cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2024)" : 6 Documents clear
SINERGISITAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN ANTARA DITPOL AIRUD POLDA KALBAR, KKP DAN TNI AL TERHADAP NELAYAN ASING DI WILAYAH PERAIRAN KALBAR Kudusalam, Aam; Kamarullah, Kamarullah; Haryadi, Haryadi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81852

Abstract

Cases of maritime violations around the West Kalimantan sea often occur and are expected to continue to increase. For this reason, a supervisory function is needed for Indonesian marine waters, which in this case is carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (KKP), the Directorate of Maritime Police (Ditpolairud) and the Indonesian Navy (TNI AL). This research aims to analyze synergy and the obstacles encountered in synergy as well as efforts to strengthen synergy between these institutions. Using a juridical-sociological research approach, this research is prescriptive-analytical and a posteriori in nature. The data that will be used in this research are primary and secondary data, including interviews, observations, and the use of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in this research are field studies and documentation studies. The data analysis technique used qualitative analysis techniques. The results of this research are that synergy between the KKP, Ditpolairud and TNI-AL is carried out as follows: joint surveillance operations at sea and on land; exchange of data/information (intelligence, operations); handling maritime and fisheries crimes; increasing human resource capacity in the field of supervision. The obstacles faced are IUU fishing activities by Foreign Fishing Vessels (KIA) and Indonesian Fishing Vessels (KII) which still frequently occur in Indonesian waters; facilities and infrastructure as well as information technology as well as communication for monitoring marine and fisheries resources are still limited; inconsistent law enforcement. The efforts that can be taken are in the form of preemptive, preventive and repressive efforts. Kasus pelanggaran bidang kelautan di sekitar laut Kalimantan Barat sering terjadi dan diperkirakan akan terus meningkat. Untuk itu diperlukan diperlukan fungsi pengawasan terhadap perairan laut Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), Direktorat Polisi Perairan (Ditpolairud) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergisitas serta hambatan yang ditemui dalam sinergisitas serta upaya memperkuat sinergisitas yang dilakukan di antara lembaga-lembaga tersebut. Menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis, penelitian ini bersifat preskriptif-analisis dan posteriori, Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi wawancara, observasi, serta penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data digunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berupa, sinergitas antara KKP, Ditpolairud, dan TNI-AL ini dilaksanakan sebagaimana berikut: operasi bersama pengawasan di laut dan di darat; pertukaran data/informasi (intelijen, operasi); penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengawasan. Kendala yang dihadapi adalah kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII) yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia; sarana dan prasarana serta teknologi informasi juga komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas; penegakkan hukum yang belum konsisten. Adapun upaya yang dapat dilakukan berupa upaya preemtif, preventif dan represif.
KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DAN RUMAH BARANG PENYIMPANAN SITAAN NEGARA SANGGAU DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI Astuti, Mahanani Tri; Syafei, Muhammad; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81724

Abstract

This research will focus on coordination between public prosecutors, especially at the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence that is still being used in the judicial process along with the factors that influence this coordination. Research was carried out through literature studies and through field studies. The data source in this research uses primary data and secondary data. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods. The results of the research show that coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence is carried out by entrusting confiscated items which are used as evidence in criminal cases to the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods when the Sanggau District Prosecutor considers this to be the case. necessary. The factors that influence coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Confiscated Property Storage House in storing evidence lie in the limitations that both agencies have in managing evidence in the form of confiscated or confiscated objects. Penelitian ini akan difokuskan pada koordinasi antara penuntut umum, khususnya di Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti yang masih digunakan dalam proses peradilan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan. Sumber data dalam peneltian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti dilakukan dengan menitipkan barang-barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana kepada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau manakala pihak Kejaksaan Negeri Sanggau menimbang bahwa hal tersebut perlu dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti terletak pada keterbatasan yang dimiliki oleh kedua instansi dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang berupa benda sitaan atau barang rampasan.
EFEKTIVITAS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK Laowo, Hadiryaman; Hermansyah, Hermansyah; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81926

Abstract

This research aims to describe and analyze the effectiveness of facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City and to explain the obstacles to implementing facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City. Research is divided into two, namely normative legal research and sociological or empirical legal research. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods, which were carried out according to the information or data obtained when the research was carried out, then processed and applied as a tool for analysis and discussion of research results. The results of the research found that the facilitation of preventing and handling narcotics abuse by the Pontianak City Government was carried out in collaboration with other related agencies such as the Pontianak City National Narcotics Agency and the Pontianak Police Narcotics Investigation Unit which was well established, but there was still no written cooperation in the form of coordination. especially after the issuance of Regional Regulation Number 6 of 2022. The obstacles to the effectiveness of facilitating the prevention of handling and abuse of narcotics are mainly: lack of community participation; limited human resources in each agency such as the National Narcotics Agency and the Police; and there are no rehabilitation homes available in Pontianak City. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis efektivitas fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak serta memaparkan hambatan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak. Penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi atau data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Kota Pontianak dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak serta Satuan Reserse Narkotika Polresta Pontianak sudah terjalin dengan baik akan tetapi masih dalam bentuk koordinasi belum ada kerjasama secara tertulis, khususnya setelah dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2022. Adapun penghambat dari efektivitas fasilitasi pencegahan penanganan dan penyalahgunaan narkotika ini terutama adalah: kurangnya partisipasi masyarakat; terbatasnya sumber daya manusia pada masing-masing instansi seperti dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian; serta belum tersedianya panti rehabilitasi di Kota Pontianak.
PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (STUDI DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PONTIANAK) Karaeng, Michel Christopher Flores; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.83000

Abstract

Protection of safety and security in water areas, especially with regard to shipping, is an important thing to pay attention to, especially by the Harbormaster and Port Authority Office (KSOP). This article aims to discuss the implementation of the authority of KSOP Class II Pontianak in supervising shipping safety and security as well as the factors that influence the implementation of the authority of KSOP Class II Pontianak in supervising shipping safety and security. Through primary data and secondary data obtained and then analyzed qualitatively, this research found that the authority of KSOP Class II Pontianak in protecting shipping safety and security is carried out in accordance with Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. It can be seen that the government through KSOP Class II Pontianak has full control over shipping, and state implementation is carried out by the government regarding the development and implementation of the state. There are several things that influence the implementation of shipping safety and security protection by KSOP Class II Pontianak, namely natural factors, especially bad weather such as storms, high waves influenced by seasons or storms, large currents, fog which results in limited visibility, as well as human resources capability factors. Perlindungan keselamatan dan keamanan di wilayah perairan, khususnya yang berkenaan dengan pelayaran menjadi hal yang penting untuk diperhatikan terutama oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Tulisan ini bermaksud membahas pelaksanaan kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh dan kemudian dianalisis secara kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dapat dilihat bahwa pemerintah melalui KSOP Kelas II Pontianak memiliki kendali penuh atas perkapalan, serta pelaksanaan negara dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pembinaan serta juga pelaksanaan negara. Terdapat beberapa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh KSOP Kelas II Pontianak, yaitu faktor alam terutama cuaca buruk seperti badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim atau badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas, serta faktor kemampuan sumber daya manusia.
KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) OLEH PEMERINTAH DAERAH Yunizar, Dedy; Saptomo, Priyo; Wulandari, Ria
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.82979

Abstract

The regional business licensing process has significant urgency and relevance in the context of regional law and development. This research aims to discuss and analyze the authority and process of Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Business Licensing services by the Regional Government based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This research uses a form of normative juridical research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data or legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and then presented descriptively. The research results show that the authority of regional governments in Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Online Business Licensing based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is limited to the implementation of the Law, and in the context of licensing in the regions. This shows that business licensing in the regions is centralized. The impact is that regional authorities in administering permits try to focus more on less strategic aspects to produce innovation in local resource management. Proses perizinan berusaha di daerah memiliki urgensi dan relevansi yang signifikan dalam konteks hukum dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kewenangan dan proses pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan-bahan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif selanjutnya dikemukakan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan pemerintah daerah dalam Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbatas pada pelaksanaan Undang-Undang, dan dalam konteks perizinan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perizinan berusaha di daerah bersifat sentralistik. Dampaknya adalah kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha lebih banyak terfokus pada aspek yang tidak begitu strategis untuk menghasilkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal.
PERAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI OBYEK TANAH Manurung, Alber; Hermansyah, Hermansyah; Suhardi, Suhardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81849

Abstract

Land issues sometimes also give rise to crimes against land, including fraudulent buying and selling of land objects, including those that occur in the jurisdiction of the West Kalimantan Regional Police.nThis research uses normative and empirical legal research at the same time. Primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research were analyzed qualitatively to find answers to research problems. The role of the West Kalimantan Regional Police, especially through Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum in efforts to enforce the law against criminal acts of fraudulent sale and purchase of land objects is carried out in two ways, namely: first, through a penal policy which focuses on repressive nature after a criminal act of fraudulent sale and purchase of land objects occurs and the second is through non-penal policies which are more preventive or preventative in nature. Law enforcement of the criminal act of fraudulent sale and purchase of land objects by the West Kalimantan Regional Police is influenced by factors such as the lack of quantity and quality of personnel from the West Kalimantan Police Criminal Investigation Department, the lack of community participation in uncovering criminal acts of fraudulent sale and purchase of land objects and the lack of optimal coordination with other institutions. Permasalahan tanah terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah termasuk penipuan jual beli obyek tanah termasuk yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dan empiris sekaligus. Data primer yang dudapatkan melalui penelitian lapangan serta data sekunder yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban permasalahan penelitian. Peran Polda Kalbar, khususnya melalui Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, melalui kebijakan penal yang menitikberatkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah terjadi dan yang kedua melalui kebijakan non-penal yang lebih bersifat tindakan preventif atau pencegahan. Penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah oleh Polda Kalbar dipengaruhi oleh faktor kurangnya kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum Polda Kalbar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lainnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)