Articles
942 Documents
<![CDATA[PENGARUH MUTU LAYANAN DAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP WILLINGNESS TO RECOMMEND YANG DIMEDIASI OLEH LOYALITAS PASIEN DI PRAKTEK BERSAMA KRISNA MEDIKA LOA JANAN SAMARINDA PUTU KRISNANDA PRATAMA ]]>
<![CDATA[Putu Krisnanda Pratama]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.612
<![CDATA[Willingness to recommend dipengaruhi oleh persepsi pasien terhadap kualitas dan hubungan dengan tenaga medis. Kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk / jasa kepada teman atau keluarganya menjadi ukuran penting untuk dianalisis dan ditindakanjuti dalam kasus pembelian produk / jasa yang pembelian ulangnya relatif lama. Apabila Mutu Layanan tidak baik membuat kepuasan pasien buruk di masyarakat dan juga akan menurunkan willingness to recommend serta loyalitas pasien terhadap pelayanan kesehatan ini.. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh mutu layanan dan kepuasan terhadap willingness to recommend dimediasi oleh loyalitas pasien pada Praktek Bersama Krisna Medika Loa Janan Samarinda. Metode penelitian kualitatif dengan pengambilan menggunakan data skala Likert yang terdiri dari sepuluh opsi jawaban dengan menggunakan Net Promoter Score serta wawancara serta observasi lapangan kepada pasien secara lansung. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara mutu layanan yang dapat meningkatkan kepuasan pasien serta eskistensi praktek bersama meningkat dan meningkatkan loyalitas pasien serta rekomendasi terhadap klinik juga meningkat.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF DAN ALOKASI PEMANFAATAN PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS DOMPET DHUAFA) ]]>
<![CDATA[Nur'aida]]>;
<![CDATA[Eng. Saiful Anwar]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.615
<![CDATA[Wakaf adalah perbuatan melepaskan dan menyisihkan harta seseorang untuk digunakan bagi kepentingan banyak orang dengan tujuan bertaqwa kepada allah. Data penelitian ini didasarkan atas observasi wawancara dan laporan study sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam kaitan metode penelitian adalah melalui metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, reduksi data dan observasi. Tujuan penelitian ini melihat strategi dan juga pengalokasian dan pemanfaatan wakaf di Lembaga Dompet Dhuafa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pengelolaan wakaf produktif di masa pandemi tetap dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan islam yang ada walaupun dalam penerapannya masih banyak kekurangan dan tidak menghasilkan peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi dengan adanya pengelolaan wakaf produktif Sebagian warga sudah terbantu meningkatkan ekonominya. Berdasarkan beberapa pengukuran dan perbandingan yang dilakukan terutama dalam pengukuran tingkat kesehjateraan, masih banyak yang belum terpenuhi standar kesehjateraan masyarakat.]]>
<![CDATA[KECEMASAN DAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN EFIKASI DIRI MENYUSUI PADA IBU MENYUSUI EKSKLUSIF DI KOMUNITAS PUAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Oryza Sativa Dewi]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.616
<![CDATA[Pemberian ASI ekslusif pada anak di Indonesia masih rendah. Hampir setengah dari seluruh anak Indonesia tidak menerima gizi yang mereka butuhkan selama dua tahun pertama kehidupan. Lebih dari 40% bayi diperkenalkan terlalu dini kepada makanan pendamping ASI, yaitu sebelum mereka mencapai usia 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecemasan dan dukungan sosial dengan efikasi diri menyusui pada ibu menyusui ASI ekslusif di komunitas PUAN Indonesia. Rencana partisipan dalam penelitian ini adalah 120 ibu menyusui ASI ekslusif di komunitas PUAN Indonesia. Teknik Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi partial.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Yayasan Terhadap Kepuasan Siswa Di Yayasan Pendidikan Islam At-Tadzkir Nur Ghazali ]]>
<![CDATA[Anisa Fathi Arsi]]>;
<![CDATA[Ety Nurhayaty]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.617
<![CDATA[At-Tadzkir Nur Ghazali Islamic Education Foundation is an Islamic education provider institution whose legality is registered in MENKUMHAM No. AHU-0016685.AH.01.04. In 2020, the organization of education under its care includes TPQ, PAUDQU, MDTA, Ponpes At-Tadzkir Nur Ghazali, and junior high schools and vocational schools. The purpose of this study was to determine the effect of service quality and foundation image on student satisfaction. This study uses quantitative descriptive methods with data collection techniques in the form of observation and questionnaires. The population used was 63 students and in withdrawing the sample using a total sample. Furthermore, the data were tested for validity and reliability and carried out normality tests, heteroscedasticity tests, multicollinearity tests. Data analysis was carried out using multiple linear regression equation tests with the results Y = -3.140 + 0.040 + 0.764 which shows that service quality and foundation image simultaneously affect student satisfaction. however, partially service quality has no effect on student satisfaction and foundation image affects student satisfaction.]]>
<![CDATA[PEMBEBANAN UANG PENGGANTI OLEH TERDAKWA ATAS ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGUASAAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK DAPAT DIRAMPAS ]]>
<![CDATA[Nanda Sahputra Umara]]>;
<![CDATA[Bagus Pujo Priambodo]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.619
<![CDATA[Penelitian ini membahas Pembebanan Ganti Kerugian dari terdakwa atas Aset hasil dari tindak pidana korupsi dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak dapat dirampas dengan Studi Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. Fkus penelitian ini adalah pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Dr. Shekh Ahmad telah mengembalikan sebagian kerugian negara sebesar Rp 1.903.580,00, tetapi kerugian sebesar Rp 200.000.000,00 yang dinikmati oleh pihak ketiga, yaitu Majestisa, S.E., tidak dirampas dan dikembalikan kepada negara. Putusan pengadilan tersebut tidak memaksimalkan penerapan ketentuan hukum yang ada mengenai pemulihan aset, meskipun pasal 18 dan pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat untuk perampasan barang-barang hasil tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti. Pembebanan ganti kerugian oleh terdakwa dalam putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte Masih kurang memenuhi tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang dinikmati oleh pihak ketiga tidak dirampas dan dikembalikan, sehingga tujuan pemberantasan korupsi belum tercapai sepenuhnya. Berdasarkan ketentuan dalam UU ganti kerugian dapat dibebankan pada terdakwa atas hasil tindak pidana korupsi yang ada dalam penguasaan pihak ketiga. Implementasi yang efektif dan konsisten dari ketentuan ini diperlukan untuk memastikan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian negara tercapai maksimal.]]>
<![CDATA[KRISIS DEMOKRASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL STUDI KASUS PEMBATASAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGAWASAN PEMILU 2024 ]]>
<![CDATA[Arikson]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.624
<![CDATA[Krisis demokrasi global telah menciptakan tantangan besar terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia (HAM) di era digital, termasuk di Indonesia. Studi ini menganalisis kebijakan pembatasan media sosial oleh pemerintah Indonesia menjelang Pemilu 2024 sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini mengkaji keseimbangan antara kebutuhan menjaga stabilitas politik dan perlindungan hak-hak warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan media sosial berpotensi merusak proses demokrasi, mengurangi partisipasi politik, dan menciptakan efek "chilling effect" di mana masyarakat takut menyampaikan pandangan mereka secara bebas. Diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan pengawasan media sosial agar tidak melanggar HAM dan tetap mendukung kebebasan berpendapat di era digital.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI POLITIK DEMOKRASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS PENGESAHAN RUU KUHP DAN REAKSI PUBLIK ]]>
<![CDATA[Chris Setio Wardoyo]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.625
<![CDATA[Penelitian ini membahas implikasi pengesahan RUU KUHP terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia serta reaksi publik yang mencerminkan dinamika politik demokrasi. RUU KUHP yang disahkan pada 2022 mengundang kritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan hak privasi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dampak pengesahan RUU KUHP dan reaksi masyarakat melalui demonstrasi serta kampanye online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi publik, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, berhasil menunda pengesahan RUU pada 2019. Meskipun begitu, pasal-pasal kontroversial tetap dipertahankan dalam versi final RUU KUHP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses legislasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan inklusivitas, sehingga partisipasi publik perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan dapat sepenuhnya melindungi HAM.]]>
<![CDATA[DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS KETERKAITAN ANTARA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN STABILITAS POLITIK STUDI KASUS PENANGKAPAN AKTIVIS PRO-DEMOKRASI DALAM KASUS DUGAAN MAKAR (2023) ]]>
<![CDATA[Khusnul Adi Wibowo]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.626
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik di Indonesia, dengan studi kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi pada tahun 2023. Kebebasan berpendapat merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi, namun ketika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu ketegangan politik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menganalisis data primer dan sekunder terkait penangkapan aktivis yang dituduh melakukan makar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat yang dibatasi secara berlebihan dapat memperburuk ketidakstabilan politik, terutama ketika digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik terhadap kebijakan yang kontroversial. Sebaliknya, kebebasan berpendapat yang dihormati berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi politik dan stabilitas jangka panjang. Penelitian ini menyoroti pentingnya negara menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan stabilitas politik melalui regulasi yang proporsional dan dialog terbuka dengan masyarakat.]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Badrul Huda]]>;
<![CDATA[Nelsa Jehni Asih R.]]>;
<![CDATA[Rahayu Dianasari]]>;
<![CDATA[Triana Ohoiwutun]]>;
<![CDATA[Dominikus Rato]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.627
<![CDATA[Pengaduan dan pelaporan dugaan korupsi oleh kepala desa terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal 5, 15, 17, 19, 23, dan 24, serta Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 82 Ayat 3. Pemanggilan kepala desa oleh penyidik berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut dianggap cacat hukum karena laporan semestinya diselesaikan di tingkat pemerintah desa dan BPD, bukan melalui pendekatan presumption of guilty (praduga bersalah). Tindakan pemanggilan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu stigma negatif dalam pemerintahan desa, yang dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa.]]>
<![CDATA[THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY AND FUTURE ANXIETY AMONG MALE CORRECTIONAL INMATES APPROACHING RELEASE ]]>
<![CDATA[Nathan, Tanella Amabel]]>;
<![CDATA[Soetikno, Naomi]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/jser.v6i2.628
<![CDATA[The inmates of correctional institutions are individuals who are serving a prison sentence for a specific period, life imprisonment, or death penalty while awaiting a decision and undergoing rehabilitation in correctional institutions. As they approach their release, inmates often experience concerns about receiving negative perceptions from society and/or being rejected by their environment. This anxiety regarding future changes can be referred to as future anxiety. Previous research has indicated that self-efficacy is one of the factors influencing future anxiety. Self-efficacy is the belief that individuals can manage a situation and achieve positive outcomes. This study employs a correlational quantitative approach involving 249 participants to examine the relationship between self-efficacy and future anxiety among male inmates approaching release. Data collection was conducted by distributing questionnaires utilizing the General Self-Efficacy Scale (α = 0.889) and Future Anxiety Scale (α = 0.926). Data analysis revealed a correlation coefficient of r(249) = -0.2, p = 0.002<0.01, indicating a significant negative relationship between self-efficacy and future anxiety among male inmates approaching release. Future research is suggested to explore the extent of self-efficacy’s role in influencing future anxiety among inmates. Understanding this relationship could establish the effectiveness of self-efficacy as a strategy to reduce future anxiety.]]>
