cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 24   25   26   27   28 
Dinamika Hukum dan Budaya dalam Pernikahan Dini dari Sudut Pandang Sosiologi dan Antropologi Alif Hakiim Parulian Tambunan; Andhika Hartian Restu; Barent Louiz Nababan; Fasya Ehsan Fajri; Muhammad Alif Dzaky Mediansyah; Muhammad Fajar Shodiq; Muhamad Gagah Aufa; Nandan Aldila Ramzidhan; Theodore Christian Nathanael Nababan; William Herlen Haganta Barus; Mulyadi Mulyadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini di Indonesia adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara hukum dan adat. Artikel ini membahas fenomena tersebut dari perspektif sosiologi dan antropologi. Secara sosiologis, pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan tekanan budaya yang berperan penting. Banyak orang tua terlibat dalam pengaturan pernikahan anak mereka, mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengedepankan kehormatan keluarga dan stabilitas sosial. Sementara itu, dari sudut pandang antropologis, pernikahan dini mencerminkan struktur sosial yang lebih luas yang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan dan berpotensi melanggar hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Meskipun pemerintah berusaha mencegah praktik ini melalui sosialisasi dan pendidikan, tantangan tetap ada karena adanya ketidakcocokan antara hukum positif dan adat yang masih kuat. Artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan interdisipliner untuk menangani isu pernikahan dini, serta perlunya harmonisasi antara hukum adat dan undang-undang guna melindungi hak anak sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya yang ada.
NILAI KEADILAN DAN KESETARAAN DALAM KONTEKS SOSIAL Deni Karisma
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2547

Abstract

Nilai keadilan dan kesetaraan memiliki peran fundamental dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan. Keadilan berfungsi untuk memastikan setiap individu diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, sementara kesetaraan menekankan pada penyediaan kesempatan yang adil bagi semua kelompok, termasuk mereka yang rentan terhadap marginalisasi. Artikel ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi nilai-nilai ini, termasuk tantangan yang timbul dari ketimpangan sosial, diskriminasi, dan kebijakan yang belum merata. Dengan pendekatan yang holistik melalui reformasi hukum, pendidikan inklusif, dan penguatan partisipasi masyarakat, penerapan nilai keadilan dan kesetaraan dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Jaka Putra; Rowlan Takaya
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis transformasi yang ditimbulkan oleh revolusi ini, dengan fokus khusus pada teknologi-teknologi utama yang menjadi ciri khasnya dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Industri 4.0 terhadap keberlanjutan dan kinerja perusahaan mengungkap perubahan signifikan dalam lanskap industri. Manfaat potensial, seperti optimalisasi sumber daya, peningkatan keberlanjutan lingkungan, peningkatan produktivitas, dan penerapan fleksibilitas, menjanjikan evolusi industri signifikan yang lebih efisien dan kompetitif. Namun, integrasi konsep Industri 4.0 menawarkan peluang untuk menyebarluaskan pengetahuan, dan memungkinkan perusahaan untuk lebih terhubung dengan pelanggan dan memastikan keberlanjutan produksi dan kinerja yang baik.
ANALISIS ETIKA BERKENDARA MAHASISWA DILINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR Mohammad Rafi Ardiansyah Riswandi; Fazahada Darmawangsa Putra; Hafidz Putra Perdana; Frandy Hari Pratama
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis etika berkendara mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Etika berkendara di kampus merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keselamatan, kenyamanan, dan keteraturan aktivitas di lingkungan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa memahami aturan berkendara, tingkat kepatuhan terhadap etika berkendara masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang memengaruhi perilaku ini meliputi kurangnya sosialisasi peraturan, minimnya pengawasan, serta sikap acuh terhadap keselamatan bersama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi aturan berkendara, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta kampanye kesadaran akan pentingnya etika berkendara di lingkungan kampus
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN OLEH SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN SEHUBUNGAN MASUKNYA BARANG TERLARANG DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TAMIANG LAYANG KABUPATEN BARITO TIMUR Taufikkur Rahman; Elwidarifa Marwenny
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 di Rutan Kelas IIB Tamiang Layang bertujuan memperkuat pengawasan dan keamanan. Namun, barang-barang terlarang seperti handphone dan senjata tajam masih sering ditemukan, menunjukkan implementasi peraturan yang belum optimal. Batasan permasalahan dalam penulisan ini meliputi: 1) pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dikaitkan dengan masuknya barang terlarang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur; 2) Efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dikaitkan dengan masuknya barang terlarang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur; dan 3) kendala yang dihadapi pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur dalam pencegahan barang terlarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis Empiris menggunakan dan pendekatan studi kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan menghadapi hambatan, seperti keterbatasan SDM, kurangnya fasilitas deteksi, dan potensi kolusi antara petugas dan narapidana. Meskipun upaya pencegahan dengan pendekatan preventif dan represif telah dilakukan, efektivitasnya masih belum optimal. Perlu peningkatan pelatihan dan pengawasan petugas serta pemanfaatan teknologi canggih untuk memperkuat pemeriksaan barang. Evaluasi berkala dan kerja sama dengan pihak eksternal juga harus diperkuat untuk memastikan efektivitas implementasi peraturan.
DINAMIKA HAK UNTUK HIDUP DAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: PERSPEKTIF HAM DALAM DEBAT TENTANG HUKUMAN MATI Sheila Nabila; Diah Amirah Rizqi; Nabila Inriani; Gisyaira Nazzara Ahlisal; Desvana Alery; Salsabillah Putri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukuman mati adalah satu bentuk konsekuensi pidana pokok yang tercantum pada KUHP. Negara Amerika Serikat bersama dengan Indonesia ialah contoh negara yang kini masih menganggap hukuman mati sebagai hukuman pidana. Selain itu, Indonesia terus mengakui pidana mati sebagai cara untuk membuat para terpidana jera terhadap perbuatan buruk mereka. Bicara mengenai hukuman mati banyak orang pro dan kontra mengenai hukuman mati ini yang kemudian masih menjadi salah satu topik diskusi yang kontroversial. Pihak yang setuju dengan argumen pidana mati mengatakan bahwa hukuman mati dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan membuat pelaku jera jika dilaksanakan. Sebaliknya, banyak pihak berasumsi jika pidana mati ialah jenis pidana yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip budaya utama Indonesia
Implikasi Hukum Terhadap Transaksi E-Commerce di Pasar Global: Perspektif Hukum Dagang Internasional Zahro, Ulum Fatimatus; Ambarini, Shera Tri; Putri, Joanvie Alyssa; Afrianda, Charlina Retno Puteri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas implikasi hukum terhadap transaksi e-commerce di pasar global, dengan fokus pada perspektif hukum dagang internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan pesat transaksi perdagangan elektronik di seluruh dunia. Namun, fenomena ini juga membawa tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan perbedaan sistem hukum antarnegara dan aspek regulasi yang belum sepenuhnya harmonis. Transaksi e-commerce di pasar global melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berada di yurisdiksi berbeda, yang menimbulkan isu-isu seperti perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, ketidakselarasan antara undang-undang nasional dan internasional seringkali menjadi kendala dalam menciptakan sistem hukum yang efektif untuk e-commerce global. Dalam konteks hukum dagang internasional, perlu ada kesepakatan dan mekanisme untuk mengatur transaksi lintas batas dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, baik pelaku usaha, konsumen, maupun negara. Harmonisasi peraturan melalui organisasi internasional dan lembaga terkait dapat menjadi langkah penting untuk menciptakan kestabilan hukum dalam perdagangan elektronik. Sebagai tambahan, perkembangan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) juga membawa dampak baru yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi e-commerce. Oleh karena itu, studi ini mengkaji berbagai dinamika dan tantangan hukum yang muncul dari transaksi e-commerce di pasar global serta upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka hukum dagang internasional yang relevan.
HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA Abhela Maulidea P N; Puput Lutfiah; Fristya Aditya Meilinda
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, pengaruh kuat hukum adat, rumitnya prosedur pengadilan agama, serta perbedaan penafsiran terkait aturan waris. Hambatan-hambatan ini sering kali menyebabkan konflik dalam pembagian warisan yang tak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum adat yang masih dominan di beberapa daerah juga menjadi faktor penyebab ketakselarasan antara teori dan praktik hukum waris Islam. Solusi yang ditawarkan guna mengatasi hambatan ini meliputi sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif tentang hukum waris Islam, penyederhanaan prosedur pengadilan agama, penguatan peran mediasi, perbaikan administrasi harta warisan, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong implementasi hukum waris Islam yang lebih adil dan sesuai dengan syariat, sehingga mampu mengurangi sengketa waris di Indonesia. Harmonisasi ini sangat krusial guna menciptakan keselarasan antara adat dan syariah dalam penyelesaian sengketa warisan
KAJIAN YURIDIS KRITIS KONFLIK NORMA YANG MENGATUR SUMBER ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Raguna Jauhari; Widian Saputra; Khafifah Rahmawati; Yamani Yamani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik norma yang mengatur terkait sumber anggaran penetapan dan penegasan desa adalah permasalahan yang sering terjadi di beberapa desa dan menjadi perhatian pemerintah. Penyelesaian permasalahan anggaran dalam batas desa diperlukan untuk mengetahui kejelasan dalam pengaturan dalam sumber anggaran. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan penyebab konflik norma dalam mengatur sumber anggaran untuk menyelesaikan batas desa yang didasari lemahnya kapasitas pengelolaan dan pengawasan serta dibutuhkan harmonisasi dalam pengaturan sumber anggaran.
PUZLINA: INOVASI PUZZLE TARIAN ADAT SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH DASAR UNTUK PELESTARIAN BUDAYA INDONESIA BERBASIS AUGMENTED REALITY Najwa Novita Wahyu Melia; Alia Damayanti; Inas Firnanda; Ahmad Fauzi; Arum Maqfiroh; Jelita Dinda Astari; Nailah Zahroh Qurrotun A’yun; Rizky Martiningrum
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zaman sudah mulai berkembang, teknologi sudah mulai modern hal tersebut memberikan keuntungan bagi penduduk Indonesia. Kemajuan teknologi ini memiliki dampak signifikan bagi anak muda di Indonesia. Meskipun perkembangan ini memberikan keuntungan seperti, akses terhadap informasi dan pengetahuan, ini juga mengakibatkan pengaruh budaya asing yang kuat terutama dari budaya barat, yang sering kali mengalihkan perhatian anak muda khususnya anak sekolah dasar yang masih tahap pembelajaran dan harus dikuatkan rasa nasionalismenya. Oleh karena itu peneliti membuat inovasi “PUZLINA: Inovasi Puzzle Sebagai Media Pembelajaran Budaya Indonesia Berbasis Augmented Reality”. Produk utama dari media pembelajaran ini yaitu berupa puzzle yang terintegrasi oleh augmented reality dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep pembelajaran yang menyenangkan terkait dengan pembelajaran budaya Indonesia. PUZLINA ini didalamnya terdapat keanekaragaman budaya Indonesia dari sabang sampai merauke. Media pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam mempelajari budaya Indonesia

Page 26 of 41 | Total Record : 409

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue