cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 315 Documents
 20   21   22   23   24 
Peran Hukum Dalam Menjamin Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih Sehat Dan Berkelanjutan Adithya F. Dhaneswara
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/h2fk2f84

Abstract

Meningkatnya pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati mempunyai dampak luas terhadap cara hidup manusia, saat ini dan di masa depan. Krisis rangkap tiga ini memperjelas bahwa hak asasi manusia dan lingkungan hidup semakin saling berkaitan. Ekspresi paling eksplisit dari saling ketergantungan ini adalah pengakuan atas hak asasi manusia yang baru: hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Pembahasan mengenai pencatatan undang-undang ke dalam instrumen hukum sering kali dilakukan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan hal ini: apa saja ruang lingkup hukum dalam menjamin hak tersebut yang akan penulis jabarkan, kewajiban apa yang akan dibebankan kepada negara, dan hal yang perlu didiskusikan, dan apa saja tantangan dan masalah yang memerlukan pengambilan keputusan berdasarkan informasi? Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dengan memetakan bagaimana  hukum dalam menjamin hak atas lingkunhan hidup yang bersih sehat dan berkelanjutan
PerIindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan oIeh Anggota Keluarga Selama Pandemi Covid-I9 Pada Unit PeIayanan Prempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Muhammad Micola Valito
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/rqpxy228

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah perllndungan hukum pada anak yang menjadl korban dalam tindakkan kekerasan oIeh anggota keluarga selama pandemi Covid-19 dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu. Didalam mekanisme pembuatan karya ilmia ini, mekanisme yang dipakai yakni pengkajian hukum normatlf dengan melakukan pendekattan juridis berupa Peraturan Perundangan. Dari hasil pengkajian, penulis memuat simpulan yakni, meskipun dalam pengamatannya belum didapati adanya peraturan berkenaan dengan pencegahan tindak kekerasan pada anak sebagai korban di masa pandemi Covid-19, akan tetapi aturan terikait yang berlaku masih relevan untuk diimplementasikan di masa pandemi tersebut. Pemerintahan Indonesia baik pada Tingkat pusat hingga daerah sudah melakukan penerbitan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan Covld-19 yang didalamnya tidak secara langsung bisa melakukan penekanan terhadap angka kekerasan pada anak dimasa pandemi Covld-19.
Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Eksploitasi Dalam Ranah Digital Azahra Widiadhari Yondri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/85jrw272

Abstract

Perlindungan ham terhadap anak korban eksploitasi dalam ranah digital menjadi isu penting dalam era digitalisasi saat ini. njauan komprehensif terhadap regulasi internasional dan nasional, serta praktik terbaik dalam mengatasi masalah-masalah ini, akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana melindungi anak-anak dari ancaman dalam dunia digital yang semakin kompleks. Anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi online, termasuk pelecehan seksual, penipuan, dan eksploitasi komersial. Artikel ini mengulas berbagai aspek perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks eksploitasi digital, termasuk kerangka hukum yang ada, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang diusulkan. Tinjauan menyeluruh terhadap regulasi internasional dan nasional, serta praktik terbaik dalam mengatasi masalah ini, akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana melindungi anak-anak dari ancaman dalam dunia digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan holistik tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ranah digital.
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Oleh Petugas Pengamanan Terhadap Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah Edie Saputra; Elwidarifa Marwenny
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/qp4wde50

Abstract

Correctional Institutions (LAPAS) play a crucial role in Indonesia's correctional system, tasked with rehabilitating Correctional Inmates (WBP) to reintegrate productively into society. However, the issue of overcapacity in LAPAS Class IIB Muara Teweh poses significant challenges in security management and inmate rehabilitation, including the heavy workload of security officers. Based on data, this LAPAS houses 383 inmates, far exceeding its ideal capacity of 175, with a security ratio that is highly imbalanced (ideally 1 officer for every 5 inmates). This increases the risks of conflicts, escapes, and security disturbances. This research examines the role of security officers in managing inmate security, the challenges faced by security officers in performing their duties, and the effectiveness of security personnel in providing protection at LAPAS Class IIB Muara Teweh. The research employs a qualitative method with an Empirical Juridical approach and a case study (Case Approach). The results reveal that security officers play a strategic role in maintaining order and supporting rehabilitation, but their main challenges include a lack of personnel, insufficient facilities, and high workloads. The effectiveness of security is hindered by the imbalanced ratio and limited training. Therefore, efforts are needed to improve the competence of security personnel, increase staffing and facilities, and conduct regular performance evaluations to create a safer and more conducive environment in LAPAS. This study is expected to serve as a reference for future correctional facility management policies in Indonesia
Efektivitas Kebijakan Hukum Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Menanggulangi Diskriminasi Rasial sinaga , Irwan matias gurlan; Fadhiil ahmadi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/kerec261

Abstract

Racial discrimination in Indonesia remains a profound social issue, despite the existence of legal policies designed to address it. This study aims to analyze the effectiveness of legal policies in combating racial discrimination based on existing regulations. Using a juridical-normative method, the research examines various legal literatures, laws, and international conventions, including Law No. 40 of 2008 and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD). The method employed is a library study, involving the collection and analysis of various legal documents and related legal theories. The findings indicate that while legal policies have been implemented, their effectiveness remains limited, primarily due to weak law enforcement and the lack of public awareness regarding their rights. Some existing policies have not been fully effective in reducing racial discrimination, highlighting the need for improvements in the legal system and enhanced legal education for the public. Thus, further efforts are required to achieve more inclusive social justice
Analisis Fenomena Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Di Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Saputri, Tiara; Anita Marianata
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/v9fr9c97

Abstract

ABSTRACT This research discusses the phenomenon of money politics in elections in Kelurahan Cempaka Permai, Bengkulu City, and its influence on people's voting power. Money politics has become a common practice that is accepted as a tradition in every general election. Many people see money politics as a form of seriousness from legislative candidates and an opportunity to gain economic benefits. This study uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and observations to explore community perspectives. The results show that apathy towards elections, along with a lack of knowledge about candidates, means that most people are only motivated to participate when there is a monetary incentive. The practice of money politics increases participation, but based on economic motives, not political awareness. Using Alfred Schutz's phenomenological approach, this phenomenon is understood as people's response to the stimulus of money politics that has become entrenched in electoral culture. Therefore, anti-corruption education needs to be strengthened to make people aware of the negative impact of money politics, so as to break the cycle of this bad tradition in elections
Generasi Z Dan Politik Viral: Analisis Semiotik Simbol “Joget Gemoy” Dalam Diskursus Kampanye Politik 2024 Zellen Medista, Anggun; Anita Marianata
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/g79zny22

Abstract

This article discusses the phenomenon of “Joget Gemoy” in Prabowo Subianto's political campaign, which went viral among Generation Z ahead of the 2024 presidential election in Indonesia. The issue is raised on how entertaining communication strategies can influence political image communication towards young voters' engagement. The purpose of this study is to analyze the impact of Prabowo's political branding through viral content on social media, particularly the Tiktok application. The method used is a qualitative approach with content analysis, which includes primary and secondary data collection from interactions on the Tiktok platform. The results of this study show that Prabowo from a stern and rigid figure became more familiar and funny and managed to attract the attention of Gen Z in increasing his electability. This research emphasizes the importance of understanding the dynamics of young voters in a political context where social media as an effective tool plays a role in building political support.
Kajian Yuridis Tentang Batasan Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT)/ Penjabat (PJ) Gubernur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Nasrullah; Muhammad Ferdy Winata; M.Yamani
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/m04w3m12

Abstract

This study aims to analyze the problems in the Unitary State of the Republic of Indonesia where the highest power is held by the central government, but the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is very large and divided into islands and archipelagos as well as large and small regions so that in exercising its power, the central government is obliged to hand over some of its authority to the regions, to regulate their respective regions. This study uses a normative approach with an analysis of the articles contained in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The results of the study indicate that there are problems in the Regional Government system, especially the Regional Head who is problematic, such as the Limitation of the authority of the Acting Head in carrying out his duties as the Regional Head comes from the mandate authority, where the authority of the Acting Regional Head is limited to carrying out authority in the form of policies that have been determined by the definitive Regional Head in the Regional Government because his position is only as a temporary official who replaces the vacancy of the Regional Head. The Acting Regional Head does not have the authority to issue decisions and/or actions that have legal impacts on the Regional Government organization. As well as the implementation of the appointment of the Acting (Pj) Regional Head when a vacancy occurs. However, the appointment mechanism is considered undemocratic and invites controversy. The importance of improving this mechanism to involve more community participation in the regional head election process. The effectiveness of the Acting Governor's position in the administration of government will not run optimally or will not be effective because there are limitations inherent in replacement officials such as acting governors (Plt) as stated in the legislation so that the urgency of the issue of appointing the Acting Governor in the Regional Government system still has pros and cons, whether it is democratic or political
Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Di Desa Air Sempiang, Kabupaten Kepahiang Dapot Chandra; Ariel Saron Silalahi; Ivan Ampetua Manik; Simon Siahaan; Rahma Fitri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/2hxxpf44

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Desa Air Sempiang, Kabupaten Kepahiang, dalam rangka pengembangan potensi wisata lokal yang berkelanjutan. Desa Air Sempiang memiliki kekayaan alam dan budaya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 diterapkan, termasuk partisipasi masyarakat, peran pemerintah daerah, dan kontribusi sektor swasta dalam pengelolaan wisata desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung yang belum memadai, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Meski demikian, upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran wisata. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi lintas sektor dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendorong pengelolaan wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan. Dengan optimalisasi kebijakan ini, Desa Air Sempiang dapat menjadi destinasi wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian budaya.
Pembangunan Rumah Susun Sebagai Solusi Strategis Untuk Mengatasi Keterbatasan Lahan Di Kota Bengkulu Safira, Noera; Vingky Bintang Fernando; Renita Kusuma Dewi; Febriyanti Hasibuan; M Yamani
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/m9tgs154

Abstract

The density of urban settlements has resulted in the loss of agricultural land and green open space as a result of population growth, especially in the Bengkulu City area, which is always experiencing an increase. The high demand for new houses has the impact of causing urban spaces to become increasingly congested and creating slum residential areas. The area of ​​urban land with an unequal number of residents results in a decline in environmental quality and a decline in the level of welfare of residents in Bengkulu City. Therefore, it is necessary to build public housing which can create integrated and environmentally friendly residential areas in order to increase the effectiveness and efficiency of space and land utilization so that it is more optimal. Therefore, flats are a solution to streamline residential development in Bengkulu City.

Page 22 of 32 | Total Record : 315

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik