cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwari Akhmaddhian
Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id
Phone
+6285328677090
Journal Mail Official
ulr@uniku.ac.id
Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
Uniku Law Review
Published by Universitas Kuningan
ISSN : -     EISSN : 30217350     DOI : https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.275
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNIKU LAW REVIEW adalah Jurnal Kajian Ilmu Hukum merupakan sarana desiminasi ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan. E-ISSN jurnal yaitu 3021-7350. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empiris. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara maupun hukum adat. UNIKU LAW REVIEW ini diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Ruang untuk Pemberantasan Perkebunan Kelapa Sawit Illegal Ade Rizki Fauji; Galih Albi; Panji Adhiwinata Kusuma; Kelvin Kelvin; Haris Budiman
Uniku Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v4i1.1280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengendalian tata ruang dalam memberantas perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui tinjauan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen kebijakan penataan ruang. Pembahasan mencakup dua aspek utama: regulasi pengendalian tata ruang berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Perkebunan, dan Peraturan Daerah Tata Ruang (Perda RTRW) Kabupaten Kuningan, serta implementasi kebijakan tersebut oleh pemerintah daerah dalam menangani perkebunan kelapa sawit ilegal. Analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, terutama dalam aspek penegakan hukum, infrastruktur, dan koordinasi antarlembaga, meskipun substansi hukum dan dukungan budaya serta masyarakat telah memadai. Kesimpulannya, pengendalian tata ruang di Kabupaten Kuningan belum efektif karena lemahnya penegakan dan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, penerapan sanksi yang konsisten, pemanfaatan data spasial yang akurat, dan keterlibatan aktif masyarakat diperlukan untuk mencapai tata kelola tata ruang yang berkelanjutan.
Ambiguitas Hierarki dan Pengaturan Operasional DPR-DPRD: Studi Komparatif Kelembagaan Legislatif di Indonesia Asyif Faozi; Rofingatun Khasanah; Aji Muhammad Guswara; Zulfikri Akramul Akbar
Uniku Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v4i1.1873

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komparatif dan normatif perbedaan pola pengaturan operasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan struktural dan hierarkis antara instrumen operasional lembaga legislatif pusat dan daerah yang berdampak pada ambiguitas hukum, potensi konflik norma, serta ketidakseragaman tata kelola kelembagaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, penelitian ini memetakan posisi Tata Tertib, Keputusan Pimpinan, dan Peraturan Internal DPR/DPRD terhadap hierarki formal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan operasional DPR RI bersifat terpusat dengan dasar delegasi eksplisit dari undang-undang organik serta konsisten secara vertikal. Sebaliknya, DPRD mengalami fragmentasi regulasi akibat pelimpahan kewenangan kepada peraturan daerah dan tata tertib yang belum memiliki penjenjangan hierarkis yang jelas. Implikasi yuridis dari kondisi ini mencederai asas kepastian hukum, menurunkan efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan, serta mengganggu akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi parsial terhadap undang-undang kelembagaan legislatif guna memberikan status hierarkis yang eksplisit bagi peraturan internal, harmonisasi mekanisme pengujian materiil, serta standardisasi kerangka operasional DPRD demi memperkuat koherensi sistem ketatanegaraan Indonesia.
Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power) dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Reformasi: Perspektif Konstitusionalisme Asri Agustiwi; Atika Nuri Salma; Winaya Sugesti Puspasari
Uniku Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v4i1.1984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan efektivitas mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah kesesuaian praktik bernegara terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abuse of power terjadi pada seluruh cabang kekuasaan: eksekutif cenderung mendominasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tanpa dasar kegentingan yang objektif; legislatif melemah akibat dominasi koalisi mayoritas yang menghasilkan undang-undang minim partisipasi publik bermakna; serta yudikatif menghadapi dilema antara menegakkan keadilan substantif dan risiko melampaui batas kewenangannya (judicial overreach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan mekanisme checks and balances tersebut mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum yang dipicu oleh lemahnya instrumen kelembagaan, dominasi politik oligarki, serta masih rendahnya budaya konstitusional. Sebagai saran, diperlukan tiga langkah strategis meliputi penataan dan pemerketan mekanisme pengawasan antar-lembaga negara—termasuk penegasan kriteria subjektivitas Perppu—peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, serta penguatan budaya taat asas konstitusi di setiap tingkatan pemerintahan guna menjamin keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Reformulasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah: Upaya Meminimalisasi Flypaper Effect Demi Efisiensi Alokasi Sumber Daya Publik Asri Agustiwi; Susilowardani Susilowardani; Elvina Eka Damayanti
Uniku Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v4i1.1995

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis implikasi anomali flypaper effect—kondisi ketika stimulus belanja daerah dari transfer pusat jauh lebih dominan dibanding dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)—terhadap efisiensi dan responsivitas anggaran daerah. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah struktur regulasi perimbangan keuangan dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah normatif dalam aturan perimbangan keuangan yang memicu ketergantungan fiskal berlebihan, mendistorsi prioritas belanja publik, melemahkan insentif pemda dalam mengoptimalisasi PAD, serta menurunkan akuntabilitas anggaran terhadap masyarakat lokal. Simpulan kajian menegaskan bahwa kerangka regulasi saat ini belum optimal dalam mendorong efisiensi alokasi anggaran dan kemandirian fiskal daerah sesuai prinsip otonomi. Saran diperlukan reformulasi regulasi dan skema transfer pusat-daerah berbasis insentif kinerja, penguatan kerangka hukum daerah untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, serta peningkatan kapasitas institusional Pemda dan DPRD dalam perencanaan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan riil publik.
Paradoks Hukum Lingkungan di Raja Ampat: Supremasi Kontrak Karya Nikel terhadap Kawasan Konservasi Laut Desi Syamsiah; Elvina Eka Damayanti
Uniku Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v4i1.1996

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks hukum antara larangan eksplorasi pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan keistimewaan 15 kontrak karya nikel seluas 47.850 hektare yang beroperasi di dalam kawasan konservasi laut Raja Ampat seluas 1,15 juta hektare. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, kepustakaan hukum, analisis putusan pengadilan, dan evaluasi kebijakan konservasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa inkonsistensi hierarki hukum menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak ekologis signifikan, ditunjukkan oleh degradasi ekosistem terumbu karang sebesar 23% dan penurunan populasi ikan endemik hingga 18% sepanjang periode 2019–2024. Simpulan bahwa keistimewaan serta supremasi kontrak karya atas Undang-Undang Pulau Kecil memperlemah status dan efektivitas konservasi laut secara mendasar. Saran yaitu agar pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi, merevisi atau mencabut izin konsesi tambang nikel di pulau-pulau kecil kawasan konservasi, serta memperkuat penegakan hukum (enforcement) lingkungan secara tegas guna menjamin kelestarian ekosistem bahari Raja Ampat secara berkelanjutan.

Page 5 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): UNIKU LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2025): UNIKU LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2025): UNIKU LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2024): UNIKU LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2024): UNIKU LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2023): UNIKU LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW