cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 315 Documents
 19   20   21   22   23 
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah  Tangga Di Kota Bengkulu Rio Andrian; Kusyati Simare Mare2; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/0n2vrz41

Abstract

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bengkulu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari undang-undang tersebut ialah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada korban, khususnya perempuan, dalam menghadapi kekerasan rumah tangga yang marak terjadi. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu menunjukkan adanya 57 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan perlindungan hukum seringkali terkendala oleh stigma sosial, kompleksitas prosedur hukum, dan kurangnya fasilitas pendukung untuk korban. Dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan serta meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka.
Pengaruh Ekonomi Terhadap Kdrt Dalam Rumah Tangga Randi Putra Ramadhan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/yxh06389

Abstract

Domestic Violence (DV) is a complex and multidimensional social issue influenced by various factors, one of which is economic conditions. This study aims to analyze the impact of economic factors on the prevalence of domestic violence within households. The research employs a qualitative approach, collecting data through interviews and literature review. The findings reveal that economic instability, unemployment, and poverty are significant driving forces behind the occurrence of domestic violence. Stress resulting from economic pressure often leads to conflicts within households, which can trigger violent actions. Additionally, cultural factors and social norms play a role in exacerbating domestic violence situations. This study concludes that to reduce domestic violence, efforts must be made to improve the economic conditions of communities and provide education on healthy relationships within households.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Kasus Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat di Indonesia dintinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia Putri Atika Purnama Sari
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/wnhp8t82

Abstract

Fenomena main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia kerap menimbulkan dilema dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban main hakim sendiri, dari perspektif HAM. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan HAM, setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan penghukuman yang tidak sesuai prosedur hukum. Namun, praktik main hakim sendiri sering kali terjadi akibat minimnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan pelaku kejahatan serta meninjau berbagai kasus main hakim sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan main hakim sendiri tidak hanya melanggar hak-hak dasar pelaku, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi hukum serta peningkatan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum guna meminimalisir praktik main hakim sendiri
Pelanggaran Hukum Dan HAM Pada Operasi Militer Di Aceh Sebelum Reformasi: Kajian Terhadap Kebijakan DOM Indah Rahmawati Salim
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/2dk9se09

Abstract

The Military Operations Area (DOM) policy implemented in Aceh before the reform era had serious implications for human rights violations (HRV) among civilians. This article examines various aspects related to HRV that occurred during this policy, as well as the accountability mechanisms for victims after the reform era. During the DOM period, numerous violations such as torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances took place, while the government often failed to provide adequate accountability for the perpetrators. Although there is a legal framework supporting human rights protection, including Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts, its implementation faces various challenges, such as a lack of political support and weaknesses in law enforcement agencies. Furthermore, the role of civil society in promoting accountability and transparency is crucial. In legal settlement efforts, it is essential to involve various parties, including the government, society, and non-governmental organizations. The conclusion of this article highlights that to prevent future HRV, comprehensive reform in the legal system, human rights education, and enhanced cooperation between the government and civil society are necessary.
Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Muhammad Farhan Hasan; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/rtcm1f48

Abstract

Domestic Violence or abbreviated as KDRT is a problem that is often found throughout the world and this is a topic that has never been resolved. Domestic violence is a social phenomenon that has been going on for a long time in some households in the world. This problem is a serious problem that involves violations of Human Rights (HAM). Child violence includes physical, psychological, sexual violence, and neglect. UNICEF defines violence against children as "All forms of physical and emotional abuse, sexual abuse, neglect, or commercial or other exploitation that result in actual or potential harm to the development, health, and survival of the child or to his or her dignity in the context of a relationship of responsibility, trust, or power". There are many theories related to violence against children, including theories related to stress in the family. Stress in the family can come from children, parents, or situational. Stress comes from children, for example children with different physical, mental, or behavioral conditions, toddlers, and children with chronic diseases. Stress comes from parents, for example parents with mental disorders, parents who have been victims of violence in the past, parents who have too high expectations of their children, and parents with high discipline
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Berdasarkan Hukum Positif Dwi Ika Ardiyani, Ni Kadek
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/cs863250

Abstract

Artificial Intelligence (AI) termasuk salah satu perkembangan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia. Setiap perkembangan teknologi selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif sama seperti keberadaan AI ini. AI dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat gambar atau video deepfake porn. Keberadaan deepfake porn ini merugikan korban yang wajah, tubuh, serta suaranya digunakan untuk sebuah gambar atau video asusila. Oleh karena itu pengaturan terkait AI dan segala hal yang berkaitan dengannya sangatlah penting. Di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur terkait AI ini. Namun apabila dikaitkan dengan jenis kejahatannya ada beberapa aturan yang telah mengakomodir hal ini seperti UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Pihak yang melanggar ketentuan ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi denda.
Analisis Perlindungan Atas Anak Yang Mengalami Kasus Kekerasan Seksual Menurut PandanganHukum Di Indonesia Farrel Jaluh Arsa Gumay
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/cb0mre12

Abstract

In fact, law enforcers provide appropriate sanctions to perpetrators of violence so that the rule of law is truly upheld and social order can be created. It is hoped that this sanction will provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence from repeating their crimes, and because the sanctions given are very severe, it will provide a deterrent effect for other people from committing these crimes. The legal approach is an approach that uses regulations and legislation related to the problems studied, supported by primary and secondary data. The research findings are as follows: Efforts to overcome criminal acts of sexual violence against children among people examined based on the Indonesian Criminal Code show that parents have an important role in protecting children from the threat of sexual violence, participation in the process of handling the sexual violence they experience; his involvement in child involvement cases, both in legal treatment and psychological recovery treatment; and providing psychological services to children and parents. The role of society in overcoming sexual violence against children requires community participation and involvement by paying attention to prevention aspects involving citizens, with the aim of protecting children at the grassroots level. The role of the state, medical rehabilitation is a process of integrated therapeutic action through the restoration of the physical condition of children, child victims and/or witnesses. Rehabilitation is a process of physical, mental and social recovery activities that enable underage victims and underage witnesses to be able to return to carrying out their social functions in social life.
Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non- Diskriminasi Aprianti Lubis; Zasmita Maulia Sari
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/f2txg560

Abstract

Sexual violence has become one of the crucial problems in Indonesia. This study aims to understand the regulations governing criminal acts of sexual violence and how they are implemented in protecting victims' rights and strengthening the principle of non-discrimination. with cases that continue to increase every year. This study is a juridical-normative study. The results show that the protection of victims' rights in cases of sexual violence, although clearly regulated in the TPKS Law, still faces various obstacles. And the implementation of the principle of non-discrimination in Law no. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence (UU TPKS) plays a crucial role in ensuring that every victim of sexual violence, regardless of social, economic, cultural, or other identity background, receives equal legal protection.
Prespektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Mengenai Legalisasi Narkotika Untuk Keperluan Medis Muhammad Wahyu Harmiko
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/xnx8ar05

Abstract

Narcotics abuse is a crucial problem in Indonesia As of the last few years cases of narcotics abuse continue to increase. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN), it is found that around 3.4 million people have used narcotics throughout 2022-2023 Although narcotics are very dangerous for their users, it does not mean that the use of narcotic substances is completely prohibited. Regulations regarding the use of substances “Narcotics itself are regulated in Law Number 35 2009, which is contained in Article 7 which reads, “Narcotics can only be used for the benefit of health services and / or the development of science and technology This research is intended to determine the legal perspective and human rights regarding the use of narcotic substances for medical needs.This research uses the type of “Normative Juridical research” approach based on the main legal material by examining concepts, legal theories, legal principles and legislation related to the topic discussed. The conclusion that can be drawn from this research is that although narcotics contain harmful substances, they have benefits in the field of medicine or medical treatment even though they still have side effects. So, the laws and regulations governing the use of narcotics must be considered to ensure safety in the context of medical purposes.
Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Dan Kewajiban Arju Sethiawanza
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/4cewwz38

Abstract

 Era digital ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan berbagi informasi. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok membuka peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik, menyebarkan pandangan pribadi, serta berbicara tentang isu-isu sosial, politik, dan budaya. Kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara universal adapun alasan penulis mengangkat topik ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan hukum yang lebih adil dan jelas dalam melindungi kebebasan berpendapat di media sosial, sekaligus mendorong penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto (2007), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan peran hukum dalam menjaga kebebasan berpendapat di media sosial serta pembatasannya dalam konteks ketertiban dan keamanan. Pentingnya menyeimbangkan hak kebebasan berpendapat dan kewajiban hukum di media sosial tidak dapat diabaikan. Keseimbangan ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.1.        Peran hukum dalam menjaga kebebasan berpendapat di media sosial adalah aspek yang krusial dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Hukum di Indonesia, terutama yang diatur dalam UUD 1945 dan UU ITE, memberikan dasar hukum bagi kebebasan berpendapat sambil menetapkan batasan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan. Namun, penegakan hukum sering kali menemui tantangan, seperti kesulitan dalam mendeteksi konten negatif dan ambiguitas dalam interpretasi hukum. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang bijak dan edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam berpendapat di media sosial sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang aman dan konstruktif bagi kebebasan berpendapat

Page 21 of 32 | Total Record : 315

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik