cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 403 Documents
 4   5   6   7   8 
Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer Oktaviani Meri Syaputri; Tenyi Nurfiqra; Siti Tiara Maulia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.320

Abstract

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang yang memahami dan bahwa orang membuat aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Untuk itu, aturan harus ditegakkan dan menjadi dasar kehidupan berbangsa, menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Aturan semacam itu disebut konstitusi. Definisi kekuasaan tertinggi itu sendiri tidak perlu ditafsirkan sebagai univokal dan mutlak tidak terbatas. ratifikasi. Terutama mereka yang mendirikan negara yang bersangkutan. Inilah yang disebut kontrak sosial antar warga negara, yang diabadikan dalam Konstitusi. Konstitusilah yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat dikomunikasikan, dijalankan, dan dijalankan dalam urusan pemerintahan nasional dan sehari-hari. Pada hakekatnya dalam hal produksi rakyat, harus tetap dipastikan bahwa negara benar-benar milik rakyat dan memiliki segala kekuasaan untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA Nur Hapipah; Inggit Nurahman; Siti Tiara Maulia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.321

Abstract

Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur untuk mencapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan yang panjang dan berliku. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari nilai-nilai agama, adat istiadat dan kebudayaan. Eksistensi daerah atau wilayah tertentu yang relatif independen dan mempunyai sistem pemerintahan lokal yang khas dan diteruskan secara berkesinambungan yang sampai sekarang masih dapat ditelusuri, seperti halnya, Desa di Jawa, Marga, Kuria, Huta, Nagari, Gampong (semuanya di Sumatera) dan nama lain bagi beberapa kelompok tertentu yang tersebar di nusantara pada waktu dulu. Demokrasi Pancasila seharusnya berpengaruh sekali terhadap sistem pemerintahan desa di Indonesia, hal itu dapat terlihat diantaranya dari pemilihan kepala desa yang diselenggarakan secara langsung.
PENERAPAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN CRITICAL THINGKING POWER STUDENT Tri Puji Yulianti; Nada Adilla Amatullah
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.322

Abstract

Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya ditujukan untuk membina jiwa Nasionalis mahasiswa, tetapi bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan karakter yang dibutuhkan untuk nasionalisme Menghadapi dunia kerja. Namun perguruan tinggi banyak menemui kendala dalam pelaksanaan PKn, salah satunya adalah kejenuhan materi PKn bagi mahasiswa dan kurangnya kreatifitas dosen dalam mengajar mata kuliah PKn, seperti terlalu sering menggunakan sistem pembelajaran konvensional, Konseptualisasi,dan masih banyak lagi. terlalu sedikit menghubungkan materi dengan masalah nyata. Situasi masyarakat yang demikian tentunya akan membuat tujuan pendidikan kewarganegaraan semakin sulit untuk dicapai, karena akan menurunkan minat belajar, keterampilan berpikir kritis siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus kemudian menganalisis data dengan melakukan triangulasi data dari observasi, wawancara, dan catatan lapangan selama praktik kewarganegaraan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik PKn dapat menjadikan proses pembelajaran PKn lebih menarik, membangkitkan kreativitas dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.
PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA Fitria Qutrul Nada; Aswatun Hasanah; Siti Tiara Maulia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.327

Abstract

Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Sistem pemerintahan diselenggarakan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia telah melewati beberapa periode menuju demokratisasi, namun hingga saat ini telah memasuki masa reformasi. Pluralisme dalam masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi munculnya partai politik dan menjadi faktor yang mendorong terbentuknya sistem multi partai di Indonesia. Tentu saja, demokrasi membenarkan keberadaan partai politik baik sebagai pilar demokrasi maupun sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi dicapai melalui hak pilih universal untuk mengisi kursi kepemimpinan dan kekuasaan di mana partai politik berpartisipasi
Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Politik Indonesia Refi Amelia; Deah Irena; Siti Tiara Maulia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v1i1.328

Abstract

Demokrasi Barat, yang dicetuskan oleh Revolusi Prancis, tidak memberikan kemerdekaan sejati kepada rakyat, tetapi kekuatan kapitalisme. Oleh karena itu, demokrasi politik saja tidak dapat mencapai demokrasi sejati, yaitu keadilan bagi rakyat. Kerugian ekonomi juga harus ada, dengan dasar pemikiran bahwa semua pendapatan yang memungkinkan hidup banyak orang harus diterapkan di bawah tanggung jawab banyak orang. Mengapa demokrasi selalu menjadi isu dan pilihan moral dalam perjuangan politik? Orang memiliki kelemahan moral berupa kekuatan untuk mendominasi dan mengendalikan orang lain. karena mengakui Ketika kecenderungan ini terjadi melekat pada mereka yang berusaha merebut kekuasaan, dan tidak ada mekanisme kontrol untuk mengontrol dan mengendalikannya, orang biasanya menjadi korban.
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi Muhammad Dimas Alfarisyi; Nashrulloh Al Hasani; Siti Tiara Maulia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v1i1.329

Abstract

artikel ini membahas pentingnya partisipasi yang tinggi dalam proses demokrasi, terutama dalam acara berskala besar seperti pemilihan umum, untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin mereka berdasarkan hati nurani. Namun, partisipasi yang rendah, seperti "golput" atau yang disebut sebagai golongan putih, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan mengurangi esensinya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan teknik studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari buku-buku, skripsi, jurnal, ataupun berita yang ada di dalam internet. pembahasan yang dijelaskan dalam artikel ini adalah ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilu, salah satunya adalah minimnya tingkat pemahaman atau pendidikan masyarakat pada pemilu. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan menerapkan pendidikan demokrasi bagi warga negara. Dengan adanya pendidikan demokrasi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat agar nantinya dapat melahirkan calon pemimpin yang berkualitas pula.
Pendidikan Demokrasi di Era Global Nur Patmi Wulalndari; Agnes Vanesia; Siti Tiara Maulia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v1i1.330

Abstract

Banyak upaya dilakukan untuk menjadikan pelatihan ini ideal bagi semua orang yang terlibat. Termasuk mewujudkan perwujudan pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan dianggap perlu karena menghindari kemungkinan pemaksaan kehendak golongan, menghindari eksploitasi sebagian partai politik, dan pemerataan kesempatan pendidikan pada semua lapisan masyarakat. . Demokratisasi proses pendidikan harus menjamin dan mempromosikan kebebasan akademik. Demokrasi merupakan landasan bagi perkembangan moralitas dalam masyarakat dan badan pengatur untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran, keindahan, moralitas dan agama. Demokrasi dapat dikembangkan dengan mendorong pemikiran kritis, pemikiran alternatif, menjamin kebebasan berpikir, dan bertanggung jawab atas alternatif yang dipilih.
Membentuk Moral Remaja Melalui Pancasila Nia Santika; Florida Sinurat; Siti Tiara Maulia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.331

Abstract

Seiring berkembangnya zaman maka semakin terjadinya perubahan dalam kehidupan, Krisis moral menjadi salah satu dari perubahan tersebut semakin hari krisis moral semakin tinggi , perkembangan moral remaja mengalami penurunan.remaja juga merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan memiliki kepribadian yang baik serta berlandaskan pada nilai nilai Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa.metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif interaktif, melalui dokumen-dokumen baik dalam bentuk jurnal,artikel dan buku
Demokrasi Dalam Negara Berdasarkan Hukum Pancasila Chesy Ayuni Putri; Indra Budiman Nst; Siti Tiara Maulia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.332

Abstract

Demokrasi dan hukum merupakan dua pilar utama yang berhubungan dengan manusia, baik dalam kapasitas individu, komunitas, bangsa, bangsa maupun masyarakat internasional. Apakah hukum dan demokrasi bertentangan satu sama lain, atau apakah mereka menjalankan fungsinya sendiri? Seperti adanya demokrasi dalam negara hukum Pancasila dan negara-negara Islam. Studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan hukum tidak dapat saling bertentangan, tetapi tidak dapat saling melengkapi, dan Islam telah digantikan oleh demokrasi dan hukum. Kesimpulan: Demokrasi dan hukum, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kehendak rakyat sebagai perlawanan terhadap kekuasaan otoriter, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi individu, komunitas, bangsa, bangsa dan masyarakat dunia secara bersama-sama. Menjamin hak Anda dan mencerahkan. Keberadaan mereka tidak dapat dipisahkan dari konstitusi dan undang-undang dasar negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Islam dalam hukum pancasila memberikan filter dan arah bagi pelaksanaan demokrasi di masyarakat Indonesia.
Demokratisasi Pendidikan Mita Armis; Muhammad Shidqi; Siti Tiara Maulia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.333

Abstract

Paradigma pendidikan baru yang memungkinkan generasi yang telah menjadi masyarakat pemuda negara untuk berhasil adalah proses yang hidup dan masalah penting. Pendidikan yang diharapkan akan menjadi obat yang efektif untuk penyakit komunitas medis. Pentingnya ini adalah aspek mendasar dari apa yang perlu diperbarui: regulasi, profesionalisme, dan manajemen. Tujuan pendidikan adalah yang menghasilkan demokratisasi atau demokratisasi pendidikan, dan negara memiliki UU No. 22-1999, UU No. 32-2004 (Otonomi Daerah), UU No. 20-2003 (Sisdiknas), PP No. 19- 2005- tadi. Tahun (SPN), Permendiknas No. 22, 23, 24 -2006 (Pelaksanaan KTSP). Kurikulum implementasi KTSP, peran serta masyarakat, mandat penyelenggara, lembaga pendukung dan kelompok advokasi yang memberikan hak dan kebebasan ada serta merupakan upaya nyata menuju demokratisasi pendidikan di Indonesia. Sehingga tenaga terampil dan berdaya saing unggul.

Page 6 of 41 | Total Record : 403

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue