cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+6285328677090
Journal Mail Official
ulr@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Uniku Law Review
Published by Universitas Kuningan
ISSN : -     EISSN : 30217350     DOI : https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.275
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNIKU LAW REVIEW adalah Jurnal Kajian Ilmu Hukum merupakan sarana desiminasi ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan. E-ISSN jurnal yaitu 3021-7350. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empiris. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara maupun hukum adat. UNIKU LAW REVIEW ini diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Honorer di Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Taufik, Luthfi Imam
Uniku Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i2.20

Abstract

Honorary workers often experience injustice at work. This is indicated by the life of honorary workers who are far from prosperous. These honorary staff are really needed in every regional government agency to assist with the duties of the State Civil Apparatus so that the obligations of these honorary staff are the same as those of the State Civil Apparatus but earn an income below the regional minimum wage for Kuningan Regency. So a problem formulation emerged on how to regulate and legal protection for honorary staff in Kuningan Regency. This research aims to examine legal regulations and protection for honorary workers in Kuningan Regency. This research uses a Juridical-Empirical research method. The results of the research show that the regulation of honorary staff as workers is regulated in Law Number 43 of 1999 concerning Personnel Principles, Number 98 of 2000 Government Regulations on the Formation of Civil Servants, and specifically in Government Regulation Number 48 of 2005 concerning the Appointment of Honorary Personnel. Becoming a Civil Servant, Kuningan Regent Regulation Number 30 of 2018 concerning Management of Non-Civil Servant Personnel in the Kuningan Regency Government Environment. Honorary workers receive preventive protection in the form of health insurance, repressive protection in the form of work accident insurance, death insurance, and legal aid. In conclusion, the regulation of honorary staff has been regulated in statutory regulations, then legal protection for honorary staff in Kuningan Regency is divided into 2 forms, namely preventive legal protection and reflexive legal protection. Suggestions, the government should reform the law in order to develop the welfare of honorary workers so that in the future honorary workers in Indonesia can prosper, receive a fair and decent salary in accordance with their workload and responsibilities, give priority to honorary workers to be appointed as Civil Servant Candidates or Government Employees with a Work Agreement (PPPK).   Tenaga honorer sering mendapatkan ketidak adilan dalam pekerjaan. Hal tersebut diindikasikan dengan kehidupan tenaga honorer yang jauh dari kata sejahtera. tenaga honorer ini sangat dibutuhkan di setiap instansi pemerintah daerah untuk membantu tugas-tugas Aparatur Sipil Negara sehingga kewajiban tenaga honorer ini sama dengan Aparatur Sipil Negara tetapi mendapatkan penghasilan dibawah upah minimum daerah Kabupaten Kuningan. Sehingga muncul rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tenaga honorer sebagai pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Nomor 98 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Formasi Pegawai Negeri Sipil, dan secara spesifik datur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Manajemen Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan. Tenaga honorer mendapatkan perlindungan secara preventif berupa mendapatkan mendapatkan jaminan kesehatan, perlindungan secara represif berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum. Kesimpulan, Pengaturan tenaga honorer sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 2 bentuk, yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Saran, pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan hukum agar dapat mengembangkan kesejahteraan terhadap tenaga honorer agar kedepannya tenaga honorer di Indonesia dapat sejahtera, memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, memberikan prioritas kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja (PPPK).  
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II A Kuningan) Alkautsar, Fauzan
Uniku Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i2.21

Abstract

Correctional Institutions do aim to eliminate the sense of freedom possessed by convicts, but the deprivation of freedom must also refer to the human rights of inmates which must be maintained by correctional officers. In an effort to protect human rights in special prisons for women, special treatment is required for them and correctional institutions are expected to be the spearhead in implementing and protecting convicts so that the absolute rights of the convicts themselves can be given as they should. The purpose of this research is to find out how the regulation of legal protection for the rights of female convicts in the Kuningan Class IIA Penitentiary. The method used in this study uses an empirical juridical approach and data collection techniques with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research in this research are legal protection arrangements for the rights of women convicts based on statutory provisions contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention Concerning the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The implementation of legal protection for the rights of female convicts in the Kuningan Class IIA Correctional Institution has been carried out but has not been implemented optimally and is still not effective, besides that excess capacity (over capacity) is an obstacle. Suggestions from the author are that the Kuningan Class IIA Penitentiary can find solutions to the problem of implementing convict rights based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, especially for the rights of female convicts and the Kuningan Class IIA Penitentiary to find solutions to the problem of excess capacity because it becomes an obstacle in the implementation of the implementation of the rights of female convicts in the Kuningan Class IIA prison.   Lembaga Pemasyarakatan memang bertujuan untuk menghilangkan rasa bebas yang dimiliki oleh narapidana, tetapi penghilangan kebebasan tersebut juga harus mengacu kepada hak asasi manusia dari warga binaan yang harus dijaga oleh petugas pemasyarakatan. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi perempuan, maka diperlukan perlakuan khusus bagi mereka dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak mutlak dari narapidana itu sendiri dapat diberikan sebagaimana mestinya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan data dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu pengaturan perlindungan hukum pada hak narapidana wanita berdasarkan aturan perundangan termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Implementasi perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kuningan sudah dilakukan tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal dan masih kurang efektif, selain itu kelebihan daya tampung (over capacity) menjadi kendala. Saran dari penulis yaitu supaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat mencari solusi permasalahan dari penerapan hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya bagi hak narapidana wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan untuk mencari solusi dalam permasalahan kelebihan daya tampung karena menjadi kendala dalam pelaksanaan penerapan hak narapidana wanita di Lapas Kelas IIA Kuningan.  
Implementasi Asas Kesederhanaan dalam Pemungutan Pajak Melalui Integrasi NIK dan NPWP sebagai upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Faturohman, Fatur
Uniku Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i2.24

