cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 3046787X     EISSN : 30467179     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Science, Education, Social,
Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law dengan nomor ISSN terdaftar 3046-787X (Cetak - Print) dan 3046-7179 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Sains, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2. Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas, 3. Hukum, Sosial, Politik, Budaya, Antropologi 4. Akuntansi, Ekonomi, Bisnis, Manajemen SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan April & Oktober
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 200 Documents
 13   14   15   16   17 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): April 2025" : 200 Documents clear
Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Analisis Yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023) Parapat, Tegar Alif Haykal; El Muhtaj, Majda
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencatatan Perkawinan beda agama dalam tinjauan administrasi keadilan menurut SEMA No. 2 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan studi dokumen, yaitu mengkaji dokumen-dokumen penting seperti peraturan perundang- undangan, putusan atau penetapan pengadilan, teori hukum, doktrin, atau pendapat para ahli hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan di berbagai perpustakaan dan melalui media internet. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari buku dan jurnal dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil peneltian yaitu UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai perkawinan beda agama, dan  pencatatan perkawinan beda agama dalam tinjauan administrasi keadilan dianggap tidak adil dikarenakan beberapa aspek yang mendukung hal tersebut.
Analisis Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Rasji, Rasji; Ryanto, Laurencia; Mbayang, Chrissonia Margareta
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5967

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, karakteristik, fungsi, dan wewenang PTUN dalam sistem hukum Indonesia serta membandingkannya dengan pengadilan umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, diperoleh bahwa PTUN memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara dan pejabat pemerintahan. Putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat menjadi alat kontrol atas tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, PTUN tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pengaruh Kompetensi Profesional Guru PPKn Terhadap Peningkatan Karakter Disiplin Siswa Kelas XI di SMA Yayasan Perguruan Gajah Mada Tahun Pembelajaran 2023/2024 Sihombing, Novita Sari; Siregar, Hapni Laila
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5878

Abstract

Kompetensi profesional guru merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Disiplin siswa diartikan sebagai kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara kompetensi profesional guru dengan peningkatan karakter disiplin siswa, khususnya pada siswa kelas XI di SMA Perguruan Yayasan Gajah Mada pada tahun ajaran 2023/2024. Penelitian dilakukan di SMA Yayasan Perguruan Gajah Mada yang berlokasi di Jalan HM.Said, Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional, dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional guru (x) dan tingkat karakter disiplin siswa (y). Untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan rumus Chi kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat karakter disiplin siswa, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Temuan ini memperkuat bahwa kompetensi guru yang meliputi penguasaan materi, keterampilan mengajar, serta kemampuan interpersonal, seperti pengelolaan kelas dan sikap teladan, berperan penting dalam membentuk karakter siswa.
Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Kristi, Silvester Hendriyan
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5624

Abstract

Secara umum kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung masyarakatnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Permasalahan penelitian adalah apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dan disimpulkan dengan cara pikir deduktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tindak pidana penadahan berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang curian, rendahnya kesadaran hukum, pengaruh lingkungan sosial dan motif keuntungan finansial. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk sesuai Pasal 480 KUHP, dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan. Kesimpulan faktor penyebab tindak pidana penadahan adalah tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang curian, rendahnya kesadaran hukum, pengaruh lingkungan sosial dan motif keuntungan finansial. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan. Saran bagi Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko tindak pidana penadahan. Pelaku cenderung melakukan tindak pidana penadahan karena motif ekonomi. Barang hasil pencurian biasanya dijual dengan harga lebih murah sehingga menarik bagi pembeli. Upaya pencegahan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kelompok rentan, dapat menjadi solusi untuk mengurangi motif ekonomi ini. Rendahnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan barang bekas atau tidak resmi menjadi celah bagi pelaku tindak pidana penadahan.
Pengaruh Penggunaan Modul Pembelajaran Fisika Berbasis Problem Based Learning Terhadap Pemecahan Masalah pada Materi Hukum Newton Hasugian, Sara; Wahyuni, Ida
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modul pembelajaran berbasis Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika siswa kelas X pada materi Hukum Newton di SMA Negeri 2 Tanjungbalai. Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling dengan mengambil 2 kelas sampel yaitu kelas X-3 sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan modul pembelajaran berbasis PBL dan kelas X-4 sebagai kelas control dengan pembelajaran konvensional. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa adalah tes kemampuan pemecahan masalah dalam bentuk essai berjumlah 10 soal. Uji hipotesis menggunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem based learning terhadap hasil kemampuan pemecahan masalah.
Evaluasi Program Remedial Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah SMA Negeri 1 Silimakuta Manalu, Riris Hotma Roito; Pangaribuan, Sheryl Valencia; Manik, Elisabeth Fitryany; kuntuy, Jacob
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5807

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program remedial dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Silimakuta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam kepada guru yang mengajar mata pelajaran Ekonomi di sekolah tersebut. Data yang diperoleh dianalisis untuk menilai efektivitas program remedial dalam membantu siswa yang kesulitan memahami materi pelajaran Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program remedial yang dilaksanakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, seperti waktu yang terbatas dan metode pengajaran yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Evaluasi ini memberikan gambaran mengenai bagaimana program remedial dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik.
Pengaruh Pendidikan Pancasila Terhadap Wawasan Kebangsaan Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Teluk Meranti Pratama, Diko; Hambali, Hambali; Haryono, Haryono
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5499

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi pada faktanya yakni di SMA Negeri 1 Teluk Meranti yang mana pengaruh budaya asing sejalan dengan perkembangan informasi teknologi yang pesat berpotensi mengancam identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila menjadi sangat penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran akan identitas bangsa di kalangan generasi muda. penelitian ini berfokus pada bagaimana pendidikan pancasila dapat menjadi alat untuk memperkuat wawasan kebangsaan siswa, khususnya di tingkat SMA. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh Pendidikan Pancasila terhadap Wawasan Kebangsaan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Teluk Meranti. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, angket/kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan data dengan analisis statistik dengan rumus regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil uji signifikansi regresi linear sederhana F hitung ≥ F tabel yaitu 94,560 ≥ 3,96 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel Pendidikan Pancasila  berpengaruh terhadap variabel Wawasan Kebangsaan.
Sistem Manajemen Pendidikan di SMA Negeri 11 Medan Sayyidina, Sayyidina; Gaol, Ira Natalanta Lumban; Ginting, Della Aulia Br; Margareth, Natasia Theofani
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5740

Abstract

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pengembangan potensi individu dan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat sosial. Tujuan dalam penelitian ini merupakan bentuk untuk mengeksplorasi dan menguraikan sistem manajemen pendidikan yang diterapkan di SMA Negeri 11 Medan, serta untuk menentukan dampaknya terhadap kualitas pendidikan yang disediakan. Dengan menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, data di gabungkan dengan cara  wawancara terstruktu, observasi partisispan, dan dokumentasi yang relevan. Para subjek penelitian terdiri dari guru-guru, siswa dan kepala sekolah yang menyediakan wawasan mendalam tentang proses manajemen pendidikan yang berlangsung di institusi tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sistem manajemen di perguruan tinggi menengah atas SMA NEGERI 11 MEDAN memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptkan lingkungan belajat yang efektif dan mendukung. Kepemimpinan yang solid di sekolah berperan sebagai fondasi utama dalam mengarahkan proses pendidikan, di mana kepala sekolah yang berkualitas mampu membina dan mengelola sumber daya manusia yang ada.
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang Saragih, Tatiadinata; Muhtaj, Majda El
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5422

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak fatal bagi kehidupan seseorang sehingga perlu perhatian dan tindakan dari pihak berwenang yaitu Kepolisian. Angka kecelakaan yang bertambah dalam per tahun baik didunia dan di Indonesia membuat penulis ingin meneliti mengenai Upaya dan Hambatan serta Solusi dari Polresta Deli Serdang mengenai Penanganan kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Lubuk Pakam meningkat per tahun nya. Pada tahun 2022 angka kecelakaan mencapai 61 kasus, pada tahun 2023 mencapai 68 kasus, dan pada 2024 sampai bulan juni ditemukan 38 kasus kecelakaan lalu lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas di Lubuk Pakam sudah terjalankan dengan baik mengikuti pedoman SOP, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Upaya preemtif, preventif, dan represif juga terjalankan dengan baik. Hambatan yang dialami ialah kurangnya saksi/tidak ada yang mau jadi saksi, prasarana lalu lintas yang kurang memadai, kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat. Solusinya yaitu peningkatan kinerja, peningkatan layanan, peningkatan fasilitas guna mencapai tujuan.
Tantangan dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Rasji, Rasji; Revina, Revina
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5924

Abstract

Penyelesaian sengketa administratif melalui PTUN masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural, sehingga perlu penguatan lembaga, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum agar fungsi PTUN sebagai penjaga keadilan administratif dapat berjalan optimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi, serta berbagai solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan keadilan administratif yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif berdasarkan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan kasus, dan perundang-undangan, yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Secara keseluruhan, efektivitas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi, keterbatasan kelembagaan, serta rendahnya akses dan pemahaman hukum masyarakat, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan peran PTUN sebagai penjamin keadilan administratif benar-benar terwujud. PTUN menyelesaikan sengketa administrasi melalui mekanisme upaya administratif, mediasi partisipatif, eksekusi putusan, dan digitalisasi layanan, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada kepentingan umum. PTUN menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan administratif, namun meresponsnya melalui reformasi normatif, struktural, dan teknologi untuk memperkuat akses, efektivitas, dan keberpihakan pada hak warga negara dalam menghadapi kekuasaan. Penguatan PTUN bukan sekadar pembenahan teknis, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara untuk memastikan keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

Page 15 of 20 | Total Record : 200

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025 Vol 2, No 1 (2025): April 2025 Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024 Vol 1, No 1 (2024): April 2024