cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnalsainmikum@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnalsainmikum@gmail.com
Editorial Address
Lumbung Pare Cendekia Jl. Raya Praya-Mantang KM.07 Aik Mual, Lombok Tengah - NTB 83511 email : jurnalsainmikum@gmail.com
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Published by Lumbung Pare Cendekia
ISSN : 3025650X     EISSN : 3025650X     DOI : https://doi.org/10.60126/sainmikum
Core Subject : Economy, Science, Social,
Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SAINMIKUM : Jurnal Riset Ilmiah is a peer-review journal that could be access to the public, published by Lumbung Pare Cendekia. This journal is published six issue a year, every month with online version of E-ISSN: 3025-650X. SAINMIKUM provides a platform for researchers, academics, professionals, practitioners and students to embed and share knowledge in the form of empirical and theoretical research papers, case studies, literature reviews and book reviews related to multidisciplinary research. SAINMIKUM welcomes and recognizes high quality theoretical and empirical research papers, case studies, review papers, literature reviews, book reviews, conceptual frameworks, analysis and simulation models, technical notes related to research from researchers, academics, professionals, practitioners, and students.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 101 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Kelayakan Bisnis UMKM Kuliner Ditinjau dari Aspek Pasar dan Pemasaran: Studi Kasus Ayam Geprek dan Tahu Walik Masrezz Palembang Zeva Aprillya Putridhinata; Azzahra Aprilia Putri; Audia Franexi; Jesika Jesika; Anggreany Hustia
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1755

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi utama perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, pada tahun 2023 terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia yang berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional senilai Rp9.580 triliun, sekaligus menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Di tengah pertumbuhan sektor penyediaan makanan dan minuman yang mencapai 4,85 juta unit usaha pada 2023, persaingan kuliner semakin kompetitif dan menuntut para pelaku UMKM untuk merumuskan strategi bisnis yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan bisnis UMKM kuliner Ayam Geprek dan Tahu Walik Masrezz Palembang ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Pendekatan segmentasi, targeting, positioning (STP) serta bauran pemasaran 4P (product, price, place, promotion) dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi pasar yang baik dengan target utama pelajar dan mahasiswa. Strategi harga yang terjangkau, variasi produk, lokasi yang strategis, serta promosi yang masih didominasi oleh word of mouth menjadi faktor yang mendukung kelayakan bisnis. Meskipun telah memiliki akun media sosial, pemanfaatannya sebagai sarana promosi digital masih belum optimal sehingga menjadi peluang pengembangan usaha di masa mendatang.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Jasa Pemasangan Kawat Gigi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Atina Rokhmani Putri; M Ghufron Az; Kasuwi Saiban
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1763

Abstract

Maraknya praktik pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum maupun tukang gigi yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter gigi dan tukang gigi dalam penyelenggaraan jasa pemasangan kawat gigi serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter gigi maupun tukang gigi yang melakukan tindakan di luar kewenangan profesinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui hak untuk memperoleh ganti kerugian, pelayanan yang memenuhi standar profesi, serta penegakan hukum terhadap praktik pelayanan kesehatan yang melampaui kompetensi dan kewenangan. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum, pengawasan pemerintah, dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar kompetensi merupakan faktor penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen di bidang pelayanan kesehatan gigi.
Peran Teknologi Informasi dalam Mendukung Penatausahaan Anggaran pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Agil Putra Hijaya
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1778

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penatausahaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam mendukung penatausahaan anggaran pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan Magang Profesi pada 4 Agustus–29 September 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, ketepatan, transparansi, dan akuntabilitas penatausahaan anggaran. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan internet, ketidakstabilan server, dan perbedaan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Peran Legalitas Usaha Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kabupaten Bengkalis: Perspektif Hukum Ekonomi Edo Yuanda; Evi Serfisa; Muhaimin Muhaimin; Muhammad Alfa Ridzi; Afriana Yesika
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1781

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga menghambat akses pembiayaan, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Bengkalis dari perspektif hukum ekonomi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pembiayaan, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Dari perspektif hukum ekonomi, legalitas usaha merupakan instrumen yang mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi ekonomi bagi pelaku UMKM. Meskipun sistem perizinan berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) telah mempermudah proses perizinan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum dan digital serta terbatasnya pendampingan.
Kewenangan Hakim dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi terhadap Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg) Egiardus Bana; Robertus B Oe Haki
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1807

Abstract

Penentuan kerugian keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, terutama berkaitan dengan batas kewenangan hakim dalam menilai dan menentukan besaran kerugian berdasarkan fakta persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam perspektif kepastian hukum dengan mengkaji Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi dan evaluasi terhadap ketentuan hukum, doktrin, serta pertimbangan hakim dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarannya berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam perkara yang diteliti, Majelis Hakim tidak menggunakan secara keseluruhan perhitungan kerugian keuangan negara yang diajukan Penuntut Umum sebesar Rp1.334.525.454,00, tetapi menentukan jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp497.490.810,29. Adapun Rp28.960.000,00 merupakan jumlah yang dinilai memperkaya Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, sehingga kedua nilai tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Penentuan kerugian oleh hakim tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak terletak pada pelarangan hakim untuk menentukan besaran kerugian, tetapi pada adanya batas yang jelas antara kewenangan menilai alat bukti dan penghitungan kerugian secara mandiri serta kewajiban hakim memberikan pertimbangan yang transparan dan dapat diuji secara hukum.
Budaya Patriarki Atoin Meto sebagai Faktor Viktimogenik: Analisis Viktimologi Kritis terhadap Viktimisasi Perempuan dalam Praktik Sosial dan Hukum Adat di Kabupaten Timor Tengah Utara Yosep Copertino Apaut; Michael Christianto Adur
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1808

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi budaya patriarki dalam masyarakat Atoin Meto serta implikasinya terhadap kerentanan dan viktimisasi perempuan dalam perspektif Critical Victimology. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan yang terdiri atas tiga tokoh adat dan satu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Utara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi patriarki dalam masyarakat Atoin Meto masih terlihat dalam distribusi kewenangan, terutama terkait keputusan adat, tanah, dan warisan. Namun, konstruksi tersebut tidak bersifat statis karena perkembangan pendidikan dan perubahan sosial telah memperluas partisipasi perempuan. Dalam perspektif Critical Victimology, patriarki berpotensi menjadi faktor viktimogenik ketika berinteraksi dengan ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, dan hambatan sosial yang membatasi akses perempuan terhadap perlindungan. Penelitian juga menemukan bahwa mekanisme adat memiliki fungsi penting dalam menjaga harmoni sosial, tetapi tidak boleh menghambat hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merumuskan Model Integratif Perlindungan Perempuan Berbasis Budaya Atoin Meto yang terdiri atas lima pilar, yaitu penguatan kelembagaan adat, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, pemberdayaan perempuan, pendidikan hukum masyarakat, dan penguatan kebijakan pemerintah daerah.
Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Penjualan Motor Bodong di Atambua Kabupaten Belu Lukman Pratama; Orpa Ganefo Manuain; Ngongo Dede
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1815

Abstract

Penjualan sepeda motor tanpa dokumen yang sah merupakan permasalahan hukum yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencurian, penggelapan, atau penipuan serta dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Kepolisian Resor Belu dalam mencegah dan menangani tindak pidana penjualan sepeda motor tanpa dokumen di Atambua, Kabupaten Belu, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kanit Pidum Polres Belu dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum, patroli, razia, serta pemeriksaan legalitas kendaraan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pengamanan barang bukti, dan proses hukum. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, harga sepeda motor tanpa dokumen yang lebih murah, kendaraan yang berasal dari luar wilayah hukum Polres Belu, serta minimnya laporan dan keterangan saksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan penjualan sepeda motor tanpa dokumen memerlukan penguatan edukasi hukum, koordinasi lintas wilayah dan instansi, serta peningkatan mekanisme pemeriksaan legalitas kendaraan.
Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Hubungan Kerja antara Pengusaha dan Pekerja Sekunda Sanak; Hasbi Pasolo
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1820

Abstract

Penerapan prinsip demokrasi dalam hubungan kerja penting untuk mewujudkan hubungan industrial yang setara, transparan, partisipatif, dan berkeadilan antara pengusaha dan pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip demokrasi dalam hubungan kerja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 13 pekerja yang dipilih secara purposive, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan penalaran kritis dan pendekatan induktif, kemudian dianalisis menggunakan kerangka ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip demokrasi dalam hubungan kerja belum diterapkan secara efektif. Pekerja belum memperoleh ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam pembentukan perjanjian kerja, sementara transparansi mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja juga masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara pengusaha dan pekerja dalam pembentukan dan pelaksanaan hubungan kerja. Analisis ROCCIPI menunjukkan bahwa faktor Rule, Opportunity, Capacity, dan Communication menjadi faktor yang berkontribusi terhadap belum demokratisnya hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, serta peningkatan akses informasi dan partisipasi pekerja untuk mewujudkan hubungan kerja yang demokratis dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja.
Batasan Diskresi Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Restorative Justice untuk Menjamin Kepastian Hukum Padlilah Padlilah
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1824

Abstract

Penerapan restorative justice merupakan perkembangan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, pengaturannya di Indonesia masih bersifat sektoral sehingga belum membentuk parameter yang seragam dalam penggunaan diskresi aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan disparitas serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan diskresi dalam penerapan restorative justice serta merumuskan batasan normatif pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengaturan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan mengenai objek tindak pidana, batas ancaman pidana, nilai kerugian, kewenangan, prosedur, pengawasan, dan akibat hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan fragmentasi norma dan belum adanya parameter substantif minimum yang berlaku lintas-institusi. Sebagai novelty, penelitian ini menawarkan Model Batasan Normatif Pelaksanaan Diskresi yang meliputi legalitas, proporsionalitas dan kepentingan umum, akuntabilitas dan pengawasan, perlindungan hak para pihak, serta konsistensi penerapan. Model tersebut diharapkan menjadi dasar harmonisasi regulasi restorative justice untuk memperkuat kepastian hukum dan mengurangi disparitas penerapannya.
Analisis Yuridis Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Syarifuddin; Bastia Hafilatunnisa; Fathurrahman Fathurrahman
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1831

Abstract

Diversi merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan diversi berperan dalam melindungi hak anak, menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, serta mendorong penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan beberapa norma, khususnya Pasal 6 huruf (e) dan Pasal 8 ayat (3) huruf (f) UU SPPA. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewujudkan penerapan diversi yang efektif dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan optimal bagi anak.

Page 10 of 11 | Total Record : 101

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Juni 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Juni 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202 Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Sains, Ekonomi Dan Hukum (SAINMIKUM) More Issue