cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AL-RASYAD
Contact Email
alrasyadalrasyad@gmail.com
Phone
+6281939444991
Journal Mail Official
fathurrazak1989@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/about/editorialTeam
Location
Kab. lombok timur,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
AL-RASYAD Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Published by Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor
ISSN : -     EISSN : 28298357     DOI : https://doi.org/10.37216/alrasyad
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah (e-issn: 2829-8357) is a peer-reviewed scientific publication that focuses on disseminating research results in the fields of Economic Law, Business Ethics, Economics and Social Media, Islamic Law, Fiqh Muamalah, and Sharia Economics. This journal is published by the Faculty of Sharia Economics Law Study Program, Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Al-rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Ekonomi Syariah by Hukum Ekonomi Syariah is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International and indexed by Base, and Road. Al-Rasyad published regularly twice a year (June and december). The editorial team invites experts and practitioners in the fields mentioned above to participate in sending the latest research results to be published in this journal
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN PELAKU USAHA HOTSPOT (WIFI) DI DESA SUWANGI, LOMBOK TIMUR YUSRI HAMZANI; Sofiatul Aini
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the effect of the pandemic on the Hotspot (wifi) business in Suwangi Village. In discussing the main loci, the researcher used two types of data; primary and secondary. Primary data was obtained through the process of observation and interviews with parties related to the main locus of research. This type of research is known as qualitative research based on field studies. After going through a long journey, the author finds that people are looking for other business opportunities as a side business, namely the wifi business. From this effort, the community can prevent the possibility of a decrease in income because selling wifi vouchers during the covid-19 pandemic can increase income because many consumers need it. The factors that affect the income of hotspot (wifi) business actors are online learning and working from home and wifi is more affordable than other networks. This makes wifi many who are interested in using it so that business actors can easily earn profits. In this case, it is not only the seller who benefits but also the consumer because to connect online the user can spend a more efficient budget.
ENDORSEMENT SEBAGAI MARKETING ON SOCIAL MEDIA (Studi kasus di Kecamatan Masbagik) Muhammad Masruron; Adinda Rosana Hesti Susani
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Semakin berkembangnya media informasi di Indonesia semakin mengundang banyak model dan jenis iklan seperti di media sosial Instagram. Instagram salah satu media flatform untuk digunakan media bisnis yang cukup populer. Para pembisnis kreatif untuk menarik konsumen berbelanja dengan memanfaatkan mendia instagram yang kini banyak digunakan oleh masyarakat. Endorsement adalah kegiatan dimana pemilik bisnis mendukung atau meminta selebriti/artis untuk memberikan testimoni dan mempromosikan produk melalui media sosial mereka seperti Instagram. Praktik endorsement di kecamatan Masbagik mempromosikan produk sesuai dengan testimoni yang diberikan endorsement, jika dirasa tidak sesuai dengan penggunaan produk kebanyakan tidak mereview produk tersebut. Pendapatan rata-rata mengambil ujrah adalah 70.000-80.000 dari setiap promosi di Instagram masing-masing. Penerapan endorsement ini diperbolehkan jika sesuai dengan prinsip syariah atau aturan Islam dari seorang endorser. menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun, memakai pakaian yang menutup aurat, menjelaskan produk berdasarkan manfaat yang didapat dari testimoni produk. tidak tepat menggunakan kata sumpah (demi Allah), tidak membanding-bandingkan dan menjelek-jelekkan produk yang dipromosikan dengan produk lain dan transparan dalam mempromosikan produk yang di endorse dengan menjelaskan kekurangannya, baik yang terlihat maupun yang tidak. Jika tidak, itu adalah bentuk penipuan. Kata kunci: Pengesahan, strategi pemasaran, Etika Bisnis Islam, ujrah
JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hidayatul Azqia
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik jual beli telah dipraktikan jauh sebelumnya oleh manusia, mulai dari praktik jual beli yang sangat sederhana dan bahkan jual beli yang menggunakan kecanggihan alat-alat yang telah diciptakan manusia dari zaman ke zaman. Tulisan ini ingin mempertegas bahwa semaju apapun alat-alat yang telah dikembangkan manusia jual-beli tetaplah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Tulisan ini merupakan studi pustaka yang menggunkan tiga sumber data yaitu sumber data primer, skunder dan tersier. Dalam tulisan ini memaparkan definisi jual beli, dasar-dasar hukum jual beli baik dalam al-Qur’an, Hadits ataupun komentar ulama. Tulisan ini juga memuat bagaimana prinsip-prinsip jual beli dalam islam dan contoh-contoh jual beli. Dengan memahami hal-hal yang mendasar dalam prinsip jual beli maka kita dapat berhati-hati baik dalam menjual atau membeli barang. Kata kunci: Jual-beli, Islam dan prinsip.
PENYELESAI SENGKETA HARTA BERSAMA BERSTATUS AGUNAN Ahmad Syaerozi; Siti Maesuroh MHS
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan ketentuan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dimengerti, bahwa harta yang kedudukannya masih menjadi agunan sebagai jaminan utang tidak dapat diterima. Akan tetapi hal ini berbeda dengan Putusan hakim di Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel. tentang gugatan Harta Bersama. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang statusnya masih menjadi agunan dinyatakan dikabulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[1] Dalam penelitian ini penulis mendekati masalah berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah tentang sengketa harta bersama. Penyelesaian sengketa harta bersama berstatus agunan dalam perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, Majelis Hakim menggunakan kaidah ushul fiqh “fahkum bidhawair” sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka hakim sebagai organ pengadilan harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum tertulis, dan apabila tidak menemukan hukum tertulis, hakim yang telah dianggap memahami semua hukum, wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dengan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.   [1] Jhonny Ibrahim, Teori dan Metelodogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295
HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM Hamzanwadi
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the implications of divorce is the emergence of rights and obligations that must be fulfilled by husband and wife. This issue has not only been regulated in conventional fiqh, but also received special attention in the positive law in the form of the Marriage Law in the Muslim World. This is evidenced by the inclusion of the problem as one of the thirteen aspects of the Contemporary Muslim Family Law, which according to Tahir Mahmood's research is undergoing renewal. This research is included in the category of qualitative research. Qualitative research is research that produces analytical procedures that do not use statistical analysis procedures or other quantification methods. In conventional fiqh, laws and regulations in Indonesia and even in the world record that the rights of women after divorce are to get Mut'ah, Nafkah, Hadhonah fees and payment of dowry if previously not paid. Keywords: Divorce, women's rights, and regulations.
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE CASH ON DELIVERY (COD) M. Afnan Nadhif; Anis Fittria; Abdul Ghofur
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 2 (2022): Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Jual beli online sedang marak dimasyarakat dan memunculkan system cash on delivery (COD). System COD merupakan system dimana barang baru dibayar ketika produk sudah sampai ke pembeli. Adapun pembayaran melalui kurir ekspedisi sehingga pembeli membayar barang yang dipesannya dengan uang tunai atau cash. Jual beli system COD terkadang menimbulkan problem dilapangan seperti adanya pembulatan pembayaran. Tidak adanya uang kembalian oleh kurir atau susahnya nominal pecahan uang pembayaran menjadi alasan praktek ini sering terjadi. Bagaimana status pembulatan pembayaran pada system Shopee COD menurut hukum ekonomi syariah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan system Shopee cash on delivery (COD) yang terjadi antara kurir dan pembeli boleh dilakukah karena jual beli tersebut memenuhi rukun yang meliputi orang yang berakad atau al-muta’aqaid (penjual dan pembeli), shighat (ijab dan qabul) dan objek barang yang diperjual belikan (ma’qud alaih). Jual beli dengan system Shopee COD juga tidak termasuk yang dilarang dalam Islam menurut sebab yang berakad dan sebab shighat. Pembulatan pembayaran pada jual beli system Shopee COD juga berlandaskan unsur saling rela atau ‘an taradin terhadap nominal yang dibulatkan. Kurir dan pembeli pada system Shopee COD menganggap pembulatan pembayaran merupakan hal wajar, karena untuk mempermudah kinerja kurir dan mempercepat proses pembayaran karena kurir tidak selalu membawa uang receh untuk kembalian. Alasan lain yaitu karena nominal uang yang dibulatkan tergolong sedikit dan dirasa tidak terlalu merugikan pembeli.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Ayi Nurbaeti; Ahmad Lukman Nugraha; Ismayadi
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 2 (2022): Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract-Al-Quran, As-Sunnah and Ijma are the basis for deciding cases in courts that have been prescribed by religion. Allah SWT ordered to decide the law or punish mankind with what was revealed by Allah. Prophet Muhammad directly adjudicate and punish cases that arise in the midst of society with the laws of Allah. Prophet Muhammad SAW also gave decisions on several issues such as the issue of hisbah when he found a trader in the market who mixed wet wheat with dry wheat; in matters concerning pricing; in a dispute between Zubair bin Awwam and an Ansar over irrigation issues and so on. As the era of economic development is getting more complex and the potential for complications or disputes is also getting bigger, for that we need an agency or several institutions that can handle these disputes, this is different when the Prophet decided cases. The development of sharia economic activities and their settlements is also growing rapidly in Indonesia, such as the settlement of sharia economic disputes which is the authority of the Religious Courts, besides that it can be based on PERMA Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases. The long journey of resolving disputes over Islamic Economics midwives from the time of the prophet to the present.
MENAFSIR AYAT EKONOMI DALAM AL-QUR’AN: Dari Teks Hingga Konteks Riki Febri Ramdhani
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 2 (2022): Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abtract This paper talks about the Economic verses contained in the Qur'an. The author uses the literature study method to dig up information about the main theme. In addition, the author also uses Abdullah Saeed's contextual approach to interpret these verses. After going through a long process, the author finds that the Qur'an instructs its adherents to act fairly and equally in every economic process, both in the process of production, consumption and distribution. In terms of consumption, the Qur'an encourages us to eat or buy products that are lawful and good, as the meaning of Q.S. al-Baqarah verse 168. In the current era of consumerism and the digital era, the instructions of the Qur'an must be contextualized in everyday life as Abdullah Saeed said. Not only that, halal food certainly comes from a halal and good production and distribution process.
PERIODISASI PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DARI JAHILIYAH HINGGA MADINAH Awin Haqqol Walid
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 2 (2022): Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Humans are creatures who cannot live alone without the help of others in their daily activities. Human activities from time to time are increasingly diverse, ranging from things that are small to large. All human activities need to be regulated so as not to interfere with human activities or even other creatures. The laws that govern human activity are studied in this study. There are many good human behaviors that can be studied both in terms of economics, law, politics, and culture. However, this study focuses more on Islamic legal activities from the period of ignorance to Medina which are studied through historical and normative approaches. The stages of Jahiliyah, Mecca, and Medina have their own differences in the development of the law. Just as during the Jahilyah period, the applicable law was known, namely, who was strong, he got the position, Mecca was identical with the cultivator of faith and Medina was known as the period of cultivating and developing Islamic law.
HAJI DAN LEGISLASINYA DALAM ISLAM Ayudin Ayudin
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 1 No. 2 (2022): Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hajj is the fifth pillar of Islam that must be carried out by every Muslim if he is able to carry it out. This obligation is once in a lifetime. The means of communication at the time of Prophet Ibrahim for those who were far away, was by camel, for long walks that reached nyanyuk from the pain of the journey was called dhamir. This leads to the conclusion that those who are ordered to come there are every human being who believes in the one and only God. More and more this appeal spread throughout the world. So that coming there no longer with camels that have been thin and squishy from a long journey, even coming from all corners of the world by planes that are faster than ships. This is also used as an argument by scholars who argue that Hajj on foot for those who are able to do it is more afdhal than Hajj by means of a vehicle. Because Allah put it first in the mention, it shows their great concern, the strength of their determination and the persistence of their intentions.

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 02 (2024): AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 01 (2024): JURNAL AL-RASYAD Vol. 2 No. 02 (2023): JURNAL AL-RASYAD Vol. 2 No. 01 (2023): JURNAL AL-RASYAD Vol. 1 No. 2 (2022): Hukum dan Etika Bisnis Syariah Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah