cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AL-RASYAD
Contact Email
alrasyadalrasyad@gmail.com
Phone
+6281939444991
Journal Mail Official
fathurrazak1989@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/about/editorialTeam
Location
Kab. lombok timur,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
AL-RASYAD Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Published by Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor
ISSN : -     EISSN : 28298357     DOI : https://doi.org/10.37216/alrasyad
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah (e-issn: 2829-8357) is a peer-reviewed scientific publication that focuses on disseminating research results in the fields of Economic Law, Business Ethics, Economics and Social Media, Islamic Law, Fiqh Muamalah, and Sharia Economics. This journal is published by the Faculty of Sharia Economics Law Study Program, Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Al-rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Ekonomi Syariah by Hukum Ekonomi Syariah is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International and indexed by Base, and Road. Al-Rasyad published regularly twice a year (June and december). The editorial team invites experts and practitioners in the fields mentioned above to participate in sending the latest research results to be published in this journal
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
COMPARATIVE ANALYSIS OF MOTIVATION AND WORK ETHIC OF OVERSEAS TRADERS AND LOCAL TRADERS muhsyafii; SARNI
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 01 (2024): JURNAL AL-RASYAD
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motivation is a factor that can encourage individuals to carry out a certain activity. Meanwhile, Work Ethic emphasizes that creative work is a source of happiness and achievement. Hard work is considered a virtue so that a trader who does his work with hard work and high enthusiasm has a high chance of progressing in life, conversely if a person does not work hard to complete his work there is a big possibility that his life will fail. The conclusions from this research are as follows: 1.) The main motivation of overseas traders and local traders in working is to meet the needs of themselves and their families. Apart from family motives, the motivation of overseas and local traders in running their business is to increase the level of family welfare and raise the standard of living. This can be seen from the way it responds to the high and low levels of the number of consumers who choose to shop at its stalls and the level of income they earn. 2.) A good work ethic among fellow traders can have a positive influence on a healthy work environment so that business competition between traders is not too obvious. In relation to the work ethic between local traders and overseas traders in Pancor Village, a good work ethic can provide comfort so that it can influence productivity levels.
Transaksi Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Perspektif Qowa’idul Fiqhiyah di Desa Kediri Induk Lombok Barat Hendri Saleh; Rusdan; Mutia Adija
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 01 (2024): JURNAL AL-RASYAD
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada latar belakang tentang jual beli dengan sistem kredit yang terjadi di Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri Induk dengan tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit dan menganalisis dalam perspektif qowa’idul fiqhiyah. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan tentang praktik jual beli sistem kredit yang dilakukan di Dusun Pelowok Timur yaitu apakah jual beli dengan sistem kredit ini sudah sesuai dengan qowa’idul fiqhiyah dalam bermuamalah atau belum dan apakah sudah termasuk kedalam kategori hajat (kebutuhan). Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti transaksi jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Pelowok Timur, Desa Kediri Induk, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diajukan rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana sistem jual beli perabotan rumah tangga secara kredit di Dusun Pelowok Timur dan bagaimana jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit perspektif qowa’idul fiqhiyah di Dusun Pelowok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menjadi informan dalam penelitian jual beli kredit di Dusun Pelowok Timur in adalah penjual perabotan rumah tangga dengan sistem kredit dan juga pembeli. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sistem jual beli yang dilakukan di Dusun Pelowok Timur sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang disyaratkan oleh Islam dan praktik jual beli perabotan rumah tangga yang terjadi di Dusun Pelowok Timur ini sudah termasuk kedalam kategori hajat yang mana posisinya dapat disesuaikan dengan dharurat, tapi ia tidak bisa menghilangkan hukum haram yang ada pada kredit karena adanya riba, tetapi ia hanya bisa mengubah hukum tersebut menjadi dibolehkan. Menurut kaidah turunan dari qowa’idul fiqhiyah kubro yang ke tiga.
PENGARUH LUAS LAHAN, MODAL (FINANSIAL), DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH PRODUKSI USAHA TANI KAKAO DI KABUPATEN LOMBOK UTARA YUMAN TITISANTRI
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 01 (2024): JURNAL AL-RASYAD
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, dan pendapatan usahatani biji kakao, dan menganalisis bagaimana pengaruh jual beli biji kakao terhadap peningkatan pendapatan para petani kakao di daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dusun San Baro Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, kabupaten yang baru mengalami pemekaran beberapa tahun belakangan ini, dengan sampel sebanyak responden dari total populasi . Penentuan sampel dengan metode random sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai variable dependen dan jual beli biji kakao sebagai variable independennya. Teknik pelaksanaan penelitian menggunakan metode interview dengan kuesioner (wawancara langsung).
BUMDES DALAM UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGI KERANGKA DASAR OTONOMI DAERAH SAPARJUDIN
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 01 (2024): JURNAL AL-RASYAD
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan pontensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga saat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya keretifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari system pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbangkalai. tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki. Berdasar asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.
FILSAFAT HUKUM, IDEOLOGI DAN MASYARAKAT (Perspektif Marxisme dan Islam) Humam Balya; Muhammad Said
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 01 (2024): JURNAL AL-RASYAD
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research digs a comparison of legal philosophical perspectives between Marxism and Islam. The main focus is to analyze the views of both in relation to the concepts of law, justice, and its role in society. In the context of Marxism, the study deals with Marx's views and critical thinking of the capitalist legal system, as well as efforts to create a more just socialist society. On the other hand, it also explores the Islamic view of law, based on principles of Sariah, social justice, and Islamic rule. The study aims to understand the similarities, differences, and potential collaboration between Marxism and Islam in formulating legal solutions relevant to contemporary social and economic challenges. The method of analysis is used as an overview in the analysis and interpretation of key texts related to Marxism and Islam in the context of Marx's legal philosophy and works, other Marxist thought, as well as classical and contemporary texts in Islamic thought, especially those related to law, justice, and government. This paper also uses methods of comparative analysis to compare the legal systems influenced by Marxism and Islam. For example, on the concept of law, justice, and its role in society. The results of the study show that there is a comparison of legal concepts, especially in defining the law, the sources of law, and the purpose of law. Both, can play a role in the formation of the legal system in a State. For example, the principles of Marxism or Islam influence laws, policies, or legal decisions, and there are social and political implications of the application of principles in the context of the law. This could include its impact on political stability, social well-being, or individual rights.
PENGARUH PENERIMAAN DANA ZISWAF, NPF NETT, DAN PENDAPATAN MUSYARAKAH TERHADAP GWM DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2023 Almuzayyad Almuzayyad; Eka Wahyu Hestya Budianto Budianto
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 02 (2024): AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine and examine the effect of ZISWAF Fund Receipts, NPF Nett, and Musyarakah Income on reserve requirements with Firm Size as a moderation variable. The sample used in this study is companies in the financial sector, namely Islamic banking in 2018-2023. The sampling technique used is purposive sampling, with a total sample of 5 companies for 5 years. The data analysis techniques used are Panel Data Regression Analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) with the Eviews 12 application. The results of this study show that ZISWAF Fund Receipts show an influence on the Minimum Statutory Reserve (GWM). Likewise, NPF Nett shows an influence on the reserve requirement. Meanwhile, Musharakah Revenue does not show any influence on the Minimum Statutory Demand Deposit. Then, on the interaction of moderation variables, firm size cannot moderate the effect of NPF Nett on the financial sector's Minimum Statutory Current Account in 2018Q1-2023Q3. In addition, firm size is also unable to moderate the effect of ziswaf fund receipts and financial income on the financial sector's Minimum Statutory Current Account in 2018Q1-2023Q3. In future studies, it is expected to use other variables as variables that can become moderation variables. In addition, in the next study, it is recommended not only to look at companies from the financial sector, but also look at companies from other sectors so that the research results can also represent other business sectors. Keywords: ZISWAF funds, NPF Nett, Musyarakah Income, GWM, Company Size
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOPERASI SYARIAH YANG MELAKUKAN PINJAMAN MODAL PADA BANK KONVENSIONAL DI LOMBOK TIMUR Fathurrazak fathurrazak
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 02 (2024): AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak; Modal merupakan salah satu syarat paling penting dalam memulai dan menjalankan sebuah usaha, begitu juga dalam ranah perkoperasioan tentu pengaruh modal sangat berperan penting dalam memajukan dunia koperasi khusunya koperasi berbasis syariah. Dalam hal ini tentunya prinsip-prinsip syariah harus dijalankan pada sendi kegiatan transaksinya. Penggunaan bank konvensional oleh koperasi syariah menjadi hal yang menarik dalam penelitian ini.Adanya bunga (riba) dari bank konvensional menjadi kajian yang serius tatkala berbicara mengenai hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, dan jenis penelitian lapangan (field research) yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu penggunaan bank konvensional yang dilakukan oleh koperasi syariah dalam kegiatannya. Beberapa koperasi syariah yang masih bertahan menggunakan bank konvensional dengan alasan pertimbangan karena bank konvensional dirasa lebih mudah dan aksesnya yang cepat. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK dan DSN-MUI serta dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (Interest) dapat menjadi acuan, bahwasanya penggunaan bank konvensional boleh digunakan oleh lembaga keuangan syariah hanya saja dengan prinsip dharurat/hajat. Hukum bunga sendiri merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, da nada ulama yang menghalalkannya karena tidak menganggapnya riba.Tetapi mereka sepakat bahwa riba hukumnya haram. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh, bisa mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, maka bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Kata kunci: Bank Konvensional, Koperasi Syariah, Hukum Islam
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERNIKAHAN ANTARA MENAK DAN JAJAR KARANG Rifaatul Mahmudah Rifaatul Mahmudah
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 02 (2024): AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak; Pernikahan adalah suatu ikatan suci yang dilakukan dengan aqad ijab qabul, pernikahan bukan hanya tentang penyaluran nafsu syahwat,akan tetapi jauh dari itu semua, pernikahan adalah sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, melengkapi satu sama lain antara suami istri. Aturan dalam hukum adat suku Sasak bahwa seorang menak tidak boleh menikah dengan jajar karang yang dalam suku sasak dianggap nyerompang. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kekerabatan maupun waris menak tersebut). Dalam hal kekerabatan menak tersebut akan turun kasta dan dibuang dari keluarganya(diteteh), sedangkan dalam warisberhak tidak diberikan warisan karena secara adat dialah yang meninggalkan warisan. Dalam pelaksanaan akibat hukum perkawinan menak dengan jajar karang pada masyarakat suku Sasak di Desa Kota Raja ada dua hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu pandangan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat dan pandangan masyarakat yang sudah mau menerima perubahan dan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum Islam maupun hukum nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (filed research) yaitu penelitian yang berdasarkan penalaran yang dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan, untuk mendapatkan data secara detail. Kemudian sumber data pada penelitian ini adalah primer masyarakat bangsawan dan skunder diambil dari buku jurnal da informasi dari orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah induktif dimana penelitian ini menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian harta waris dalam pernikahan menak dengan jajar karang di Desa Kota Raja.Terdapat cara atau beberapa macam didalam proses pembagaian harta waris dalam hukum Adat Sasak, yaitu:Berdasarkan atas suka rela dan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Mengenai pembagaian yang didasarkan atas sukarela, apabila tidak ada paksaan maka hal itu diperbolehkan, sebab Islam tidak bermaksud mempersulit umatnya dan selalu memberi jalan keluarnya.Walaupun sistem kewarisan masyarakat Desa Kota Raja sudah banyak dimasuki pengaruh ajaran agama Islam, namun pada prakteknya sistem kewarisan adat masih sangat kuat dominannya, hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain masyarakat sangat panatik terhadap teradisi nenek moyang mereka, peraktek tersebut merupakan warisan nenek moyang yang sudah mendarah daging. Meskipun pada kenyataanya masyarakat menganut agama Islam. Dimana masyarakat masih sangat tunduk kepada ketentuan adat sehingga tidak pernah di dapati kasus yang mengenai pembagian waris yang masuk kepengadialan, kalau ada masalah kewarisan mereka mengarahkannya kepada pemangku adat untuk diputuskan dalam musyawarah adat.
OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA MELALUI E-COURT PERADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama SelongKelas 1B) M Indra Gunawan M Indra Gunawan
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 02 (2024): AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak; Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pelayanan administrasi perkara melalui e-court di Peradilan Agama Selong setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik perubahan kedua dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dimana dalam penelitian ini terdapat permasalahan yaitu kurangnya penggunaan pelayanan administrasi perkara melalui e-court padahal penerapan e-court telah dimulai dari Tahun 2019, namun penggunanya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah perkara pengguna aplikasi e-court berjumlah 698, sedangkan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong secara manual pada tahun 2021 perkara masuk 2.888 per tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam kegiatan penelitian peneliti bertindak sebagai pengamat non partisipatif dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian dan analisis temuan data, peneliti menemukan bahwa dalam efektifitas pelayanan administrasi perkara melalui e-court di Peradilan Agama Selong yaitu pelaksanaanya belum efektif karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Sebab penggunaan e-court bersifat mandiri. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong untuk mensosialisasikan e-court kepada para pihak dengan melalui sosialisasi, media complain, website Pengadilan Agama Selong, dan menawarkan kepada para pihak yang datang ke kantor pengadilan namun cara tersebut belum bisa mengatasi kurangnya penggunaan e-court di Pengadilan Agama Selong.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI LOMBOK TENGAH Lalu Haqqulyakin mulyawan Lalu haqqulyakin mulyawan
AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 02 (2024): AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH
Publisher : Prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAI Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak; Penelitian ini berfokus pada latar belakang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok tengah nomor 19 tahun 2021. Yang mana tujuan penelitian ini ingin menjelaskan serta menganalisis bagaimana proses pengadaan tanah tersebut serta menganalisis bagaimana penerapan PP No. 19 Tahun 2021 dalam pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan dimana ganti untung yang tidak sesuai dengan harga tanah pada umumnya atau pengambilalihan hak atas tanah dari masyarakat ke pemerintah daerah diatambah lagi tanah yang diambil merupakan tanah persawahan yang menjadi salah satu mata penceharian masyarakat. Berdasarkan latar belakan tersebut, maka rumusan masalah yang dapat buat adalah; Bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut PP No. 19 Tahun 2021, dan Bagaimana penerapan PP No. 19 Tahun 2021 dalam pembangunanKepentingan Umum di Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Jenis penelitian normatif empiris, dan menggunakan tiga pendekatan yaitu; pendekatan undang-undang (statute approach),pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari data; primer dan skunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dalam pembangunan jalan baypass Bandara Internasional Lombok belum sepenuhnya efektif, didasarkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 digunkan sebagai dasar hukum setelah dilaksanakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga ada beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang blm terimplementasi dengan baik.

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 02 (2024): AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH Vol. 3 No. 01 (2024): JURNAL AL-RASYAD Vol. 2 No. 02 (2023): JURNAL AL-RASYAD Vol. 2 No. 01 (2023): JURNAL AL-RASYAD Vol. 1 No. 2 (2022): Hukum dan Etika Bisnis Syariah Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah