cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ana Laela Fatikhatul Choiriyah
Contact Email
lustitia@umsj.ac.id
Phone
+62331-335728
Journal Mail Official
lustitia@umsj.ac.id
Editorial Address
Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Lex Et Lustitia
Published by Universitas Moch. Sroedji
ISSN : -     EISSN : 30645484     DOI : https://doi.org/10.70079/lel
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal publishes manuscripts of research results in Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Customary Law, Tax Law, State Financial Law, Environmental Law, Legal Politics and other sections related to contemporary issues in the field of legal science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024): Desember" : 5 Documents clear
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KONSEP MUDHARAT DAN MASLAHAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Muhammad Erfan Muktasim Billah; Pradana Budi Setiawan
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.68

Abstract

Di negara Indonesia hukum islam dan hukum nasional ini memiliki hubungan terkait interaksi sesama manusia yang telah diatur dalam Al-Qur’an maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku secara positif agar terhindar dari suatu masalah. Konsep didalam Maslahah sendiri berarti kebajikan sedangkan mudharat memiliki arti kerusakan. Pada penelitian ini membahas mengenai maslahah dan mudharat dari perspektif hukum islam dan hukum nasional. Pendekatan kualitatif ini diterapkan untuk memahami secara mendalam terkait konsep tersebut diterapkan dalam kedua sistem hukum dimana hukum nasional di Indonesia, maslahah berperan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang serta dalam hukum nasional dijabarkan menurut para ulama fikih, begitu juga dengan konsep mudharat dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DESK COLLECTOR FINTECH ILEGAL Ni Putu Ratnayutika; Nikmatul Keumala Nofa Yuwono; Ana Laela Fatikhatul Choiriyah; Tri Dharma Putra
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.69

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan pinjaman online sebagai alternatif keuangan bagi masyarakat Indonesia. Pinjaman online, terutama melalui fintech seperti peer-to-peer (P2P) lending dan payday loans, menawarkan kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana. Namun, maraknya penyalahgunaan layanan pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk ancaman terhadap privasi data pribadi pengguna, pelanggaran hukum, dan praktik penagihan yang tidak etis. Studi ini menganalisis regulasi yang berlaku, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018, yang bertujuan melindungi konsumen dan menegakkan transparansi dalam layanan fintech. Selain itu, ancaman penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal dan tindakan arogansi debt collector menjadi sorotan utama. Beberapa kasus menunjukkan penyalahgunaan data pribadi untuk intimidasi, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Regulasi terkait, termasuk UU ITE dan RUU Perlindungan Data Pribadi, masih dianggap belum memadai untuk menangani pelanggaran data secara rinci. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan data pribadi, pengawasan lebih ketat oleh OJK, dan pengenalan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran. Studi ini memberikan wawasan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen layanan fintech dan urgensi perbaikan regulasi di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN JEMBER Gatot Irianto; Rosy Dwi Kurniawan
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.70

Abstract

Pembangunan daerah menghadapi tantangan globalisasi yang memerlukan kesiapan dalam mengoptimalkan kewenangan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional. Salah satu isu yang menonjol adalah pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering kali menjadi sumber ketidakteraturan di perkotaan. Penelitian ini membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait PKL, khususnya di Kabupaten Jember. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji langkah-langkah yang diambil Satpol PP dalam penataan PKL, termasuk strategi persuasif dan represif. Temuan menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam pengaturan PKL mampu menciptakan sinergi antara penegakan ketertiban kota dan perlindungan pelaku usaha kecil, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pembinaan PKL yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
KAJIAN YURIDIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN Mustajib Mustajib; Cora Elly Noviati; Encik Lukmanul Hakim
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.71

Abstract

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea kedua menegaskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Konsep ini selaras dengan pemikiran utilitarianisme yang bertujuan menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembangunan sektor pertanian yang maju, efisien, dan berkelanjutan. Namun, laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan perumahan, yang berpotensi mengancam swasembada pangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi dan kebijakan yang efektif untuk menjaga keutuhan lahan pertanian sebagai upaya mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Bintang Mandala Karyudi; Nuril Firdausiah
Lex Et Lustitia Vol. 1 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70079/lel.v1i2.72

Abstract

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Serta Peran masyarakat penting dalam mengawasi penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya, menciptakan stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dampak positif supremasi hukum diharapkan meningkatkan stabilitas nasional dan mendorong demokrasi.permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah kondisi penegakan hukum telah menunjukkan supremasi hukum?, Kedua bagaimana peran masyarakat dalam menjaga supremasi hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Pendekatan sosio-hukum digunakan untuk mempertimbangkan hubungan hukum dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian Supremasi hukum sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Tantangan dalam penegakan hukum Indonesia meliputi korupsi, disparitas, intervensi politik, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Solusinya melibatkan perbaikan politik, paradigmatik, dan peningkatan kesadaran hukum. Penegakan hukum yang efektif mendukung demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Supremasi hukum memastikan perlindungan hak warga negara namun penegakan hukum belum mencerminkan supremasi hukum sepenuhnya. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kesadaran hukum guna mendukung supremasi hukum yang sesungguhnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): JUNI Vol. 1 No. 2 (2024): Desember Vol. 1 No. 1 (2024): Juni