cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 23   24   25   26   27 
DINAMIKA PENANAMAN NILAI-NILAI MORAL PANCASILA DALAM MENUMBUHKAN SIKAP BELA NEGARA DI TINGKAT SEKOLAH DASAR Ananda Putri; Elinda Azis; Nadya Zaharani; Elvina Aretha; Subakdi Subakdi; Kayus Kayowuan; Suprima Suprima
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila as the ideology of the Indonesian nation as well as being used as the basis of the Indonesian state has noble values that are important to instill from an early age. In addition, Pancasila is also the way of life of the Indonesian people. The influence of the globalization era on the values of Pancasila is very impactful with the weakening of the power of education control by the state and the decline in the moral quality of elementary school students. Technological advances due to the rapid flow of globalization, greatly changing the pattern of teaching in the world of education. Because the influence of the globalization era that is so fast can fade the ideological values of Pancasila and the attitude of state defense in the lives of generation Z and Alpha. This article will describe the dynamics of the moral values of Pancasila that must be implemented so that the values of Pancasila in fostering the attitude of state defense remain strong, it is necessary to strengthen the values of Pancasila to the next generation of the nation, especially to students from the elementary school level first. This article is made to continue to make Pancasila as a guideline in everyday life to foster an attitude of state defense from an early age, so as to make the next generation of nationalists, responsible, democratic, and become the next generation who uphold the values of Pancasila. This article is made using the community service method (PKM) by paying attention to activity planning, implementation, and evaluation stages.
DINAMIKA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN “KEAGAMAAN” DALAM SUDUT PANDANG POTENSI PELANGGARAN HAM Ilham Rachmat Putera
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jika berbicara dalam konteks lainnya, ialah dalam proses perizinan, perusahaan tambang kerap menggunakan cara-cara kotor, tak terpuji dan tanpa ada persetujuan masyarakat terlebih dahulu. Jikapun kemudian apabila narasinya ormas keagamaan akan bekerja sama dengan perusahaan. Maka permasalahan selanjutnya adalah selama ini tidak ada perusahaan tambang yang mengedepankan pemenuhan HAM dan prinsip demokrasi, sehingga kemudian sejatinya ormas juga akan menjadi bagian dari pelanggaran HAM. Dengan adanya jalan khusus pemberian WIUPK ini, maka sejatinya sudah barang tentu penjaga kedaulatan rakyat dan sebagai perwujudan negara demokrasi kian melemah, bahwa kemudian dengan adanya konsesi kepada ormas, tentu akan semakin memperpanjang konflik-konflik sosial yang sayangnya itu dapat terjadi antar masyarakat.
PRAKTIK NEPOTISME DI ERA REFORMASI Putri Liyana Amalia; Mohammad Taufiqur Rohman
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, sebagai negara demokrasi, diharapkan dapat memfasilitasi keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Namun, kenyataannya menunjukkan munculnya dinasti politik yang mengutamakan hubungan pribadi di atas kualifikasi kandidat. Meskipun literatur yang ada membahas nepotisme, masih terbatas eksplorasi mengenai dampaknya terhadap integritas demokrasi dalam konteks dinasti politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi nepotisme terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa nepotisme merusak meritokrasi, menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Penelitian ini memperkenalkan konsep "nepokrasi," di mana nepotisme menyamar sebagai demokrasi, menyoroti perlunya reformasi mendesak dalam praktik dan legislasi politik. Studi ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih ketat untuk membatasi nepotisme dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam penempatan jabatan publik. Penelitian ini mendorong tinjauan menyeluruh terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa posisi politik diisi berdasarkan kompetensi, bukan ikatan keluarga, sehingga memperkuat integritas pemerintahan demokratis di Indonesia.
EFEKTIVITAS PENEGAK HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Siregar, Petro Binsar; Arisandi, Muhammad Rizky; Puanandini, Dewi Asri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah masalah fundamental yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari sektor ekonomi hingga sosial dan politik. Praktik korupsi menghambat pembangunan nasional, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan fokus pada regulasi yang berlaku, penerapan hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pemberantasan korupsi.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum antikorupsi di Indonesia dan menganalisis bagaimana regulasi tersebut diterapkan oleh lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk memberantas korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta keberadaan lembaga khusus seperti KPK. Regulasi ini juga diperkuat oleh ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang memberikan landasan internasional dalam pemberantasan korupsi.Namun, implementasi regulasi antikorupsi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Hambatan terbesar adalah intervensi politik yang mengganggu independensi lembaga penegak hukum. Penunjukan pejabat di institusi penegak hukum kerap kali didasarkan pada kepentingan politik, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Selain itu, lemahnya koordinasi antarlembaga, seperti antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, mengakibatkan proses hukum sering kali berjalan lambat dan tidak efisien. Fenomena ini diperparah oleh budaya korupsi yang telah mengakar di berbagai level birokrasi, sehingga membentuk ekosistem yang sulit diberantas.Selain hambatan struktural, masalah teknis juga menjadi tantangan besar. Misalnya, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan independen dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Banyaknya beban kerja di lembaga penegak hukum juga sering kali mengurangi fokus dalam penanganan kasus-kasus strategis. Di sisi lain, masih terdapat celah hukum dalam regulasi yang memungkinkan pelaku korupsi memanfaatkan mekanisme hukum untuk menghindari hukuman berat, seperti penyalahgunaan hak asasi manusia sebagai alasan untuk menghindari proses hukum.Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Penegak hukum harus memperkuat kapasitas dan independensinya melalui pelatihan khusus, pengawasan internal yang ketat, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Lembaga-lembaga penegak hukum juga perlu memperbaiki koordinasi melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas dan terintegrasi, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam penanganan kasus. Selain itu, edukasi dan kampanye antikorupsi harus diperkuat untuk mengubah budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi.Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada regulasi yang memadai, tetapi juga pada komitmen dan integritas lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan sinergi yang baik antara regulasi yang tegas, implementasi yang konsisten, dan dukungan masyarakat, efektivitas pemberantasan korupsi diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini tidak hanya penting untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat
Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan Simandjuntak , Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan fakta-fakta yang relevan dalam setiap kasus yang dihadapi.Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemandirian hakim sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menafsirkan undang-undang secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang substansial, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
STRATEGI PENGUATAN SISTEM HUKUM DAN ANTI KORUPSI DI SMP NEGERI 37 JAKARTA Surinaia Zulfi Tsaqif; Nurul Lutfiah; Dhini Renata Julia Silaban; Flora Tri Melfanny Bu’Ulolo; Subakdi Subakdi; Kayus Kayowuan Lewoleba; Abdul Halim; Ronald Manalu
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pemerintahan, kegagalan dalam hal keteladanan masih sering ditemukan dalam implementasinya, dalam hal ini yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghalangi kemajuan dan pertumbuhan suatu negara. Korupsi masih marak terjadi di Indonesia, termasuk juga di bidang pendidikan. Peran Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagai institusi pendidikan dasar, memiliki tanggung jawab aktif untuk membentuk moral dan karakter generasi muda. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas di lingkup pendidikan, penguatan sistem hukum dan antikorupsi menjadi sangat penting. Sebagai mahasiswa yang kritis akan permasalahan tersebut, kami memberikan kontribusi dengan melaksanakan pengabdian masyarakat dalam metode sosialisasi materi dasar mengenai sikap dan perilaku anti korupsi serta implementasinya dalam kehidupan kepada siswa/i kelas 8 SMP Negeri 37 Jakarta. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman mendalam mengenai kesadaran dan bagaimana persepsi mereka terhadap hukum dan antikorupsi. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa siswa/i kelas 8 SMP Negeri 37 Jakarta mengalami peningkatan pemahaman mengenai sistem hukum dan anti korupsi.
IMPLEMENTASI GENERASI Z SEBAGAI AGENT OF CHANGE DALAM MEMBANGKITKAN SEMANGAT BELA NEGARA MENUJU REVOLUSI INDUSTRI 4.0 An Nazwa Artha Rea Ahmad; Nayla Rizqika Ramadhani; Yusuf Gandhy Natabrata; Nanang Anggara; Subakdi Subakdi; Kayus Kayowuan Lewoleba; Abdul Halim
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revolusi Industri 4.0 yang didorong oleh teknologi digital dan internet memberikan peluang besar bagi generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sebagai “agent of change”, generasi ini memiliki akses dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk berbagai tujuan, termasuk memperkuat etos pertahanan negara. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan agar siswa MA Darul Maarif Jakarta Selatan memahami pentingnya peran mereka dalam membantu negara menuju Revolusi Industri 4.0 dan mendorong semangat bela negara. Metodenya adalah penyajian materi dan diskusi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman siswa terhadap revolusi industri, bela negara, dan perannya, mengalami peningkatan dari 42,5% sebelum penyuluhan menjadi 88,75% setelah penyuluhan. Hasil-hasil ini menyoroti pentingnya pendidikan tentang Revolusi Industri dan bela negara. Disarankan agar materi ini berhasil diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk memperkuat pemahaman Gen Z terhadap era digital.
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DAN NEW NORMAL Jasmine Putri; Enrico Bonifacius; Wulan Suci Nurjannah; Nadiatul Jannah; Refia Inaya Salsabila; Rifqy Rivaldo
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi COVID-19 pernah menjadi tantangan yang berat bagi Pemerintahan Indonesia untuk senantiasa memenuhi hak kesehatan masyarakat. Dalam kondisi yang amat krisis ini, pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hak kesehatan warga negara sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Dengan ini maka pemerintah mengambil langkah preventif dengan menciptakan kebijakan hukum dan kesehatan untuk segera mengatasi pandemi ini. Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ini adalah dengan diterapkannya PSBB, karantina, vaksinasi, dan lockdown yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus. PSBB dilakukan guna membatasi aktivitas sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Sementara lockdown dilakukan untuk mengontrol penyebaran penyakit dan vaksinasi massal yang berupa langkah kuratif untuk mengurangi gejala yang lebih parah. Pada era new normal, pemerintah membuat kebijakan terkait kembalinya aktivitas masyarakat namun dilatarbelakangi dengan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun pandemi ini menjadi tantangan yang berat untuk memastikan kepatuhan masyarakat dan menjamin hak masyarakat, namun kebijakan ini dibuat untuk memulihkan kondisi pandemi untuk menjaga keselamatan sosial. Selain bertujuan untuk melindungi hak kesehatan masyarakat, upaya ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dengan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Muhamad Rizky Ariyanto; Nathaza Diny Utari; Astried Hiriera A; Mochamad Soleh; Nadhira Wahyu Adityarani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pada negara hukum bahwa setiap tindakan pemerintah dan masyarakat harus berlandaskan hukum yang berlaku begitupun dalam melakukan perkawinan haruslah dilakukan secara sah menurut agama dan negara agar nantinya mendapatkan kepastian hukum terutama untuk seorang anak yang akan dilahirkan. Anak luar perkawinan adalah anak yang lahir di luar pernikahan sah, dan seringkali menghadapi berbagai masalah terkait pengakuan serta hak warisnya. Berdasarkan adanya Undang-Undang Perkawinan yang memberikan keterangan bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan anak tersebut, baik secara material maupun moral. Artikel ini mengkaji bagaimana hukum perdata mengatur pembagian hak waris anak luar perkawinan, baik yang diakui maupun yang tidak diakui dengan tujuan memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik tanpa adanya diskriminasi. Artikel ini menggunakan proses penelitian normatif dengan pengumpulan data secara kualitatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, buku, ataupun bahan bacaan lainnya.
FENOMENA KEKERASAN OLEH ANAK SMP DI PALEMBANG : TINJAUAN ANTROPOLOGIS DAN SOSIOLOGIS PADA KASUS PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN Kirana Amelia; Nancy Tarina Nainggolan; Saphira Azri Fanda; Nabila Putri Jasmin; Senjafatih Hatur Rahma; Pina Arohmah; Gabriella Tiffany Putri; Rahma Aulia; Ainul Mardliyah; Mody Shabina Bilqis; Abigael Kalyca; Mulyadi Mulyadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kekerasan seksual terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun masih sering terdapat laporan bahwa pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh anak di bawah umur bahkan berujung pada kematian. Laporan dapat ditemukan baik melalui siaran media maupun internet. Seperti pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Palembang. Ia ditemukan meninggal dengan bukti hasil autopsi yang menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kematian. Para pelaku merupakan anak dibawah umur yang diketahui adalah teman dari korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat dari segi sosiologi maupun antropologi hukum dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi oleh anak dibawah umur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam penanganan kekerasan seksual oleh pelaku di bawah umur serta perlunya revisi terhadap peraturan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan pornografi, kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh negatif lingkungan sosial turut mempengaruhi perilaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran preventif dari keluarga dan masyarakat serta perlunya pendekatan yang seimbang antara rehabilitasi pelaku dan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan anak.

Page 25 of 41 | Total Record : 409

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue