Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum
Jurnal ini difokuskan pada kajian bidang studi ilmu hukum, dengan berbagai macam pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, ilmuan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum serta segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal.
Articles
20 Documents
<![CDATA[Penerapan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Fajar Kurniyasih]]>;
<![CDATA[Ika Setyorini]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i1.2790
<![CDATA[The application of an Omnibus Law method first full-length time is used in Indonesia in the formation of the Law No. 11 Year 2020 about Cipta Kerja. This certainly need to examined will the adoption of an Omnibus Law method in the formation of the Law Cipta Kerja in accordance with the procedures and the principles for the formation of legislations in Indonesia. This study using qualitiative methodology through approach normative juridical that have been analyzed a sort of descriptive set with conducted research on the application of an Omnibus Law method in the of the Law Cipta Kerja and legislations which are related. In this context discusses how the law in the formation of an omnibus legislation, in Indonesia the application of an Omnibus Law method in the of the Law Cipta Kerja in the formation and the discourse.Through this research, the results obtained that the Omnibus Law Method has been substantively carried out in Indonesia in the formation of several laws and regulations and the position of Omnibus Law is as a method. An Omnibus Law has not been regulated in of Law No. 12 Year 2011 that has been converted in of Law No. 15 Year 2019 at about rule the formation of legislation, so there will be a different on a number of clauses in the preparation of the Law Cipta Kerja. This then creates a discourse in its application which has implications for the quality of The Law Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[Prostitusi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Linda Ikawati]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i1.2791
<![CDATA[Prostitusi adalah praktek hubungan seksual yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Praktek prostitusi ini dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pihak sebagai mucikari, PSK, dan pengguna jasa PSKnya. Faktor yang paling banyak menyebabkan adanya praktek ini adalah faktor keuangan yang rendah. Karena untuk melakukan praktek prostitusi tidak perlu membutuhkan modal yang banyak. Di dalam hukum positif maupun hukum Islam sangat jelas di larang perbuatan ini. Namun di dalam KUHP hukum atau sanksinya hanya mencakup pada mucikari. Dan untuk pengguna jasa serta PSKnya dapat dikenakan hukuman apabila adanya aduan dari pihak yan tersakiti. Hukum Islam telah mengatur praktek prostitusi ini jelas dalam AL-Qur’an yaitu dilarang dengan sangat. Yang dikenakan sanksi menurut hukum islam adalah semua pihak yang tersangkut dalam praktek prositusi ini, tanpa terkecuali apapun. Dalam dua hukum yang disebutkan terdapat persamaan dan perbedaannya, diantara perbedaannya adalah pada pihak yang dapat dikenakan sanksi. Persamaannya adalah adanya hukum yang mengatur tentang prostitusi ini, adanya sanksi dari masyarakat pula, dan kegiatan praktek prostitusi ini merupakan perbuatan yang di anggap tercela oleh seluruh masyarakat.]]>
<![CDATA[Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ]]>
<![CDATA[Femagresvica Budya Winata]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i1.2792
<![CDATA[Tindak pidana pencurian adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pelaku pencurian biasanya tidak hanya mengambil harta benda tetapi disertai juga dengan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap korban. Setiap kejahatan yang terjadi akan meninggalkan bekas disuatu benda atau tempat. Pada umumnya, salah satu bukti fisik yang tertinggal oleh pelaku pencurian dengan kekerasan di tempat kejadian perkara adalah sidik jari. Proses penyidikan oleh Kepolisian dengan menggunakan sidik jari berpedoman pada teknik dan ilmu khusus (dactyloscopy). Pengambilan sidik jari dalam penyidikan diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta peraturan lainnya. Oleh karena itu, sidik jari digunakan sebagai alat bukti untuk menemukan pelaku kejahatan. Dengan metode tersebut maka hasil penelitian ini adalah pada proses penyidikan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Wonosobo menggunakan bantuan ilmiah yaitu sidik jari. Pembuktian menggunakan sidik jari dinilai lebih otentik dan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti, sidik jari diidentifikasi melalui perbandingan atau pencocokan dengan file yang tersimpan di database Kepolisian. Keterangan atas sidik jari tersebut dimuat dalam berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari. Dengan demikian sidik jari memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 KUHAP.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Calon Tunggal Studi Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dedik Yoga Hirmawan]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i1.2793
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon menyebabkan terjadinya kesalahpahaman tentang penyelenggaran Pemilihan yang tidak demokratis. Artikel ini menjelaskan mengenai apakah Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon melanggar prinsip-prinsip demokrasi, serta bagaimana arah kebijakan politik hukum calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dibuktikan dengan disediakanya kolom kosong sebagai bentuk perwujudan Pemilihan yang berprinsip kedaulatan rakyat. Hal ini mengacu pada amanat Putusan MK No. 100 Tahun 2015, dimana penggunaan kolom kosong di tujukan semata-mata untuk tercapainya sebuah pemilihan yang demokratis, dan masyarakat bisa menentukan pilihannya di dalam Pemilihan yang hanya terdapat satu pasangan calon. Sedangkan arah politik hukum calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu untuk menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanah dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, agar hak konstitusional untuk memilih dan dipilih terlindungi. Adanya norma di dalam Pasal 52 dan 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur tentang calon tunggal merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga Negara demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.]]>
<![CDATA[Pemikiran Hukum dan Demokrasi Prawoto Mangkusasmito ]]>
<![CDATA[Muflih Fahmi Kaunain]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i1.2794
<![CDATA[Tulisan ini mengakaji pemikiran hukum dan demokrasi dari sosok Prawoto Mangkusasmito, yang merupakan salah satu tokoh bangsa di Era Orde Lama. Dalam sejarah kepahlawanan bangsa Indonesia, memang tidak banyak yang mengenal sosok Prawoto Mangkusasmito. Secara popularitas memang tidak sepopuler nama besar Bung Karno dan Bung Hatta. Padahal statusnya sebagai ketua umum Partai Masyumi harusnya bisa setenar Wahid Hasyim atau Agus Salim di kalangan pahlawan Muslim Indonesia. Memang kontroversi yang dialami menjadikan Prawoto Mangkusasmito tidak disukai oleh rezim penguasa waktu itu. Bahkan di tengah karirnya sempat merasakan tinggal di balik jeruji besi karena kasus pemberontakan yang diputuskan sebagai tindakan makar oleh Presiden Sukarno. Namun, di balik rekam jejaknya yang kontroversial, ia memiliki kontribusi besar dari pemikiran hukum dan demokrasinya bagi bangsa yang bisa dijadikan pelajaran untuk proses politik negara saat ini.]]>
<![CDATA[Konstruksi Pemberian SP3 dalam Proses Penyidikan di Polres Wonosobo Studi Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Gulden Wahyu Pratama]]>;
<![CDATA[Hary Mulyadi]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i1.4662
<![CDATA[This thesis aims to analyze the construction of the issuance of an Investigation Termination Warrant (SP3) in the investigation process at the Wonosobo Police by using an empirical juridical approach. SP3 is a legal instrument given by investigators to suspects to stop the process of investigating a case. The research method used is a case study method with a qualitative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with investigators in the process of granting SP3, as well as through direct observation of the investigation process at the Wonosobo Police. Secondary data was obtained from laws and regulations related to SP3, court decisions, and related literature. The results of the study show that the construction of the provision of SP3 at the Wonosobo Polres is influenced by several things, namely regarding the applicable laws and regulations, namely the Criminal Procedure Code (KUHAP). Law number 2 of 2002 concerning the police, as well as widening the direction of discretion in law enforcement efforts through the principles of restorative justice. So that the SP3 implemented in the Wonosobo Polres is not only based on justice and accountability of law enforcement but also fulfillment of community rights to more open access to law.]]>
<![CDATA[Upaya Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Melalui Konstruksi Diskresi Bhabinkamtibmas Studi Polres Wonosobo ]]>
<![CDATA[Mukti Arif Efendi]]>;
<![CDATA[Linda Ikawati]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i1.4664
<![CDATA[In the era of globalization, it is not only increasing speed and acceleration in the economic field, as well as technology. But furthermore that this can trigger the development of social culture and patterns of people's behavior to become increasingly individual. Not to mention the existence of social media which makes people not only understand what they want, but also what they don't want such as the consumptive lifestyle of influencers and the existence of flexing behavior which creates jealousy at the grassroots level. This certainly encourages negative behavior in order to realize what people dream of becoming a reality instantly. Of course this then triggers people to commit crimes such as theft, fraud and so on. However, as is basically the rule of society, sometimes the crimes committed are not serious crimes. This can then be implemented as a settlement outside of criminal justice by using procedural diversion carried out in the field by bhabinkamtibmas which is the smallest unit currently owned by law enforcers who have scope of work in sub-districts/villages. The method used in this study is an empirical legal research method that focuses on processing qualitative primary data in the form of field findings. The data analysis method used is qualitative which is conveyed through descriptive grammar.]]>
<![CDATA[Diskresi Penanganan Tindak Pidana Ringan Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Studi Satreskrim Polres Wonosobo ]]>
<![CDATA[Puji Harto]]>;
<![CDATA[Ika Setyorini]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i1.4665
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis diskresi dalam penanganan tindak pidana ringan di Satuian Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Wonosobo berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan tinjauan dokumen. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa diskresi memainkan peran penting dalam penanganan tindak pidana ringan oleh Satreskrim. Undang-Undang memberikan ruang bagi petugas kepolisian untuk menggunakan diskresi dalam menentukan respons dan langkah yang tepat untuk tindak pidana ringan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan pelanggaran, keadaan pelaku, dan kepentingan publik. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan potensi masalah dalam penggunaan diskresi. Hal ini termasuk penerapan diskresi yang tidak konsisten di antara petugas kepolisian, potensi penyalahgunaan wewenang, dan perlunya pedoman atau prosedur operasional standar yang lebih jelas untuk memastikan konsistensi dan keadilan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan pedoman komprehensif dan program pelatihan bagi petugas kepolisian untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan diskresi dalam penanganan tindak pidana ringan. Selain itu, mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu membangun kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan pidana.]]>
<![CDATA[Penindakan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Kepolisian Mengarah Pada Tindakan Pidana Studi Kasus LP/A-6/XII/2019/SIPROPAM Polres Wonosobo ]]>
<![CDATA[Dian Baguis Hanafi]]>;
<![CDATA[Nila Amania]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i1.4667
<![CDATA[Artikel ini meruipakan penelitian yuiridis empiris yang bertuijuian uintuik menganalisis dan mengkaji penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana di lingkuingan Kepoilisian Repuiblik Indoinesia (Poilri). Foikuis penelitian ini adalah pada implementasi peratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 tentang Koide Etik Kepoilisian Repuiblik Indoinesia. Metoide penelitian yang diguinakan adalah pendekatan huikuim empiris. Data yang dikuimpuilkan melipuiti stuidi doikuimen, oibservasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Stuidi kasuis yang diambil adalah kasuis LP/A-6/XII/2019/Siproipam Poilres Woinoisoiboi. Hasil penelitian menuinjuikkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana oileh Poilri, berdasarkan peratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011, telah dilakuikan namuin masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktoir-faktoir yang mempengaruihi efektivitas penindakan antara lain kuirangnya pemahaman terhadap peratuiran, rendahnya kesadaran dan tangguing jawab anggoita Poilri, serta permasalahan dalam proises penyidikan dan pemberian sanksi. Penelitian ini memiliki relevansi dan signifikansi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana di lembaga kepoilisian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masuikan bagi pihak terkait, teruitama Poilri, dalam memperbaiki sistem penindakan dan penegakan huikuim yang lebih efektif dan transparan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Patroli Sebagai Tindak Pencegahan Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran Studi Polres Wonosobo ]]>
<![CDATA[Muhamamad Daffa Setiadi]]>;
<![CDATA[Mutho'am Mutho'am]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i1.4676
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya patroli sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran di Polres Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas patroli dan analisis dokumen terkait kegiatan patroli di Polres Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya patroli memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran di wilayah hukum Polres Wonosobo. Patroli yang dilakukan secara rutin dan terprogram dapat menciptakan rasa aman dan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Selain itu, patroli juga dapat mendeteksi potensi tindak kejahatan dan pelanggaran, serta memberikan respons cepat terhadap kejadian yang terjadi. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan upaya patroli di Polres Wonosobo. Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor waktu dan wilayah yang luas. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas upaya patroli dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlu adanya peningkatan jumlah personel, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kerjasama antara Polres Wonosobo dengan pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan upaya patroli. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan pembaruan kebijakan terkait strategi patroli guna meningkatkan efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran.]]>
