cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
sakato@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 28291298     EISSN : 28290305     DOI : https://doi.org/10.31933/jselr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 75 Documents
 4   5   6   7   8 
Koordinasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Antara Kepolisian Dengan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Marsahari, Antos Lucky; Fitriati
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/h4aa4x32

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Koordinasi fungsional antara Ditresnarkoba Polda Sumbar Dengan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah dalam bentuk melakukan pembuktian objek obat dan makanan yang patut di duga terkandung narkotika. Ditresnarkoba mengirimkan sampel diduga narkotika yang sudah di bungkus dan segel ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumbar kemudian dilakukan pembukaan bungkus dan segel amplop yang berisi diduga narkotika yang disaksikan oleh pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumbar dan anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar. Setelah dibuka dan diterima dilanjutkan dengan dilakukan pemeriksaan organoleptik (dengan mendeskripsikan bentuk, warna, bau dan rasa) dan pemeriksaan kimia di laboratorium BPOM yang kemudian akan diberitahukan hasilnya kepada pihak penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar setelah 3 hari masa kerja dengan dilampirkan surat hasil uji sampel yang legal yang bisa dijadikan sebagai bukti surat pada berkas perkara tindak pidana narkotika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan. Kendala-kendala dalam koordinasi fungsional antara Ditresnarkoba Polda Sumbar Dengan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam penyidikan tindak pidana narkotika diantaranya sulit mengetahui makanan yang menangadung narkotika, petugas tidak mungkin memeriksa semua makanan yang beredar di Wilayah Sumatera Barat. Sampel dari kepolisian terkadang merupakan bentuk atau jenis baru yang sulit terdeteksi di Laboratorium BPOM dan hanya bisa dilakukan uji di Laboratorium Forensik. Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga terkadang sampel terlambat dikirim ke BPOM.
Upaya Kepolisian Dalam Pendeteksian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Melalui Elektronik Traffic Law Enforcement Antriksa; Fahmiron
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/bwm8t537

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya Kepolisian Pada Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah  Sumatera Barat dalam pendeteksian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu melalui Elektronik Traffic  Law Enforcement mengunakan teknologi ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Automatic Number Plate Recognition (ANPR) merupakan teknologi yang menggunakan kamera pengintai canggih untuk menangkap gambar pelat nomor kendaraan dan mengubahnya menjadi teks digital. Sistem ini kemudian mencocokkan hasilnya dengan database resmi kendaraan untuk memverifikasi keabsahan pelat nomor. ANPR dapat mendeteksi anomali seperti: Kendaraan dengan nomor yang tidak sesuai dengan model, warna, atau jenis kendaraan yang terdaftar, dan Kendaraan dengan pelat nomor yang tidak terdaftar di database nasional. Selanjutnya melakukan Cek Data base Online. Kendala dalam upaya Kepolisian Pada Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah  Sumatera Barat dalam pendeteksian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu melalui Elektronik Traffic  Law Enforcement adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, Tingkat pemalsuan yang semakin canggih, seperti teknik pemalsuan pelat nomor yang maju, para pelaku kejahatan semakin mahir dalam memalsukan pelat nomor kendaraan, bahkan menggunakan teknik-teknik yang sulit dibedakan dari pelat asli. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Tantangan dalam Pengelolaan Data, seperti keterbatasan integrasi data antar instansi dan penanganan volume data yang besar.
Kewenangan Bupati Dalam Menentukan Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Priadi, Aris; Roza, Darmini
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/w3btxz22

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memberikan kewenangan untuk Bupati Agam sebagai kepala daerah Kabupaten Agam untuk menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, kewenangan Bupati dalam menentukan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bupati Agam memiliki kendali penuh atas kebijakan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital. Bupati memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan umum, menyusun petunjuk teknis, hingga membentuk Satgas Adminduk berbasis digital. Kewenangan ini juga mencakup upaya sosialisasi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan, mempermudah pengurusan dokumen, mendorong transparansi, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan menciptakan pelayanan publik yang unggul. Kedua, pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Agam. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan peran strategis bagi Bupati dalam mengelola, mengarahkan, dan memastikan efektivitas layanan tersebut. Melalui pendekatan berbasis digital, kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan transparan. 
Penerapan Pidana Secara Kumulatif Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Abdelmufti, Muhammad Athio; Delmiati, Susi
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rabry969

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan pidana secara kumulatif oleh Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kupang Nusa Tenggara Timur / Rumah Tahanan Negara di Larantuka sedangkan pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw Hakim menerapkan pidana kumulatif berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. Pada kedua kasus tersebut hakim menerapkan pidana kumulatif menggabungkan pembinaan dalam lembaga dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja. Penerapan ini berfokus pada rehabilitasi dan pengembalian anak ke Masyarakat. Pertimbangan Hakim dalam penerapan pidana secara kumulatif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah berupa pidana penjara untuk menjalani proses pembinaan mental agar klien bisa sadar dan bertaubat. cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw dengan fokus pada keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi. Pertimbangan Pidana kumulatif merujuk pada tujuan agar anak dapat menjalani hukuman yang berimbang, di mana unsur rehabilitasi menjadi prioritas utama. Hakim memperhatikan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk latar belakang, tingkat kesalahan, serta potensi rehabilitasi, dengan tujuan agar anak tersebut dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan /Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Abadi, Bakti Firman; Madjid, Neni Vesna
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/yyjwxz87

Abstract

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur larangan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Bersubsidi pada penyidikan oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan  berdasarkan pada unsur unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi yaitu secara subyektif pelaku adalah orang. Secara obyektif telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dengan maksud mendapatkan keuntungan. Unsur ketiga yakni unsur melawan hukum, dalam konteks penyidikan, unsur melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi ini dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Kendala dalam  penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Bersubsidi pada penyidikan oleh Satreskrim Polres Pesisir Selatan diantaranya adalah Kendala internal yaitu personil penyidik yang tidak memadai,  kurangnya koordinasi dengan Lembaga terkait dan tim kepolisian, sarana operasional tidak memadai. Kendala  Eksternal lokasi yang luas, lokasi SPBU yang dijadikan sasaran penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsi berpindah-pindah, Jaringan oknum yang luas Jaringan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sering kali terorganisir dengan baik, adanya pembekingan dari pihak-pihak tertentu Beberapa dari oknum-oknum pemerintahan atau instansi-instansi terkait.
Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang Refdiantoni; Ismansyah; Arliman S, Laurensius
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8kk9rr03

Abstract

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Satreskrim Polresta Padang menerima laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2024/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat, tanggal 22 Januari 2024 tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang terhadap tersangka Basirun pada tanggal 22 Januari 2024 menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengungkap kejahatan terkait distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan tersangka, serta alat bukti berupa barang bukti yang diamankan (termasuk drum, jerigen, dan dokumen transaksi), penyidik berhasil menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa izin yang sah. Tersangka membeli BBM jenis pertalite dan solar dengan harga di bawah harga pasar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan fakta-fakta ini, penyidik berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Basirun telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik di Satreskrim Polresta Padang menghadapi berbagai kendala baik hukum maupun non-hukum dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendala hukum seringkali terkait dengan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah, seperti dokumen distribusi yang tidak lengkap atau manipulasi data yang sulit dilacak.
Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir Atas Wilayah Tangkapan Ikan Putri, Masyita Herza; Fadyah, Naya Putri
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/f625m853

Abstract

Tumpahan minyak di laut tidak hanya menjadi persoalan pencemaran lingkungan semata, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup dan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir, terutama yang menggantungkan kehidupannya pada wilayah tangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab negara dalam penanggulangan tumpahan minyak serta urgensi perlindungan hukum terhadap masyarakat pesisir yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai regulasi nasional, aspek pemulihan hak-hak masyarakat pesisir masih diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis dan prinsip pencemar membayar, guna memastikan penanggulangan tumpahan minyak tidak hanya sebatas pada pemulihan lingkungan, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Penipuan Penjualan Minyak Goreng Melalui Iklan Media Sosial Yang Merugikan Konsumen Pada Tahap Penyidikan Wiraladini, Arief; Delmiati, Susi
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tj5cq122

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.  Penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh adalah dengan cara mengkaji niat jahat (mens rea) serta perbuatan nyata (actus reus). Penyidik membuktikan bahwa pelaku sengaja melakukan rangkaian kebohongan ini untuk menipu korban, bukan karena faktor kegagalan bisnis atau kendala distribusi barang.  Penyidik mengandalkan bukti elektronik yang dikumpulkan dari rekam jejak komunikasi di WhatsApp, Facebook dan Instagram serta bukti transaksi transfer uang dari korban ke rekening pelaku. Penyidik bekerja sama dengan pihak bank dan penyedia layanan komunikasi untuk memastikan bahwa bukti digital yang diperoleh dapat digunakan.  Kendala dalam penerapan unsur tindak pidana penipuan penjualan minyak goreng melalui iklan media sosial yang merugikan konsumen oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh diantaranya minimnya barang bukti fisik yang dapat mendukung perbuatan pelaku. Pada  kasus penipuan berbasis media sosial, bukti fisik sering kali tidak tersedia, sehingga penyidik harus mengandalkan bukti digital seperti rekam jejak komunikasi di WhatsApp dan Facebook, bukti transfer bank, serta tangkapan layar percakapan antara pelaku dan korban. Pada Kepolisian resor Payakumbuh belum semua penyidik memiliki pelatihan yang memadai dalam bidang bukti digital, sehingga menyulitkan mereka dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber secara efektif. Kurangnya kerja sama antara aparat kepolisian dan platform media sosial juga menjadi kendala dalam penyelidikan kasus ini
Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Arnas, Doni; Helen, Zennis; Mulyawan, Fitra
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/b2895n14

Abstract

Penerapan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme birokrasi. Kabupaten Agam sebagai daerah otonom menghadapi tantangan dalam penegakan disiplin ASN, yang mencakup ketidakhadiran tanpa keterangan, keterlambatan masuk kerja, serta kasus korupsi dan pelanggaran asusila. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman disiplin di Kabupaten Agam belum efektif akibat lemahnya pengawasan serta kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan disiplin. Diperlukan penguatan sistem pengawasan, sosialisasi aturan disiplin, serta penerapan sanksi yang lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan ASN terhadap peraturan disiplin.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam  Kasus Kredit Fiktif Perbankan Tohari, Imam; Pratama , Bisma Putra
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/grq4c368

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif perbankan oleh penyidik pada  Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu dengan menerapkan unsur dari pasal yang didakawakan yang terdiri dari unsur obyetif yaitu adanya perbuatan melawan hukum yaitu berupa pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengajuan kredit. Kedua, adanya tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dalam kasus ini merujuk pada pihak yang menikmati dana hasil pencairan kredit yang tidak sah. Ketiga, adanya potensi kerugian keuangan negara, yang dalam kasus ini ditunjukkan dengan terjadinya kredit macet yang mengakibatkan bank mengalami kerugian finansial. Unsur subyektif yang diterapkan adalah terhadap subyek orang perorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersama sama. Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus  kredit fiktif perbankan oleh Penyidik Pada  Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah kesulitan dalam pembuktian pemalsuan dokumen. penyidik harus melakukan analisis forensik terhadap tanda tangan dan dokumen yang diajukan dalam proses kredit. Namun, proses ini memerlukan bantuan ahli forensik dokumen dan laboratorium kriminalistik, yang sering kali memakan waktu lama dan membutuhkan koordinasi antar lembaga. Selanjutnya adalah kendala menelusuri  aliran dana kredit yang telah dicairkan. Dalam kasus kredit fiktif, dana yang diperoleh dari bank biasanya tidak langsung digunakan oleh tersangka utama, tetapi disebarkan ke berbagai rekening atau digunakan untuk kepentingan bisnis yang sulit dilacak. Keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam mendeteksi kejahatan keuangan juga menjadi kendala yang signifikan.

Page 6 of 8 | Total Record : 75

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) More Issue