cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnalsainmikum@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnalsainmikum@gmail.com
Editorial Address
Lumbung Pare Cendekia Jl. Raya Praya-Mantang KM.07 Aik Mual, Lombok Tengah - NTB 83511 email : jurnalsainmikum@gmail.com
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Published by Lumbung Pare Cendekia
ISSN : 3025650X     EISSN : 3025650X     DOI : https://doi.org/10.60126/sainmikum
Core Subject : Economy, Science, Social,
Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SAINMIKUM : Jurnal Riset Ilmiah is a peer-review journal that could be access to the public, published by Lumbung Pare Cendekia. This journal is published six issue a year, every month with online version of E-ISSN: 3025-650X. SAINMIKUM provides a platform for researchers, academics, professionals, practitioners and students to embed and share knowledge in the form of empirical and theoretical research papers, case studies, literature reviews and book reviews related to multidisciplinary research. SAINMIKUM welcomes and recognizes high quality theoretical and empirical research papers, case studies, review papers, literature reviews, book reviews, conceptual frameworks, analysis and simulation models, technical notes related to research from researchers, academics, professionals, practitioners, and students.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 70 Documents
 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kurniawan, Muhamad Rafli; Jasia, Nabila; Ramadhan, Gibran Ferdy; Sabrina, Alghanyyu Racha; Antony, Ahmad Reza; Putri, Regita Kismaya; Kurniawan, Deni
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1392

Abstract

Desain industri termasuk salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang memegang peran penting dalam melindungi hasil karya kreatif di sektor industri. Perlindungan hukum terhadap desain industri dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah praktik peniruan yang dapat merugikan para pencipta. Artikel ini bertujuan untuk menelaah pengaturan hukum serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap desain industri dalam kerangka sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel jurnal, serta sumber daring yang kredibel dan relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan desain industri di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang desain melalui mekanisme pendaftaran. Tetapi dalam pelaksanaannya perlindungan ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan desain dan belum maksimalnya penerapan hukum terhadap kasus pelanggaran. Oleh sebab itu diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum secara konsisten, serta pembentukan kesadaran publik agar sistem perlindungan desain industri dapat berfungsi lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi pencipta, dan mendukung perkembangan industri nasional.
Urgensi Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM Dalam Materi Muatan Peraturan Daerah Pasolo, Hasbi; Sanak, Sekunda
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1399

Abstract

Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen hukum di tingkat daerah harus mampu memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat, khususnya kelompok kepentingan yang diaturnya. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, perancang peraturan daerah dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam materi muatan Peraturan Daerah agar peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah serta menganalisis alasan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam materi muatan Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formal pembentukannya maupun dari aspek materi muatan yang dikandungnya. Materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Peraturan Daerah menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia dan mewujudkan Peraturan Daerah yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Khusaini, Muhammad Al; Silviyawati, Sindi; Khaerunnisa, Lintang; Kharisma, Indri
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1401

Abstract

Perkembangan financial technology (FinTech) memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, namun di sisi lain berpotensi mendorong perilaku konsumtif mahasiswa. Literasi keuangan dipandang sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi kemampuan individu dalam mengambil keputusan keuangan secara rasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 38 mahasiswa aktif pengguna layanan financial technology. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, yang didukung oleh uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan financial technology masing-masing berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi mengindikasikan bahwa literasi keuangan dan financial technology memiliki kontribusi besar dalam menjelaskan variasi perilaku konsumtif pada responden penelitian ini.
Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum Susantini, Dian
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1404

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menimbulkan perdebatan luas di ruang publik, khususnya terkait implikasinya terhadap supremasi sipil, demokrasi, dan legitimasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengaturan baru dalam UU TNI terhadap stabilitas negara dan legitimasi bangsa dalam perspektif negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, serta dilengkapi dengan analisis kritis terhadap dinamika hubungan sipil-militer pascareformasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan peran TNI, khususnya dalam ruang non-militer dan jabatan sipil, berpotensi mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer, sehingga menimbulkan tantangan terhadap prinsip supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis. Meskipun penguatan peran TNI dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, implementasi yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan sipil yang efektif berisiko melemahkan legitimasi negara di mata publik. Selain itu, lemahnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi UU TNI turut memperbesar resistensi sosial dan polarisasi politik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa stabilitas negara dan legitimasi bangsa hanya dapat terwujud apabila penguatan peran TNI tetap berada dalam kerangka supremasi sipil, profesionalisme militer, dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan turunan yang jelas, penguatan mekanisme pengawasan sipil, serta evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi UU TNI guna memastikan keseimbangan antara keamanan nasional dan demokrasi konstitusional.
Pengaruh Literasi Keuangan Pribadi Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Gen Z di Universitas Pamulang Afrillia, Sefti; Hapsari, Wulandari Tri; Anggraini, Zakia
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1408

Abstract

Literasi keuangan menjadi kompetensi penting bagi Generasi Z dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan keuangan di era digital. Mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z mulai dihadapkan pada berbagai keputusan finansial mandiri, seperti pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta pemanfaatan layanan keuangan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan pribadi terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa Generasi Z di Universitas Pamulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 34 mahasiswa Generasi Z Universitas Pamulang menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji statistik melalui regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan mampu mendorong mahasiswa untuk mengelola keuangan secara lebih terencana, rasional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan edukasi literasi keuangan di lingkungan perguruan tinggi menjadi sangat penting.
Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Harga Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) Pasca IPO Erwanto, Eko; Kharisma, Indri
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan saham dan kapitalisasi pasar terhadap harga saham PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) pasca Initial Public Offering (IPO). Penelitian ini merupakan mini riset dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa struktur kepemilikan saham, jumlah saham beredar, dan harga saham harian yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dilakukan pada masa pasca IPO. Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh parsial dan simultan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham dan kapitalisasi pasar memiliki pengaruh terhadap harga saham CDIA pasca IPO. Temuan ini mengindikasikan bahwa komposisi kepemilikan saham serta ukuran perusahaan yang tercermin dalam kapitalisasi pasar menjadi faktor yang diperhatikan investor dalam pembentukan harga saham perusahaan yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Pada BPKAD Kabupaten Bengkalis) Ludhfi, Muhammad; Ashari, Hardi; Khairi, Ibnu
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1427

Abstract

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Proses ini menuntut pemahaman yang memadai terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung oleh regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Oleh karena itu, laporan magang profesi ini bertujuan untuk mengkaji proses dan penerapan standar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tahapan penyusunan serta pelaporan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Bengkalis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Bengkalis pada umumnya telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaannya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
Penentuan Kesalahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg) Tiip, Seviane Hendrik
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1449

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diterbitkan untuk mewujudkan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta mencegah terjadinya disparitas putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg serta membandingkannya dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg dalam kaitannya dengan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam kedua putusan tersebut tidak sepenuhnya menerapkan tahapan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020, khususnya dalam penentuan kategori kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa serta dalam pemilihan rentang penjatuhan pidana. Ketidakkonsistenan tersebut berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan Perma untuk mencegah disparitas pemidanaan dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Selain itu, tidak adanya pengaturan sanksi yang tegas terhadap hakim yang tidak menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 turut melemahkan daya ikat normatif peraturan tersebut dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan internal peradilan guna menjamin penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 secara konsisten dan efektif.
Argumentasi Hukum Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum (Analisis Putusan Nomor 179/Pid.B/Pn,PBL) Maqdaniyah, Torikatul
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1450

Abstract

Asas fiksi hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak peraturan perundang-undangan diundangkan dalam lembaran resmi negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan adagium ignorantia legis non excusat. Asas ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan alasan ketidaktahuan hukum dalam penegakan hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas fiksi hukum kerap menimbulkan persoalan keadilan substantif, khususnya ketika diterapkan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap informasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi hukum penerapan asas fiksi hukum dalam sistem penegakan hukum pidana serta menilai efektivitasnya ditinjau dari prinsip kepastian dan keadilan hukum melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/Pid.B/2014/PN PBL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori keadilan John Rawls, dan hukum progresif Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas fiksi hukum dalam putusan tersebut efektif dalam menjamin kepastian hukum, namun berpotensi mengabaikan keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan keterbatasan subjektif terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas fiksi hukum perlu dilakukan secara proporsional dan kontekstual agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Apartemen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Pengembang Properti Suwardi, Suwardi
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1464

Abstract

Perkembangan meningkatnya permintaan dalam hunian apartemen dalam segi bisnis penjualan apartemen dengan sistem pre-selling melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan fenomena yang lazim dalam sektor properti di Indonesia. PPJB digunakan sebagai instrumen hukum awal yang mengikat antara pengembang dan pembeli sebelum dilakukannya Akta Jual Beli. Namun, dalam praktiknya, posisi pembeli sering kali berada pada kondisi yang lemah akibat ketidakseimbangan posisi tawar dan dominasi klausula baku yang disusun sepihak oleh pengembang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli, khususnya apabila pengembang melakukan wanprestasi seperti keterlambatan pembangunan, perubahan spesifikasi bangunan, atau kegagalan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pembeli apartemen dalam hubungan kontraktual PPJB dengan pengembang properti serta mengkaji kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli apartemen secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang efektif bagi pembeli. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta perbaikan substansi PPJB agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara pengembang dan pembeli apartemen.

Page 7 of 7 | Total Record : 70

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Juni 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202 Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Sains, Ekonomi Dan Hukum (SAINMIKUM)