cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 22   23   24   25   26 
Evaluasi Tindakan Pemerintahan dalam Kerangka Hukum Nasional Silvia Sinta; Erindra Prayoga; Repaldy Putra Zaki; Michelia Alba Nathania; Asep Suherman
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas transisi perilaku pemerintahan dari yang semula berlandaskan pada kekuasaan hingga berpotensi menuju tindakan pemerasan dalam konteks kerangka hukum nasional. Melalui analisis mendalam berdasarkan data empiris, kasus-kasus nyata, serta doktrin hukum, penulis menggali bagaimana mekanisme pemerintahan yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat dapat tergelincir menjadi alat pemerasan yang melanggar hukum dan norma sosial. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa ketiadaan pengawasan yang efektif, kurangnya transparansi, serta rendahnya kesadaran hukum baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat menjadi beberapa faktor utama yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Artikel ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan penguatan lembaga pengawas untuk memastikan integritas dan akuntabilitas pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Tinjauan Yuridis Terkait Hukum Forensik Dalam Kasus Perlindungan Hukum Anak Daya Nur Pratama; Handar Subhandi Bakhtiar
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terkait hukum forensik dalam kasus perlindungan hukum anak. Fokus penelitian adalah peran visum sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pertimbangan hakim menggunakan visum dalam menjatuhkan hukuman. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan visum dalam perkara pidana pencabulan dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian tinggi. Hakim mempertimbangkan visum bersama dengan keterangan saksi dan menilai keterkaitan keduanya dalam mendukung tindak pidana.
TANTANGAN PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA Mauris Muyassar; Fachrul Rozi Harfi; Rosmalinda Rosmalinda
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.2297

Abstract

Tulisan ini mengeksplorasi tantangan dan perkembangan dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Proses perubahan KUHP adalah sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak Indonesia merdeka, dengan tujuan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berbagai revisi dan penolakan dari masyarakat mengiringi perjalanan pembentukan KUHP baru, yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini diharapkan berlaku mulai 2026, membawa sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia serta responsif terhadap perkembangan internasional. Artikel ini juga membahas penerapan “living law” dalam KUHP baru dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
ANALISIS YURIDIS KELEMAHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA Pandu Dwi Widayat; Teddy Delano
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hingga saat ini, banyak lembaga keuangan yang masih enggan menerima Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji kelemahan Hak Cipta sebagai obyek jaminan dalam Fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelemahan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah nilai ekonomisnya yang sulit diprediksi. Hak Cipta tidak seperti benda berwujud (asset) lainya yang cenderung lebih stabil dan mudah dalam melakukan penilaian asset. Hak Cipta tidak mempunyai kepastian dalam hal assessment dan nilainya, sehingga membuat para kreditor enggan untuk menerimanya sebagai objek jaminan fidusia, karena ketakutan akan mengalami kerugian.
PANCASILA DAN PENGEMBANGAN ILMU: SINERGI UNTUK KEMAJUAN BANGSA Hawwa Assalwa; Rahmah Fadillah Ripaini; Rahmatul Khusna; Emilia Susanti
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pengembangan ilmu untuk menciptakan sinergi yang kuat antara etika dan kemajuan teknologi serta sains. Setiap sila dalam Pancasila memberikan kerangka moral yang dapat memandu ilmuwan dan akademisi untuk menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan berkeadilan. Penelitian ini menyoroti relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu di berbagai bidang seperti kesehatan, teknologi, dan lingkungan, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Pancasila dan ilmu pengetahuan dapat mempercepat kemajuan bangsa yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM HUBUNGAN TERAPEUTIK PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TELEMEDISIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Farid Rianto Bani Adam; Ferry Fathurokhman; M. Noor Fajar
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan digitalisasi teknologi bidang kesehatan bentuk pelayanan kesehatan secara online, dimana pasien tidak perlu bertatap muka langsung, jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan ini disebut juga dengan telemedicine. Identifikasi masalah penelitian ini terdiri atas 2 masalah, pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter dalam hubungan teraupeutik pelayanan kesehatan melalui media elektronik telemedisin menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kedua bagaimana pertanggungjawaban Etik terhadap dokter dalam hubungan teraupeutik pelayanan kesehatan melalui media elektronik telemedisin jika terjadi kesalahan diagnosa. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pertanggungjawaban etik dalam pelayanan telemedisin telah diatur dalam KODEKI dokter yang di duga melakukan kesalahan dalam pelayanan telemedisin dikarenakan oleh pemeriksaan yang tidak lengkap dan mengakibatkan kesalahan terhadap saran-saran dan pemberian obat termasuk dalam kategori resiko rendah yang meyebabkan cedera ringan dan dapat diatasi dengan pertolongan pertama, dan sanksinya diatur dalam Pasal 29 oleh MKEK dengan sanksi kategori 1 (satu). Kementrian Kesehatan Agar dilakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan telemedisin di Indonesia, dimana peraturan yang ada hanya sebatas pada situasi pandemik COVID-19 dan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.
PENGATURAN VICARIOUS LIABILITY SEBAGAI ATURAN KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023 Dimas Arief Widianto; Helmi Helmi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan asas Vicarious Liability dalam ketentuan Umum Buku ke-1 KUHP / Undang-Undang No.1 Tahun 2023 sebenarnya belum menjelaskan secara rinci terkait penerapan dari asas Vicarious Liability itu sendiri. Menurut pendapat penulis Pasal 37 Huruf b tersebut peletakannya dalam KUHP kurang tepat dikarenakan pasal tersebut merupakan suatu pasal pengecualian dari hukum pidana umum yang seharusnya berada di luar dari kodifikasi KUHP dan KUHP itu sendiri cukup hanya dengan Pasal 187 KUHP yang merupakan penghubung aturan di dalam KUHP dengan aturan yang berada di luar dari KUHP serta tidak perlu memuat suatu aturan khusus yang memiliki pengecualian atau penyimpangan dari asas umum.Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia belum dikatakan memenuhi unsur Vicarious Liability sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No, 1 tahun 2023 , dalam hal ini penulis menawarkan suatu konsep yang mungkin cocok untuk pemberlakuan asas Vicarious Liability dalam hokum pidana Indonesia di masa depan yaitu dengan menerapkan Asas Vicarious Liability terhadap Perundang-undangan yang memuat delik berkualifikasi khusus dan adanya prinsip pendelegasian.
PENERAPAN NILAI-NILAI MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM ERA DIGITAL: ANALISIS KONFLIK SOSIAL MEDIA BERDASARKAN PERSPEKTIF PANCASILA Hanny Agustin; Achmad Akmaluddin
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2359

Abstract

Transformasi era digital telah membawa perubahan fundamental dalam dinamika interaksi sosial dan penanganan konflik di masyarakat Indonesia. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam konteks digital, khususnya dalam penanganan konflik media sosial, melalui perspektif Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten dan observasi digital non-partisipatif, penelitian dilakukan selama periode Oktober 2023 hingga Maret 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai musyawarah mufakat dengan teknologi digital melalui framework "Digital Musyawarah 4.0" berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat polarisasi dan meningkatkan kualitas diskusi online. Implementasi sistem moderasi berbasis AI, mekanisme konsensus bertingkat, dan sistem reputasi digital terbukti efektif dalam penanganan konflik digital. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis bagi pengembangan ekosistem digital yang mendukung musyawarah mufakat, termasuk penguatan infrastruktur teknologi, program literasi digital, dan regulasi yang relevan.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET: STUDI KASUS PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL Dewi Apriliya; Annisa Nova Fitriana
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga perbankan memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan, khususnya kredit, baik di perbankan konvensional maupun syariah. Namun, kredit macet menjadi tantangan yang signifikan bagi kedua jenis perbankan. Artikel ini menganalisis perbedaan penyelesaian kredit macet di perbankan syariah dan konvensional dari perspektif hukum. Perbankan syariah mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan melibatkan penyelesaian melalui jalur peradilan agama serta alternatif lain seperti musyawarah dan mediasi. Sementara itu, perbankan konvensional mengikuti regulasi seperti yang diatur oleh OJK dan mengutamakan restrukturisasi sebelum proses litigasi. Penelitian ini menyoroti efektivitas dan tantangan prosedur yang ada, serta dampaknya terhadap nasabah dan institusi perbankan. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi menawarkan solusi cepat dan biaya lebih rendah, namun jika gagal, prosesnya dapat berlarut-larut. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pendekatan penyelesaian kredit berbeda, kedua sistem menyediakan fleksibilitas yang menguntungkan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak terkait.
TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP SAMPAH GALON SEKALI PAKAI Akbar Maulana Fatahudin; Wulan Sekar Arum
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan tinjauan hukum terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah galon sekali pakai, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji konsep pengelolaan sampah di Indonesia menurut undang-undang tersebut serta penerapan peta jalan pengurangan sampah sesuai dengan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. No. P.75/2019. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengelolaan sampah dalam undang-undang meliputi pencegahan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pembuangan akhir, pengawasan, penegakan hukum, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Undang-undang juga mewajibkan produsen untuk mengelola kemasan atau barang produksinya yang sulit terurai, termasuk galon sekali pakai. Sebagai peraturan pelaksana, Permen LHK No. P.75/2019 menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% oleh produsen pada tahun 2029. Meski demikian, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur pengelolaan sampah plastik secara spesifik. Penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan sampah melibatkan siklus perundang-undangan, penentuan standar, perizinan, implementasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Page 24 of 41 | Total Record : 409

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue