cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 37   38   39   40   41 
Tinjauan Yuridis Terkait Hukum Forensik Dalam Kasus Perlindungan Hukum Anak Pratama, Daya Nur; Bakhtiar , Handar Subhandi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terkait hukum forensik dalam kasus perlindungan hukum anak. Fokus penelitian adalah peran visum sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pertimbangan hakim menggunakan visum dalam menjatuhkan hukuman. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan visum dalam perkara pidana pencabulan dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian tinggi. Hakim mempertimbangkan visum bersama dengan keterangan saksi dan menilai keterkaitan keduanya dalam mendukung tindak pidana.
TANTANGAN PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA Muyassar, Mauris; Harfi, Fachrul Rozi; Rosmalinda, Rosmalinda
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.2297

Abstract

Tulisan ini mengeksplorasi tantangan dan perkembangan dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Proses perubahan KUHP adalah sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak Indonesia merdeka, dengan tujuan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berbagai revisi dan penolakan dari masyarakat mengiringi perjalanan pembentukan KUHP baru, yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini diharapkan berlaku mulai 2026, membawa sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia serta responsif terhadap perkembangan internasional. Artikel ini juga membahas penerapan “living law” dalam KUHP baru dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
ANALISIS YURIDIS KELEMAHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA Widayat, Pandu Dwi; Delano, Teddy
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hingga saat ini, banyak lembaga keuangan yang masih enggan menerima Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji kelemahan Hak Cipta sebagai obyek jaminan dalam Fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelemahan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah nilai ekonomisnya yang sulit diprediksi. Hak Cipta tidak seperti benda berwujud (asset) lainya yang cenderung lebih stabil dan mudah dalam melakukan penilaian asset. Hak Cipta tidak mempunyai kepastian dalam hal assessment dan nilainya, sehingga membuat para kreditor enggan untuk menerimanya sebagai objek jaminan fidusia, karena ketakutan akan mengalami kerugian.
EVALUASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM MENGATASI PENYEMPITAN DANAU TONDANO AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN Palempung, Leidy Wendy
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan tata ruang di kawasan Danau Tondano menghadapi tantangan serius akibat maraknya alih fungsi lahan. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada sejauh mana kebijakan tata ruang mampu mengatasi penyempitan danau serta faktor-faktor penghambat penerapannya. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan data sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan lemahnya regulasi, tumpang tindih kebijakan sektoral, rendahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya data spasial yang akurat. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya daya guna kebijakan tata ruang dalam menjaga kelestarian ekosistem Danau Tondano. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, pemanfaatan teknologi informasi geospasial, serta peningkatan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan tata ruang yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan lingkungan maupun masyarakat lokal.
KAJIAN HUKUM KEBERPIHAKAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA Tambaru, Grace Rene; Kasenda, Marven Ajels; Mongan, Delbert Ch.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v4i1.2897

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Objek kajiannya meliputi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan hukum, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama analisis. Melalui pengkajian aspek normatif dan struktural tersebut, diharapkan prinsip netralitas aparat pemerintah desa dapat diperkuat. Penegakan prinsip ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan proses pemilihan yang sehat, adil, dan demokratis di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi Indonesia yang lebih matang.
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENYELESAIAN KASUS TUMPANG TINDIH TANAH DI INDONESIA Ahmad, Alia Fathi; Defrinanda , Sherien
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan tumpang tindih tanah merupakan salah satu isu krusial dalam administrasi pertanahan di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pencegahan dan penyelesaian kasus tumpang tindih tanah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya tumpang tindih tanah melalui pemeriksaan keabsahan sertifikat, verifikasi data yuridis dan fisik, serta memastikan tanah yang menjadi objek perbuatan hukum tidak sedang bersengketa. Selain itu, PPAT juga berperan dalam tahap penyelesaian sengketa dengan memberikan klarifikasi terhadap akta yang dibuatnya dan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menelusuri sumber permasalahan sertifikat ganda. PPAT bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran formal data yang digunakan dalam pembuatan akta, dan dapat dikenai sanksi apabila lalai menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, PPAT tidak hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga tertib administrasi dan pelaksana prinsip kehati-hatian dalam bidang pertanahan. Penguatan fungsi dan pengawasan terhadap PPAT serta digitalisasi sistem informasi pertanahan diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan mengurangi potensi tumpang tindih tanah di Indonesia.
KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM MOBILE BANKING DI INDONESIA Sitanggang, Vijain; Timomor , Adensi; Tuawaidan , Athur N
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor perbankan, khususnya melalui layanan mobile banking yang memberikan kemudahan transaksi keuangan. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan tantangan baru terkait keamanan dan perlindungan data pribadi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta bentuk tanggung jawab hukum bank dalam melindungi data pribadi nasabah pengguna mobile banking di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), disertai bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam sistem mobile banking masih bersifat parsial dan belum diimplementasikan secara optimal oleh lembaga perbankan. UU PDP telah menjadi tonggak penting dalam memberikan dasar hukum yang lebih kuat, dengan menempatkan bank sebagai data controller yang wajib menjamin keamanan, keakuratan, serta kerahasiaan data pribadi nasabah. Tanggung jawab hukum bank meliputi aspek preventif, melalui penerapan sistem keamanan siber dan kebijakan internal, serta aspek represif, berupa kewajiban memberikan ganti rugi, notifikasi kebocoran data, dan pemenuhan sanksi administratif atau pidana apabila terjadi pelanggaran. Studi kasus kebocoran data di beberapa bank di Indonesia memperlihatkan bahwa lemahnya penerapan prinsip prudential banking, kurangnya transparansi, dan keterlambatan pelaporan menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran data. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum perbankan, hukum siber, dan hukum perlindungan konsumen guna menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang komprehensif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan hukum, pengawasan regulator, serta literasi digital masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap layanan mobile banking di Indonesia.
SENGKETA JAMINAN FIDUSIA DAN RESI GUDANG ATAS BIJI – BIJI KOPI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA ; DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA MELAWAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK DAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK., KANTOR CABANG TANJUNGKARAN Chandra, Fanny Wiratma
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deutsche Bank AG memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT. Cideng Makmur Pratama dengan jaminan fidusia atas stok biji kopi di Gudang PT. Agro Sto Konsultan (ASK) dengan status disewa oleh debitur, dibuktikan dengan beberapa Resi Gudang (Warehouse Receipt) yang diterbitkan Sucofindo (Superintending Company of Indonesia) yakni perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk sertifikasi dan verifikasi. Berdasarkan Facility Agreement tertanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Deutsche Bank AG sebagai Debitur telah menyepakati pemberian suatu fasilitas pembiayaan hingga Total nilai pokok sejumlah U$ 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Dolar Amerika Serikat) kepada PT. Cideng Makmur Pratama sebagai debitur. Sengketa bermula ketika PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki hubungan kredit dengan PT. Tripanca Group, mengajukan permohonan sita eksekusi atas biji kopi tersebut meskipun tidak pernah dijaminkan kepada BRI. Berdasarkan penelusuran, PT. Cideng Makmur Pratama adalah anak Perusahaan dari PT. Tripanca Group yang keduanya dimiliki oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay. Putusan No. 2654 K / PDT / 2011 merupakan salah satu preseden penting dalam memetakan hubungan antara jaminan fidusia dan resi Gudang sebagai instrumen pembuktian kepemilikan. Artikel ini merekomendasikan pembenahan regulasi dan praktik verifikasi perbankan untuk memastikan bagi pemilik dengan beritikad baik, serta menghindari penyitaan objek yang tidak berada dalam hubungan kreditur – debitur.
PERANAN POJK NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG SIPELAKU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDUSTRI ASURANSI Sherin, Cecilia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan nasabah dan bertumpu pada asas itikad baik, transparansi, serta perlindungan kepentingan pemegang polis. Namun, praktik fraud dan pelanggaran itikad baik masih marak terjadi, baik oleh agen, perusahaan, maupun nasabah, sehingga menimbulkan kerugian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sektor asuransi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 28 Tahun 2024 tentang SIPELAKU sebagai mekanisme pengelolaan rekam jejak pelaku fraud di sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan SIPELAKU dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen pada industri asuransi, termasuk relevansinya terhadap asas itikad baik dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPELAKU memperkuat kepastian hukum melalui aturan yang jelas mengenai akses, penggunaan, dan batasan pemanfaatan rekam jejak pelaku, serta memberikan landasan objektif bagi penilaian risiko. Dari perspektif perlindungan konsumen, SIPELAKU meningkatkan akuntabilitas perusahaan asuransi, mencegah mis-selling, mengurangi asimetri informasi, dan memitigasi potensi pelanggaran itikad baik oleh tenaga pemasar maupun pihak lain. Dengan demikian, POJK 28/2024 berperan signifikan dalam membangun industri asuransi yang lebih transparan, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Page 41 of 41 | Total Record : 409

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue