Judex Laguens
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 1 (2025)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Digital Transformation: Implementation of 100 Percent Electronic Trial in Civil Cases: Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata ]]>
<![CDATA[Muhammady, Alfian]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.1-16
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 5.0 berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali merambah pada sistem persidangan di pengadilan. Salah satu dampak besar tersebut adalah diterapkannya inovasi persidangan elektronik atau e-litigasi menggunakan aplikasi e-court dalam peradilan Indonesia dengan tujuan mewujudkan sistem pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi persidangan elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tondano. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan penerapan e-court pada masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Tondano telah berhasil mengimplementasikan sistem persidangan elektronik (e-court) secara baik sesuai dengan regulasi, kendala yang dihadapi mampu diidentifikasi dan diselesaikan dengan menggunakan strategi yang relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.]]>
<![CDATA[Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik di Era Revolusi Industri 5.0 sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju: Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik di Era Revolusi Industri 5.0 sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju ]]>
<![CDATA[Christin, Nelvy]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.37-53
<![CDATA[Hakim memiliki tugas ganda yang menantang, kompleks dan multidemensional terdiri dari tugas yang bersifat yudisial dan non yudisial. Perubahan teknologi informasi ke arah industri ekonomi global berdampak pada dunia peradilan. Karena itu Revolusi Industri 5.0 juga harus mampu dijawab oleh hakim dalam menangani setiap perkara terlebih pada alat bukti elektronik terlebih pada sengketa ekonomi. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan aktualisasi kebijakan peradilan tentang alat bukti elektronik pada era revolusi industri 5.0. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran adaptif bagi hakim dalam menjalankan tugas kesehariannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan aktualisasi kebijakan peradilan mengenai alat bukti elektronik untuk menjamin kepentingan kepastian hukum pada era Revolusi Industri 5.0 adalah dengan membentuk Peraturan yang mengatur tentang pengakuan dan perlakuan terhadap alat bukti elektronik agar terwujud kesatuan dan konsistensi implementasi hukum pembuktian elektronik.]]>
<![CDATA[Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Karmin]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.17-36
<![CDATA[Anak memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka anak harus mendapatkan hak-haknya baik secara natural maupun secara konstitusi. Perlindungan terhadap pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti sewaktu hubungan orang tuanya masih harmonis akan tetapi juga tetap harus dilakukan ketika orang tuanya bercerai bahkan perlindungan tersebut harus terus dilakukan sampai anak tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Salah satu hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak atas harta bersama pasca perceraian orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparisi pengaturan dan implementasi upaya perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh para hakim dan pemerintah sebagai salah satu referensi dalam melakukan kebijakan terhadap perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian sedangkan di Malaysia sudah diatur. Adapun implementasi perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dilakukan pada putusan-putusan pengadilan sedangkan di Malaysia telah dilakukan melalui Badan Sokongan Keluarga (BSK).]]>
<![CDATA[Pengaduan Sebagai Syarat Esensial Tindak Pidana e-Criminal Defamation pada Putusan MA Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022: Pengaduan Sebagai Syarat Esensial Tindak Pidana e-Criminal Defamation pada Putusan MA Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022 ]]>
<![CDATA[Rani Nurbaeti]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.54-73
<![CDATA[Hukum acara merupakan kunci masuk dan memiliki fungsi sebagai rambu dalam penegakan hukum materiil di depan persidangan pengadilan. Dalam perkembangannya, banyak pembaharuan hukum acara pidana dalam perkara tertentu, salah satunya adalah perkara e-criminal defamation. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi baru dalam praktik hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan syarat formil dakwaan perkara e-criminal defamation. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung menjadikan surat pengaduan sebagai syarat esensial dakwaan perkara e-criminal defamation sebagaimana maksud ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah penegakan hukum materiil dan hukum acara pidana yaitu memberikan jaminan perlindungan hak, kebenaran dan keadilan; sebagai panduan (hukum acara) dalam proses hukum lebih lanjut; serta menghindari penyalahgunaan dan pengedepanan asas sederhana, cepat, biaya ringan.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Independensi Hakim melalui Reaktualisasi Behavioral Jurisprudence pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Mewujudkan Independensi Hakim melalui Reaktualisasi Behavioral Jurisprudence pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Amanda Sheilla Rahma Zahbrita]]>;
<![CDATA[Fatika Az Zahra Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Rizal Surya Handika]]>;
<![CDATA[Salma Fitriya Nur Hanifah]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.74-94
<![CDATA[The law functions to maintain public interests in society, safeguard human rights, and realise justice. Judges as the enforcers of justice have independence and self-reliance in every law enforcement process that is guaranteed in the legislation. Unfortunately, the independence of judges is often limited by the law itself and does not provide a gap for judges to include elements of behavioural jurisprudence and their conscience. This research aims to elaborate the urgency of behavioural jurisprudence in criminal law enforcement by judges. This research can be useful as an evaluation material in solving the problem of overcapacity in correctional institutions in Indonesia. The research method used in this research is normative legal research method with case approach and legislation. The results of the research show that the reform of the punishment system by prioritising behavioural jurisprudence and the conscience of judges will ensure the spirit of law enforcement that prioritises benefit and justice.]]>
<![CDATA[Digital Transformation: Implementation of 100 Percent Electronic Trial in Civil Cases: Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata ]]>
<![CDATA[Muhammady, Alfian]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.1-16
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 5.0 berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali merambah pada sistem persidangan di pengadilan. Salah satu dampak besar tersebut adalah diterapkannya inovasi persidangan elektronik atau e-litigasi menggunakan aplikasi e-court dalam peradilan Indonesia dengan tujuan mewujudkan sistem pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi persidangan elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tondano. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan penerapan e-court pada masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Tondano telah berhasil mengimplementasikan sistem persidangan elektronik (e-court) secara baik sesuai dengan regulasi, kendala yang dihadapi mampu diidentifikasi dan diselesaikan dengan menggunakan strategi yang relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.]]>
<![CDATA[Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik di Era Revolusi Industri 5.0 sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju: Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik di Era Revolusi Industri 5.0 sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju ]]>
<![CDATA[Christin, Nelvy]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.37-53
<![CDATA[Hakim memiliki tugas ganda yang menantang, kompleks dan multidemensional terdiri dari tugas yang bersifat yudisial dan non yudisial. Perubahan teknologi informasi ke arah industri ekonomi global berdampak pada dunia peradilan. Karena itu Revolusi Industri 5.0 juga harus mampu dijawab oleh hakim dalam menangani setiap perkara terlebih pada alat bukti elektronik terlebih pada sengketa ekonomi. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan aktualisasi kebijakan peradilan tentang alat bukti elektronik pada era revolusi industri 5.0. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran adaptif bagi hakim dalam menjalankan tugas kesehariannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan aktualisasi kebijakan peradilan mengenai alat bukti elektronik untuk menjamin kepentingan kepastian hukum pada era Revolusi Industri 5.0 adalah dengan membentuk Peraturan yang mengatur tentang pengakuan dan perlakuan terhadap alat bukti elektronik agar terwujud kesatuan dan konsistensi implementasi hukum pembuktian elektronik.]]>
<![CDATA[Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Karmin]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.17-36
<![CDATA[Anak memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka anak harus mendapatkan hak-haknya baik secara natural maupun secara konstitusi. Perlindungan terhadap pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti sewaktu hubungan orang tuanya masih harmonis akan tetapi juga tetap harus dilakukan ketika orang tuanya bercerai bahkan perlindungan tersebut harus terus dilakukan sampai anak tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Salah satu hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak atas harta bersama pasca perceraian orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparisi pengaturan dan implementasi upaya perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh para hakim dan pemerintah sebagai salah satu referensi dalam melakukan kebijakan terhadap perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian sedangkan di Malaysia sudah diatur. Adapun implementasi perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dilakukan pada putusan-putusan pengadilan sedangkan di Malaysia telah dilakukan melalui Badan Sokongan Keluarga (BSK).]]>
<![CDATA[Pengaduan Sebagai Syarat Esensial Tindak Pidana e-Criminal Defamation pada Putusan MA Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022: Pengaduan Sebagai Syarat Esensial Tindak Pidana e-Criminal Defamation pada Putusan MA Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022 ]]>
<![CDATA[Rani Nurbaeti]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.54-73
<![CDATA[Hukum acara merupakan kunci masuk dan memiliki fungsi sebagai rambu dalam penegakan hukum materiil di depan persidangan pengadilan. Dalam perkembangannya, banyak pembaharuan hukum acara pidana dalam perkara tertentu, salah satunya adalah perkara e-criminal defamation. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi baru dalam praktik hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan syarat formil dakwaan perkara e-criminal defamation. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung menjadikan surat pengaduan sebagai syarat esensial dakwaan perkara e-criminal defamation sebagaimana maksud ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah penegakan hukum materiil dan hukum acara pidana yaitu memberikan jaminan perlindungan hak, kebenaran dan keadilan; sebagai panduan (hukum acara) dalam proses hukum lebih lanjut; serta menghindari penyalahgunaan dan pengedepanan asas sederhana, cepat, biaya ringan.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Independensi Hakim melalui Reaktualisasi Behavioral Jurisprudence pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Mewujudkan Independensi Hakim melalui Reaktualisasi Behavioral Jurisprudence pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Amanda Sheilla Rahma Zahbrita]]>;
<![CDATA[Fatika Az Zahra Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Rizal Surya Handika]]>;
<![CDATA[Salma Fitriya Nur Hanifah]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.74-94
<![CDATA[The law functions to maintain public interests in society, safeguard human rights, and realise justice. Judges as the enforcers of justice have independence and self-reliance in every law enforcement process that is guaranteed in the legislation. Unfortunately, the independence of judges is often limited by the law itself and does not provide a gap for judges to include elements of behavioural jurisprudence and their conscience. This research aims to elaborate the urgency of behavioural jurisprudence in criminal law enforcement by judges. This research can be useful as an evaluation material in solving the problem of overcapacity in correctional institutions in Indonesia. The research method used in this research is normative legal research method with case approach and legislation. The results of the research show that the reform of the punishment system by prioritising behavioural jurisprudence and the conscience of judges will ensure the spirit of law enforcement that prioritises benefit and justice.]]>
