cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Zainul Arifin
Contact Email
rumahjurnal25@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
rumahjurnal25@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tanjung Barangan, Lorong Barangan 6 Bukit Baru Palembang Jalan Tanjung Barangan, Lorong Barangan 6 Bukit Baru Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal Of Law And Social Society
Published by CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya
ISSN : 30630223     EISSN : 30630215     DOI : https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Critical analysis of the principles, theories, and philosophies of law (jurisprudence) Critical analysis of principles, theories, and philosophies of other fields towards law. A combination thereof, analyzed comparatively. Urban Studies Cultural Studies Anthropology Sociology Public Policy Political science Communication
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025" : 5 Documents clear
Tinjauan Hukum Terhadap Investasi Syariah Berbasis Mudharabah dan Musyarakah di Pasar Modal Indonesia Mulyadi, Salsabila; Saskia Br Sitepu, Drep Salna
Journal Of Law And Social Society Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v2i2.510

Abstract

In the Indonesian business world, sharia investment is growing rapidly in line with public demand. One of the efforts being made is to develop the economy in the capital market sector. In the development of sharia capital market instruments, mudharabah and musyarakah contracts play a very important role, as they form the basis for the publication of various investment products such as funding sukuk, capital cooperation instruments, and others. The purpose of this study is to examine the application of sharia investment with mudharabah and musyarakah contracts in the capital market in Indonesia and to analyze the legal challenges in the application of sharia investment based on mudharabah and musyarakah contracts in the Indonesian capital market. This study uses a normative legal research method, namely by reviewing relevant legal literature. The results of this study indicate that the application of sharia investment is carried out with mudharabah and musyarakah contracts in capital market transactions in Indonesia and must be in accordance with sharia principles. However, in practice, there are still several challenges, such as investors' limited understanding of sharia contracts in capital market transactions and the need for more comprehensive investment supervision. Therefore, efforts are needed to overcome these challenges, such as improving regulations governing sharia investment, strengthening the function of the Sharia Supervisory Board, and increasing literacy about sharia finance so that investments based on mudharabah and musyarakah contracts can develop in accordance with the principles of Islamic law. Keywords: Sharia Investment, Mudharabah, Musyarakah, Capital Market
Konseptualisasi Legal Standing Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Warga Negara Putri, Jasmine
Journal Of Law And Social Society Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v2i2.515

Abstract

Permasalahan sentral dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) terletak pada interpretasi konsep kerugian konstitusional sebagai prasyarat penentuan legal standing pemohon. Penafsiran yang diterapkan MK secara konsisten cenderung kaku, menekankan pada kerugian yang bersifat personal dan aktual. Hal ini secara signifikan membatasi akses warga negara dan organisasi masyarakat sipil terhadap keadilan konstitusional. Pembatasan yang ketat ini menimbulkan dilema dan inkonsistensi yurisprudensi di mana MK menolak permohonan yang membawa isu publik karena kerugiannya dianggap terlalu umum, namun pada kesempatan lain menerima permohonan dari individu yang kerugiannya sangat spekulatif. Inkonsistensi semacam ini berpotensi merusak kepastian hukum dari doktrin kedudukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan utama untuk menganalisis pola penafsiran kerugian MK dan menawarkan solusi konseptual berupa model pengembangan legal standing yang lebih adaptif. Pengembangan ini krusial, berfokus pada pengakuan terhadap kerugian kolektif dan potensi yang terukur secara rasional, serta perluasan legitimasi bagi organisasi masyarakat sipil. Adaptasi ini diperlukan agar MK dapat mengatasi ambiguitas, mengakhiri inkonsistensi prosedural, dan menjalankan perannya secara optimal dalam merespons dinamika perlindungan hak konstitusional warga negara, memastikan bahwa hukum acara tidak menjadi penghalang diskriminatif bagi hak-hak publik
Harmonisasi Regulasi Melalui Model Omnibus Di Indonesia Gusnaldi, Shandy
Journal Of Law And Social Society Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v2i2.516

Abstract

Perubahan paradigma ke arah negara kesejahteraan (welfare staat) mendorong intervensi negara dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui regulasi hukum untuk menjamin kesejahteraan. Sistem hukum Indonesia yang mengikuti tradisi civil law menuntut kodifikasi regulasi yang tertulis dan hierarkis. Sehingga hyper regulation yang menyebabkan multitafsir dan konflik norma tidak mampu dielakkan. Menjawab hal ini dilakukan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa metode omnibus berpotensi efektif dalam penyederhanaan regulasi dan pengharmonisasian norma, namun keberhasilannya tergantung pada penerapan prinsip transparansi dan partisipasi publik untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial.
Politik Hukum Dana Desa dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Saputra, Ricky; Arifin, Muhammad Zainul; Ramadhan, Muhammad Syahri; Nurila, Isma
Journal Of Law And Social Society Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v2i2.529

Abstract

Kebijakan Dana Desa merupakan instrumen strategis negara dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, khususnya antara desa dan perkotaan. Secara normatif, Dana Desa dihadirkan sebagai perwujudan politik hukum pembangunan yang berorientasi pada prinsip desentralisasi, keadilan sosial, serta penguatan otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam praktiknya, implementasi Dana Desa masih menghadapi berbagai persoalan struktural, regulatif, dan kelembagaan yang berpotensi menghambat terwujudnya pemerataan pembangunan secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Dana Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia, dengan menelaah arah kebijakan, desain regulasi, serta implementasi Dana Desa dalam kerangka negara kesejahteraan. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara tujuan normatif kebijakan Dana Desa dengan realitas pelaksanaannya di tingkat desa, serta implikasinya terhadap keadilan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Dana Desa, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan penafsiran hukum dan konstruksi argumentasi normatif. Hasil penelitian diharapkan mampu merumuskan model politik hukum Dana Desa yang lebih responsif dan berkeadilan, serta memberikan rekomendasi normatif bagi perbaikan kebijakan Dana Desa agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Peran Notaris Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Aprita, Serlika; NURLANI, MEIRINA; Raspita, Desni; Shalihah, Nawatus
Journal Of Law And Social Society Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v2i2.531

Abstract

This study discusses the strategic role of notaries in the bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process in Indonesia. In practice, notaries not only function as public officials who make and validate authentic deeds, but also play an important role in guaranteeing the validity and evidentiary power of legal documents used in filing bankruptcy and PKPU applications at the Commercial Court. Notaries play a role in the preparation and legalization of various important documents such as debt agreements, financial balance sheets, special powers of attorney, to deeds of transfer of assets and binding of material collateral. In addition, in the curator selection process, notaries have an important function in legalizing administrative documents to ensure the authenticity and integrity of prospective curators. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, based on positive legal provisions such as Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. The research results show that the existence of an authentic notarial deed provides legal certainty, protection, and legitimacy at every stage of bankruptcy and the PKPU (Deferred Payment for Debt) process, as well as strengthening the integrity of the legal process and protecting the rights of debtors and creditors. Keywords: Notary, Bankruptcy, PKPU, Authentic Deed, Receiver, Legal Certainty

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024