Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Articles
75 Documents
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa ]]>
<![CDATA[Ladio, Rahmad]]>;
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/5ga44s49
<![CDATA[Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti surat pada putusan Nomor 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg adalah menunjukan unsur penyebab kematian korban yaitu luka tusuk yang cukup dalam di punggung dan beberapa luka sabetan senjata tajam di bahu serta lengan atas. Luka-luka tersebut menyebabkan syok hemoragik yang menjadi penyebab utama kematian korban. Pada putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg hasil visum et repertum menunjukkan bahwa korban mengalami beberapa luka tusuk di bagian dada dan paha, yang menyebabkan perdarahan internal dan kegagalan organ yang berujung pada kematian. Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa melampaui batas pembelaan diri yang sah, karena ia melakukan serangan berulang kali yang mengarah ke bagian vital tubuh korban. Kekuatan pembuktian visum et repertum dalam dua putusan ini dapat dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu sebagai alat bukti surat, sebagai keterangan ahli, dan sebagai alat bukti yang memperjelas hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Penerapan Pidana berdasarkan Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat pada Putusan Nomor 823/Pid.B/2020/Pn.Pdg hasil visum menunjukan adanya serangan brutal berkelompok terhadap korban dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Oleh karena itu terdakwa dipidana dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dapat terpenuhi dalam perkara ini. Pada putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg hasil visum menunjukkan bahwa serangan dilakukan dengan tujuan yang lebih dari sekadar melumpuhkan. Oleh karena itu, majelis hakim dalam putusan ini lebih cenderung menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Syamza, Ridwan]]>;
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/b6rq1t71
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi oleh Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Jaksa Eksekutor menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi. Kedua, jika dalam jangka waktu yang ditentukan terpidana tidak membayar uang pengganti, maka jaksa melakukan upaya pelacakan aset Ketiga, setelah aset terpidana ditemukan, Jaksa Eksekutor akan melakukan penyitaan dan pelelangan asetKeempat, apabila setelah dilakukan penyitaan dan pelelangan aset jumlah uang yang diperoleh masih tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Jaksa Eksekutor akan mengajukan pidana tambahan berupa kurungan penjara kepada terpidana Kendala yang ditemui oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi adalah minimnya aset yang dapat disita dari terpidana, terpidana telah mengalihkan atau menyembunyikan asetnya sebelum kasusnya diproses secara hukum. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang forensik keuangan dan investigasi aset. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Eksekutor Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi belum berjalan efektif karena terdapat kenaikan jumlah tindak pidana korupsi yang disidik.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ]]>
<![CDATA[Roslim, Rina]]>;
<![CDATA[Syofiarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/fp844647
<![CDATA[Reformasi birokrasi di Indonesia diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan profesional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021. Implementasi kebijakan ini di Kabupaten Agam menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian kompetensi ASN dengan jabatan fungsional yang baru, kesulitan dalam memenuhi angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat, serta ketidakjelasan mekanisme kerja pasca-penyetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan penyetaraan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural di Kabupaten Agam serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi empiris melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, penerapannya masih menghadapi hambatan teknis dan administratif. Beberapa kendala utama meliputi kurangnya pemahaman ASN terhadap mekanisme penilaian angka kredit, keterbatasan regulasi terkait sistem kerja baru, serta adanya kekhawatiran terkait penurunan tunjangan dan stagnasi karier. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dari pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini, termasuk penguatan regulasi dan pelatihan bagi ASN yang terdampak]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Palsu Dengan Sistem Electronic Registration and Identification (ERI) ]]>
<![CDATA[Adlis, Tiara]]>;
<![CDATA[Yuspar]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/4f5vz532
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu Dengan Sistem Electronic Registration And Identification (Eri) Oleh Ditlantas Polda Sumbar adalah dengan melakukan identifikasi elektronik terhadap kendaraan bermotor dan dokumennya dengan adanya integrasi data nasional. Electronic Registration and Identification (ERI) mengidentifikasi pemalsuan dengan lebih mudah terungkap karena data terintegrasi maka potensi penipuan atau penggunaan dokumen palsu lebih mudah terungkap. Pada sistem Electronic Registration and Identification (ERI) setiap kendaraan yang terdaftar memiliki data yang terekam secara elektronik, mulai dari nomor rangka, nomor mesin, hingga informasi pemilik. Data ini sulit dipalsukan karena terhubung langsung dengan sistem pusat Ditlantas. Sistem ini secara otomatis memblokir kendaraan yang terindikasi menggunakan STNK palsu atau data tidak valid. Ditlantas Polda Sumbar juga memanfaatkan data digital ini dalam operasi lapangan untuk pemeriksaan langsung. Kendala dalam upaya penanggulangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu dengan Sistem Electronic Registration And Identification (Eri) oleh Ditlantas Polda Sumbar diantaranya penguasaan teknologi oleh petugas. Di banyak daerah termasuk Sumatera Barat, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak merata dan perangkat teknologi yang kurang memadai bisa memperlambat implementasi sistem ini. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana sistem ini bekerja atau mengapa penting untuk melakukan registrasi melalui (ERI). Masyarakat masih banyak yang enggan memanfaatkan sistem ini atau lebih memilih cara-cara ilegal Koordinasi yang belum optimal antara Ditlantas Polda Sumbar dengan instansi terkait seperti Dispenda, Samsat, dan pihak perbankan. Rendahnya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam mendaftarkan kendaraannya]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Yang Eksekusi Pengembaliannya Di Tolak Oleh Pemilik Atau Yang Berhak ]]>
<![CDATA[Wiliyamson]]>;
<![CDATA[Benni, Betarix]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/v6wdk062
<![CDATA[Ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut “. Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan telah menggunakan kewenangannya dalam menyelesaikan tunggakan eksekusi barang bukti yang telah inkracht sejak tahun 2018 karena pemilik barang bukti sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan menolak menerima kembali barang buktinya yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 2646 A. Permasalah penelitian adalah: pertama, bagaimanakah mekanisme eksekusi terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak, kedua, bagaimanakah akibat hukum terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang eksekusi pengembaliannya di tolak oleh pemiliknya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang akibat hukum terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang eksekusi pengembaliannya di tolak oleh pemiliknya atau yang berhak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, mekanisme eksekusi terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak adalah dengan mempedomani Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.06/2018 tahun 2018; dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022. Ketiga peraturan tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian barang bukti yang pemiliknya menolak kembali menerima barang buktinya itu adalah dengan cara melakukan pelelangan secara online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Berita Acara Penolakan dari pemilik barang bukti dan Penetapan status barang bukti dari Kepala Kejaksaan Negeri, dan uang hasil lelang tersebut kemudian disetor ke kas negara, Kedua, akibat hukum terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang eksekusi pengembaliannya di tolak oleh pemiliknya adalah: 1) gugurnya hak kepemilikan dari pemilik barang bukti; 2) terdapat pemasukan Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara akibat lelang barang bukti tersebut, dan 3) berubahnya status barang bukti tersebut dari dikembalikan kepada pemiliknya menjadi dirampas untuk negara.]]>
<![CDATA[Penggunaan Aplikasi Cek Post Dan Trace Imei Dalam Menemukan Keberadaan Tersangka Tindak Pidana Pencurian ]]>
<![CDATA[Gianto, Zuyu]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/sn3sn950
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penggunaan aplikasi cek post dan trace imei dalam menemukan keberadaan tersangka tindak pidana pencurian pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh adalah dengan cara bekerja sama dengan operator telekomunikasi dimana aparat kepolisian akan mengajukan permohonan akses data IMEI kepada penyedia layanan telekomunikasi yang terkait dengan nomor telepon atau kartu SIM yang digunakan oleh tersangka. Perangkat telepon seluler yang digunakan oleh tersangka dapat memberikan petunjuk lokasi yang akurat melalui jaringan telekomunikasi yang terhubung dengan perangkat tersebut. Penyedia layanan telekomunikasi akan memberikan data mengenai nomor IMEI perangkat, lokasi BTS (Base Transceiver Station) tempat perangkat tersebut terhubung, serta informasi lain yang relevan dalam proses pelacakan. Selain pelacakan lokasi, teknologi trace IMEI juga memungkinkan aparat kepolisian untuk mengidentifikasi jaringan komunikasi yang digunakan oleh tersangka. Kendala dalam Penggunaan aplikasi cek post dan trace imei dalam menemukan keberadaan tersangka tindak pidana pencurian pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh diantaranya keterbatasan akses terhadap data IMEI dari penyedia layanan telekomunikasi, keterlambatan dalam memperoleh data karena prosedur administratif yang rumit, serta kurangnya koordinasi antara kepolisian dan penyedia layanan telekomunikasi. Di satu sisi, penyedia layanan telekomunikasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku, sementara di sisi lain, aparat kepolisian membutuhkan data tersebut untuk keperluan penegakan hukum. keterbatasan peralatan pelacakan yang dimiliki oleh kepolisian membuat proses trace IMEI sering kali tidak berjalan secara optimal.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Penertiban Izin Tempat Makan) ]]>
<![CDATA[Romi, Ahmad]]>;
<![CDATA[Helen, Zennis]]>;
<![CDATA[Arliman, Laurensius]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/p8v4ay40
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum. Penegakan hukum, khususnya terkait penertiban izin tempat makan seperti kafe dan tempat karaoke, seringkali menghadapi tantangan yuridis dan sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penegakan yang diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif (pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual) dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan utama—meliputi Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian, tokoh masyarakat, dan Dinas Sosial—serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda seringkali menyimpang dari prosedur formal, ditandai dengan tindakan cepat dalam situasi "tertangkap tangan" tanpa kelengkapan dokumen awal dan tidak digunakannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk tindak pidana ringan. Efektivitas penegakan terhambat oleh beberapa faktor kunci: (1) keterbatasan kapasitas aparatur PPNS, baik dari segi pengetahuan hukum yang detail maupun beban tugas ganda; (2) dinamika sosial berupa rendahnya pemahaman hukum masyarakat, adanya perlawanan dari pemilik usaha yang kerap didukung oleh oknum tertentu, serta apatisme masyarakat akibat persepsi kurangnya tindak lanjut atas laporan mereka; dan (3) ambiguitas hukum yang signifikan mengenai kewenangan Satpol PP dalam menggunakan upaya paksa, sebuah area abu-abu yang tidak terselesaikan secara substantif oleh putusan praperadilan. Kendala-kendala ini secara kolektif mengurangi efektivitas penegakan ketertiban umum secara keseluruhan di Kabupaten Pasaman Barat.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan Negeri Padang Untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan ]]>
<![CDATA[Asri, Dewi Permata]]>;
<![CDATA[Ismasyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/7rqhj348
<![CDATA[Tanggungjawab pengelolaan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum pada saat penyidikan telah selesai yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) KUHAP. barang bukti tindak pidana narkotika memiliki resiko disalahgunakan, karena memiliki nilai ekonomis bagi oknum tertentu. Potensi penyalahgunaan barang bukti narkotika timbul akibat keleluasaan waktu penguasaan sepanjang proses persidangan. Oleh karenanya Kepala Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.018/A/JA/08/2015 sebagai pedoman penanganan barang bukti narkotika. Berangkat dari temuan kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika dikalangan aparat penegak hukum, maka penulis tertarik meneliti pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan adalah dengan menempatkan petugas yang berbeda pada setiap tahapan mulai dari penerimaan, penyimpanan, peminjaman kepentingan sidang dan pengembalian pasca sidang dengan kewajiban membuat berita acara sesuai dengan kepentingan terhadap barang bukti. Selain itu kewajiban penyegelan pada saat serah terima dan harus ada dokumentasi. Selanjutnya hambatan dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan terdiri dari hambatan yuridis yaitu Pasal 26 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Jaksa Penuntut Umum dapat memusnahkan barang bukti setelah adanya putusan inkracht. Sehingga pada tingkat Kejaksaan pengelolaan terhadap barang bukti narkotika menyesuaikan lamanya proses pembuktian di persidangan. Selain itu terdapat hambatan non yuridis yaitu keterbatasan ruang penyimpanan dan belum menerapkan sistem informasi berbasis digital untuk memantau status barang bukti secara real-time, sehingga masih menggunakan buku untuk pengarsipan data, petugas masih menulis secara manual pada buku register.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Aromal, Febby]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/dnry9z30
<![CDATA[Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris Implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai perwujudan sistim kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan narapidana. Pembinaan kemandirian bagi narapidana dilakukan melalui berbagai tahap, mulai dari penilaian awal, perencanaan program pelatihan, pelaksanaan pembinaan, hingga evaluasi dan reintegrasi sosial. Hasil pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, khususnya dalam aspek pemasaran produk hasil karya warga binaan. Produk sandal hotel yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan telah berhasil menembus pasar lokal dengan dipasarkan langsung ke beberapa mitra komersial, antara lain Fave Hotel dan Muaro Indah Hotel. Hambatan yang ditemui dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai perwujudan sistim kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung diantaranya secara hukum Kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal, seperti dunia usaha dan lembaga pelatihan vokasi. Secara non hukum keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia untuk program pelatihan. Jumlah tenaga instruktur yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan. Kekurangan anggaran untuk program pembinaan kemandirian. Jumlah narapidana yang menghuni lapas ini sering kali melebihi kapasitas yang seharusnya. Overcrowding menyebabkan ruang untuk pelatihan menjadi sangat terbatas.]]>
<![CDATA[Pengintegrasian Data Pribadi Pada Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dalam Rangka Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Sebridiol, Fuja]]>;
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/7095wx48
<![CDATA[Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya diwujudkan dengan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) huruf (K) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan tugas Kepolisian untuk menerbitkan surat keterangan dalam rangka pelayanan publik bagi masyarakat. Namun data pribadi dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, belum terintegrasi antar lembaga yang memiliki otoritas pencatatan kriminal. Sehingga belum mencapai pelayanan publik yang mampu memberikan perlindungan hukum dan memberikan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pengintegrasian data pribadi pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam rangka pelayanan publik dilakukan dengan cara pelaporan periodik oleh jajaran Kepolisian pada tingkat Polres dan Polsek serta data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Selain itu kewenangan yang dimiliki Direktorat Intelejen Keamanan dalam pengintegrasian data pribadi, termasuk kewenangan pasif dimana yaitu dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan permohonan, bukan inisiatif lembaga. Hambatan yang ditemui Kepolisian dalam pengintegrasian data pribadi pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian terdiri dari hambatan internal yaitu kewenangan pengintegrasian data pribadi bersifat pasif artinya bertindak menanggapi atas permintaan masyarakat. Kepolisian hanya sebagai pihak yang menilai dan merespons bukan yang memulai. Selain itu adanya hambatan eksternal yaitu belum ada sistem integrasi data pribadi antar lembaga dan belum ada platform nasional yang memungkinkan pertukaran data pribadi secara otomatis. Sebab terdapat kelemahan yaitu kebocoran data dalam sebuah sistem yang cenderung dapat diretas oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab.]]>