Abstract

The aim of this research is to find out about the implementation of the principle of simplicity in tax collection in Indonesia. Tax collection by the government must be based on the principle of simplicity. The principle of simplicity means that the taxes collected by the government must be easy and understandable by the public. Currently, it is estimated that Indonesians have around 40 identity numbers, including taxpayer identification numbers. So, to achieve the principle of simplicity in tax collection, the government issued a policy regarding the integration of NIK and NPWP as one unit in managing tax administration. This research is normative legal research with a deeper understanding of secondary information in the form of literature reviews and related laws and regulations. The results of this research show that the application of NIK to NPWP as a means of tax administration has been regulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 112/PMK.03/2022 with the policy of integrating NIK and NPWP, it will have the potential to increase the number of taxpayers in Indonesia, as well as tax revenues in Indonesia.
Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Lingkungan yang Bersih dan Sehat Nurohman, Maman
Uniku Law Review Vol. 1 No. 2 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i2.25

Abstract

Good waste management is very necessary for good waste management to maintain a clean environment. According to Law no. 18 of 2008, the Government and regional governments are tasked with ensuring that good and environmentally sound waste management is implemented in accordance with the objectives of this Law. In the Kuningan Regency environment, waste management policies are supported by the Kuningan Regency Regional Regulation Number 4 of 2010 concerning Waste Management. Even though there is a regional regulation that regulates, problems regarding waste management still occur. One of the waste problems in Mancagar Village, Garawangi District, Kuningan Regency is that people throw rubbish into the river, causing environmental pollution. This is a lack of awareness among the local community regarding waste management. The research method used is an empirical juridical research method by examining the applicable legal provisions and what is happening in reality in the field with the aim and purpose of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected then it goes to identifying the problem at hand. finally leading to solving the problem. Regarding the obstacles that occur in the Mancagar Village community, the Village Government already has strategies and steps to be taken in the future, but before this the Government must first increase awareness of the local community.
Peran PBB sebagai Organisasi Internasional Dalam Mengatasi Konflik Rusia Dan Ukraina Demi Membangun Perdamaian Dunia Anggita; Chintya Dewi, Devi
Uniku Law Review Vol. 2 No. 01 (2024): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v2i01.266

Abstract

International organization is a coalition created to bring nations together in international cooperation. One of them was the United Nations, the most famous post-World War II international organization. The history of the organization began in the 19th century with the establishment of the International Communication Organization, followed by the presence of the League of Nations and the United Nations. The most important purpose of the existence of such an international organization is to bring about world  peace through the international relations held between these nations. Despite the existence of international organizations, international conflicts continue, such as the Russian-Ukrainian conflict. The United Nations, which is an international organization, has played a major role in bringing about peace between Russia and Ukraine in the conflict of 2022. That then produced some important points that became decisions that had a considerable impact, albeit indirectly, on Russia for having violated international law.
Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel kandar, Kanda Ramandana; Maharani, Vina
Uniku Law Review Vol. 2 No. 01 (2024): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v2i01.267

Abstract

In essence, every child has the right to life, security, comfort and growth, just like adults, but children are felt to be very vulnerable to various things. Persecution and victims in war are very inhumane acts against children, with war In addition, child abuse can cause children to feel insecure or rob them of their rights as humans and children, such as a sense of security, comfort and growth and development. By using the Normative Juridical Method, we can get a view regarding the role of protecting children in the international organization UNICEP as a problem solver, as a collective action mechanism, as a capacity builder, as an aid provider. Based on this, in the case of children who are victims of war, it cannot be tolerated. Law enforcement is clear in Article 77 of the Rome Statute which contains laws for perpetrators of crimes which include committing crimes by abusing children and even killing innocent children.
Analisis Sistem Perbandingan Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Prancis Fatur Faturohman; Diki Rahmawan
Uniku Law Review Vol. 2 No. 01 (2024): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v2i01.268

Abstract

This research aims to determine the judicial power between Indonesia and France. From the perspective of the legal system, the two countries have differences. So, there are also differences in terms of the system of judicial power implemented by the Indonesian state and the French state. The scope of the research explains the judicial power of the Supreme Court and the Constitutional Court in Indonesia and France, and the principles of judicial power between Indonesia and France. The research method used in this research is a normative legal research method, namely research that is viewed from the perspective of statutory regulations, which are used as a benchmark for human behavior. The research results show differences between the judicial power systems between Indonesia and France. The main factor that differentiates the judicial system between the two countries is that the legal system applied by the two countries is different, where Indonesia applies a mixed legal system, while France applies a mixed legal system. So that. The systems of judicial power in the two countries have differences, including regarding the principles of judicial power between Indonesia and France.
Eksistensi Yurisdiksi Tahta Suci Vatikan Terhadap Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pastor (Studi Kasus : 1997 Anak Di Illinois AS Jadi Korban Pelecehan Pastor) Vika Nur Senda; Susi Sopiani
Uniku Law Review Vol. 2 No. 01 (2024): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v2i01.269

Abstract

The existence of the Holy See as a subject of international law has long been recognized and plays an important role in global dynamics. With its capacity as a subject of international law, the Holy See has equal rights and obligations with other states. The participation of the Holy See in The Convention on the Rights of the Child has the consequence that the Holy See has the same obligations as other countries that ratify this convention. Even though he is firm about its existence, the facts on the ground are still very contradictory. Because, although the Holy See has limited jurisdiction outside the Vatican area. Sexual abuse by priests in the Roman Catholic Church has become a highly sensitive and controversial issue in recent years. In essence, to maintain human dignity, human rights must be upheld and defended by all people, the law, the state and the government. This research was conducted using a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. The results of the discussion of this article focus on how the Holy See of the Vatican uses its status as a subject of international law to influence global policies relatedto human rights and how the authority's rights to the services of the Catholic Church can be applied effectively in handling cases related to the Convention on the Rights of the Child
Korelasi Hukum Hak Asuh Lansia dalam Tradisi Sunda dan Islam Sarip, Sarip; Azis Husnarijal, Muhammad; Nurkhaeriyah, Nurkhaeriyah
Uniku Law Review Vol. 2 No. 02 (2024): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v2i02.275

Abstract

This study aims to provide input related to the plan to change Law no. 13 of 1998. The number of elderly people is increasing day by day, it is necessary to make revisions in order to realize prosperity. Lanisa with her limitations is a human being who has the same position and degree and must be protected and given welfare. Through the discussion method to provide input on the revised plan, it focuses more on the approach of local wisdom and religious teachings. The value of local wisdom chosen is the Sundanese tradition in the custody of the elderly, the religion chosen is Islam. However, he does not deny other traditions and teachings to study them as an effort to provide input for the welfare of the elderly. In the Sundanese tradition and Islamic teachings there are indeed differences in parental custody, the location of these differences is not substantial. However, to get an understanding of custody of the elderly, a solution must be found first in order to avoid the perception of custody which is always identified with custody of children. The essence of both lies in the race to take care of and respect parents regardless of whether it is a boy or a girl.
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Sertifikat Hak Milik antara Pengadilan PTUN Pontianak dan PTTUN Jakarta Gayatrie, Rinda Robyatul
Uniku Law Review Vol. 2 No. 02 (2024): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v2i02.501

Abstract

This study aims to explore variations in legal considerations taken by judges when handling the same case in the Pontianak PTUN Decision Number 25/G/2020/PTUN.PTK and Jakarta PTTUN Number 106/B/2021/PT.TUN.JKT. The method used in this study is normative, focusing on assessing the quality of legal norms based on the principles of justice, benefit, and legal certainty. The findings of the study indicate that differences in the resolution of this case were triggered by variations in the judges' interpretation of legal facts, especially regarding the deadline for filing a lawsuit in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997. Pontianak PTUN rejected the lawsuit because it considered the deadline had passed, while Jakarta PTTUN overturned the decision by stating that there was an error in calculating the time. The conclusion of this study emphasizes the importance of consistency in the application of the law, in order to prevent uncertainty and provide justice for the parties involved in the case.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 02 (2024): UNIKU LAW REVIEW Vol. 2 No. 01 (2024): UNIKU LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2023): UNIKU LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW