cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Naziel Savero
Contact Email
savero762@gmail.com
Phone
+6282251606018
Journal Mail Official
savero762@gmail.com
Editorial Address
Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
journal of social and economic research
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : 27156117     EISSN : 27156966     DOI : https://doi.org/10.54783/jser.v6i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Social and Economics Research (JSER) is published by Ikatan Dosen Menulis in collaboration with GoAcademica CRP. Publishing twice times a year, ie Issue 1 Issue 2 in June and December and already have a registration number p-ISSN: 2715-6117 and e-ISSN: 2715-6966 since 2019.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 942 Documents
 50   51   52   53   54 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU NGAJI DI WILAYAH TANGGAMUS" (STUDI KASUS BERKAS PERKARA BP/45/VIII/RES.1.24./2023/RESKRIM) Putri Agustin; Shinta Septiara Syahputri; Syarinia Febriantika Agung; Zainab Ompu Jainah
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.630

Abstract

Pencabulan adalah suatu tindakan yang sangat keji, tidak beretika, tercela, dan bertentangan dengan norma di mana korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun di bawah umur. Anak-anak sering menjadi korban kejahatan karena mereka berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa; mereka lebih mudah ditipu, ditipu, dan dipaksa untuk bertindak meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak dalam Putusan Nomor BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim serta pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh guru mengajiPenelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang melakukan pencabulan terhadap anak harus bertanggung jawab secara pidana. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi tersangka. Menurut BP/45/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, saksi, dan barang bukti, serta pertimbangan non-juridik, seperti dalam kasus yang memberatkan dan meringankan.
Peran Self-Compassion sebagai Prediktor Regulasi Emosi pada Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Natania, Evelyn; Naomi Soetikno
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.632

Abstract

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan menghadapi berbagai tantangan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Lingkungan lapas yang penuh tekanan dapat memicu emosi negatif sehingga WBP perlu memiliki kemampuan regulasi emosi yang adaptif. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, regulasi emosi yang adaptif salah satunya dapat dipengaruhi oleh self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan self-compassion sebagai prediktor regulasi emosi pada WBP perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional prediktif dan melibatkan 190 partisipan WBP perempuan berusia 18 hingga 65 tahun (M = 39.01) yang direkrut melalui teknik convenience sampling. Alat ukur yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Self-Compassion Scale (SCS) dan Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-SF) yang telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia dan dimodifikasi sesuai dengan konteks penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel self-compassion mampu memprediksi variabel regulasi emosi dengan peran sebesar 32.6%. Hasil penemuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak lapas agar dapat mengintegrasikan program berbasis self-compassion untuk meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada WBP perempuan.
Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah usman hamid sayfulloh; Asmuri, Asmuri; Darimus, Darimus; Jon Salendra Putra
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.633

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isu Pendidikan Islam di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskritif. Teknik pengumpulan datanya melalui teknik studi pustaka yang mana data diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama islam memiliki peran yang penting dalam menyiapkan peserta didik di masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religious. Agama menjadi bagian integral dalam kehidupannya. Momen-momen penting diintegrasikan dengan ritual keagamaan seperti pernikahan , kematian dan lain-lain. Oleh karenanya pendidikan Islam di sekolah dimungkinkan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia yang tetap religious.
GAMBARAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT TERHADAP DINAMIKA SOSIAL DI INDONESIA Theresa; Regent Wijaya; Jose Conary; Chintia Stevani; Massimiliano Di Matteo; Raja Oloan Tumanggor
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.635

Abstract

Pancasila merupakan dasar ideologi dan filosofi bangsa Indonesia yang penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang luas tentang kehidupan masyarakat. Namun, Pancasila menghadapi berbagai tantangan akibat globalisasi, modernisasi, dan ketimpangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila dapat diaktualisasikan dalam menghadapi dinamika sosial saat ini. Metode yang digunakan adalah kajian literatur untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan sangat penting untuk memperkuat penerapan Pancasila. Selain itu, upaya dialog antar komunitas dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah ini, Pancasila diharapkan tetap relevan sebagai pedoman moral dan etika dalam menjaga kesatuan bangsa.
ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN Salsabila Khairani; Febri Chairunisa; Adilla Syahroni Putri; Stevri Iskandar
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.640

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak waris dalam hukum perdata Indonesia dengan fokus pada sistem pembagian warisan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia menganut sistem individual, membagi ahli waris menjadi empat golongan, dan menerapkan konsep legitime portie. Prinsip kesetaraan gender ditegakkan dalam pembagian warisan, tanpa membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan akibat pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya pencegahan konflik waris melalui edukasi hukum, peran notaris, dan mediasi keluarga. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara hukum waris perdata dengan sistem hukum waris lainnya untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia.
PENERAPAN TEKNIK PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) PADA WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI DI MARGAMULYA Ismet Firdaus; Cut Indah Tari; Nazira Azza Herviana; Devi Ananda Putri; Ashleyta Richanura; Nurchantika Mahayani
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.643

Abstract

Desa Margamulya merupakan desa yang berada di dataran tinggi dengan mayoritas penduduk bekerja dalam sektor pertanian. Kondisi ini kurang menguntungkan bagi WRSE untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan fisik dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penerapan PRA terhadap WRSE di Desa Margamulya. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan PRA. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara langsung dan data sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal. Dalam penelitian seluruh WRSE Desa Margamulya berpartisipasi sebagai partisipan dalam penelitian. Penerapan PRA dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap persiapan yang terdiri atas teknik penelusuran sejarah, teknik kalender harian, teknik kalender musiman, dan teknik kajian mata pencaharian. Tahapan kedua adalah tahap perencanaan terdiri atas teknik pengumpulan masalah, teknik pengelompokan masalah, kajian sebab akibat, prioritas masalah, dan alternatif solusi. Hasil penelitian yang dilakukan adalah berupa rencana program pemberdayaan WRSE yaitu mengadakan pelatihan pemasaran, membentuk kelompok usaha pengolahan hasil perkebunan, bekerja sama dengan UMKM lokal, mengadakan pameran produk hasil karya WRSE, dan kegiatan tabungan bersama. Program-program pemberdayaan ini sangat penting karena memberikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan WRSE Desa Margamulya.
PERAN AKTOR NEGARA SEBAGAI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA (Studi Kasus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia BNPB RI Ghina Ghumati Auliyah, Qhori Anantama, Hasya Rahmah Putry, Noer Apptika Fujilestari
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.648

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran aktor negara yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia sebagai collaborative governance dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Dengan adanya peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia sangatlah dibutuhkan untuk dapat mewujudkan penanganan yang baik terhadap isu global yang sangat gencar pada beberapa tahun yang lalu yaitu kasus Covid-19 khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta mengkompilasi berbagai sumber literatur atau literature review dari berbagai jurnal maupun sumber data dari pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peneliti melihat pada masa Covid-19 penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia yang terlibat sudah baik hingga sekarang sudah memasuki fase yang lebih baik. Hal tersebut, tidak lepas dari peran serta tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya. Kata Kunci: Covid 19, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Collaborative Governance, Masyarakat, Indonesia.
PENARAPAN PENGURANGAN HUKUMAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024 Agus Sugiyatmo; Ermania Widjajanti
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.650

Abstract

Restorative Justice bertujuan untuk mengubah paradigma penegakan hukum yang lebih berfokus pada pemulihan daripada hukuman. Restorative dalam pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Restorative Justice sebenarnya sudah diterapkan pada jaman nenek moyang kita yang orang timur dengan penyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Perkembangan Restorative justice di Indonesia secara formal muncul dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pada pengalihan proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (diversi) untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Lalu berkembang berbagai peraturan dan kebijakan di tahap penyidikan di Kepolisian dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun, tahap penuntutan di Kejaksaan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan ditahap Pengadilan di Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Masing – masing peraturan internal lembaga tersebut dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) sebagai aturan yang lebih tinggi, dengan harapan adanya pemetaan peraturan – peraturan tersebut dapat diketahui perlunya penyesuaian atau pencabutan peraturan tersebut dengan adanya KUHP Baru. Ke depannya hasil asesmen tersebut dapat berkontribusi sebagai masukan dalam penyusunan revisi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
ANALISIS SENGKETA PELANGGARAN PERJANJIAN BISNIS YANG DILAKUKAN OLEH PT. CONDONG GARUT Imagrace Triamorita Tampubolon; Margaretha Shintauli; Audry Permatasarit; Dwi Desi Yayi Tarina
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.651

Abstract

Konteks penelitian ini untuk menganalisis sengketa pelanggaran perjanjian bisnis yang dilakukan oleh PT. Condong Garut terhadap warga sekitar Dusun Pak Daceng, Desa Ngarak, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Sengketa tersebut muncul akibat dugaan wanprestasi oleh PT. Condong Garut terkait penggunaan tanah warga yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Wanprestasi dalam konteks ini merujuk pada ketidakmampuan pihak yang terikat perjanjian untuk memenuhi kewajiban atau prestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus untuk menganalisis aspek hukum dari wanprestasi dan penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam sengketa ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dugaan wanprestasi, faktor prosedural dalam pengajuan gugatan menjadi salah satu penyebab utama gugatan tidak diterima. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur hukum dan pentingnya pemenuhan syarat-syarat formal dalam pengajuan gugatan wanprestasi.
DILEMA DEMOKRASI: KOTAK KOSONG DAN UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DI TINGKAT LOKAL Aura Anisah; Salma Elsa Anindya; Rena Putri Nirwana; Tesalonika Amazia Simamora; Irsyaf Marsal
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.652

Abstract

Fenomena "kotak kosong" dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia mencerminkan tantangan serius dalam sistem demokrasi yang ada. Dalam konteks ini, tingginya angka calon tunggal menunjukkan krisis kepemimpinan dan lemahnya fungsi partai politik dalam menyediakan alternatif pemimpin yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari fenomena kotak kosong terhadap sistem politik Indonesia serta mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menelusuri berbagai literatur yang membahas calon tunggal dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kotak kosong merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam sistem politik, yaitu lemahnya kompetisi politik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan dominasi oligarki. Penelitian ini juga mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Page 52 of 95 | Total Record : 942

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026 Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025 Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025 Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024 Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024 Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023 Vol 5 No 1 (2023): JSER, June 2023 Vol 4 No 2 (2022): JSER, December 2022 Vol 4 No 1 (2022): JSER, June 2022 Vol 3 No 2 (2021): JSER, December 2021 Vol 3 No 1 (2021): JSER, June 2021 Vol 2 No 2 (2020): JSER, December 2020 Vol 2 No 1 (2020): JSER, June 2020 Vol 1 No 1 (2019): JSER, December 2019 More Issue