cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2014)" : 12 Documents clear
Hermeneutika Hadis Hukum Wasman, Wasman
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.86 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.405

Abstract

Artikel ini menawarkan pendekatan baru melalui sudut pandang hermeneutika dalam melakukan kajian kritis terhadap hadis. Kajian hadis dimulai dengan melakukan kritik, baik terhadap sanad maupun matan hadis, sebagaimana dijabarkan dalam ilmu hadis. Hal ini dilakukan untuk menguji otentisitasnya. Melalui perspektif hermeneutika, teks hadis yang merupakan produk masa lalu harus selalu berdialog dengan penafsir dan audiennya yang baru di sepanjang sejarah. Banyak sarjana kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Syuhudi Ismail dan Fazlur Rahman yang memperlihatkan pendekatan ini dalam karya-karya mereka. Tulisan ini menunjukkan relevansi dan signifikansi penggunaan hermeneutika filosofis sebagai kerangka acuan dalam memahami hadis. Tujuannya adalah untuk menemukan “makna hadis yang berarti” bagi kekinian kita. Logika praksisnya adalah mengkaji teks hadis secara tematik-komprehensif. Selanjutnya dilakukan upaya penentuan konteks sosio-historis hadis, baik makro maupun mikro. Setelah ditemukan makna moral-universalnya, makna-makna ini selanjutnya digeneralisasikan ke dalam konteks situasi baru yang plural, tetapi partikular.
Wahhabi Salafism's View on Maqasid al-Syari'ah Rusli, Rusli
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.425 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.406

Abstract

Artikel ini membahas tentang pandangan Salafi-Wahhabi tentang maqasid al-syari‛ah (maksud dan tujuan hukum Islam) dan pengaruhnya kepada struktur hukum mazhab mereka. Dengan menelusuri kepada literatur metodologi hukum Islam (usul a-fiqh) yang ditulis oleh para ulama Salafi, dapat dikatakan bahwa Salafi mengabaikan peran akal dalam menafsirkan teks keagamaan. Kebenaran itu tunggal dan hanya terletak pada wahyu. Wahyu adalah sumber pertama pengetahuan manusia, dan juga merupakan sumber terakhir yang lengkap dan tidak dapat diperselisihkan, yang di dalamnya manusia terbelah dalam dua posisi ektstrim, perintah dan larangan. Dari sudut pandang ini, rasionalitas dan pengembangan ilmu-ilmu sosial dianggap bid’ah, sesuatu yang asing dan tidak dapat direkonsiliasikan kepada pemikiran Islam murni, karena mereka tidak mempunyai akar epistemik dalam tradisi Islam pra-modern. Selanjutnya, kaum Salafi-Wahabi mengakui signifikansi maqasid al-syari‛ah yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Pandangan ini membuat mereka dianggap sebagai pengusung pragmatisme hukum dalam tradisi hukum Islam.
Dinamika Epistemologi Fikih: Studi terhadap Beberapa Kecenderungan Usul Fikih Kontemporer Sunaryo, Agus
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.759 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.407

Abstract

Cara pandang keagamaan seorang muslim, sangat ditentukan oleh bagaimana mereka membangun keyakinan dan pemikirannya tentang kehendak Tuhan yang tertulis dalam teks-teks suci keagamaan. Sifat teks-teks tersebut yang diam dan berjarak dengan para pembaca, telah melahirkan sikap keagamaan yang berbeda-beda antara satu muslim dengan muslim lainnya. Sehingga, di antara mereka ada yang memiliki cara pandang dan sikap keagamaan terbuka serta toleran, selain tentu saja ada yang memiliki sikap dan cara pandang keagamaan eksklusif-puritan. Masing-masing dari kelompok ini tampil ke permukaan menjadi penafsir dari teks-teks keagamaan dan sekaligus mempromosikan diri sebagai yang paling otoritatif dalam melakukan penafsiran. Artikel ini akan membahas bagaimana dua kecenderungan ini bisa berkembang dan mewarnai diskursus keislaman, khususnya di era kontemporer.
Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan Muslihun, Muslihun
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.487 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.408

Abstract

Perbandingan zakat produktif dan wakaf produktif dapat dilihat dari lima hal, yakni dasar hukum, orang yang mengeluarkannya, jenisa hartanya, pengelolaannya, dan orang yang berhak menerimanya. Beberapa hal ini menunjukkan adanya persamaan di antara keduanya, yakni sama-sama merupakan filantropi Islam yang memiliki visi pemerataan harta. Walaupun demikian, terdapat perbedaan dalam hal: pertama, zakat bersifat wajib, sedangkan wakaf sunnah; kedua, harta zakat dapat didistribusikan secara langsung, sementara pada wakaf, yang dapat didistribusikan adalah hasilnya dan tidak boleh bendanya karena harus ditahan kelestariannya. Zakat produktif dan wakaf produktif dianggap sebagai bagian dari perubahan hukum Islam di Indonesia karena keduanya merupakan filantropi Islam yang senantiasa berkembang. Pergeseran zakat dan wakaf yang tadinya cendrung konsumtif menuju pola produktif merupakan buah dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) perkembangan pembangunan fisik, (2) perubahan budaya, (3) pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi baru, (4) adanya gerakan-gerakan sosial, dan (5) perubahan ide, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Model perubahan sosial yang diharapkan adalah perubahan pemahaman zakat dan wakaf yang sebelumnya hanya konsumtif menjadi produktif. Dengan pengembangan zakat produktif diharapkan benda zakat mengalami peningkatan nilai. Sedangkan dengan pengembangan wakaf produktif diharapkan selain mempertahankan bendanya (dawām al-’ain) juga mempertahankan manfaat wakaf itu sendiri (dawām al-intifā’ bi al-’ain).
Urgensi Maslahah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global Kamma, Hamzah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.995 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.409

Abstract

Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin perlu dipahami dan diamalkan dengan baik agar bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, selamat dunia dan akhirat. Memahami Islam dalam dunia global ini diperlukan metode yang tepat agar pemahamannya itu bisa membawa kedamaian, ketenangan dan rahmat bagi semua umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dalam dunia global ini sangat banyak persoalan hukum yang muncul segera ditetapkan hukumnya karena dianggap sangat mendesak untuk ditetapkan karena menyangkut persoalan kemaslahatan umat manusia. Salah satu metode penetapan hukum yang dianggap sangat relevan dalam dunia global ini adalah teori maslahah atau maqasid al-syari’ah, banyak persoalan baru yang muncul tidak bisa ditetapkan hukumnya melalui al-Qur’an, sunnah, ijmak dan kias. Karena itu mujtahid mencari metode lain. Metode yang dianggap paling tepat adalah teori maslahah, baik penetapan hukumnya dilakukan dengan maslahah mu’tabarah, maslahah mursalah maupun dengan maslahah mulghah. Ketiga maslahah ini telah digunakan para mujtahid atau fukaha untuk menetapkan hukum dalam dunia global ini.
Kajian al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Maula, Bani Syarif
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.832 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.410

Abstract

Selama ini kajian al-Ahwal asy-Syakhsiyah seringkali hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diambil dari kitab-kitab fiqih saja sehingga ia dikaji dengan tanpa melihat makna filosofis di dalamnya. Makalah ini melakukan kajian terhadap al-Ahwal asy-Syakhsiyah, yang merupakan studi di bidang hukum keluarga. Kajian ini perlu dilakukan agar aspek legal reasoning (proses ijtihad) dalam istinbat hukum bidang ini bisa dilihat secara cermat. Karena itulah pendekatan tujuan hukum (maqasid asy-syari’ah) penting digunakan agar penerapan hukum Islam dapat diarahkan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang didasarkan pada kebaikan dan keadilan serta bersih dari kerusakan dan ketimpangan sosial. Urgensi aspek filosofis dan sosiologis dalam kajian ini terlihat pada penggunaan analisis dampak hukum (an-nazar fi al-ma’alat) dalam upaya penggalian maqasid asy-syari’ah. Penerapan metode ini bisa dilihat dalam kasus penentuan hukum pernikahan dengan ahli kitab, persaksian dalam talak, dan wasiat wajib.
Transformasi Akad Bay' al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah) Aziz, Jamal Abdul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.746 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.411

Abstract

Pembiayaan murabahah di bank-bank syariah adalah produk pembiayaan yang berbasis pada akad bay’ al-murabahah. Jika dianalisis dalam perspektif fikih muamalah akad bay’ al-murabahah yang dipraktikkan dalam produk-produk pembiayaan bank syariah tersebut sesungguhnya telah mengalami transformasi sehingga tidak lagi sama persis dengan konsepnya dalam fikih. Tulisan ini memfokuskan diri pada dua persoalan pokok, yakni apa saja bentuk-bentuk transformasi akad yang terjadi pada akad bay’ al-murabahah tersebut dan bagaimana hukum dari transformasi akad tersebut dalam perspektif fikih muamalah. Berdasarkan analisis terhadap data lapangan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa transformasi akad bay’ al-murabahah pada produk pembiayaan di bank syariah sekurang-kurangnya meliputi lima aspek, yakni: konstruk akadnya, motif yang mendasari akad, pelibatan akad wakalah, persyaratan jaminan (agunan), dan denda terhadap angsuran yang bermasalah. Jika dinilai dari aspek syariahnya terdapat dua aspek yang tidak sesuai, yakni adanya angsuran pembayaran yang substansinya mirip dengan kredit yang berbunga dan adanya denda bagi yang pembayaran angsuran tersebut bermasalah.
Aspek Hukum terhadap Produk Syariah di Bank Konvensional (Kajian terhadap Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia) Syaugi, Syaugi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.834 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.412

Abstract

Lahirnya peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang perbankan syari’ah merupakan sebuah momentum pengembangan perbankan syari’ah di Indonesia. Adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syari’ah menunjukkan pemberlakuan hukum Islam dalam konteks kenegaraan tidak sebatas pada hal-hal yang bersentuhan dengan bidang ibadah tetapi juga menyentuh bidang muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Tulisan ini mencoba mengupas penguatan institusi perbankan syari’ah dari aspek regulasi dalam ranah positivisasi hukum Islam sambil melakukan kritik dalam upaya perbaikan regulasi untuk penguatan perbankan syari’ah Indonesia ke depannya. Setidaknya ada dua hal yang disoroti dalam tulisan ini: pertama, pijakan hukum institusi perbankan syari’ah di Indonesia, di mana sejumlah regulasi (undang-undang) dikeluarkan; Kedua, tawaran untuk perbaikan regulasi terkait kemungkinan bank konvensional menjual produk syari’ah dengan atau tanpa harus membuka islamic financial institution tetapi cukup financial institution (bank konvensional) yang sudah ada.
Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) Ridwan, Ridwan
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.343 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.413

Abstract

Pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan refleksi dari aspirasi mayoritas masyarakat Aceh. Penerapan qanun khalwat di Nangroe Aceh Darussalam adalah bagian dari upaya positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.Tujuan diberlakukanya qanun khalwat adalah terciptanya tatanan moral yang berbasis pada moral hukum Islam dalam bentuk regulasi yang penegakkannya melalui institusi formal yang disebut dengan Mahkamah Syari'ah. Substansi hukum materiil qanun khalwat adalah perpaduan antara hukum Islam, hukum nasional dan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Konsekuensinya adalah berbagai qanun pidana termasuk qanun khalwat yang lahir di Aceh memiliki derajat keragaman bahkan ada disparitas antara hukum materiil qanun dengan konsep hukum pidana dalam fikih.
Family Planning in Islam Naqiyah, Naqiyah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.095 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i2.414

Abstract

Terdapat kontroversi di kalangan para ulama tentang keluarga berencana (KB) dalam Islam. Sebagian menyatakan bahwa keluarga berencana itu boleh, tetapi sebagian memandangnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, ia dicurigai sebagai agenda tersembunyi asing (non muslim). Selain itu, KB dicurigai karena berasal dari negara asing yang (mayoritas non - Muslim ) dengan agenda yang tersembunyi untuk melemahkan umat Islam. Jadi, apa substansi keluarga berencana? Apakah metode dalam melakukannya? Apa tujuan melakukannya? Lalu, bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan ekonomi dan ekosistem? Siapa yang berhak untuk menentukan pelaksanaan keluarga berencana? Apa keluarga berencana dalam hukum Islam? Tulisan ini akan membahas hal-hal tersebut dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis terhadap argumen yang diajukan oleh kedua kalangan baik yang menerima maupun yang menolak. Penulis berpendapat bahwa dalam kondisi yag sangat tidak seimbangan antara pertumbuhan populasi manusia dan ekosistem, keluarga berencana tidak hanya diperbolehkan tetapi dapat diwajibkan oleh Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 2 (2010) Vol 4 No 1 (2010) Vol 3 No 2 (2009) Vol 3 No 1 (2009) Vol 2 No 2 (2008) Vol 2 No 1 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) More Issue