial, bahkan semakin relevan dalam era penerapan manajemen talenta.
Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu dan Command Responsibility terhadap Wagner Group atas Kejahatan Humaniter Haditya Yuda Negara Herdiana; Bram B Baan; Nuchraha Alhuda Hasnda
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1440

Abstract

Perkembangan privatisasi perang melalui kemunculan Perusahaan Militer Swasta (Private Military Company/PMC) telah menciptakan kekosongan hukum yang signifikan dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional. Wagner Group, sebagai entitas paramiliter Rusia yang beroperasi di Ukraina, Mali, Republik Afrika Tengah, dan Sudan, merepresentasikan paradoks paling ekstrem dari fenomena tersebut. Entitas ini beroperasi secara ilegal berdasarkan hukum domestik Rusia, tetapi diduga secara masif dan sistematis melakukan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan strategi plausible deniability negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998 dan doktrin Command Responsibility sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 terhadap para pemimpin Wagner Group atas dugaan kejahatan humaniter yang dilakukan, termasuk dimensi kejahatan perang siber melalui weaponization of social media. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) personel Wagner lebih tepat dikualifikasikan sebagai individu yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan daripada sebagai tentara bayaran konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I; (2) pimpinan Wagner dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui doktrin co-perpetration dan kualifikasi de facto sebagai komandan militer berdasarkan preseden Prosecutor v. Bemba Gombo; dan (3) meskipun terdapat hambatan yurisdiksional, Mahkamah Pidana Internasional tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan Wagner di wilayah Ukraina dan negara-negara Afrika yang menjadi pihak Statuta Roma. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan instrumen hukum internasional yang mengikat dan secara khusus mengatur Perusahaan Militer Swasta sebagai pengganti instrumen soft law Dokumen Montreux 2008.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Devira Aruming Nurcandra Niko; Neisa Angrum Adisti
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1441

Abstract

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan khusus melalui mekanisme diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan meliputi fasilitasi mediasi, pendampingan selama proses ajudikasi, penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan diversi. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan instrumen yang esensial dalam menentukan arah penyelesaian perkara dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun kendala dalam pelaksanaan diversi meliputi keterbatasan waktu administratif di tengah luasnya wilayah kerja, intervensi pihak ketiga, besarnya kerugian yang dialami korban, serta status residivis anak. Pelaksanaan diversi terbukti mampu memberikan perlindungan dan pemulihan sosial bagi anak tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat esensial dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pos Balai Pemasyarakatan, penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Implikasi Syiqaq terhadap Hak dan Kewajiban Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Tanjung Langkat Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun; Sukiati Sukiati; Iqbal Iqbal
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1446

Abstract

Syiqaq merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi syiqaq terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dalam rumah tangga masyarakat Desa Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, serta mengkajinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga yang mengalami syiqaq, tokoh agama, aparat desa, serta informan terkait lainnya. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syiqaq disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, perbedaan pandangan, dan campur tangan keluarga. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, seperti pemenuhan nafkah, pemberian perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Selain itu, syiqaq juga memengaruhi pemenuhan hak-hak anak, terutama hak untuk memperoleh perhatian, pendidikan, kasih sayang, serta lingkungan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, syiqaq harus diselesaikan melalui upaya islah dan mediasi oleh hakam guna menjaga keutuhan keluarga serta melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga.
Penataan Ulang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota Sukabumi Tahun 2031 Muhammad Aminuddin; Bram B Baan; Armansyah Armansyah
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1460

Abstract

Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi merupakan instrumen fundamental untuk menjamin terwujudnya prinsip kesetaraan nilai suara (electoral equality/one person, one vote, one value) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis. Permasalahan penelitian ini berangkat dari belum dilakukannya penataan ulang daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi sejak Pemilu Tahun 2009 hingga Pemilu Tahun 2024, meskipun telah terjadi perkembangan jumlah penduduk yang berpotensi menimbulkan ketimpangan keterwakilan (malapportionment). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penataan daerah pemilihan DPRD Kota Sukabumi terhadap prinsip kesetaraan nilai suara berdasarkan data kependudukan terkini, mengidentifikasi tingkat ketimpangan keterwakilan dalam pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi, serta merumuskan model penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi yang ideal untuk Pemilu Tahun 2031. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi tiga daerah pemilihan yang dipertahankan selama empat periode pemilu belum sepenuhnya memenuhi prinsip electoral equality. Perkembangan jumlah penduduk telah menyebabkan ketidakseimbangan rasio penduduk terhadap alokasi kursi sehingga berpotensi menimbulkan malapportionment. Penelitian ini juga menemukan bahwa model penataan ulang yang ideal harus didasarkan pada data kependudukan terbaru, penerapan tujuh prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penghormatan terhadap integritas wilayah administratif, serta kewenangan independen Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2025. Dengan demikian, penataan ulang daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Sukabumi merupakan kebutuhan konstitusional untuk mewujudkan keterwakilan elektoral yang adil, proporsional, demokratis, dan konstitusional pada Pemilu Tahun 2031.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Kewenangan Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara Samingun Samingun; Bram B Baan; Armansyah Armansyah
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1461

Abstract

Penyelesaian sengketa proses pemilu, khususnya pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, masih menghadapi persoalan fragmentasi kewenangan antarlembaga yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak konstitusional peserta pemilu serta belum terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji konstruksi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta merumuskan model ideal penyelesaian sengketa yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kasus dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Putusan DKPP Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024, Putusan PTUN Bandung Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam penyelesaian sengketa telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi pelaksanaannya masih bersifat parsial sehingga putusan masing-masing lembaga belum mampu memberikan pemulihan hak secara komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, penguatan kewenangan korektif Bawaslu, integrasi akibat hukum putusan DKPP dan PTUN, serta penguatan nilai pembuktian putusan antarlembaga dalam pemeriksaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjamin terwujudnya keadilan substantif.
Regulatory Fragmentation of Compensation and Recovery for Communities Affected by Mining Blasting: A Critical Normative Study of Cases in Leuwikaret, Lulut, and Hambalang Saefullah Saefullah; Ajrina Rahmah Hira
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1478

Abstract

Mining blasting is a technically permissible activity in mining operations; however, it may generate ground vibrations, dust, noise, cracks in buildings, and disturbances to the comfort of surrounding communities. This article examines the regulatory fragmentation of compensation and recovery for communities affected by mining blasting, using limited empirical illustrations from Leuwikaret Village, Lulut Village, and Hambalang Village in Bogor Regency. This study employs a critical normative legal method, incorporating statutory, conceptual, and limited empirical-illustrative approaches. The findings indicate that environmental law regulates community rights, access to information, complaint mechanisms, compensation, recovery, supervision, and administrative sanctions. Mineral and coal mining law regulates good mining practices, reclamation, post-mining activities, guidance, supervision, data management, and community empowerment. Company law governs corporate social and environmental responsibility. However, these three legal regimes have not yet established specific operational mechanisms for verifying losses caused by blasting, disclosing technical blasting data, assessing damage to buildings, distinguishing corporate social responsibility from compensation, and defining the role of local governments in facilitating complaints. This article recommends the adoption of specific guidelines on compensation and recovery for losses arising from mining blasting.
Pola Penalaran dan Pertimbangan Hukum Hakim atas Klaim Warisan terhadap Wakaf Tak Tercatat di Indonesia Uswatun Hasanah; Syafruddin Syam; Imam Yazid
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i1.1447

Abstract

Wakaf merupakan institusi hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Dalam fiqih, wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, meskipun tidak dicatat secara administratif. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Perbedaan konsepsi tersebut menimbulkan sengketa ketika harta yang telah diwakafkan tanpa pencatatan administratif diklaim sebagai harta warisan oleh ahli waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim, mengidentifikasi pola penalaran hukum yang digunakan dalam memutus sengketa wakaf tidak tercatat, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip wakaf dalam fiqih klasik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penalaran hukum Shidarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan putusan pada keberadaan AIW atau sertifikat wakaf, tetapi juga mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, penguasaan dan pemanfaatan objek wakaf, pengakuan masyarakat, serta indikasi kehendak wakif. Analisis putusan memperlihatkan adanya dua pola penalaran hukum, yaitu pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada pembuktian administratif dan pendekatan substantif yang mengutamakan fakta sosial serta tujuan hukum wakaf. Dalam perspektif fiqih klasik, keabsahan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun, syarat, dan alat bukti yang sah, bukan oleh pencatatan administratif. Temuan ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dalam hukum positif dan keadilan substantif dalam hukum Islam.

Page 24 of 24 | Total Record : 238

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue