cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
sakato@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 28291298     EISSN : 28290305     DOI : https://doi.org/10.31933/jselr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
Implementasi Konvensi Perubahan Iklim Dalam Menghadapi Pemanasan Global (Global Warming) Dan Pengaruhnya Bagi Indonesia Magdariza; Delfiyanti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7e61z663

Abstract

Revolusi Industri tahun 1870-an dianggap sebagai pemicu perubahan iklim yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan sebagainya yang menghasilkan berbagai jenis gas rumah kaca dan gas yang mencemari lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan pemanasan global. Lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim pada tahun 1992 dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim berikutnya pada Upacara Penandatanganan Tingkat Tinggi untuk Perjanjian Paris yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York pada tahun 2016 merupakan upaya untuk menangani pemanasan global. Pemanasan global telah mengakibatkan dampak yang meluas dan serius pada lingkungan bio-geofisika, seperti mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, meluasnya gurun, peningkatan curah hujan dan banjir, perubahan iklim, kepunahan flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama, dan lain-lain. Sementara itu, dampak terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat antara lain (a) disrupsi fungsi wilayah pesisir dan kota pesisir, (b) terganggunya fungsi infrastruktur dan sarana seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara, (c) gangguan daerah pemukiman, (d) penurunan produktivitas lahan pertanian, (e) peningkatan risiko kanker dan wabah penyakit, dan lain-lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi Konvensi Perubahan Iklim dalam menanggulangi pemanasan global?. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum, yaitu studi hukum normatif menggunakan literatur untuk mengkaji isi komprehensif Konvensi Perubahan Iklim, berbagai ketentuan terkait, dan implikasinya bagi Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini bersifat deskriptif, memanfaatkan analisis data kualitatif.
Analisis Praktik Persengkongkolan Dalam Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Wulandari, Sinar Aju; Ningrum, Hanidar Surya
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/2gp7x778

Abstract

Kemungkinan terjadinya praktik persekongkolan tender dalam kegiatan pengadaan atau tender barang dan/atau jasa sangat tinggi. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah selaku panitia tender. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktik persekongkolan tender dalam pengadaan Paket Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis terkait pasar bersangkutan dan pembuktian yang telah dilakukan oleh KPPU sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap kasus dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2023, terbukti adanya persekongkolan tender di dalamnya. Namun, apabila dibandingkan dengan penanganan kasus persekongkolan tender di Singapura, KPPU perlu mempertimbangkan kembali penggunaan pendekatan, indirect evidence dan leniency program dalam penanganan kasus persekongkolan tender di Indonesia.
Kedudukan Hukum Electronic Know Your Customer dalam Pemenuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris Chansa Chairunnisa; Muhammad Dzaky Chairy Azhari
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/h6m2qh44

Abstract

Artikel ini berjudul Kedudukan Hukum Electronic Know Your Customer dalam Pemenuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dan membahas penggunaan teknologi verifikasi identitas elektronik dalam praktik kenotariatan. Objek penelitian ini adalah kewajiban Notaris dalam mengenal penghadap serta batas pertanggungjawaban pidana Notaris apabila terjadi kegagalan teknologi verifikasi identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan kewajiban mengenal penghadap berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketika identifikasi dilakukan tanpa kehadiran fisik, serta menentukan batas pertanggungjawaban pidana Notaris atas kesalahan pengenalan identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi verifikasi identitas elektronik dapat digunakan sebagai instrumen pendukung pemenuhan prinsip mengenali pengguna jasa, namun tidak menggantikan kewajiban formil Notaris untuk menjamin kepastian identitas dan kualitas pembuktian akta autentik. Selain itu, pertanggungjawaban pidana Notaris tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada pembuktian adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hubungan kausal antara tindakan Notaris dan akibat hukum yang timbul.

Page 9 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) More Issue