cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rengga Kusuma Putra
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285885852706
Journal Mail Official
ebri@apji.org
Editorial Address
Perum Cluster G11 Nomor 17 Jl. Plamongan Indah, Pedurungan, Kota Semarang 50195, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50195
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Published by Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
ISSN : 30319714     EISSN : 30319730     DOI : 10.62383
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Topics of interest in the Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik in particular include the study of Communication, Politics, Government, International Relations, and Social Affairs.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 166 Documents
 11   12   13   14   15 
Analisis Hukum Normatif terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Moh. Renaldy; Martam, Nurmik K.; Amu, Robby W.
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.920

Abstract

Artikel ini membahas secara normatif mengenai ketentuan hukum dan kebijakan sanksi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri menjadi sorotan masyarakat karena meningkatnya jumlah kasus setiap tahun dan berdampak langsung terhadap kredibilitas institusi Polri sebagai penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, serta putusan-putusan relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Tindakan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi sering tidak konsisten dengan ketentuan normatif yang berlaku, serta terdapat tumpang tindih mekanisme antara sidang disiplin, sidang peradilan umum, dan sidang kode etik. Penulis menyarankan agar pemerintah dan institusi Polri memperkuat sistem penegakan hukum internal melalui reformasi regulasi dan pelaksanaan sanksi yang tegas, adil, dan transparan demi menjaga marwah institusi Polri serta meningkatkan kepercayaan publik
Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang Natan Kaharu; Kasim, Ramdhan; Martam, Nurmik K.
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.921

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang)". Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi ketentuan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dasar cerai gugat, serta mempertimbangkan faktor-faktor penyebab perceraian yang menjadi alasan yuridis di Pengadilan Agama Kwandang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris (socio-legal research), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan penerapannya di masyarakat melalui studi putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT merupakan alasan sah untuk cerai gugat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan perundang-undangan secara komprehensif telah mengatur KDRT sebagai alasan gugatan cerai. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antara UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, UU PKDRT, dan KHI guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, diperlukan layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban KDRT serta prosedur khusus yang lebih cepat dan sederhana dalam menangani perkara cerai karena KDRT agar perlindungan terhadap korban menjadi lebih efektif.  
Eksistensi Ancaman Pidana Mati sebagai Upaya Ultimum Remedium dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Zainudin Hasan; Dava Ival Fadhila; Dicky Kurniawan; Arya Oktama
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.932

Abstract

Corruption is an extraordinary crime and has a systemic impact that is detrimental to the state and society at large. To overcome this problem, the Indonesian legal system provides the option of implementing the death penalty, which is regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. However, the application of the death penalty has raised significant debate from various perspectives, both legal, philosophical, and sociological, considering that this action is contrary to the principle of respect for human rights. This study will discuss the threat of the death penalty as a form of ultimum remedium, namely as a last resort carried out in certain circumstances, such as when corruption occurs in a crisis or disaster situation. To analyze the effectiveness and urgency of implementing the death penalty in the context of anti-corruption law enforcement, a legal-normative approach is used
Efektivitas Penyelesaian Sengketa HAM oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo Daud, Adolvina; Ahmad, Ibrahim; Ismail, Nurwita
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.936

Abstract

This study examines the universal concept of human rights as fundamental to all individuals. Human rights reflect dignity, equality, autonomy, and legal protection, and must be ensured by the state. Although broadly accepted, continuous education and public awareness—especially for marginalized groups—remain essential. In Gorontalo Province, the Ministry of Law and Human Rights’ Regional Office plays a pivotal role in responding to alleged human rights violations through its Community Communication Services Program, as regulated by Ministerial Regulation No. 23 of 2022. Using an empirical legal approach, the study gathers data through literature reviews, legal documents, and interviews with relevant stakeholders. Findings show that the Regional Office serves as a key constitutional institution promoting access to justice and upholding legal protections. Its activities include handling public complaints, forming investigative teams, and coordinating with law enforcement and legal aid bodies. Legal aid—both state-sponsored (pro deo) and volunteer-based (pro bono)—emerges as a crucial tool for promoting justice, especially for the underprivileged. The structured complaint mechanism under Ministerial Regulation No. 23 of 2022 strengthens the state’s role in ensuring equality before the law and fulfilling its constitutional obligations to protect human dignity and human rights.
Kepuasan Siswa Terhadap Program BK di Sekolah SMAN 1 Kapur IX Lisa Anggraini; Yarmis Syukur; Taufik Taufik
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.977

Abstract

Service satisfaction is defined as an effort to fulfill something or make something adequate which is generally described as a feeling of pleasure or disappointment that arises towards performance (results) after being compared with expected performance. Measuring the level of student satisfaction towards services in schools is an important element in the school's efforts to provide the best, efficient and effective services for students. This study aims to evaluate the effectiveness of the Guidance and Counseling (BK) program in schools. This survey involved a number of BK teachers and students from several schools in certain areas. The research method used was qualitative with an open questionnaire instrument, namely a structured interview to measure various aspects of the BK program, including service quality, student involvement, and the impact on students' academic and emotional development. The survey results showed that most students and BK teachers felt that the BK program in schools had been running quite well, but there were still some areas that needed improvement, such as the availability of resources and further training for counselors. In addition, there was a positive correlation between the frequency of student involvement in BK sessions with an increase in their academic achievement and emotional well-being. This study provides recommendations for improving the BK program in schools, including increasing training for counselors and strengthening support from the school.
Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia dalam Penegakan Hukum Angel Evelin Saragih Sitio; Handar Subhandi Bakhtiar
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.996

Abstract

Law enforcement is a fundamental pillar in upholding justice and maintaining social order. Indonesia and Malaysia, as neighboring countries with shared historical backgrounds and legal systems—both influenced by Continental European law and local customary laws—demonstrate different approaches in their judicial systems and law enforcement practices. This study aims to compare the judicial systems of both countries in terms of law enforcement, focusing on institutional structures, criminal and civil court mechanisms, and the effectiveness of law enforcement agencies such as the police, prosecution, and judiciary. The research employs a qualitative method with a juridical-comparative approach, analyzing legal documents, legislation, and scholarly literature. The findings reveal that although both countries share basic legal principles, significant differences exist in terms of judicial independence, procedural efficiency, as well as transparency and accountability of law enforcement institutions. This study is expected to contribute to the reform of Indonesia’s judicial system by adopting positive practices from the Malaysian legal framework.
Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Warga Non-Permanen dalam Memitigasi Urbanisasi di Kota Surabaya Ragil Putri Pinaring Gusty
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.1001

Abstract

The state's efforts to provide accurate and up-to-date population data for various development needs, such as planning policies and public services, are known as the implementation of population administration. Due to the large number of people living in big cities, many non-permanent residents have not been officially registered. This is due to difficult procedures, lack of legal knowledge, and limited access to population registration services. The need to maintain the basic rights of every citizen, both permanent and non-permanent, and ensure orderly administration as part of national development is the basis of the policies used to manage population administration. By ensuring proper data collection, accurate recording, and legal protection for non-permanent residents, proper population administration is expected to be an important tool to reduce the negative impacts of urbanization, especially in the city of Surabaya. This study aims to determine how population administration for non-permanent residents in the city of Surabaya is implemented in the context of urbanization and to suggest more reasonable and efficient policies. The results of the study, which was conducted using a qualitative approach by conducting literature research, in-depth interviews, and policy analysis, showed that simplifying registration procedures, increasing socialization, and increasing cooperation between related institutions are needed to carry out population administration for non-permanent residents.
Dissenting Opinion dan Asas Legalitas dalam Pemberhentian Anggota Polri Prakoso, Aditya Afieq; Moonti, Roy Marthen; Ahmad, Ibrahim
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.1011

Abstract

The dissenting opinion phenomenon in Decision Number 12/G/2021/PTUN.GTO reflects the tension between the principle of legality and administrative practice in the dishonorable dismissal (PTDH) of Polri members. This study aims to analyze the legal position of dissenting opinions in the state administrative judicial system and assess the extent to which PTDH decisions reflect compliance with the principle of legality and general principles of good governance. This research uses juridical-normative method with conceptual approach and case study. The results of the study show that dissenting opinions function as judicial control over the potential for abuse of administrative authority, especially when the legal basis for PTDH refers to circular letters that do not have the binding force of laws and regulations. It is recommended that the PTDH mechanism prioritizes the principle of due process of law to ensure justice and legal certainty for members of the National Police who are subject to administrative sanctions.
Efektivitas Omnibus Law terhadap Perlindungan Tenaga Medis di Indonesia dalam Perbandingan dengan Sistem Hukum Malaysia Maryanto Maryanto; Handar Subhandi Bakhtiar; Muthia Sakti
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.1017

Abstract

The comparison of health law between Indonesia andMalaysia covers critical aspects of the healthcare system that influence the quality of life of their citizens. This study primarily focuses on occupational health and safety (OHS) for healthcare workers. According to global data, Malaysia has a better healthcare system compared to Indonesia, as reflected in its higher ranking on the Health Care Index. In Indonesia,health law regulations often undergo changes and revisions,such as the enactment of the Omnibus Law, which consolidates various health sector regulations. However, this has raised concerns about the diminishing legal protection for healthcare workers. In contrast, Malaysia presents a more structured system, with the integration of health and labor institutions through the Department of Occupational Safety And Health (DOSH), which ensures better workplace safety and clearer standards. This research adopts a descriptive qualitative approach by analyzing legal documents such as Law Number 17 of 2023 on Health in Indonesia and the Occupational Safety and Health Act in Malaysia. The Malaysian approach is more preventive and promotive in nature, differing from Indonesia’s curative-dominated model. The study aims to compare the legal health regulations of both countries, assess their implementation effectiveness, and offer policy recommendations based on best practices applied inMalaysia to improve the quality of healthcare services inIndonesia. The findings reveal that although Indonesia has significant potential in the health sector, weak regulation implementation and supervision remain major obstacles. Therefore, a more structured and efficient regulatory reform is needed to enhance legal protection for healthcare workers and improve health services.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi di Indonesia Rohman Rohman
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i3.1020

Abstract

The inconsistency in case rulings and its impact on the principles of separation of powers and the quality of democracy in Indonesia. The case challenges the age limit for presidential and vice-presidential candidates, with the Constitutional Court acknowledging the legal standing of the petitioner despite discrepancies in the outcomes of similar cases. The implications of adding norms in such rulings also raise questions about the legitimacy of Constitutional Court decisions in the political context. This study employs qualitative methods, leading to the conclusion that the decision results in controversy among the public, causing them to lose trust in the constitutional court due to autocratic rulings benefiting political elite. Keywords: Constitutional Court, Democracy.

Page 13 of 17 | Total Record : 166

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 1 (2024): Januari : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik