cover
Contact Name
M. Rizky Mahaputra
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281210467572
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapten. A. Hasan, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Indonesia
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Greenation Sosial dan Politik
Published by Greenation Publisher
ISSN : 29859425     EISSN : 29859433     DOI : https://doi.org/10.38035/jgsp
Core Subject : Social,
Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) adalah jurnal peer-review dan akses terbuka, yang didirikan pada tahun 2023. Diterbitkan empat kali setahun (Februari, Mei, Agustus, dan November) dikelola dan diterbitkan oleh Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National. Jurnal ini berusaha untuk menerbitkan artikel penelitian asli tentang isu-isu sosial dan politik termasuk sosiologi, politik, kebijakan publik, kewarganegaraan, administrasi publik, pembangunan sosial, pemerintahan, demokrasi, agama dan politik, radikalisme dan terorisme, isu gender, dan sosiologi agama.
Articles 127 Documents
Peran Konten “I Can Fix That” @Nadyabels Dalam Mengatasi Masalah Kecantikan Wajah Indah Nurilah; Siti Khumayah; Farida Nurfalah
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Februari - April 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i1.611

Abstract

Perkembangan media sosial telah melahirkan fenomena beauty influencer yang berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang kecantikan salah satunya @nadyabels dengan konten khas “I Can Fix That” yang menampilkan solusi atas permasalahan wajah melalui platform tiktok. Kekhasan konten @nadyabels terletak pada penggunaan sound “I Can Fix That” dengan gaya penyampaian berbisik yang menciptakan kesan personal, didukung format visual yang minim narasi konten @nadyabels berperan signifikan dalam membentuk persepsi followers mengenai tata cara penggunaan makeup dengan menanamkan keyakinan bahwa setiap permasalahan kecantikan wajah dapat diatasi melalui teknik yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi personal branding @nadyabels, memahami peran konten “I Can Fix That” dalam membentuk persepsi followers tentang tata cara penggunaan makeup, dan mengungkap dinamika interaksionisme simbolik yang terjadi antara @nadyabels dan followers. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif penelitian ini menganalisis konten berdasarkan teori personal branding Peter Montoya dan interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima informan followers aktif @nadyabels dan observasi konten tiktok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi personal branding @nadyabels mengimplementasikan delapan konsep Peter Montoya secara baik dengan permasalahan wajah terlebih dahulu kemudian menawarkan solusi.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Melalui Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ruddy Ricardo Rompas; Faisal Santiago
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Februari - April 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i1.612

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam praktiknya tidak terlepas dari potensi munculnya sengketa medis antara pasien dengan tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan dugaan kelalaian medis, malpraktik, kesalahan diagnosis, ataupun ketidakpuasan pasien terhadap hasil pelayanan medis yang diberikan. Dalam beberapa tahun terakhir, penyelesaian sengketa medis di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan jalur litigasi, bahkan tidak jarang langsung dibawa ke ranah hukum pidana tanpa melalui mekanisme penyelesaian profesi maupun alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga medis yang pada akhirnya dapat mempengaruhi independensi profesional serta kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia serta mengkaji penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice memiliki relevansi yang kuat untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa medis karena menekankan pada dialog, rekonsiliasi, serta pemulihan hubungan antara tenaga medis dan pasien. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi pemulihan kerugian yang dialami pasien, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dari potensi kriminalisasi yang tidak proporsional. Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam sengketa medis juga sejalan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi nilai dasar dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta mekanisme kelembagaan yang mampu mengintegrasikan pendekatan restorative justice dalam sistem penyelesaian sengketa medis guna mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.
Reformulation of the Indonesian Sharia Security System: Integration of Rahn Institutions with Preferential Rights and Droit de Suite Zuwanna Corna Gumanti; Henry Soelistyo Budi; Hayyan Ul Haq
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Februari - April 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i1.609

Abstract

This study aims to formulate a reformulation of the Rahn concept as an instrument and institution of Sharia security that is capable of providing legal certainty without compromising Sharia principles. The method employed is normative legal research, utilizing both statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that Rahn has not been recognized as a property right in positive law and therefore does not have preferential rights, the principle of droit de suite, and executive power, which impacts low legal certainty and limited use in Sharia financing. Therefore, it is necessary to reformulate Rahn as a form of hybrid security right that allows for limited recognition of property rights through registration regulations, strengthens the legal standing of third parties, and establishes an execution mechanism based on Sharia principles. This reformulation is expected to bridge the gap between sharia law and positive law, thereby increasing the effectiveness of the sharia financing system in Indonesia.
The Role of Assertive Communication in Managing Internal Conflicts Among Members of the Indonesian Islamic Student Movement (PMII) Ikah Marikah; Siti Khumayah; Aghnia Dian Lestari
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Mei - Juli 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i2.628

Abstract

Differences in the orientations and backgrounds of student organization members have the potential to give rise to internal conflicts that can hinder the organization’s effectiveness if not managed properly. This study aims to analyze the practices and role of assertive communication in managing internal conflicts, as well as its contribution to solidarity and organizational sustainability among m embers of the PMII Green Campus Indramayu Branch. The study employs a descriptive qualitative approach through semi-structured in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, utilizing the Miles and Huberman model. The findings indicate that assertive communication is implemented through the argumentative expression of opinions, decision-making based on collective deliberation, and the proportional management of emotions. Assertive communication plays a central role in conflict resolution through an integrative approach that accommodates the interests of all parties, while simultaneously strengthening members’ cohesion and sense of belonging to the organization. This study concludes that assertive communication is a strategic competency that functions as an integrative mechanism in maintaining the stability and sustainability of student organizations based on Islamic values.
Pemilu Serentak dan Kualitas Perwakilan: Janji Konstitusi, Realita Teknis, Serta Jalan Menuju Restorasi Kepemiluan di Indonesia Sulistyowati; Mas Subagyo Eko Prasetyo; Ardi Christesar Sihombing
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Mei - Juli 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i2.651

Abstract

Pemilihan umum serentak di Indonesia lahir sebagai respons konstitusional terhadap kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang berhadapan dengan fragmentasi partai politik yang sangat tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi landasan filosofis bagi pelaksanaan pemilu serentak yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pemungutan lima jenis surat suara dalam satu hari pada Pemilu 2019 dan 2024. Namun, implementasi model lima kotak ini menghadapi berbagai tantangan serius di tingkat teknis, perilaku pemilih, serta kelembagaan partai politik. Artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam kesenjangan antara janji konstitusional dan realita empiris pemilu serentak, sekaligus menelaah upaya restorasi sistem kepemiluan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang didukung oleh data survei nasional serta laporan resmi penyelenggara pemilu, artikel ini menunjukkan bahwa pemilu serentak lima kotak menyebabkan beban kerja ekstrem yang merenggut ratusan jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, tingginya angka suara tidak sah yang bertahan di atas sepuluh persen untuk pemilihan legislatif, asimetri perhatian pemilih yang memicu perilaku split-ticket voting, serta melemahnya fungsi pelembagaan partai politik. Sebagai solusi struktural, pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda waktu minimal dua tahun menjadi jalan keluar yang mendesak untuk menyelamatkan kualitas demokrasi Indonesia dari stagnasi bahkan kemunduran menuju otoritarianisme.
The Use of Parody Content as a Marketing Tool for @danielalvinjr Among Gen Z Haikal Fajrin; Siti Khumayah; Aghnia Dian Lestari
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Mei - Juli 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i2.657

Abstract

The rise of social media, particularly TikTok, has spurred the emergence of various types of creative content used as marketing strategies, including parodies. Gen Z, who prefer content that is simple, entertaining, and relatable to everyday life, are the most prominent participants in this phenomenon. The TikTok account @danielalvinjr consistently uses parody content to build his personal brand and reach Gen Z, particularly in the city of Cirebon. The objective of this study is to understand how Gen Z perceives the personal branding of TikTok influencers, identify the personal branding strategies employed by @danielalvinjr, and examine the variations in Gen Z’s perceptions of the parody content presented. In this study, a descriptive qualitative approach was used, and data collection was conducted through in-depth interviews with the creator as the primary informant and Gen Z in the city of Cirebon as supporting informants. The research indicates that parody content is viewed as an authentic means of personal branding. Gen Z evaluates personal branding strategies that emphasize consistency, uniqueness, and the delivery of messages without direct solicitation positively. Differences in Gen Z’s perceptions indicate that parody content serves not only as entertainment but also as a relevant social reflection of the dynamics of Gen Z’s lives.
Digital Fiscal Government and State Financial Data Protection: A New Legal Framework for Digital Auditing in Indonesia KMS Herman; Iqbal Ramadhan; Pan Panissa Barlian Barlian; Surya Surya; Hendry Juanda
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Mei - Juli 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i2.667

Abstract

The digital transformation of public administration has significantly altered the management of state finances in Indonesia. The integration of information technology into budgeting, revenue collection, expenditure management, and financial reporting has given rise to the concept of digital fiscal government, which relies on data-driven governance to improve efficiency, transparency, and accountability. Alongside these developments, the increasing dependence on digital systems has generated new legal challenges concerning the protection of state financial data, particularly within the implementation of digital auditing. Existing regulations governing public finance, electronic systems, and data protection remain fragmented and have not yet established a comprehensive legal framework capable of addressing the complexities of digital audits. This study aims to examine the development of digital fiscal government in Indonesia, identify legal issues related to the protection of state financial data in digital auditing, and formulate a legal framework that supports effective and accountable digital audit practices. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through the interpretation of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly works concerning public finance governance, digital government, and data protection. The findings indicate that the rapid digitalization of fiscal administration has not been accompanied by specific regulations governing digital auditing. This regulatory gap creates legal uncertainty regarding data access authority, cybersecurity standards, accountability for technology-based audit mechanisms, and the protection of strategic state financial information. Furthermore, the growing use of data analytics and artificial intelligence in auditing raises concerns regarding transparency, reliability, and legal responsibility for algorithm-based decisions. Therefore, a new legal framework is required to integrate principles of state financial data protection, cybersecurity, technological accountability, and digital governance. Such a framework is essential to ensure legal certainty and strengthen the effectiveness of digital auditing within Indonesia’s evolving fiscal governance system.

Page 13 of 13 | Total Record : 127