cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhlisin
Contact Email
jkpdbanten@gmail.com
Phone
+62819-0613-2274
Journal Mail Official
jkpdbanten@gmail.com
Editorial Address
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Tlp.(0254) 267053 Fax. (054) 267052, Kota Serang 42127
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD)
Published by Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
ISSN : 25974971     EISSN : 26850079     DOI : https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i1.340
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Local Autonomy and Bureaucracy Regional Governance Politics and Public Services Regional Innovation and Development Regional Natural Resources and Environment Regional Fiscal Policy and Development Human Resource Management Development Other Issues in Regional Public Policy Field
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 181 Documents
 4   5   6   7   8 
EVALUASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI PASAR PETIR KABUPATEN SERANG Neli Nur Laili; Riswanda Riswanda; Rina Yulianti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.162

Abstract

ABSTRAK Revitalisasi Pasar Tradisional Petir merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar pasar. Namun dalam penerapannnya, di pasar tersebut masih ada beberapa masalah pada sisi fasilitas prasarana penunjang dan minimnya sosialisasi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari hingga Juni tahun 2021 dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan data diperoleh melalui purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program revitalisasi Pasar Petir belum optimal terbukti dengan: belum terpeliharanya ketertiban pasar Petir, tidak semua fasilitas yang tersedia seperti kios/los diisi oleh pedagang, sumber daya aparatur dan tenaga pengelola pasar yang masih kurang, semberdaya prasarana penunjang tidak terpelihara dengan baik, minimnya sosialisasi dan penegakan mekanisme pemanfaatan fasilitas pasar kepada pedagang. Sebagai saran dari hasil penelitian adalah perlu adanya peningkatan evaluasi dan monitoring secara rutin oleh pejabat terkait dalam rangka mengetahui dan memantau aktivitas pasar baik dari segi fisik, manajemen, ekonomi dan sosial budaya, serta perlunya penambahan staf pengelola Pasar Petir Serang. Kata Kunci : Ekonomi lokal, kebijakan revitalisasi, pasar tradisional
EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki Subki; Agus Sjafari; Arenawati Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Abstract

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya implementasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam Penerapan SPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum optimal. Pada dimensi Context menunjukan Pemerintah Provinsi Banten telah mengintegrasikan muatan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan upaya strategis percepatan sertifikasi pendidik dan pemetaan dan penambahan guru agar rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Pada dimensi Input, aspek sumber daya manuasia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai, namun perlu dibentuk tim SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah. Pada dimensi Process, capaian indikator kinerja persentase guru SMA dan SMK bersertifikat pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah 50 persen dengan katagori sangat rendah, yang dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah Pusat. Pada Product, cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi. Kata kunci: Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan menengah, kebijakan publik.
ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SERANG Arta Rusidarma Putra; Silfiana Silfiana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.172

Abstract

Peran teknologi informasi telah memberikan perubahan tanpa kecuali bagi Pemerintah Desa. Penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi menjadi suatu kewajiban dalam membangun suatu Sistem Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Wilayah Kabupaten Serang sebagai daerah otonomi juga diharapkan dapat mengimplementasikan sistem informasi desa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan implementasi kebijakan sistem informasi desa yang ada di Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif data bersumber dari data sekunder dan primer analisis data menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Serang belum berjalan maksimal yang disebabkan kelemahan dalam koordinasi, aspek resources, disposition dan bureaucratic structure; dampak implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Serang belum dinikmati oleh semua desa di Kabupaten Serang; dan terdapat faktor pendukung dalam implementasi Sistem Informasi diantaranya ketersediaan alokasi anggaran, pembagian tugas yang jelas masing-masing stakeholder, dan muatan Sistem Informasi Desa yang lengkap. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem informasi desa, Kabupaten Serang
DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BANTEN Wahyudi Manurung; Muhammad Fajar; Noviar Noviar
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.184

Abstract

Economic growth is one of the important indicators in ensuring the continuity of economic development and improving the welfare of a region. Although there have been many studies conducted at home and abroad on economic growth, not many studies have examined economic growth in Banten Province. This study aims to analyze the factors that influence economic growth in Banten. Data used in this paper are gross regional domestic product based on constant prices as a proxy for the economic growth, human development index (HDI), number of workers, degree of trade openness, gross fixed capital formation and actual government expenditures sourced from Statistics Indonesia (BPS). The method used in this sudy is panel data regression analysis at the cities level in Banten for 2010 to 2019. The results indicate that the human development index (HDI), number of workers, degree of trade openness and gross fixed capital formation have significant effects on economic growth. In contrast, actual government expenditures no significant impact on economic growth in Banten. .
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN LANGSUNG ELEKTRONIK PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DISDIKBUD KABUPATEN SERANG Jali Gojali
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.190

Abstract

The ongoing manual direct procurement results in non-transparency of the process, doubtful accountability, limited public participation and will result in processes and outputs that are prone to fraud because they are not in accordance with applicable legal rules, and do not pay attention to the element of equality in it. This study aims to determine whether the implementation of Good Governance in direct electronic procurement policies in the Elementary School Development Sector is in accordance with the principles: transparency, competence, accountability, participation, the rule of law, and equality. This study uses qualitative methods, data collection through in-depth interviews with 12 informants, observations, and documentation. The results of research in the field of Elementary School Development explained that out of a total of 24 direct procurement packages, 23 packages (95%) were carried out electronically. The implementation of Good Governance in Electronic Direct Procurement has met the principles of transparency, competence, accountability, participation, the rule of law and equality. In particular, the principle of the rule of law policies regarding direct electronic procurement, both presidential regulation number 12 of 2021, government goods/service procurement policy agency regulations number 12 of 2021, as well as regent's circular letter number 027/2799/BPBJ-2021 are implemented properly in terms of factors communication, resources, dispositions, and the bureaucracy in it show that these policies support the creation of good governance. However, in terms of communication factors related to the mechanism of rules and policies, continuous socialization from the authorities is needed so that these mechanisms and policies can be implemented properly.
PERAN KARAKTERISTIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI Dadan Darmawan; Helmi Yazid; Elvin Bastian
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.191

Abstract

Accountability is one of the keys to achieving good governance and aims to measure how well the Government Agencies carry out their main tasks and use the budget. The evaluation value of the Banten Province AKIP from year to year tends to increase, but is not significant. The growth of the Banten Province SAKIP Value from 2016 to 2017 was only 0.03. Meanwhile, the growth of SAKIP Value from 2017 to 2018 was 4.30. Presidential Decree No. 29 of 2014 explains that the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is given more authority to play a role in achieving local government performance. This study aims to analyze and examine the Effect of the Characteristics of Assistance for Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP). Several factors that greatly affect APIP's performance become independent variables in this study, namely the level of APIP capability, the number of APIP with Management Commitment as moderating. Sampling used purposive sampling method with 61 respondents consisting of Government Agencies Performance Accountability Reporters (LAKIP) in 42 Banten Provincial Government Officials and 29 APIP Banten Provincial Inspectorates in charge of evaluating LAKIP. The data analysis technique used the Partial Least Square (PLS) approach. The results of this study state that the APIP Capability Level has an effect on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP), while the number of APIPs does not affect the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) and Management Commitment does not moderate the APIP Capability Level on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP), but moderating the Number of APIP Personnel on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP).
MEMPREDIKSI KINERJA PEGAWAI DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PERAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, LINGKUNGAN KERJA NON FISIK DAN SUBJECTIVE WELL-BEING Yudi Yudi Sugiarto; Ipah Ema Jumiati; Rina Yulianti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 7 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v7i1.192

Abstract

The success of the public bureaucracy in carrying out its duties is largely determined by the leadership, the non-physical work environment and the happiness of its employees. This study aims to determine the performance of Banten Provincial Agriculture Service employees through the role of transformational leadership, non-physical work environment and subjective well-being. Non-experimental quantitative methods were used in this study with a sample of 192 employees. The results of the study show that transformational leadership, non-physical work environment, and subjective well-being either partially or simultaneously have a significant positive effect on employee performance. The three variables simultaneously affect employee performance by 67.5%, while the remaining 32.5% are influenced by other variables outside of this study. The transformational leadership variable is the variable that has the most role in predicting employee performance (0.381) compared to subjective welfare variables (0.341) and non-physical work environment (0.180).
SINERGITAS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KAWASAN KASULTANAN BANTEN KOTA SERANG Yedi Rusyadi; Ipah Ema Jumiati; Rina Yulianti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.193

Abstract

Minimnya creative center, rendahnya kualitas SDM kreatif, regulasi yang kurang mendukung, lemahnya akses permodalan dan lemahnya metode distribusi pemasaran merupakan hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sinergitas pemangku kepentingan melalui prinsip koordinasi efektif yang dibangun dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. Koordinasi diantara fungsi pemangku kepentingan yang berbeda merupakan hal penting dalam membangun sinergitas. Oleh kerena itu, sinergitas pemangku kepentingan dapat ditinjau melalui beberapa prinsip koordinasi efektif diantaranya koordinasi melalui kontak langsung, koordinasi pada tahap awal, koordinasi sebagai hubungan timbal balik dan koordinasi sebagai proses berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemangku kepentingan tidak dapat menjalankan peran koordinasi yang efektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa sinergitas yang dibangun diantar pemangku kepentingan dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang belum berjalan secara optimal.
PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS DI KAWASAN WISATA DESA SAWARNA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Suwaib amiruddin; Yana Suharyana; Agus Aan Hermawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.202

Abstract

Konsep pengelolaan memiliki orientasi untuk kemandirian masa depan dan partisipasi merupakan pendekatan untuk melibatkan sumber daya lokal dalam mengelola lingkungannya. Pendekatan tersebut menjadi hal yang strategis dalam medorong pengelolaan pariwisata ditingkat desa di Indonesia dan khususnya di Pantai Sawarna. Tujuan penelitian untuk mengkaji penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan dari partisipasi stakeholders dalam pengelolaan wisata di Desa Sawarna untuk mendukung pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan pariwisata melalui pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dilakukan melalui partisipasi dalam pengelolaan kelembagaan, partisipasi dalam pengelolaan daya dukung sarana, partisipasi dalam pengelolaan pemasaran, dan partisipasi dalam inovasi promosi.
EVALUASI PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PASAR DI PROVINSI RIAU Andi Setyo Pambudi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.206

Abstract

Pasar identik dengan aktivitas sehari-hari dalam perdagangan masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur pasar untuk pemerataan pembangunan memerlukan investasi yang besar dalam menunjang tercapainya manfaat sosial dalam pembangunan nasional. Bagi pemerintah daerah, infrastruktur pasar pembangunannya terkendala sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Menyadari pentingnya pasar bagi pelayanan publik masyarakat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi opsi menarik bagi daerah untuk menutup kekurangan ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan mixed method melalui analisis berbasis kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), studi literatur dokumen perencanaan pusat-daerah serta kunjungan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterkaitan perencanaan DAK Fisik dengan perencanaan pembangunan daerah. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 31 Provinsi yang tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Pasar kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara spesifik hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Riau yang mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar terbesar secara nasional belum optimal ketika meresponsnya dalam dokumen perencanaan daerahnya, khususnya terkait prioritas daerah. Berdasarkan pengisian kuesioner, keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menyatakan setuju bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan lancar dan realisasi penyaluran anggaran tepat waktu. Sebanyak 75 persen OPD menyatakan bahwa jumlah dana pendamping tidak cukup dialokasikan pemerintah daerah, alokasi tidak cukup proporsional, kegiatan DAK belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya anggaran DAK.

Page 6 of 19 | Total Record : 181

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): December 2025 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): December 2023 Vol 7 No 1 (2023): June 2023 Vol 6 No 2 (2022): December 2022 Vol 6 No 1 (2022): June 2022 Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020 Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 More Issue