cover
Contact Name
M. Rizky Mahaputra
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281210467572
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapten. A. Hasan, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Indonesia
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Greenation Sosial dan Politik
Published by Greenation Publisher
ISSN : 29859425     EISSN : 29859433     DOI : https://doi.org/10.38035/jgsp
Core Subject : Social,
Jurnal Greenation Sosial dan Politik (JGSP) adalah jurnal peer-review dan akses terbuka, yang didirikan pada tahun 2023. Diterbitkan empat kali setahun (Februari, Mei, Agustus, dan November) dikelola dan diterbitkan oleh Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National. Jurnal ini berusaha untuk menerbitkan artikel penelitian asli tentang isu-isu sosial dan politik termasuk sosiologi, politik, kebijakan publik, kewarganegaraan, administrasi publik, pembangunan sosial, pemerintahan, demokrasi, agama dan politik, radikalisme dan terorisme, isu gender, dan sosiologi agama.
Articles 120 Documents
Efektivitas Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Proses Litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi Islah, Islah; Siregar, Nella Octaviany; Tresya, Tresya
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November 2025 - Januari 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i4.592

Abstract

Perkembangan teknologi dan era Revolusi Industri 4.0 mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan inovasi dalam sistem peradilan agar proses litigasi menjadi lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Salah satu langkah konkret adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang mewajibkan seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Kota Jambi, untuk melaksanakan persidangan elektronik atau e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi pada proses litigasi, dengan fokus pada pelaksanaan, kendala, dan upaya penyelesaian dalam penerapan e-litigasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-litigasi belum sepenuhnya efektif. Faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan budaya masih menjadi kendala utama, sementara sarana dan prasarana pendukung menunjukkan hasil yang lebih baik. Hambatan lainnya meliputi kurangnya ketentuan yang mengikat dan sosialisasi e-litigasi yang terbatas. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan.
Metodologi Dakwah Nabi Ibrahim dan Relevansinya Dalam Dakwah Kontemporer (Analisis Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir As-Sa’di) Hamzah, Hamzah; Miftahussurur, Miftahussurur; Hubur, AA; Maseleno, Andino
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November - Januari 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v2i4.210

Abstract

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman menuntut para praktisi dakwah untuk menyesuaikan metode yang digunakan dalam berdakwah. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an tentang dakwah Nabi Ibrahim dengan menganalisis metode dakwahnya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dan As-Sa’di. Studi ini juga mengeksplorasi relevansi metode tersebut dalam konteks dakwah kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif dan analisis isi. Penulis membandingkan penafsiran kedua mufasir terhadap ayat-ayat terkait, mengidentifikasi metode dakwah Nabi Ibrahim, serta menganalisis penerapan nya di era modern. Data utama berasal dari tafsir Ibnu Katsir dan As-Sa’di, didukung oleh literatur dakwah klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menemukan 15 metode dakwah Nabi Ibrahim dalam 10 surah Al-Qur’an, yang sebagian besar masih relevan untuk dakwah masa kini. Penerapan nya dapat dilakukan secara langsung melalui media dakwah modern atau secara tidak langsung melalui internalisasi nilai-nilai moral dalam kehidupan.
Analisis Undang-Undang Hak Cipta yang Mempengaruhi Strategi Bisnis Artha, Arsya Sinatria; Maseleno, Andino; Hubur, Aa
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November - Januari 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v2i4.211

Abstract

Hukum hak cipta memainkan peran penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan memengaruhi strategi bisnis di seluruh dunia. Makalah ini menganalisis berbagai hukum hak cipta dan dampaknya terhadap strategi bisnis. Kami meneliti hukum hak cipta di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok, dengan menyoroti persamaan dan perbedaannya. Analisis kami mengungkapkan bahwa hukum hak cipta dapat memengaruhi strategi bisnis secara signifikan, khususnya dalam industri yang sangat bergantung pada kekayaan intelektual. Kami membahas implikasi hukum ini bagi bisnis dan memberikan rekomendasi bagi perusahaan yang beroperasi di pasar global. Hak cipta atas karya apa pun seperti film, lagu, buku, situs web, film, dll., memberi pemiliknya hak istimewa untuk mengatakan bagaimana orang lain dapat memanfaatkan karya mereka. Dengan menggunakan hukum hak cipta, pemilik dapat memperoleh uang dengan menjual karya tersebut. Hukum hak cipta adalah salah satu bagian dari kelompok hukum kekayaan intelektual. Hukum hak cipta membantu penulis atau pencipta untuk menyelamatkan karya mereka dari replikasi tanpa mendapatkan izin dan juga melindungi replikasi karya mereka untuk alasan bisnis. Hak hukum yang membatasi inilah yang mengamankan karya inisiasi, struktur, atau karya seni. Hak cipta atas suatu karya, kecuali distribusi, kreasi, atau izin hak atas pendidikan, melodi, karya imajinatif, sensasional, program komputer, atau atas penggunaan merek atau cetakan bisnis.  
Hubungan Internasional Dalam Perspektif Islam Rohmah, Choiriyah Nur; Hubur, AA
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November - Januari 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v2i4.214

Abstract

Penerapan hubungan internasional antar negara sejatinya sudah diterapkan jauh sebelum studi ini diakui pada sekitar abad ke-19. Dalam kaitannya dengan islam, hubungan antar negara sudah diaplikasikan oleh Rasulullah sepanjang masa kepemimpinnya. Langkah beliau untuk mempersatukan umat menjadi indikasi bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan pondasi awal yang sangat krusial untuk membentuk komunitas atau negara baru yang kokoh. Selain daripada itu, beberapa keputusan-keputusan beliau yang lain dinilai tepat untuk memperkuat negara. Dengan menerapkan metode kualitatif dalam penelitian kepustakaan, dapat disimpulkan dalam tulisan ini bahwa selain dengan menyatukan ummat dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, langkah Rasulullah lainnya yang dinilai tepat ialah dengan menyepakati perjanjian damai dan mengirim diplomat ke berbagai negara untuk menyebarkan islam dan mengkhabarkan eksistensi negara baru di bawah kepemimpinan Rasulullah.
Pengaruh Strategi Promosi, Loyalitas Pelanggan dan Diferensiasi Produk terhadap Keberlanjutan Bisnis Sari, Refina Armelda; Ali, Hapzi
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November - Januari 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v2i4.236

Abstract

Pengaruh Strategi Promosi, Loyalitas Pelanggan dan Diferensiasi Produk terhadap Keberlanjutan Bisnis adalah artikel ilmiah studi pustaka dalam ruang lingkup Manajemen Strategik. Tujuan artikel ini menyusun hipotesis mengenai ketertarikan antar variabel yang akan dikaji pada riset selanjutnya. Objek riset pada pustaka online, Google Scholar, Mendeley dan media online akademik lainnya.  Metode riset dengan Library Research, bersumber dari e-book dan open access e-journal. Analisis bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1) Strategi Promosi berpengaruh terhadap Keberlanjutan Bisnis; 2) Strategi Promosi berpengaruh terhadap Keberlanjutan Bisnis; dan 3) Diferensiasi Produk berpengaruh terhadap Keberlanjutan Bisnis
Pengaruh Motivasi, Budaya, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Kerja Karyawan Fauziah, Ananda
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November - Januari 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v2i4.259

Abstract

Dampak kinerja kerja, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap strategi perusahaan telah banyak diteliti dalam literatur ilmiah yang berjudul manajemen strategis. Tujuan artikel ini adalah untuk mengembangkan hipotesis mengenai hubungan antar variabel, yang nantinya akan digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Objek penelitian ini menggunakan sumber dari platform pustaka online, seperti Google Scholar, Mendeley, dan platform akademik lainnya. Perpustakaan penelitian memanfaatkan e-book serta jurnal elektronik open access sebagai sumber utama dalam proses penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa tiga faktor utama yang memengaruhi strategi kinerja karyawan adalah: 1) Motivasi; 2) Budaya; dan 3) Lingkungan Kerja.
Peran Tafsir Maqashidi Ibn Asyur dalam Meredam Radikalisme: Studi Kasus Ahok dan Polaritas Masyarakat Hakamah, Zaenatul; Millah, Dhiya Atul; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (November - Januari 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v2i4.304

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Tafsir Maqashidi Ibnu ‘Asyur dalam meredam radikalisme melalui studi kasus polaritas masyarakat akibat kontroversi Ahok. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan prinsip maqashid al-shariah dalam menyelesaikan konflik sosial yang berakar dari penafsiran tekstual ayat-ayat Al-Qur’an. Dengan metode kualitatif dan studi pustaka terhadap al-Tahrir wa al-Tanwir serta dinamika sosial pada masa kasus Ahok, penelitian menemukan bahwa pendekatan Maqashidi yang menekankan keadilan (‘adalah*), kemaslahatan (maslahah), dan konteks historis (asbab al-nuzul) mampu mereduksi dikotomi eksklusif seperti “mukmin” vs. “kafir.” Fokus pada tujuan syariat—memelihara agama, jiwa, akal, dan martabat—menjadi fondasi untuk mengembangkan wacana inklusif yang menyelesaikan polarisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa revitalisasi tafsir berbasis maqashid dapat merangkul masyarakat majemuk, menyeimbangkan nilai spiritual dan duniawi, serta mengatasi radikalisme dengan pendekatan yang holistik dan adaptif.
Independensi Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Novianto, Novianto; Sudarto, Sudarto; Karo-Karo, Rizky Pratama Putra
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Februari - April 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i1.601

Abstract

Posisi Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengadilan Pajak masih menerapkan sistem dua atap (dual roof system), sementara lembaga peradilan lainnya sudah menggunakan sistem satu atap (one roof system). Fenomena di atas pertama kali diuji secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang mana menegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang idealnya berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung dan bukan di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Seiring berjalannya waktu, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 diputuskan setelahnya, yang menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman mencakup kemandirian struktural, fungsional,dan finansial yang mana seluruh pembinaan terhadap Pengadilan Pajak harus dilakukan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil dua rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif? dan (2) Apa implikasi normatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap reposisi Pengadilan Pajak dalam kekuasaan kehakiman? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari penelitian ini didapati hasil bahwa (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif ditetapkan berada di bawah Mahkamah Agung, dan (2) Implikasi normatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap reposisi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaaan Kehakiman menjadi lebih memiliki kepastian dikarenakan Hakim Pengadilan Pajak memiliki independensi yang absolut.  
Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Atas Kerugian Nasabah Akibat Kejahatan Phising Mulyadi, Roza; Rahmat, Diding; Pratama K, Rizky
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Februari - April 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i1.607

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dalam sistem perbankan digital meningkatkan efisiensi transaksi, namun juga memunculkan risiko kejahatan siber seperti phishing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan letak pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian nasabah akibat kejahatan phishing dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif deskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban bank tersebar dalam berbagai rezim hukum, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Secara normatif, tanggung jawab bank tidak hanya berbasis kesalahan (fault liability), tetapi juga mengarah pada tanggung jawab berbasis risiko (risk-based liability), mengingat bank sebagai penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan dan keandalan sistemnya. Letak pertanggungjawaban bank ditentukan berdasarkan adanya kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian, kelemahan sistem keamanan, atau respons yang tidak optimal terhadap laporan nasabah. Dengan demikian, meskipun phishing dilakukan oleh pihak ketiga, bank tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara proporsional apabila terdapat hubungan kausal antara kelalaian bank dan kerugian nasabah.
Tinjauan Hukum atas Penerapan Gijzeling dalam Penagihan Pajak dan Dampaknya terhadap Pemulihan Penerimaan Negara Indajang, Lisan; Widarto, Bambang; Pratama K, Rizky Pratama
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Februari - April 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i1.606

Abstract

Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan sangat penting untuk membiayai pertumbuhan nasional. Namun, tunggakan pajak yang tinggi secara konsisten menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada pengumpulan pajak tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum pajak. Salah satu mekanisme penegakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DGP) adalah gijzeling, atau pemenjaraan wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengumpulan Pajak dengan Perintah Penyitaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023. Esai ini bertujuan untuk meneliti dasar hukum, implementasi prosedural, dan efektivitas gijzeling dalam konteks pengumpulan pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh dari laporan kinerja DGT dan perhatian media. Temuan menunjukkan bahwa meskipun gijzeling memiliki validitas hukum yang cukup besar dan dirancang sebagai upaya terakhir, implementasinya sangat terbatas dan belum memberikan dampak signifikan pada pemulihan dana negara. Oleh karena itu, penilaian kebijakan dan peningkatan kolaborasi antar lembaga, kapasitas kelembagaan, dan transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa gijzeling diimplementasikan secara adil dan proporsional.

Page 12 of 12 | Total Record : 120