cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
sakato@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 28291298     EISSN : 28290305     DOI : https://doi.org/10.31933/jselr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
Implementasi Konvensi Perubahan Iklim Dalam Menghadapi Pemanasan Global (Global Warming) Dan Pengaruhnya Bagi Indonesia Magdariza; Delfiyanti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7e61z663

Abstract

Revolusi Industri tahun 1870-an dianggap sebagai pemicu perubahan iklim yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan sebagainya yang menghasilkan berbagai jenis gas rumah kaca dan gas yang mencemari lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan pemanasan global. Lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim pada tahun 1992 dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim berikutnya pada Upacara Penandatanganan Tingkat Tinggi untuk Perjanjian Paris yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York pada tahun 2016 merupakan upaya untuk menangani pemanasan global. Pemanasan global telah mengakibatkan dampak yang meluas dan serius pada lingkungan bio-geofisika, seperti mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, meluasnya gurun, peningkatan curah hujan dan banjir, perubahan iklim, kepunahan flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama, dan lain-lain. Sementara itu, dampak terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat antara lain (a) disrupsi fungsi wilayah pesisir dan kota pesisir, (b) terganggunya fungsi infrastruktur dan sarana seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara, (c) gangguan daerah pemukiman, (d) penurunan produktivitas lahan pertanian, (e) peningkatan risiko kanker dan wabah penyakit, dan lain-lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana implementasi Konvensi Perubahan Iklim dalam menanggulangi pemanasan global?. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum, yaitu studi hukum normatif menggunakan literatur untuk mengkaji isi komprehensif Konvensi Perubahan Iklim, berbagai ketentuan terkait, dan implikasinya bagi Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini bersifat deskriptif, memanfaatkan analisis data kualitatif.
Analisis Praktik Persengkongkolan Dalam Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Wulandari, Sinar Aju; Ningrum, Hanidar Surya
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/2gp7x778

Abstract

Kemungkinan terjadinya praktik persekongkolan tender dalam kegiatan pengadaan atau tender barang dan/atau jasa sangat tinggi. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah selaku panitia tender. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktik persekongkolan tender dalam pengadaan Paket Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis terkait pasar bersangkutan dan pembuktian yang telah dilakukan oleh KPPU sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap kasus dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2023, terbukti adanya persekongkolan tender di dalamnya. Namun, apabila dibandingkan dengan penanganan kasus persekongkolan tender di Singapura, KPPU perlu mempertimbangkan kembali penggunaan pendekatan, indirect evidence dan leniency program dalam penanganan kasus persekongkolan tender di Indonesia.
Kedudukan Hukum Electronic Know Your Customer dalam Pemenuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris Chansa Chairunnisa; Muhammad Dzaky Chairy Azhari
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/h6m2qh44

Abstract

Artikel ini berjudul Kedudukan Hukum Electronic Know Your Customer dalam Pemenuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dan membahas penggunaan teknologi verifikasi identitas elektronik dalam praktik kenotariatan. Objek penelitian ini adalah kewajiban Notaris dalam mengenal penghadap serta batas pertanggungjawaban pidana Notaris apabila terjadi kegagalan teknologi verifikasi identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan kewajiban mengenal penghadap berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketika identifikasi dilakukan tanpa kehadiran fisik, serta menentukan batas pertanggungjawaban pidana Notaris atas kesalahan pengenalan identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi verifikasi identitas elektronik dapat digunakan sebagai instrumen pendukung pemenuhan prinsip mengenali pengguna jasa, namun tidak menggantikan kewajiban formil Notaris untuk menjamin kepastian identitas dan kualitas pembuktian akta autentik. Selain itu, pertanggungjawaban pidana Notaris tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada pembuktian adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hubungan kausal antara tindakan Notaris dan akibat hukum yang timbul.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Melalui Media Sosial Fitriati; Utami, Amalia Dewi
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fs08yk64

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang  bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar adalah unsur subyektif pelaku dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan akun media sosial palsu untuk menyampaikan ancaman melalui pesan elektronik. Unsur ancaman dengan mengancam akan membuka rahasia pribadi korban, yakni foto dalam keadaan tanpa busana, dengan maksud memaksa korban agar menyerahkan uang. Ancaman ini tidak hanya disampaikan kepada korban, tetapi juga kepada ibu korban. sehingga tekanan psikologis yang ditimbulkan bersifat ganda dan sistematis. Unsur perbuatan pengiriman informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau unsur menakut-nakuti. Penerapan unsur-unsur tersebut dilakukan dengan menghubungkan secara cermat setiap elemen perbuatan pelaku dengan norma hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar yaitu Kendala internal terdiri dari 1) Minimnya sumber daya manusia yang berkompeten serta peralatan komputer forensik yang baik. 2) Belum ada regulasi khusus yang memberikan kewenangan kepada penyidik cyber untuk mengakses data perseorangan yang diduga melakukan kejahatan. 3) Identitas yang didaftarkan pada kartu seluler yang digunakan tersangka tidak sesuai dengan NIK KTP tersangka. kendala eksternal yang terdiri dari 1) minimnya literasi digital masyarakat sebagai korban, yang menyebabkan mereka sering kali tidak dapat mengidentifikasi apakah suatu tindakan merupakan bentuk pemerasan atau hanya sekadar permintaan biasa melalui media sosial. 2) kerja sama yang belum optimal antara penyidik dan platform media sosial. 3) dukungan saksi dan alat bukti yang lemah, di mana korban kerap tidak menyimpan bukti komunikasi, seperti tangkapan layar atau rekaman pesan.
Penerapan Pidana Tambahan Dalam Bentuk Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Delmiati, Susi; Sari, Anggela Intan; Helen, Zennis
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/06gne570

Abstract

Penjatuhan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti kerugian negara merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg yang menjatuhkan pidana tambahan terhadap dua pejabat daerah akibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp309.181.563,00 dan Rp286.000.000,00. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan faktor non-yuridis seperti sikap terdakwa, dampak sosial, dan nilai keadilan substantif. Selain itu, putusan tersebut mencerminkan fungsi korektif dan restoratif pidana tambahan serta sejalan dengan asas individualisasi pidana dan keadilan restoratif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, pelaksanaan pidana tambahan masih menghadapi kendala karena terdakwa umumnya tidak memiliki aset yang cukup atau tidak kooperatif dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini menuntut peningkatan efektivitas peran kejaksaan sebagai eksekutor putusan, guna menjamin pemulihan kerugian negara secara optimal.
Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Rosadi, Otong; Masrizal, Buyung; Mulyawana, Fitra
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0sdq7802

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi bagi anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana narkotika, berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj, rehabilitasi dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari BNN yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Swl menjatuhkan pidana penjara karena tidak adanya hasil pemeriksaan medis, padahal kedua terdakwa melanggar pasal yang sama dalam Undang-Undang Narkotika. Ketidakkonsistenan dalam penerapan rehabilitasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran masyarakat. Penguatan regulasi dan penerapan langkah-langkah rehabilitasi secara seragam diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil, jujur, dan efektif.
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya Tanjung, Darmes Saputra; Pratama, Bisma Putra; Patmawanti, B.
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tqd7kh55

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan  hasil penelitian, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan awal saat warga binaan pemasyarakatan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, pemeriksaan rutin yang dilakukan secara berkala, pemberian layanan kesehatan dalam kondisi darurat, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan eksternal jika terdapat kondisi yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Data menunjukkan bahwa jumlah warga binaan yang mendapatkan layanan kesehatan di Lapas Kelas III Dharmasraya meningkat dari 180 orang pada tahun 2022 menjadi 220 orang pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan di dalam Lapas. program pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui skrining rutin, penyuluhan kesehatan, serta pemberian vaksin bagi warga binaan pemasyarakatan. menyediakan layanan konseling dan bimbingan psikologis bagi warga binaan pemasyarakatan yang membutuhkan. Layanan ini dapat dilakukan melalui sesi konseling individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk membantu warga binaan pemasyarakatan mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan adalah kendala internal yaitu keterbatasan fasilitas medis yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan. Kurangnya tenaga kesehatan yang bertugas di dalam lembaga pemasyarakatan. Over kapasitas atau kelebihan penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya. Kendala eksternal adalah Setiap warga binaan yang akan dirujuk ke fasilitas kesehatan eksternal harus melalui prosedur yang ketat, termasuk mendapatkan izin dari pihak berwenang dan memastikan ketersediaan pengawalan dari petugas keamanan.
Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Untuk Penetapan Tersangka Oleh Penyidik  Pada Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Faniyah, Iyah; Salim, Muhamad Fiqhan
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0x22b050

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penggunan alat bukti petunjuk untuk penetapan tersangka pada tindak pidana kekerasan secara bersama-sama oleh Penyidik Satreskrim Polres 50 Kota di mulai dari pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian, seperti rekaman CCTV, video dari saksi, serta barang bukti fisik seperti pakaian pelaku, jejak darah, dan sidik jari. Alat bukti petunjuk ini digunakan untuk menghubungkan dan memperkuat bukti lainnya, sehingga membentuk gambaran utuh tentang kronologi dan peran pelaku. Salah satu metode utama yang digunakan adalah analisis rekaman CCTV yang dikaitkan dengan keterangan saksi untuk memastikan validitas dan peran masing-masing tersangka secara rinci. Hambatan yang di temui Satreskrim Polres 50 Kota dalam penggunaan alat bukti petunjuk untuk penetapan tersangka dalam kasus kekerasan secara bersama-sama meliputi perbedaan interpretasi terhadap kekuatan alat bukti petunjuk yang bergantung pada kesaksian yang sering kali tidak konsisten akibat tekanan atau intimidasi. Keterbatasan alat bukti elektronik seperti kualitas rekaman yang rendah, rusak atau tidak tersedia, serta sulitnya mengakses data komunikasi pribadi karena perangkat telah di hapus atau dienkripsi turut menjadi tantangan dalam menguatkan pembuktian.
Efektivitas Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Terhadap Kesadaran Hukum Klien Tindak Pidana Narkotika Madjid, Neni Vesna; Rinaldi; Fahmiron
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hhn3q274

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bagi klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dimulai dari proses asesmen awal. Proses asesmen adalah wawancara, pengumpulan data, observasi perilaku, serta penilaian risiko dan kebutuhan klien. PK menyusun rencana pembimbingan yang memuat bentuk intervensi dan pengawasan yang akan dilakukan selama masa integrasi sosial klien. PK melakukan kunjungan rumah. Pengawasan oleh PK juga mencakup kegiatan konseling individu. Kendala yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam pengawasan klien tindak pidana narkotika meliputi kendala internal yaitu rasio tidak seimbang antara jumlah klien dan jumlah petugas, minimnya pelatihan khusus terkait pendekatan terhadap pecandu narkotika. Kendala eksternal adalah sikap klien cenderung menarik diri, menghindari pelaporan rutin, atau mengalami stres yang tinggi. Kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, masih sangat terbatas. Efektivitas pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesadaran hukum klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menunjukan kesadaran hukum klien masih berada pada tahap pasif atau belum efektif karena klien tindak pidana narkotika mengetahui bahwa tindakannya salah tetapi tidak memahami mengapa tindakan tersebut dilarang dan apa konsekuensinya. Efektivitas pengawasan terhadap kesadaran hukum klien ditentukan oleh dua faktor utama: kualitas hubungan antara pembina dan klien, serta intensitas pembinaan yang dilakukan secara konsisten.
Penyusunan dan Pemilihan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Antara Paradigma Retributif dan Restoratif Aldyans Rio Pratra; Aria Zurnetti; Lucky Raspati
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dmyjww16

Abstract

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan fundamental dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan ini adalah perubahan dalam penyusunan dan pemilihan sanksi pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga mengakomodasi pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sanksi pidana, tujuan pemidanaan, jenis-jenis sanksi, serta prinsip dan pedoman dalam pemilihan sanksi pidana dalam KUHP terbaru. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi melalui prinsip individualisasi pidana dan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, implementasi paradigma baru ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek kesiapan aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.

Page 9 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) More Issue