cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnalsainmikum@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnalsainmikum@gmail.com
Editorial Address
Lumbung Pare Cendekia Jl. Raya Praya-Mantang KM.07 Aik Mual, Lombok Tengah - NTB 83511 email : jurnalsainmikum@gmail.com
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Published by Lumbung Pare Cendekia
ISSN : 3025650X     EISSN : 3025650X     DOI : https://doi.org/10.60126/sainmikum
Core Subject : Economy, Science, Social,
Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SAINMIKUM : Jurnal Riset Ilmiah is a peer-review journal that could be access to the public, published by Lumbung Pare Cendekia. This journal is published six issue a year, every month with online version of E-ISSN: 3025-650X. SAINMIKUM provides a platform for researchers, academics, professionals, practitioners and students to embed and share knowledge in the form of empirical and theoretical research papers, case studies, literature reviews and book reviews related to multidisciplinary research. SAINMIKUM welcomes and recognizes high quality theoretical and empirical research papers, case studies, review papers, literature reviews, book reviews, conceptual frameworks, analysis and simulation models, technical notes related to research from researchers, academics, professionals, practitioners, and students.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 78 Documents
 4   5   6   7   8 
Konsep Kedaulatan Rakyat dan Batasan Kekuasaan Negara Dalam Kerangka Filsafat Hukum Apaut, Yosep Copertino
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1484

Abstract

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi dari kekuasaan negara. Namun, dalam praktik demokrasi modern, kekuasaan negara sering kali dijalankan secara legal-formal tanpa disertai legitimasi substantif yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan distorsi kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara dalam perspektif filsafat hukum, serta menjelaskan implikasinya bagi pembentukan negara hukum demokratis yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan konseptual, yang menelaah asas, prinsip, dan gagasan normatif mengenai legitimasi dan pembatasan kekuasaan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya berfungsi sebagai dasar asal-usul kekuasaan negara, tetapi juga sebagai standar legitimasi yang menuntut agar kekuasaan dijalankan secara adil, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, pemisahan kekuasaan, mekanisme checks and balances, serta jaminan hak asasi manusia merupakan konsekuensi inheren dari kedaulatan rakyat. Artikel ini menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan negara bukanlah pembatasan terhadap demokrasi, melainkan prasyarat esensial bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang menjunjung keadilan, kebebasan, dan partisipasi rakyat.
Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Perspektif Rasio Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Keserasian Anggaran Belanja Provinsi Papua Ariadi, Wa
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i6.1489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua dalam perspektif rasio desentralisasi fiskal, efisiensi, serta keserasian anggaran belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah sebagai indikator kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis pertumbuhan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio keserasian belanja yang terdiri dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dan belanja daerah Provinsi Papua selama periode penelitian mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, yang mengindikasikan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kinerja yang masih rendah, dengan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah berada pada kisaran 8,11 persen hingga 26,75 persen, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dari sisi efisiensi, kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kondisi yang bervariasi, di mana pada beberapa tahun anggaran realisasi belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan, yang mengindikasikan terjadinya ketidakefisienan anggaran. Sementara itu, analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, sedangkan alokasi belanja modal relatif rendah, sehingga orientasi anggaran belum sepenuhnya mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Digital Dalam Sengketa Dokumen Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia Aziz, Abdul; Sumawaty, Ike; Farras, Aqil
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1504

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan dokumen elektronik secara luas dalam berbagai perbuatan hukum, termasuk pemanfaatan tanda tangan digital sebagai sarana pengesahan yang memiliki akibat hukum. Keberadaan tanda tangan digital telah diakui secara normatif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam konteks keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktian dalam hukum perdata. Namun demikian, penggunaan tanda tangan digital juga berpotensi menimbulkan sengketa, terutama terkait keaslian, otentisitas, serta tanggung jawab para pihak dalam dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanda tangan digital dalam hukum perdata Indonesia serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan digital dalam dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam hukum perdata sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi, atau tuntutan perdata lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kepastian pengaturan serta mekanisme pembuktian yang jelas guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.
Analisis Yuridis Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar) Pratiwi Aurina; Sitti Khadijah Nur Fajri; Mohamad Aidil; Alif Muhaimin
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i2.1514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kesusilaan dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Data diperoleh melalui penelusuran referensi dan analisis dokumen putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 ayat (2) yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan represif serta upaya penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya konsistensi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa penuntut umum, dalam menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan adil guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban kejahatan kesusilaan.
Instrumen Hukum Daerah Untuk Pengendalian Plastik Sekali Pakai: Analisis Normatif Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Andin Rusmini
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i2.1502

Abstract

Penggunaan plastik sekali pakai, khususnya kantong plastik, telah menimbulkan persoalan lingkungan serius di Indonesia. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengendalian sampah plastik melalui kebijakan lokal. Tulisan ini menganalisis instrumen hukum daerah dalam pengendalian plastik sekali pakai dengan fokus pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah dan lingkungan hidup serta data implementasi kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perwali Surabaya 16/2022 didasarkan pada kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini menetapkan larangan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan modern maupun pasar tradisional di Surabaya, dilengkapi sanksi administratif bagi pelanggar. Evaluasi implementasi mengungkapkan upaya penegakan melalui satuan tugas khusus telah berhasil mengurangi timbulan sampah plastik sekitar dua ton per hari, meskipun masih terdapat tantangan di pasar tradisional. Kesimpulan: Perwali 16/2022 merupakan instrumen hukum daerah yang efektif secara yuridis dalam mendukung pengurangan sampah plastik dan mencerminkan pelaksanaan asas otonomi daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk memperkuat efektivitasnya, diperlukan konsistensi penegakan, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta pertimbangan peningkatan status regulasi (misalnya menjadi Perda) agar memiliki daya ikat lebih kuat dan cakupan yang lebih luas.
Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Anak Pada Ditreskrimu Polda Riau Simanjuntak, Lewis; Askarial, Askarial
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i2.1543

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban. Fenomena ini menunjukkan urgensi penanganan yang komprehensif, khususnya oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana implementasi peran kepolisian dalam menangani kasus tersebut dan apa saja kendala yang muncul di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap aparat kepolisian, korban, keluarga korban, serta pelaku, disertai dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah menjalankan perannya secara prosedural melalui tahapan penerimaan laporan, penyidikan, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan bukti, trauma korban, serta faktor sosial yang memengaruhi pelaporan kasus. Kesimpulannya, peran kepolisian sudah berjalan cukup optimal, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek pendekatan psikologis dan koordinasi lintas sektor. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji strategi pencegahan yang lebih efektif berbasis masyarakat.
Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Pekanbaru: Analisis Bentuk dan Faktor Penyebab Deswita, Silvia
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i2.1545

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk eksploitasi yang dialami anak jalanan di Kota Pekanbaru beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan fenomena anak jalanan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menafsirkan temuan-temuan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap anak jalanan terjadi dalam beberapa bentuk, seperti kegiatan mengamen, mengemis, hingga bekerja pada sektor informal di ruang publik. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan serta berdampak negatif pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain tekanan ekonomi keluarga, lingkungan sosial yang kurang kondusif, pola pengasuhan yang kurang tepat, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan. Fenomena ini juga dapat dipahami melalui sudut pandang teori pilihan rasional, di mana anak maupun keluarganya membuat keputusan untuk bekerja di jalan sebagai upaya bertahan hidup dalam situasi yang serba terbatas.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online: Analisis Kasus Kontemporer Padlilah
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i6.1569

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO dalam kasus-kasus kontemporer serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan analisis hukum terhadap putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KBGO masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakjelasan norma hukum, kesulitan dalam pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat, serta masih terjadinya reviktimisasi terhadap korban. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam penerapan pasal-pasal yang relevan, yang berdampak pada belum optimalnya pemberian keadilan bagi korban. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan pendekatan berbasis perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap KBGO dapat berjalan lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Page 8 of 8 | Total Record : 78

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Juni 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202 Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Sains, Ekonomi Dan Hukum (SAINMIKUM)