cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasanul Bulqiyah
Contact Email
hasanulbulqiyah@gmail.com
Phone
+6281222227594
Journal Mail Official
jurnalpoligovsunirow@gmail.com
Editorial Address
Jalan Manunggal, No. 61, Tuban, Jawa Timur - Indonesia 62381
Location
Kab. tuban,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Political and Government Issues
Published by Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
ISSN : -     EISSN : 29885868     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Political and Government Issues (POLIGOVS) terbit dua kali dalam setahun, dimana setiap artikel yang telah diterbitkan telah melalui proses peer review. Beberapa isu empiris dalam substudi yang dibahas dalam jurnal ini antara lain politik daerah dan kebijakan publik, pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah dan masyarakat sosial, kampanye dan pemilu, pemilu dan partai politik, agama dan demokrasi, relasi kuasa dan komunikasi politik. Journal of Political and Government Issues (POLIGOVS) menggunakan sistem online (Open Journal System) mulai dari publikasi hingga proses penerbitan. Journal of Political and Government Issues mengundang para penulis dari kalangan akademisi, mahasiswa, birokrat, dan LSM untuk mengunggah artikel penelitian atau kajian literatur. Setiap artikel wajib memenuhi standar etika penulisan ilmiah. Saat ini, Journal of Political and Government Issues diterbitkan secara berkala dua kali setahun, pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 22 Documents
 1   2   3 
An Islam and the Capacity of the Democratic Regime in Indonesia in the Reformation Era Luthfi Hasanal Bolqiah
POLIGOVS Vol 1 No 1 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v1i1.654

Abstract

This article aims to explain the role of Islamic institutions in the capacity of a democratic government, namely Indonesia, in meeting the basic needs of its citizens. Islam is often considered the main contributor to the recession or setback of democracy in Indonesia. However, this view generally only sees Islam in the context of state autonomy or as a tool to legitimize power. The method used is a literature study with the theory of autonomy and state capacity according to Patrick O'Neil. The results of the study show that Islamic political, social, and economic institutions play a major role in the low state autonomy because Islamic involvement legitimizes the Indonesian democratic regime. However, these three Islamic institutions have also contributed to the low capacity of the Indonesian democratic regime to carry out basic tasks and provide security and peace, freedom, and equality. This article is limited to the macro data used in the analysis and the limitations of the institutional approach.
Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Permasalahan Kebijakan Sanksi Penolakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Ambayu Sofya Yuana; Ixco Anugrah; Shela Putri Yuniarti
POLIGOVS Vol 1 No 1 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v1i1.670

Abstract

Penyebaran wabah Corona Virus Desease 2019 atau Covid-19 berkembang relatif pesat di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak sekali macam cara buat menanggulangi penyebaran wabah Covid-19, seperti karantina daerah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Memasuki tahun 2021 dimulai masuknya vaksin Covid-19 ke Indonesia. Pemerintah menghimbau seluruh masyarakat mendapat vaksin. Akan tetapi ada sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi tersebit. Sanksi tersebut berupa hukuman pidana penjara serta denda. Hal tersebut dipertegas dalam suatu kebijakan mengenai penolakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan penerapan denda sebagai sanksi ini tentu menyebabkan pro dan kontra ditengah masyarakat mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau tidak karena setiap orang memiliki hak menolak tindakan medis. Berdasarkan penelitian dengan kajian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota DKI Jakarta. Sebanyak 72% responden dari 100 masyarakat DKI Jakarta menolak gagasan sanksi denda karena sesungguhnya hukum di Indonesia belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat yang dapat dilihat masih adanya kerancuan dalam hukum ataupun pertentangan diantara perundang-undangan tersebut. Sehingga hak asasi manusia bagi masyarakat di DKI Jakarta belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.
Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Diovan Ady Prastyana Deva; Tomy Michael
POLIGOVS Vol 1 No 1 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v1i1.671

Abstract

Kebebasan beragama merupakan sebuah kepastian yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh negara bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 28 E ayat (1) dan dilanjutkan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya mengatur tentang hak kebebasan beragama dan undang-undang di bawahnya. Selain itu kebebasan beragama menjadi sering disalah artikan dengan adanya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 (UU PNPS 1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hal tersebut tercermin dari beberapa kasus tindakan anarkis atau kekerasan yang dapat merugikan pihak lain dengan mengatasnamakan agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebebasan beragama dalam koridor yang ditetapkan oleh konstitusi dan untuk melihat relevansi UU PNPS 1965 yang tujuan awalnya adalah untuk melindungi umat beragama di Indonesia.
Program Ajang Pencarian Bakat “Indonesian Idol” di Televisi Dalam Perspektif Ekonomi Politik Media Kristin Tri Lestari
POLIGOVS Vol 1 No 1 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v1i1.672

Abstract

Tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya, Indonesia diwarnai dengan berbagai macam jenis acara yang berbasic ajang pencarian bakat, seperti Akademi Fantasi Indosiar, Mamamia, Indonesian Idol, Idola Cilik, Indonesia Mencari Bakat, X Faktor, The Voice Indonesia, dan lainnya. Berbagai jenis kekhasan maupun keunggulan dari masing-masing ajang tersebut menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Banyaknya program ajang pencarian bakat menjadikan program tersebut sebagai program mayoritas, apalagi pemenang dalam program pencarian bakat ditentukan oleh dukungan dari masyarakat. Persaingan antar stasiun televisi menciptakan ide-ide serta karya-karya yang hebat demi menarik para pemirsa televisi diseluruh tanah air tidak terkecuali program “INDONESIAN IDOL”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana program ajang pencarian bakat “INDONESIAN IDOL” di televisi dalam perspektif ekonomi politik media. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah ajang pencarian bakat “INDONESIAN IDOL” di televisi dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik media ( komodifikasi, spasialisasi dan strukturisasi). Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara yang diperoleh langsung dari key informan dan informan, dimana dalam penentuan key informan peneliti menggunakan purposive sampling. Teknik analisa data menggunakan model Miles dan Huberman dengan aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication.
KOMUNIKASI BAWASLU KABUPATEN TUBAN DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK DI MASYARAKAT Nabrisi Rohid Naha; Nibrosu Rohid; M. Arifin; Gunawan Wihandono
POLIGOVS Vol 1 No 1 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v1i1.675

Abstract

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu dibentuk bertujuan untuk mengawasi seluruh tahapan penyeleggaraan Pemilu. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan komunikasi Bawaslu kabupaten Tuban dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih (orang yang mempunyai hak pilih pada Pemilu/Pemilihan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Latar penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Tuban Periode 2018-2023. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, sementara data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang terkait dengan Bawaslu Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanakan komunikasi Bawaslu kabupatenTuban untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat/pemilih dilakukan dengan cara melalui beberapa program, diantaranya: (1) Pengelolaan Media Sosial, (2) Sosialisasi atau Pendidikan Pengawasan; dan (3) MoU atau Kerjasama.
The VILLAGE INFORMATION SYSTEM INNOVATION IN E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN KERTAYASA VILLAGE PANAWANGAN DISTRICT CIAMIS DISTRICT Fajar Dewi Ayuni Fajar; Muhammad Farhan Firmansyah; Ihsan Nuralim; Muhammad Hasby As; Ajeng Sri Sundanis; Susi Larini; Ii Sujai
POLIGOVS Vol 1 No 1 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v1i1.678

Abstract

The development of a Village Information System (SID) is something that is very much needed in the current era, this refers to Law No. 6 of 2014 concerning villages in paragraph 1 of article 86 which states that villages have the right to access information through a village information system developed by the district or city government. The implementation can use APBN, APBD, or APBDes depending on the conditions in the area. Village Information Systems or SIDs are used to assist the performance of village governments so that they can be more efficient in managing village administration and governance. The benefits obtained in the development of the Village Information System (SID) are accelerating village data management, accelerating village services and village government transparency. Keywords: Inovation. Village Information System, E-government.
Perilaku Pemilih Milenial di Kabupaten Tuban: Aditya Halindra Faridzky Menang Sebagai Bupati Muda di Indonesia Pada Pilkada Tuban 2022 Hasanul Bulqiyah; Kanisius Kono
POLIGOVS Vol 1 No 1 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis perilaku pemilih milenial di Kabupaten Tuban pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 dan pendekatan salah satu pasangan calon yang masih muda dan tergolong sebagai kaum milenial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode purposivesampling dan analisis menggunakan model interaksi yang dikemukakan oleh Miles & Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial hadir sebagai sarana informasi pemilu, Aditya Halindra Faridzkybersama pasangan sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih menggunakan pendekatan psikologis dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tuban. Pendekatan psikologis tersebut lebih difokuskan pada pemilih milenial sebagai pengguna aktif media sosial dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap keputusan menentukan pilihannya pada pemilihan Kepala Daerah Tuban 2020.
Pertarungan Tokoh Pemuda dan Bejing Sebagai Makelar Suara : Studi Pada Pemilihan Klebun Kabupaten Pamekasan Asmawati; Mohammad Rizal Roikhan
POLIGOVS Vol 1 No 2 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (NOVEMBER) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v1i2.831

Abstract

Strategi makelar suara untuk mendapatkan loyalitas pemilih demi kemenangan bos politik mereka patut diperhitungkan. Pembuktian terhadap berjalanya demokrasi dalam persaingan ditunjukan dalam wujud pertarungan tokoh lokal Bejing dan tokoh pemuda dalam kontestasi politik lokal. Untuk memberikan pemahaman tentang tokoh pemuda dan Bejing  yang berperan sebagai makelar suara di Kabupaten Pamekasan, artikel ini mengeksporasi bagaimana pertarungan yang terjadi guna mendapatkan loyalitas pemilih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan melakukan wawancara kepada informan diantaranya adalah Bejing, tokoh pemuda dan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makelar suara yang memiliki reputasi buruk mampu mengalahkan makelar suara dengan reputasi baik. Ketepatan janji dan reputasi sosial makelar suara menjadi faktor pemilih memberikan loyalitasnya. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah menjelaskan perilaku makelar suara secara luas.
“Rukun Seduluran” : Studi Toleransi Tiga Agama Dalam Satu Keluarga Roikhan, Mohammad Rizal; Asmawati
POLIGOVS Vol 1 No 2 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (NOVEMBER) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55719/poligovs.v1i2.956

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah untuk menganalisis terciptanya toleransi beragama dalam sebuah keluarga. Hal menark sekaligus menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menciptakan toleransi beragama dalam satu keluarga yang terdiri dari tiga agama yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana ditujukan untuk menjelaskan secara mendalam terkait fenomena toleransi beragama dalam lingkup kecil. Hasil dari penelitian ini adalah toleransi muncul atas kesadaran bahwa agama merupakan hak pribadi sebagai ruang privat yang tidak dapat dipaksa oleh orang lain. agama dan kemanusiaan merupakan akar dari ketiadaan penghakiman manusia kepada manusia lain atas nama agama. lingkungan keluarga yang memiliki rasa toleransi dalam hal beragama mampu menjadi landasan dalam memahami hakekat perbedaan. Konsep rukun seduluran menjadi kunci terciptanya harmoni keluarga dalam menghadapi perbedaan agama yang kompleks. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah menjelaskan toleransi yang dimulai dari lingkup keluarga.
Identifying the Bargaining Values of a Digital Movement Muhammad, Ja'far
POLIGOVS Vol 1 No 2 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (NOVEMBER) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v1i2.958

Abstract

The study analyses two cases of digital movements in Indonesia. It identifies who are the actors behind the movement, the spread of the movement, the tactics used to increase exposure, and challenges a digital movement faces. The first case is the movement to reject Firli Bahuri as chairman of the Corruption Eradication Committee (KPK), and the second case is the persecution of David Ozora by Mario Dandy, the son of a tax official. The Firli case represents a long movement that brought a lot of controversies. It attracted massive public attention, shown in the form of, among others viral hashtags on social media, news coverage in mainstream media, and even demonstrations that claimed lives. However, this movement was not successful. On the other hand, the movement that demands the persecution of David Ozora, which only lasted for a few days, successfully moved the government to respond quickly to remove the official’s position, suspect perpetrators, and bring gratuity and money laundering cases into court

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2024): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (NOVEMBER) 2024 (ON PROCESS) Vol 2 No 1 (2024): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2024 Vol 1 No 2 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (NOVEMBER) 2023 Vol 1 No 1 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2023