cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnalsainmikum@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnalsainmikum@gmail.com
Editorial Address
Lumbung Pare Cendekia Jl. Raya Praya-Mantang KM.07 Aik Mual, Lombok Tengah - NTB 83511 email : jurnalsainmikum@gmail.com
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Published by Lumbung Pare Cendekia
ISSN : 3025650X     EISSN : 3025650X     DOI : https://doi.org/10.60126/sainmikum
Core Subject : Economy, Science, Social,
Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SAINMIKUM : Jurnal Riset Ilmiah is a peer-review journal that could be access to the public, published by Lumbung Pare Cendekia. This journal is published six issue a year, every month with online version of E-ISSN: 3025-650X. SAINMIKUM provides a platform for researchers, academics, professionals, practitioners and students to embed and share knowledge in the form of empirical and theoretical research papers, case studies, literature reviews and book reviews related to multidisciplinary research. SAINMIKUM welcomes and recognizes high quality theoretical and empirical research papers, case studies, review papers, literature reviews, book reviews, conceptual frameworks, analysis and simulation models, technical notes related to research from researchers, academics, professionals, practitioners, and students.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 74 Documents
 4   5   6   7   8 
Tinjauan Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Missa, Jefri Karel; Jacob, Yossie Maria Yulianty; Kaesmetan, Rini Marselin
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i5.993

Abstract

Tulisan ini merupakan intisari dari skripsi yang membahas mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunggan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan dengan masalah pokok 1) Bagaimana tinjauan hukum terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? dan 2) Bagaimana implikasi terhadap implementasi ketentuan Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? Metode yang digunakan penulis yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Ketentuan tersebut melindungi pemberian kredit/perjanjian kredit antara kreditor dengan debitur untuk membuat perjanjian tertulis di hadapan Notaris atau PPAT. Sementara Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menimbulkan implikasi hukum penting terkait jaminan kredit, khususnya dalam konteks pembebanan hak tanggungan atas tanah. SKMHT memberikan kuasa kepada pihak lain, biasanya bank, untuk membebankan hak tanggungan pada objek hak atas tanah, biasanya sertifikat yang masih atas nama pengembang. Namun, penggunaan SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan pendaftaran hak tanggungan dapat menyebabkan hak tanggungan tidak terbentuk, sehingga bank tidak memiliki hak eksekusi jika debitur wanprestasi. Diharapkan agar para pihak dalam membuat perjanjian kredit perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah agar pemberi hak tanggungan tidak kehilangan haknya.
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pembangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bathin Solapan Fadillah, Arsya; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i5.1311

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan. Fokus kajian diarahkan pada tiga indikator utama pengawasan, yaitu (1) kepatuhan terhadap standar, (2) kesesuaian pelaksanaan, dan (3) tindakan perbaikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran DPRD sebagai lembaga representatif dalam memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan antarumat beragama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan rumah ibadah telah dijalankan, namun belum optimal secara substantif. Pada indikator kepatuhan terhadap standar, DPRD telah melakukan pengawasan administratif melalui rapat kerja dan evaluasi laporan, tetapi belum sepenuhnya melakukan verifikasi faktual di lapangan. Pada indikator kesesuaian pelaksanaan, ditemukan bahwa pembangunan rumah ibadah belum seluruhnya sejalan dengan rencana pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat, disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Sedangkan pada indikator tindakan perbaikan, DPRD telah memberikan rekomendasi kepada eksekutif, namun tindak lanjutnya belum efektif karena belum adanya mekanisme pengawasan berbasis waktu dan indikator keberhasilan yang jelas. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkalis masih menghadapi kendala pada aspek kelembagaan, koordinatif, dan partisipatif. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis indikator kinerja, peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta pembentukan forum pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa agar proses pembangunan rumah ibadah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial.
Belis: Sudut Pandang Memahami Masyarakat Baumata Dalam Konteks Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Leonardy, Josep; Bana, Egiardus
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i5.1356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kesepakatan adat tentang belis yang diberlakukan di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Kesepakatan adat mengenai belis yang disusun pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kecamatan bersama perwakilan masyarakat dari delapan desa dinilai mampu mengubah cara pandang serta membentuk perilaku sosial budaya masyarakat terkait pelaksanaan belis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan adat tersebut efektif berfungsi sebagai norma hukum adat yang mampu merekayasa perilaku sosial masyarakat, yang terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan keterlibatan aktif pemerintah desa dalam pelaksanaan belis. Namun demikian, implementasi kesepakatan adat belum optimal karena belum dikonstruksikan sebagai norma hukum positif dalam bentuk Peraturan Desa, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar kontribusi belis untuk Pendapatan Asli Desa dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan justifikasi formal melalui penyusunan Peraturan Desa agar kesepakatan adat mengenai belis memperoleh legitimasi hukum dan dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan desa.
Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital Berbasis Pendekatan Psikologi Konsumen Untuk Peningkatan Penjualan di CV. Anugerah Abadi HTSA di Kabupaten Kudus Romadhoni, Fakhrizal; Ratri, Prapti Madyo
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i6.1348

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan strategi pemasaran digital berbasis pendekatan psikologi konsumen untuk meningkatkan penjualan di CV. Anugerah Abadi HTSA di Kabupaten Kudus. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan observasi terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen mengenal produk melalui kombinasi media sosial, rekomendasi sosial, dan promosi tatap muka, serta merasa lebih yakin membeli ketika informasi disampaikan secara jelas, didukung visual yang kuat, dan komunikasi yang ramah. Dari sisi psikologis, keputusan pembelian didorong oleh kebutuhan fungsional, rasa percaya kepada penjual, emosi positif (rasa aman, praktis, efisien), serta bukti sosial dalam bentuk testimoni dan rekomendasi. Temuan ini menegaskan bahwa strategi pemasaran digital yang terstruktur, konsisten, dan dirancang berdasarkan pemahaman mendalam tentang motivasi dan perilaku konsumen mampu menurunkan keraguan, meningkatkan kepercayaan, serta mendorong pembelian ulang.
Kepastian Hukum Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Kusuma, Rendra Bhaktie
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i5.1362

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum bagi pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia dengan menitikberatkan pada sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan regulasi turunannya. Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif menyebabkan sertifikat tanah tidak sepenuhnya bersifat mutlak, sehingga masih membuka ruang munculnya sengketa kepemilikan dari pihak lain yang merasa sebagai pemilik sebenarnya. Dalam konteks ini, keberadaan pembeli beritikad baik perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, sebagaimana juga ditekankan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa pembeli beritikad baik atas objek tanah wajib dilindungi. Pendaftaran tanah, sebagaimana diamanatkan Pasal 23, 32 dan 38 UUPA, berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kepastian hukum melalui penyajian data fisik dan yuridis yang benar. Namun, dalam praktiknya, kelemahan sistem publikasi negatif, perbedaan penafsiran, serta kurang optimalnya verifikasi administratif sering kali menimbulkan persoalan ketika terjadi tumpang tindih kepemilikan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep itikad baik dibuktikan, bagaimana perlindungan terhadap pembeli beritikad baik diberikan melalui instrumen hukum yang ada, serta bagaimana idealnya sistem pendaftaran tanah di reformulasi agar mampu menutup celah sengketa kepemilikan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik masih belum konsisten, sehingga diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi penafsiran, dan peningkatan kualitas administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.
Keabsahan Klausul Non-Refundable Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Solechah, Solechah
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i6.1363

Abstract

Klausul non-refundable dalam perjanjian jual beli merupakan ketentuan yang menyatakan bahwa sejumlah pembayaran awal seperti uang muka, tanda jadi, atau booking fee tidak dapat dikembalikan meskipun transaksi dibatalkan. Klausul ini kian banyak digunakan dalam transaksi properti, kendaraan, maupun barang bernilai tinggi, namun sekaligus menimbulkan persoalan serius terkait keabsahannya menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif sah atau tidaknya klausul non-refundable ditinjau dari KUHPerdata, doktrin hukum kontrak, yurisprudensi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul non-refundable pada prinsipnya dapat dimasukkan dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun keberlakuannya tidak bersifat mutlak. Klausul tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak melanggar asas itikad baik, asas keseimbangan, asas proporsionalitas, serta tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang sangat merugikan. Selain itu, apabila klausul non-refundable dicantumkan dalam perjanjian baku oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang negosiasi kepada konsumen, klausul tersebut berpotensi melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan klausul non-refundable bersifat kasuistis dan harus dinilai berdasarkan keseimbangan kontraktual, kejelasan informasi, proporsionalitas jumlah uang yang tidak dikembalikan, serta ada tidaknya unsur wanprestasi dari masing-masing pihak.
Pengaruh Total Aset dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT Pakuwon Jati Tbk Periode 2019-2024 Kulsum, Siti Umi; Kharisma, Indri
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i6.1367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh total aset dan beban operasional terhadap laba bersih PT Pakuwon Jati Tbk periode 2019–2024. PT Pakuwon Jati Tbk merupakan salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia yang kegiatan usahanya meliputi pengembangan dan pengelolaan pusat perbelanjaan, perhotelan, apartemen, dan kawasan residensial. Kinerja keuangan perusahaan properti sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola aset secara optimal serta mengendalikan beban operasional agar tidak mengurangi tingkat profitabilitas. Fluktuasi kondisi ekonomi, khususnya pada masa pandemi COVID-19, turut memengaruhi stabilitas laba perusahaan, sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT Pakuwon Jati Tbk periode 2019–2024. Variabel independen dalam penelitian ini adalah total aset dan beban operasional, sedangkan variabel dependen adalah laba bersih. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial dan simultan terhadap laba bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan aset yang dikelola secara produktif mampu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, beban operasional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih, yang berarti peningkatan biaya operasional dapat menurunkan laba apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Secara simultan, total aset dan beban operasional terbukti berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Pakuwon Jati Tbk.
Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2025 Annasthasya, Dellia; Rahayu, Suciati; Alfindoria, Isnaeni; Kharisma, Indri
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i6.1380

Abstract

Pertumbuhan aset merupakan indikator utama dalam menilai kinerja dan kapasitas operasional perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan aset PT Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan BSI dan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan pertumbuhan pembiayaan syariah, sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan aset. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan syariah secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset Bank Syariah Indonesia. Temuan ini menegaskan peran penting fungsi intermediasi perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan aset melalui penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang optimal.
Analisis Peran Human Resource Development (HRD) Dalam Meningkatkan Produktivitas Sales (Studi Kualitatif di PT Mitra Distribusi Mandiri Cluster Kudus) Zahra, Sasa Alya Az; Harisuci, Tinon Citraning
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i6.1381

Abstract

Penurunan pencapaian target penjualan yang sebelumnya relatif stabil menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh PT Mitra Distribusi Mandiri Cluster Kudus. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran Human Resource Development (HRD) dalam mendukung produktivitas kerja karyawan sales. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran HRD dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan sales di PT Mitra Distribusi Mandiri Cluster Kudus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa HRD memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, pengawasan kedisiplinan, serta pembinaan karyawan sales. Namun demikian, peran HRD dalam meningkatkan motivasi kerja dan melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan masih perlu ditingkatkan agar produktivitas sales dapat dioptimalkan.
Pengaruh Free Cash Flow dan Kebijakan Dividen Terhadap Return Saham di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Periode 2015 - 2020 Siallagan, Wilda Aprilene; Amelia, Putri; Kharisma, Indri
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i6.1385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh free cash flow dan kebijakan dividen terhadap return saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selama periode 2015–2020. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan data harga saham yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa free cash flow berpengaruh signifikan terhadap return saham, yang mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bebas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, kebijakan dividen juga berpengaruh signifikan terhadap return saham, yang mencerminkan peran dividen sebagai sinyal positif mengenai kinerja dan prospek perusahaan. Secara simultan, free cash flow dan kebijakan dividen terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan arus kas yang efisien serta penetapan kebijakan dividen yang tepat dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan dan imbal hasil bagi investor.

Page 6 of 8 | Total Record : 74

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Juni 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Desember 202 Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Sains, Ekonomi Dan Hukum (SAINMIKUM)