cover
Contact Name
Yunita Djamalu
Contact Email
naurainezia23@gmail.com
Phone
+6281241901387
Journal Mail Official
naurainezia23@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sam Ratulangi, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
Location
Kab. bone bolango,
Gorontalo
INDONESIA
Journal of Factum Law Review
ISSN : 3031299X     EISSN : 3032291X     DOI : 10.62299
Core Subject : Social,
Journal of Factum Law Review accepts articles resulting from research in the field of legal science. This journal is a forum for expressing new ideas and a forum for scientific presentations to understand better the problems and concerns regarding legal science in Indonesia. This journal contains studies in legal science, both theoretically and empirically. The focus of this journal is the study of civil law, criminal law, constitutional law, international law, procedural law, customary law, and others.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 43 Documents
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA DWIPA KARYA KECAMATAN SIMPANG RAYA-BANGGAI) Riska Novianti; Muhammad Rachmad Tahir; Irfan Gani
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pemerintahan desa dilakukan atas dasar demokrasi yang berpangkal pada permufakatan dalam permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Sebagai perwujudan demokrasi di desa, maka di bentuklah Badan Pemusyawaratan Desa sebagai lembaga yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah ketua kelompok masyarakat, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan BPD di Desa Dwipakarya serta faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kewenangan BPD di Desa Dwipakarya sudah cukup baik dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Permendagri no. 110 tahun 2016, pasal 63. Salah satunya dapat dilihat dari selalu dilibatkan nya BPD dalam proses perencanaan pembangungan, proses pengevaluasian pembangungan serta menghimbau masyarakat agar dapat menjaga fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Adapun faktor pendukung BPD dalam pelaksanaannya yaitu, tingkat pendidikan, rasa tanggung jawab dan kepedulian anggota BPD, adanya kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Kata kunci: Implementasi, Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa ABSTRACT A village is an area that is given the authority to regulate its own area. Village governance is carried out on the basis of democracy which stems from consensus in deliberations led by wisdom. As an embodiment of democracy in the village, The Relation Between Village Council was formed as an institution that assists the village head in carrying out village government tasks. Members of The Relation Between Village Council are heads of community groups, traditional leaders, professional groups, religious leaders and other community figures. This article aims to find out how the BPD's authority is implemented in Dwipakarya Village and what factors can support and hinder the BPD in managing village government. The type of research used is descriptive qualitative. Then the types and sources of data used are primary data, secondary data and tertiary data. The research results show that the implementation of BPD authority in Dwipakarya Village is quite good and in accordance with what is stated in Permendagri no. 110 of 2016, article 63. One of them can be seen from the BPD's constant involvement in the development planning process, development evaluation process and encouraging the community to maintain the facilities that have been provided. The supporting factors for BPD in its implementation are the level of education, sense of responsibility and concern of BPD members, good cooperation between BPD and the Village Government. Keywords: Implementation, Authority, The Relation Between Village Council
TINJAUAN YURIDIS PASAL 60 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Sri Novita Wewengo; Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali; Irfan Gani
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di berbagai negara sering kali secara umum istilah aborsi di atrikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu di keluarkanya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masi berusia muda sebelum bulan ke empat masa kehamilan. Bagi pihak yang setuju terhadap tindakan aborsi, alasan yang dilakukan adalah upaya yang menghindarkan seorang ibu dari suatu kehamilan yang di perkirakan oleh dokter yang membahayakan atau mengganggu kesehatan atau nyawa sang ibu. Sedangkan bagi yang tidak setuju, abortus di nilai sebagai suatu perbuatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dan bersikap melawan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang umum dilakukan seseorang diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan adanya ketentuan diatas telah memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Aborsi, Sanksi Hukum, Undang-Undang Kesehatan ABSTRACT Abortion and problems related to abortion have become a prominent topic in national politics in various countries, often the general term abortion is defined as abortion, namely the expulsion of a fetus prematurely, whether intentionally or not. Usually done when the fetus is still young before the fourth month of pregnancy. For those who agree to the act of abortion, the reason for doing so is an effort to prevent a mother from having a pregnancy that is estimated by a doctor to be dangerous or detrimental to the health or life of the mother. Meanwhile, for those who disagree, abortion is considered an act of murder or a crime against life and is against the law. Factors that cause the crime of abortion that are commonly committed by someone include economic factors, social factors, educational factors, technological development factors, pregnancy out of wedlock, not being ready to start a family and have children, factors of betrayal or coercion from the man who impregnates, as well as factors consideration of the man who got her pregnant. The justification for abortion for rape victims is based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. Moreover, if the rape results in pregnancy for the victim. The existence of the above provisions has provided legal protection for victims of criminal acts of rape to abort unwanted pregnancies. Keywords: Juridical Review, Abortion, Legal Sanctions, Health Law
STRATEGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO Andi Inar Sahabat; Imran Nihali; Nur Alya Utalinggi; Syahputra Adisanjaya Suleman
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari suatu sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kendala yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan yakni penetapan jangka waktu untuk melakukan penelitian yang terlampau singkat, Tidak adanya Balai Pemasyarakatan di setiap kota atau kabupaten di Provinsi Gorontalo, ketersediaan dana yang tidak relevan dengan beban kerja yang ada, koordinasi dan komunikasi eksternal antara penyidik dan petugas pembimbing kemasyarakatan yang kurang efektif. Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Laporan Penelitian, Anak ABSTRACT Community Guidance is part of a Correctional System which is organized in order to form correctional inmates to become complete human beings, realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development, and can live in a healthy manner. natural as a good and responsible citizen. The function of community counselors is to carry out community research, guide, supervise and accompany children inside and outside the criminal criminal process. Obstacles encountered by community counselors in conducting community research are setting a time period for conducting research that is too short, the absence of a correctional center in each cities or districts in Gorontalo Province, the availability of funds is not relevant to the existing workload, external coordination and communication between investigators and community guidance officers is less effective. Keywords: Community Counselor, Research Report, Children
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BUL: (Sebuah Perspektif Yuridis) Sri Ansiska; Muhammad Rachmad Tahir; Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di indonesia tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Saksi pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, Penulis menemukan ada kekeliruan di dalam isi Putusan dan Pertimbangan hakim yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: 1) yaitu dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu Jaksa Penunutut Umum Menuntut Terdakwa dengan 81 ayat 1 (satu) dan ayat (3), sedangkan isi dalam pasal 81 ayat (1) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun penulis menemukan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 tahun. Kata kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak. ABSTRACT This research aims to determine law enforcement in Indonesia regarding criminal acts of sexual intercourse against children and to determine the judge's considerations in criminal acts of sexual intercourse with children in decision number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. The method used in this research is normative juridical, namely based on theories, concepts, legal principles and legislation that are in accordance with the research. The research results show that law enforcement regarding the crime of sexual intercourse against children is regulated in article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Witnesses to the crime of sexual intercourse with children are regulated in Article 81 of Law Number 17 of 2016 concerning Government Determinations in Lieu of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal Considerations of the Panel of Judges in imposing a crime on the case of Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, the author found that there were errors in the content of the Judge's Decision and Considerations which were taken into consideration by the Panel of Judges as follows: 1) namely in the letter The indictment of the Public Prosecutor and the Decision which was taken into consideration by the Panel of Judges was that the Public Prosecutor Charged the Defendant with Article 81 paragraph 1 (one) and paragraph (3), while the contents of Article 81 paragraph (1) included a minimum prison sentence of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, but the author found that the Public Prosecutor charged the Defendant with imprisonment for 4 years. Keywords: Crime, Sexual Intercourse, Children.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI GORONTALO BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN admin admin; Karmila Puloo
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mayoritas Masyarakat dengan mudahnya membeli berbagai macam jenis skincare meskipun memiliki harga yang tidak wajar. Hal tersebut membuat Masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum. Lembaga negara Non departemen membentuk badan pengawas obat dan makanan (BPOM) guna membantu melaksanakan isi dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. kosmetik masuk dalam jenis sediaan farmasi, dan skincare merupakan satu golongan kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui peran BPOM dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Gorontalo serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaraan produk kosmetik ilegal di Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh dari observasi dan hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih oleh penulis, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan pengumpulan data, penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Balai POM Gorontalo dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal telah melaksanakan perannya dalam hal melindungi setiap hak konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan Masyarakat dengan melakukan tugas pemerintah di bidang pengawasan. BPOM sudah melakukan tugasnya untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal dikota Gorontalo tetapi masih ada saja penjual yang curang yang menyembunyikan kosmetik ilegal apabila dilakukan pemeriksaan. Kemudian faktor-faktor hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dikota Gorontalo berupa hambatan internal dan eksternal serta Solusi hambatannya. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Ilegal ABSTRACT Many people easily purchase various skincare products despite unreasonable prices, indicating a need for legal protection. A non-departmental government agency, the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), was established to support the enforcement of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Cosmetics are included in the type of pharmaceutical preparation, and skincare is a class of cosmetics. This research aims to understand BPOM's role in legal protection for consumers regarding the circulation of illegal cosmetic products in Gorontalo and identify the factors that hinder consumer legal protection against illegal cosmetic products. This empirical study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques included interviews, literature study, observation, and documentation. Data were obtained through observations and interviews with selected informants and analyzed through data collection and presentation. The research findings indicated that the Gorontalo BPOM played a role in addressing the circulation of illegal cosmetic products, fulfilling its duty to protect consumer rights and promote societal welfare through regulatory oversight. Although BPOM worked to minimize illegal cosmetic circulation in Gorontalo, some sellers continued to hide illegal cosmetics during inspections. Factors hindering consumer legal protection in Gorontalo included internal and external obstacles and solutions to overcome these challenges. Keywords: Legal Protection, Consumer, Illegal Cosmetics
PENGAWASAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DITINJAU DARI UU DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: : STUDI KASUS DI DESA DULANGEA KECAMATAN BOTUMOITO Tamrin Ibrahim; Alvian Mato; Muhammad Rahmat Tahir
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja pemerintah desa, khususnya dalam memastikan keterbukaan pengelolaan anggaran, perencanaan program, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan BPD Desa Dulangea, Kecamatan Botumoito, dapat mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi terhadap regulasi dan laporan kegiatan desa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan realitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara kewenangan BPD dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Desa Dulangea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan BPD di Desa Dulangea masih belum berjalan optimal. Faktor penyebab utamanya antara lain rendahnya pemahaman hukum anggota BPD, minimnya pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah, serta kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Meskipun ada inisiatif pengawasan, namun belum didukung oleh sistem dan mekanisme yang terstruktur. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan BPD agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.                   Kata kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Transparansi, Pemerintahan Desa.   ABSTRACT Transparency and accountability are fundamental principles in the implementation of democratic village governance, as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Consultative Body (BPD) holds a strategic role as a supervisory institution overseeing the performance of village governments, particularly in ensuring openness in budget management, program planning, and community participation.This study aims to examine the extent to which the BPD in Dulangea Village, Botumoito District, exercises its oversight role in realizing transparent and accountable village governance. This research employs a juridical-empirical approach with qualitative methods. Data were collected through interviews with BPD members, village officials, and community leaders, as well as documentation of relevant regulations and village activity reports. The data analysis was conducted descriptively, focusing on legal interpretation and the actual practice of oversight in the field. The study emphasizes the relationship between BPD’s authority and the level of transparency and accountability in the governance of Dulangea Village. The findings reveal that the supervisory role of the BPD in Dulangea Village has not been fully optimized. Contributing factors include the limited legal understanding of BPD members, lack of training and guidance from the regional government, and weak coordination between the BPD and the village administration. Although there have been supervisory initiatives, they are not yet supported by a structured system or mechanism. Therefore, institutional capacity-building for the BPD is necessary to enable effective oversight in accordance with statutory mandates. Keywords: Supervision, Village Consultative Body, Transparency, Accountability, Village Governance.
ANALISIS PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API PUTUSAN NO.42/PID.SUS/2023 PENGADILAN NEGERI GORONTALO Maryam Ibrahim
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Salah satu kasus bentuk tindak pidana kepemilikan senjata api yang tidak sengaja menembak salahsatu warga di kota Gorontalo yang di lakukan oleh oknum kepolisian Insiden itu terjadi di Kelurahan Wumialo, yang menjadi masalah penelitian yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut dan bagaimana penerpan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan penyalah gunaan senjata api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan juga penerapan sanksi terhadap anggota polri yang menyalah gunakan senjata api.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dan Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Teknik analisis yuridis, putusan hakim, ataupun aturan.Hasil penelitian ini menujukan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023 yang dimana putusan tersebut telah memperhatikan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Dalam pasal tersebut mengandung makna alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum Penerapan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan penyalah gunaan senjata api dalam pemberian sanksi tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kata Kunci : Tindak pidana, Kepemiikan senjata api,etika profesi ABSTRACT One of the criminal cases involving firearm possession occurred when a police officer unintentionally shot a civilian in Gorontalo City. The incident occurred in Wumialo Village, and the issue raised by this case is how the judge considered the case and applied sanctions against the police officer who misused the firearm. This research aims to examine the judge's consideration and the application of sanctions against the police officer for the misuse of the firearm.This study used a normative research method, where the researcher analyzed the "Verdict on Firearm Possession Crimes, Case Number 42/Pid.Sus/2023 at the Gorontalo District Court." The data collection technique involved legal analysis, verdict review, and relevant legal provisions.The study results indicated the judge's consideration in verdict Number 42/Pid.Sus/2023 considered Article 1, Paragraph (1) of the Emergency Law No. 12 of 1951. This article contained alternative elements, so if one or more were fulfilled, they could be considered valid and proven according to the law. The application of sanctions against the police officer who misused the firearm is based on various considerations, including factors that could aggravate or mitigate the defendant's punishment. Keywords: Criminal Offense, Firearm Possession, Professional Ethics
TINDAKAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG TERDAPAT KETERANGAN PALSU (Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Lbo) admin admin; Noval Bagu
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk:(1) untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Lbo (2) untuk mengetahui akibat hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli tanah yang terdapat keterangan palsu. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini..Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan untuk kasus perjanjian jual beli tanah yang terdapat keterangan palsu Bahwa dalam perkara tersebut majelis hakim menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, cacat hukum dan batal demi hukum. (2) akibat tindakan atau perbuatan para Tergugat dan Ismail Melu yang merupakan Turut Tergugat yaitu telah menguasai dan menikmati lahan atas bidang tanah tersebut secara tidak patut dan melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Pertimbangan Hakim dalam kasus tindakan melawan hukum pada jual beli tanah dengan keterangan palsu harus lebih komprehensif, kritis, dan multidimensi. (2) akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah yang mengandung keterangan palsu sangat serius dan dapat merugikan salah satu pihak, menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Kata Kunci:, Tindakan melawan Hukum, Perjanjian jual beli tanah, Keterangan Palsu . ABSTRACT This study aims to: (1) to find out how the Judge considers in Decision Number: 17/Pdt.G/2020/PN Lbo (2) to find out the legal consequences contained in the land sale and purchase agreement that contains false information.This research is a normative research, which is a type of legal research conducted by researching literature materials or secondary data such as books, journals, papers, articles and other literature materials related to this problem.The results of this study show that (1) Judge's consideration in making a decision for a case of land sale and purchase agreement that contains false information that in the case the panel of judges considered, that the subject matter of the Plaintiff's lawsuit is a lawsuit for unlawful, legally defective and null and void acts. (2) as a result of the actions or deeds of the Defendants and Ismail Melu who are Co-Defendants, namely having controlled and enjoyed the land on the land plot improperly and unlawfully. Based on the results of the study, it was concluded that; (1) The judge's consideration in the case of unlawful actions on the sale and purchase of land with false information must be more comprehensive, critical, and multidimensional. (2) the legal consequences of land sale and purchase agreements that contain false information are very serious and can be detrimental to one of the parties. Keywords:, Unlawful Acts, Land Sale and Purchase Agreement, False Information
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN KEADILAN admin admin; Nerpin Abdullah
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit berdasarkan keadilan. (2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan debitur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tehnik pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen berupa mempelajari, menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini. Selain itu ada hasil wawancara dari pihak KPKNL Gorontalo sebagai pendukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyelesaian pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit berdasarkan keadilan yang di laksanakan oleh pihak KPKNL di Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terciptanya keadilan bagi para debitur maupun kreditur dalam permasalahannya secara keadilan menurut hukum yang berlaku dan sesuai dengan Pancasila Sila Pertama. (2) akibat hukum yang hukum yang ditimbulkan debitur dalam pelaksanaan eksekusi yaitu ganti rugi dan pengosongan tempat tinggal dari jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, KPKNL memiliki peran penting dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan, terutama diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya pihak KPKNL hendaknya terlebih dahulu melakukan mediasi atau persetujuan kedua belah pihak agar tidak terjadi kerugian bagi para pihak. (2) dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pihak kreditur wajib melakukan eksekusi atau pelelangan hak tanggungan apabila debitur lalai terhadap kreditur. Oleh karena itu sebagai debitur wajib dan bertanggung jawab dalam perjanjian yang telah di sepakati bersama. Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Pelaksanaan Eksekusi, Hak Tanggungan. ABSTRACT Abortion and problems related to abortion have become a prominent topic in national politics in various countries, often the general term abortion is defined as abortion, namely the expulsion of a fetus prematurely, whether intentionally or not. Usually done when the fetus is still young before the fourth month of pregnancy. For those who agree to the act of abortion, the reason for doing so is an effort to prevent a mother from having a pregnancy that is estimated by a doctor to be dangerous or detrimental to the health or life of the mother. Meanwhile, for those who disagree, abortion is considered an act of murder or a crime against life and is against the law. Factors that cause the crime of abortion that are commonly committed by someone include economic factors, social factors, educational factors, technological development factors, pregnancy out of wedlock, not being ready to start a family and have children, factors of betrayal or coercion from the man who impregnates, as well as factors consideration of the man who got her pregnant. The justification for abortion for rape victims is based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. Moreover, if the rape results in pregnancy for the victim. The existence of the above provisions has provided legal protection for victims of criminal acts of rape to abort unwanted pregnancies. Keywords: Juridical Review, Abortion, Legal Sanctions, Health Law
ANALISIS PUTUSAN 238/PID,B/2023/PN,GTO TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN Nurmila Ibrahim; Karmila Damariani Radjak; Muhammad Rahmat Tahir
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 2, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal acts are offences related to cases processed in the Gorontalo District Court, specifically Decision Number 238/Pid.B/2023/PN.Gto, in which the court found the defendant guilty of embezzlement in office, as stipulated in Article 374 of the Criminal Code, and sentenced to two years of imprisonment. This research aims to examine and analyze the judge's considerations regarding the crime of embezzlement in office based on Decision Number 238/Pid.B/2023/PN.Gto and the concept of embezzlement in office as outlined in Article 374. This study utilized legal analysis or legal sources collected to address issues within the research. A qualitative descriptive analysis was employed, involving a description of the research findings using a statutory approach. The research findings indicated that the judge considered the defendant's actions, which violated Article 374 of the Criminal Code concerning embezzlement in office. Sociological considerations included aggravating and mitigating factors, with the judge noting that the defendant had returned the embezzled funds. The sentencing aimed not only to deter the defendant, as the act caused losses to PT Agape Indah Logistik Gorontalo but also to ensure accountability. The defendant was held accountable with a prison sentence of two (2) years based on Article 374 of the Criminal Code. Keywords: Decision Analysis, Embezzlement Crime.