Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Articles
403 Documents
<![CDATA[Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perpektif Otonomi Khusus ]]>
<![CDATA[igdesandy@gmail.com]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.217
<![CDATA[Disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yang berada pada daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara dan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara serta daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur, berimplikasi pada adanya wilayah khusus sebagai Kawasan Khusus Otorita Ibu Kota Negara, dalam pasal 1 ayat 8 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Maka penafsiran kekhususan dalam UU IKN menjadi sebuah isu apakah kekhususan dalam Otorita Ibu Kota Nusantara sama dengan Otonomi Khusus lain dari wilayah khusus yang di berikan wewenang oleh konstitusi dalam menjalakan kewenangan khusus yang diakui oleh undang-undang berdasarkan pasal 18 Undang-undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan alas an ini ada 2 isu yang menjadi permasalahan pertama Apakah Pemerintah daerah Khusus Otorita Ibu kota Nusantara sesuai dengan Konstitusi, Kedua Bagimana kewenangan kepala otorita dalam persepektif konstitusi. Dari pertimbangan dalam penafsiran makna khusus dalam tulisan ini dan pertimbangan peraturan perundang-undangan serta konsep, Maka dari hasil pembahasan yang didapat Pemerintah daerah Khusus Otorita Ibu kota Nusantara sesuai dengan Konstitusin berdasarkan pada Pasal 18B ayat (1) memberi ruang fleksibilitas untuk membentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga dapat menampung visi dan misi kelembagaan IKN, bersifat Khusus maksudnya kekhususan suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana daerah tersebut memiliki "kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya., Kedua Kewenangan kepala otorita dalam persepektif konstitusi berdasarkan Undang-undang 3 tahun 2022 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Yang legitimasinya berlaku atas adanya Pasal 18B ayat (1) sebagai sebuah "satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus" sehingga dalam UU IKN dapat mengatur beberapa hal secara distingtif clan eksklusif, seperti ketiadaan DPRD, Kepala Daerah Khusus IKN yang ditunjuk oleh Presiden.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ressa Khoerunnisa]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.221
<![CDATA[Kemajuan di bidang teknologi finansial mendorong munculnya berbagai macam sarana perekonomian digital, salah satunya sarana investasi. Namun pada prakteknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk bisnis illegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ditemukan bahwa investasi Ponzi merupakan salah satu bentuk investasi yang memakai skema piramida dimana pembayaran keuntungan kepada para investor berasal dari uang mereka sendiri atau uang dari member yang baru bergabung. Daya tarik dari investasi ini adalah penawaran kemudahannya dan keuntungan yang besar. Belum ada kepastian hukum untuk erlindungan hukum bagi investor korban investasi bodong dengan skema ponzi, hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ]]>
<![CDATA[Elsy Elsera Erlyanti]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.225
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Wanita dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan keterkaitan antara perlindungan hukum dengan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja wanita. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirasa masih belum maksimal dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita serta diperlukan pengawasan dalam pelaksanannya agar tidak ada pihak perusahaan yang mengambil celah untuk melanggar peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yadi]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.228
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (whistleblower) tindak pidana korupsi di Indonesia. Saksi pelapor (whistleblower) memiliki peran penting dalam mengungkap fakta dalam suatu dugaan atau perkara tindak pidana korupsi. Maka, adanya perlindungan terhadap saksi pelapor (whistleblower) menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa instrumen perlindungan hukum yang ada sudah diatur secara jelas baik melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban]]>
<![CDATA[PARTISIPASI YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN DALAM DERADIKALISASI ]]>
<![CDATA[M. Zaul Haq]]>;
<![CDATA[Agus Satmoko Adi]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.229
<![CDATA[Yayasan Lingkar Perdamaian bergerak pada penanggulangan terorisme. Tujuan dari yayasan ini adalah untuk menjauhkan dari Tindakan-tindakan yang merusak, termasuk aksi pengeboman atau terorisme. Yayasan tersebut marangkul dan mengajak para mantan narapidana terorisme (Napiter) untuk meninggalkan faham Radikalisme dan memulai hidup baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai salah satu agen Deradikalisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens, teori strukturasi dipilih untuk mengkaji temuan data dalam penelitian lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan dialektis antara agen dan struktur saling mempengaruhi satu sama lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan ketua, sekretaris dan bendahara yang merupakan pengurus inti dari Yayasan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan hasil. Hasil dari penelitian menunjukan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk partisipasi dalam Deradikalisasi antara lain: pendampingan, pemberdayaan, dan kampanye perdamaian. Dalam program Deradikalisasi Yayasan Lingkar Perdamaian bekerjasama dengan BNPT selaku Lembaga negara non pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Milenial ]]>
<![CDATA[Dhika Pratama]]>;
<![CDATA[Teguh Widodo]]>;
<![CDATA[Siti Tiara Maulia]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.280
<![CDATA[Generasi ini tidak bisa lepas dari teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Namun, mereka sering dipandang sebagai generasi yang paling tidak tertarik dengan isu politik dan tidak mau menggunakan hak pilihnya. Partisipasi politik mereka diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi penggunaan media digital dan partisipasi milenial dalam politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian dan penyebaran kuesioner secara online. Survei menyimpulkan bahwa 100% respondennya termasuk generasi milenial (usia 18-37) adalah pengguna internet.Ponsel adalah media yang paling banyak digunakan ketika dia terhubung ke internet dan dia membutuhkan waktu 5-10 jam sehari untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Media sosial dan percakapan grup online juga menjadi media digital yang paling banyak digunakan.Generasi milenial menganggap remeh isu politik, namun mereka tetap mengikuti berita politik dari media online dan TV.Tingkat partisipasi politik mereka yang disurvei juga cukup rendah.]]>
<![CDATA[PERAN PPKN DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEWARGANEGARAAN MELALUI PENDEKATAN BERBASIS NILAI DI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Dwi Cahya Puandita]]>;
<![CDATA[Novi Erdila]]>;
<![CDATA[Siti Tiara Maulia]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.289
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran warga negara dalam membentuk karakter bangsa mahasiswa melalui pendekatan berbasis nilai membangun warga negara yang baik melalui mata kuliah PPKN di perguruan tinggi. Pendidikan politik di perguruan tinggi adalah mengajarkan mahasiswa untuk memahami hakikat nilai-nilai filosofis negara, menjadi warga negara yang baik, berkarakter kuat, berwawasan luas dan mampu membedakan interpretasi yang beradab. Artinya, memupuk mereka sebagai calon-calon intelektual nasional. Kompetensi dasar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi adalah mahasiswa nantinya menjadi sarjana dan profesional yang memiliki rasa nasionalisme (nasionalisme) dan cinta tanah air (patriotisme), kompetitif, disiplin dan proaktif. menjadi warga negara yang dapat berpartisipasi dan membangun kehidupan. Perdamaian berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data literatur dari jurnal, buku, dan penelitian akademis yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa PPKN sebagai media pembinaan kewarganegaraan tidak hanya harus menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik, tetapi juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila agar Pancasila berfungsi sebagai nurani. . Ketika warga negara menjadi lebih sadar akan nilai-nilai ini, mereka dapat menginspirasi apresiasi dan praktik untuk membangun ketahanan mental dan moral ketika nilai-nilai yang saling bertentangan berbenturan.]]>
<![CDATA[MEWUJUDKAN PERSATUAN BANGSA DENGAN SIKAP SALING MENGHARGAI BUDAYA ANTARA SUKU BERDASARKAN NILAI LUHUR BHINEKA TUNGGAL IKA ]]>
<![CDATA[Elisa Debora]]>;
<![CDATA[Jenny Meriam Berlina Sihombing]]>;
<![CDATA[Siti Tiara Maulia]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.295
<![CDATA[Indonesia merupakan negara terpadat keempat setelah Amerika Serikat, dengan lebih dari 267 juta jiwa tercatat pada SUPAS 2019, dengan keragaman sosial, agama, suku, dan budaya. Itu telah dibangun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar masyarakat itu sendiri. Keberagaman ini merupakan tantangan yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kami bertujuan untuk menganalisis keragaman dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika melalui penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kepustakaan untuk mengumpulkan literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menyarankan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kerukunan antar suku, umat beragama dan kelompok sosial lainnya melalui kerjasama dengan tetap menghormati prinsip solidaritas, kesetaraan dan saling menghormati yang tertuang dalam Kerangka tersebut. Ini menunjukkan bahwa upaya diperlukan dalam beberapa cara. Konsolidasi warga negara Indonesia yang termasuk warga negara Bhinneka Tunggal Ika berlaku.]]>
<![CDATA[PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI BANGSA ]]>
<![CDATA[Miftahul Ikrom]]>;
<![CDATA[Beti Zania]]>;
<![CDATA[Siti Tiara Maulia]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.296
<![CDATA[Pancasila sebagai ideologi negara indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejara, manusia, masyarakat, hukum dan negara indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai- nilai budaya bangsa indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipisahkan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri]]>
<![CDATA[DEMOKRASI DALAM DIMENSI NILAI-NILAI PANCASILA BERDASARKAN PARADIGMA PHILOSOPHISCHE GRONDSLAG ]]>
<![CDATA[Putri Oktaviani Yulias]]>;
<![CDATA[Apriliana]]>;
<![CDATA[Siti Tiara Maulia]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.297
<![CDATA[Negara ideal hanya bisa diwujudkan dengan demokrasi. Demokrasi pada dasarnya terkait dengan kebebasan individu dan partisipasi. Pelaksanaan hak-hak liberal, sipil dan politik adalah bagian dari kehidupan yang menyangkut individu sebagai makhluk sosial. Indonesia dengan ideologi Pancasila mempengaruhi kehidupan warga negaranya. Demikian pula dengan kenyataan bahwa Pancasila sebagai garis filosofis negara Indonesia merupakan dasar dan acuan bagi pembentukan negara dan pelaksanaan lembaga-lembaga demokrasi. Artinya Pancasila sendiri harus menyetujui diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Masalah hukum yang sering ditemui adalah konsistensi praktik dengan demokrasi, pentingnya Pancasila itu sendiri, yang seringkali menimbulkan konflik sosial. menggunakan metode. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji demokrasi baik secara teoretis maupun praktis dari perspektif Pancasila yang merupakan landasan filsafat. Berdasarkan hasil tersebut diputuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diputuskan oleh para founding fathers negara ini harus menjadi standar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi penerapan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam partisipasi politik. Partisipasi dalam masyarakat dilihat sebagai pemeriksaan terhadap kontrol pemerintah Indonesia bukan sebagai formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila dapat meningkatkan praktik demokrasi Indonesia. grup online juga menjadi media digital yang paling banyak digunakan.Generasi milenial menganggap remeh isu politik, namun mereka tetap mengikuti berita politik dari media online dan TV.Tingkat partisipasipolitik mereka yang disurvei juga cukup rendah.]]>
