Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Articles
403 Documents
<![CDATA[KEBERAGAMAN BUDAYA PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[Haliza Maulida]]>;
<![CDATA[Becik Septiyani]]>;
<![CDATA[Siti Tiara Maulia]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i1.334
<![CDATA[Indonesia adalah bangsa yang menyimpan modal kebudayaan yang melimpah. Beragam bahasa, pekerjaan, kelebut kepercayaan, upacara adat, dan tampang seni menyinggir bagian ini. Keanekaragaman kebiasaan Indonesia yang format mengadakan kesudahan berpangkal peleburan berbagai kasta, khususnya di Jambi, tambak yang kenamaan pakai berbagai kebiasaan dan sukunya. Akibatnya, sangat penting kepada menutupi dan menitikberatkan berlebihan kebiasaan dan kasta yang aneh di Jambi sehingga tingkatan mendatang berpangkal mencari akal yang bermukim di tambak bisa menutupi dan menyampaikan warisan budaya yang berharta ini. Memiliki kebudayaan yang aneh bagian dalam suatu publik mempertinggi kekuatannya. Ciri identitas keberbagaian kebiasaan juga bisa dikaitkan pakai karakternya. Etnis dan kebiasaan. Penelitan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.]]>
<![CDATA[URGENSI WAWASAN KEBANGSAAN PADA GENERASI Z DI TENGAH DERASNYA ARUS GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Intan Purnama]]>;
<![CDATA[Restifani Aulia]]>;
<![CDATA[Destra Karlinda]]>;
<![CDATA[Maryan Wilman]]>;
<![CDATA[Rama Wijaya A. Rozak]]>;
<![CDATA[Nisrina Nurul Insani]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i1.336
<![CDATA[Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola pikir, perilaku, dan identitas sosial masyarakat, terutama pada generasi muda yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dampak globalisasi terhdap wawasan kebngsaan pada generasi z dan menganlisis bagaimana mengatasi tantangan dan memperthankan wawasan kebangsaan. Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi wawasan kebangsaan generasi Z. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang atau abad ke-21 arus Globalisasi semakin pesat, banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia akan memicu lunturnya wawasan kebangsaan. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyrakat terutama pada generasi z. Generasi z cenderung lebih terbuka terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia dan sering kali generasi ini dengan mudah terpapar pada nilai-nilai dan pemahaman baru dari dunia luar. terlihat dari mereka yang kurang menghargai budaya, pola, dan cara hidup bangsa mereka sendiri. Terdapat berbagai macam cara yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, baik yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik, maupun oleh peserta didik.Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik adalah dengan cara mengajarkan wawasan kebangsaan ini melalui lembaga-lembaga formal (sekolah).Wawasan kebangsaan ini bias diajarkan melalui Pendidikan karakter karena melihat besarnya pengaruh globalisasi terhadap keberlangsungan hidup manusia terutama generasi z. generasi z yang diannggap mempunyai karakter yang ingin kebebasan, menyukai hal hal instan dan mementingkan personalisasi memudahkan mereka masuk kedalam pengaruh negatif dari globalisasi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Delvina Koniardy]]>;
<![CDATA[Tiyas Asri Putri]]>;
<![CDATA[Rasji]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i2.347
<![CDATA[Pada sektor ekonomi, terdapat banyak hubungan bisnis yang terjadi antara para pihak yang berkepentingan. Suatu kesepakatan dalam hubungan bisnis akan dituangkan di dalam perjanjian. Perjanjian yang timbul bagi kedua belah pihak sehingga perjanjian dibuat untuk memberikan kejelasan hukum bagi para pihak perjanjian hubungan kerja yang terbentuk tanpa menandatangani perjanjian kerja atau dikenal dengan perjanjian kerja lisan dalam pernyataan persetujuan ini diketahui kedua belah pihak dan sebaiknya disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hukum dari perjanjian kerja lisan dan sejauh mana perlindungan hukum karyawan ketika perjanjian kerja lisan menjadi dasar hubungan kerja mereka.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Alexander Kevin Gorga]]>;
<![CDATA[Rasji]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i2.352
<![CDATA[Pekerja penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pekerjaan. Kendala tersebut antara lain diskriminasi, minimnya aksesibilitas, serta persepsi negatif dari masyarakat dan perusahaan. Dalam jurnal ilmiah ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi hak pekerja penyandang disabilitas, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Selain itu, penulis juga menemukan beberapa kebijakan dan inisiatif yang telah diterapkan untuk mempromosikan inklusi pekerja penyandang disabilitas di pasar kerja. Munculnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat dikatan bahwa pembuat undang-undang di Indonesia sudah mulai peduli terhadap para pekerja yang menyandang disabilitas Namun, masih diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan hak-hak pekerja penyandang disabilitas terlindungi secara optimal dan terpenuhi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan hukum dan kebijakan yang diterapkan, implementasi tindakan ini masih belum memadai, sehingga menghasilkan peluang kerja yang terbatas dan perlakuan diskriminatif yang tidak adil bagi pekerja penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[MENYOAL PERSELISIHAN HUKUM LAUT INTERNATIONAL MENGENAI KLAIM REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS NINE-DASH LINE DI KEPULAUAN NATUNA, INDONESIA: KAJIAN BERDASARKAN TEORI WAWASAN NUSANTARA ]]>
<![CDATA[Damar Gymnastiar Ramdhani]]>;
<![CDATA[Annisa Ramadhani Utami]]>;
<![CDATA[Ammatul Shofie]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i2.365
<![CDATA[Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara pantai yang memiliki hak eksklusif atas Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Pulau Natuna pada dasarnya memberikan hak kepada Indonesia untuk mengecualikan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, untuk menuntut hak, khususnya hak penangkapan ikan tradisional atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Keberadaan klaim sembilan garis putus-putus atau nine-dash line oleh Tiongkok mengancam keberadaan hak Indonesia yang dijamin oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dikaji dari teori Wawasan Nusantara, Indonesia dapat menggunakan national outlook-nya untuk mempertahankan hak berdasarkan UNCLOS terkait bagaimana Indonesia melihat dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai negara kepulauan. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan bahwa Indonesia diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan butir (a) Pasal 46 UNCLOS, yang mendefinisikan Negara kepulauan sebagai negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Indonesia tidak mengakui hak penangkapan ikan tradisional Tiongkok dan berkaitan dengan hak penangkapan ikan tradisional itu sendiri, tidak diatur secara jelas dalam UNCLOS.]]>
<![CDATA[DAMPAK PLTSA TERHADAP LINGKUNGAN YANG DITINJAU DARI UU PPLH ]]>
<![CDATA[Firyal Arribah S]]>;
<![CDATA[Humaira Afdini]]>;
<![CDATA[Sally Dian Nastity]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i2.367
<![CDATA[Aspek ketenagalistrikan dan pembaharuan energi menjdi salah satu aspek yang menjadi fokus utama pemerintah indonesia, saat ini upaya pembaran energi terbarukan telah banyak dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui pembaruan energi waste to energy pemanfaatan sampah menjadi energi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak PLTSA terhadap lingkungan hidp berdasarkan UU PPLH. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif serta statue approach, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari jurnal yang relevan melalui studi literature, hasil penelitian dianalisis dengan analisis deslriptif kualitatif dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil menunjukkan bahwa PLTSA merupakan salah satu Solusi yang digunakan oleh pemerintah indonesia untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan energi dan kelistrikan dan permasalahan sampah nasional. PLTSA merupakan sebuah upaya pembangunan pembangkit listrik yang dilakukan dengan menggunakan bahan bakar sampah yang diproses menjadi sebah energi yang dapat menggerakkan listrik. Regulasi PLTSA tertuang dalam UU energi, kelistrikan, ESDM dan peraturan pemerintah KEN. Berdasarkan UU PPLH PLTSA merupakan sebuah bentuk pengelolaan lingkungan dalam wujud pengelolaan sampah, yang berdampak pada pengurangan jumlah sampah dan pengurangan gas metana CH4 yang dapat merusak lingkungan hidup. namun disisi lain menurut UUPLH pembangunan PLTSA juga dapat berdampak buruk pada lingkungan hidup karena dalam prosesnya PLTSA mengeluarkan buangan berupa asap dan bau serta jenis limbah lain seperti abu ketel, dan lalat akibat proses pembakaran yang dapat menyebabkan terjadinya polusi udara serta zat diokxin serta furan yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup, proses PLTSA berdampak emisi GRK yang berbahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan hingga menyebabkan emisi rumah kaca.]]>
<![CDATA[PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA ]]>
<![CDATA[Nadhira Yasmine Faluni]]>;
<![CDATA[Eva Anggraeni]]>;
<![CDATA[Hanan Juwairiyah]]>;
<![CDATA[Maura Saphira Salsabila]]>;
<![CDATA[Rey Syabilla Maharani Putri]]>;
<![CDATA[Farahdinny Siswajanthy]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i2.383
<![CDATA[Beberapa tahun terakhir pemerintah sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan terlebih yang ada di pelosok negeri yang jauh dari pulau Jawa yang infrastruktur juga fasilitas umumnya masih sedikit sekali dan sampai-sampai dapat dikatakan tertinggal jauh dengan pembangunan yang terdapat di wilayah pulau Jawa. Untuk mengadakan pembangunan infrastuktur tentu saja pemerintah membutuhkan tanah yang banyak. Pemerintah dalam upaya menyediakan tanah dalam jumlah yang besar perlu melakukan pengadaan tanah yang melaksanakan kegiatan penyediaan tanah dengan membayarkan kompensasi kepada para pihak yang berhak. Saat proses pengadaan tanah tidak jarang terdapat sengketa yang timbul antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat selaku orang yang memiliki hak atas tanah tersebut yang seringnya merugikan pihak masyarakat. Diantaranya sengketa karena ketidaksepakatan bentuk dan besaran ganti kerugian dan sengketa karena ganti kerugian tidak dibayarkan atau telat dibayarkan. Dalam sengketa karena ketidakesepakatan bentuk dan besaran ganti kerugian, masyarakat bisa menyelesaikannya dengan mengajukan keberatan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Lalu dalam sengketa karena ganti kerugian tidak dibayarkan atau telat dibayarkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri setempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tujuan penyusunan artikel ini ialah guna memberikan pemahaman terkait pengadaan tanah serta memaparkan solusi bagi masyarakat yang menghadapi sengketa pengadaan tanah. Sumber data dari penelitian ini adalah kepustakawan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN INVESTOR DI PASAR MODAL DI INDONESIA MELALUI DISGORGEMENT (FUND) BERDASARKAN POJK NOMOR 65/POJK.04/2020 ]]>
<![CDATA[Tia Rizkya Dilbar Sumadi]]>;
<![CDATA[Hendra Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ferdinand Novando]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i2.387
<![CDATA[Para investor sering mengalami kerugian akibat pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Namun, penggantian kerugian yang mereka alami seringkali tidak memadai dan sulit diperoleh. Di Indonesia, POJK Nomor 65/POJK.04/2020 memperkenalkan konsep disgorgement sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal, dengan fokus pada konsep disgorgement sebagai mekanisme pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Pendekatan normatif dan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pentingnya perlindungan hukum bagi investor dan implementasi disgorgement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif, termasuk melalui konsep disgorgement, memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan kepercayaan investor dalam pasar modal. Perlindungan hukum yang baik dapat memberikan insentif bagi pelaku pelanggaran untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum atas tindakan mereka, sementara juga memudahkan investor yang menjadi korban untuk mendapatkan ganti rugi yang adil. Oleh karena itu, implementasi disgorgement memiliki dampak yang signifikan dalam melindungi investor dan memperkuat integritas pasar modal.]]>
<![CDATA[MAKALAH ANALISIS YURIDIS MENGENAI FAKTOR DAN PERLINDUNGAN HUKUM FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aisyah Thasa Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Yetty Komalasari]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i2.390
<![CDATA[Suatu investasi asing yang melibatkan adanya transfer modal dan juga adanya bisnis baru dalam menanggung suatu investasi adalah pendefinisian dari Foreign Direct Investment (FDI). Terkait dengan masuknya FDI dalam suatu negara dilandaskan dalam berbagai faktor yakni yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonominya bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tentunya menjadi hal yang sangat penting yang dapat mendorong negara ini menjadi tumbuh lebih maju lagi. Selain faktor pertumbuhan ekonomi salah satu yang menjadi pendorong atau latar belakang penanaman modal asing melakukan investasi di suatu negara ialah terkait dengan biaya tenaga kerja. Pada dasarnya perekonomian di Indonesia ini mulai mengalami perbaikan secara bertahap sejak diundangkannya undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal jika kita lihat dari uraian-uraian hasil penelitian di atas. Bisa dilihat bahwa dengan masuknya investasi asing di Indonesia terjadi beberapa peningkatan di beberapa sektor terkait dengan perbaikan baik dalam pendidikan maupun yang paling menonjol adalah dalam infrastruktur.]]>
<![CDATA[PERAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yanathifal Salsabila Anggraeni]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i2.397
<![CDATA[Pesatnya era globalisasi memaksa laju pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia untuk terus meningkat. Dalam rangka menumbuhkan perekonomian Indonesia, pemerintah tentunya telah membuat perencanaan dan melakukan berbagai cara. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengadakan penanaman modal asing. Penanaman modal asing sangat membantu pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi, dengan adanya penanam modal asing yang berinvestasi dan menanam modal di Indonesia maka dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, investor asing harus lah mendapatkan perlindungan terutama apabila terjadi kasus sengketa. Salah satu perlindungan terhadap investor asing dalam kasus sengketa tersebut adalah melalui arbitrase internasional ICSID (International Convention on The Settlement of Dispute). Dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai peran dari arbitrase internasional ICSID terhadap perlindungan hukum atas investor asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa ICSID berperan khusus dalam menyelesaikan permasalahan sengketa investor asing, dimana dalam hal ini menyediakan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi dan pengadilan konsiliasi independen.]]>
