cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnaltransformasi45@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaltransformasi45@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeber Kec. Mojotengah , Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 56351
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum
Published by Universitas Sains Al-Qur'an
ISSN : -     EISSN : 29639581     DOI : https://doi.org/10.59579/transformasihukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini difokuskan pada kajian bidang studi ilmu hukum, dengan berbagai macam pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, ilmuan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum serta segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA SENI DAUR ULANG DUSUN BANJARSARI DESA SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO Ruliana Nuning Pratiwi
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/fxkscv65

Abstract

Karya seni merupakan suatu hasil dari sebuah kekayaan intelektual manusia yang memerlukan perlindungan hukum oleh Undang-Undang. Karya seni daur ulang Dusun Banjarsari adalah salah satu hasil karya dari kekayaan intelektual manusia tersebut. Selain tidak banyak dimiliki oleh orang lain, karya seni daur ulang ini memiliki nilai keunikan serta harga jual yang tinggi. Yang kemudian menjadikan karya ini patut untuk mendapat perlindungan hukum dari adanya pelanggaran hukum seperti pengakuan hak oleh orang lain. Pemerintah berperan sangat krusial dalam memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh masyarakat yang memiliki karya dari kekayaan intelektual mereka. Namun partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam implementasi hukum ini. Seperti kesadaran hukum dan ketersediannya mencari informasi terkait agar menjadikan Undang-Undang yang mengatur didalamnya dapat menjadi sumber perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena menggunakan data dari melakukan observasi, melakukan wawancara, dan juga melakukan dokumentasi. Analisis penelitian dapat disebut dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap karya seni daur ulang di Dusun Banjarsari Desa Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
ANALISIS PENERAPAN PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Polres Purwokerto) Sindi Alvionita
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/qms3bz76

Abstract

Tindak pidana adalah perbuatan berbuat atau berbuat sesuatu yang dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan undangundang. Ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 22 Tahun 2009. Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang sudah banyak diketahui di daerah, termasuk wilayah Kabupaten Purwakarta, dimana pelanggaran lalu lintas salah satunya disebabkan oleh budaya yang ada di tanah air yang sangat sulit untuk diberantas dan diwariskan secara turun temurun. Permasalahan yang dianalisis di Kabupaten Purwakarta adalah pola pelanggaran denda lalu lintas di kabupaten Purwakar dan cara pengecekan denda pelanggaran lalu lintas di kabupaten Purwakar. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris karena sangat menitikberatkan pada data di lapangan sebagai objek penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil survei disimpulkan bahwa Polres Prowakarta tidak efektif dalam memberikan sanksi denda yang berat terhadap pelanggaran lalu lintas, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor manusia, faktor permukaan jalan, faktor geografis, adat istiadat setempat, masalah transportasi dan masalah gaya. Sebaliknya, peraturan penegakan hukum tidak terlalu ketat
ANALISIS TINDAK PIDANA AKIBAT PENGGUNAAN JUDI ONLINE DI DESA BEJIARUM KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO Vallen Muda Khariza Rizqi
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/11tnz156

Abstract

Perjudian online telah menjadi masalah serius di Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Meskipun upaya penertiban sudah dilakukan, praktik ini masih marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindak pidana akibat perjudian online serta faktor-faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas tersebut. Metode yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi akibat perjudian online di Desa Bejiarum meliputi pencurian, penipuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor utama yang mendorong masyarakat terlibat dalam perjudian online adalah desakan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi, sehingga terjerumus ke dalam perjudian online sebagai alternatif pendapatan. Selain itu, akses mudah dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang memperparah situasi ini. Wawancara dengan warga, aparat desa, dan agen top-up menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang dampak negatifnya, banyak yang merasa terjebak dan sulit keluar dari lingkaran perjudian. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya upaya penanganan yang lebih terkoordinasi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah perjudian online di desa ini
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENGGUNAKAN KARTU CEKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 (Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb) Zazi Durrizqi
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/qkbycf57

Abstract

Perjudian dikategorikan ke dalam tindak kejahatan pada hukum pidana Indonesia karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, serta norma sosial yang berlaku. Salah satu bentuk perjudian yang masih sering ditemui adalah permainan kartu ceki, yakni permainan tradisional yang berasal dari kebudayaan Tionghoa dan sudah meluas ke berbagai penjuru tanah air, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Dalam pelaksanaannya, permainan ini umumnya melibatkan taruhan uang, sehingga memenuhi unsur-unsur delik perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 serta Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kajian ini memiliki tujuan guna menelaah bagaimana ketentuan hukum pidana materiil diterapkan terhadap kasus perjudian dengan media kartu ceki, serta guna mengevaluasi dasar pemikiran hakim dalam penjatuhan vonis terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb. Kajian dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui pendekatan kualitatif. Data utama didapatkan dengan proses wawancara dengan narasumber yang berwenang serta telaah terhadap dokumen putusan pengadilan, sementara informasi pendukung dihimpun dari berbagai referensi hukum, publikasi ilmiah, serta regulasi yang relevan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perjudian terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain alat bukti, kesaksian, sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional guna memberikan efek jera serta menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum pidana yang sejalan dengan prinsip keadilan, kejelasan hukun, dan kebermanfaatan
UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN PERDAMAIAN MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agus Hermawan, S.H. dan Rekan) Ema utamisari
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/4vkg5n49

Abstract

Keadilan dalam sistem peradilan pidana selalu menjadi isu penting dalam masyarakat. Pemerkosaan, kejahatan yang sangat keji, menghancurkan rasa aman dan kesejahteraan seseorang. Meskipun sistem peradilan pidana konvensional memprioritaskan hukuman berat bagi pelaku, mereka sering mengabaikan rehabilitasi pelaku. Hal ini menuntut eksplorasi pendekatan alternatif untuk kasus pemerkosaan yang memprioritaskan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan rekonsiliasi masyarakat. Penelitian lapangan ini menggali dampak pemerkosaan, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari peraturan hukum, karya ilmiah, dan artikel berita. Temuan-temuan tersebut menyoroti konsekuensi pemerkosaan yang luas, yang meluas melampaui korban hingga keluarga mereka dan bahkan keluarga pelaku. Sifat sensitif pemerkosaan menuntut tingkat perlindungan privasi yang mendasar. Pendekatan restoratif berbasis mediasi muncul sebagai alternatif yang paling menjanjikan. Mediasi tidak hanya melindungi privasi korban tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak mereka yang lebih jelas, tidak seperti prosedur yang rumit dari sistem peradilan pidana formal dan penekanan pada isolasi pelaku sebagai hukuman.
KEGUNAAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Polres Wonosobo) Intan Diyah Tri Palupi
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/wpk0y053

Abstract

Visum Et Repertum adalah dokumen krusial dalam proses hukum pidana, terutama dalam penyidikan kasus penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Visum Et Repertum dalam pembuktian kasus penganiayaan di Polres Wonosobo dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dalam penggunaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, dengan fokus pada analisis kualitatif untuk memahami kerumitan hukum yang ada secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum Et Repertum merupakan bagian integral dari proses penyidikan kasus penganiayaan di Wonosobo, dengan dokumen tersebut wajib disertakan dalam berkas perkara yang ditangani penyidik. Dokumen ini membantu penyidik dalam menafsirkan unsur-unsur penganiayaan dan kesengajaan, serta memberikan estimasi waktu kejadian. Namun, penyidik menghadapi beberapa kendala dalam penggunaan Visum Et Repertum, seperti penolakan korban untuk melakukan visum, keterlambatan pelaporan penganiayaan, dan kesulitan dalam memahami hasil Visum Et Repertum. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, dilakukan upaya-upaya seperti pemanggilan tersangka dan korban, pemeriksaan lanjutan, penyitaan barang bukti, dan penelitian tempat kejadian perkara (TKP).
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP JUDI ONLINE DI WONOSOBO Akmal Dwi Syarifuddin
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ke27wv45

Abstract

Transformasi bentuk kejahatan akibat kemajuan teknologi digital menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi. Judi online merupakan salah satu manifestasi kejahatan siber yang mengancam stabilitas sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik perjudian online di Kabupaten Wonosobo, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tiga institusi kunci: Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi norma hukum telah memberikan dasar yang lebih kuat bagi aparat, khususnya kepolisian, dalam menindak pelaku. Namun, hambatan masih muncul pada tahap penuntutan dan persidangan, terutama dalam aspek pembuktian digital dan konsistensi pemidanaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kesiapan struktur dan budaya hukum lokal.
ANALISIS REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SENTRA ANTASENA MAGELANG Elsaena Milenia
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/d7e7cg24

Abstract

Tingkat kehadiran anak-anak yang terlibat dalam kejahata semakin meningkat di wilayah keresidenan kedu (Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo). Oleh karena itu dibentuklah sebuah Lembaga yaitu Sentra Antasena Magelang guna merehabilitasi ABH. Penelitiian inii mengulas upaya Sentra Antasena Magelang dalam Reahabilitasi ABH dan Program Rehabilitasi ABH yang sesuai dengan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dan juga Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Metode penelitian menggunnakan pendekatan empiiris adalah metode peneilitiandigunakan untuk menggambarkan keadaan yang diamati secara langsung. Dan informasi diiperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data induktif yaitu mengambil ringkasan secara umum. Hasil dari riset yang didapat, Upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH dilakukan melalui beberapa metode: pertama, menyediakan layanan terdiri daritiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Kedua, melaksanakan bimbingan seperti bimbingan kerja bagi ABH. Ketiga, melakukan pengawasan sebagai bentuk upaya lainnya Sentra Antasena Magelang dalam rehabilitasi sosial terhadap ABH. Program rehabilitasi di Sentra Antasena Magelang dilakukan dengan diadakannya program pelaksanaan peribadatan, Pendidikan, dan bimbingan. Meskipun terjadi kendala dalam proses pelaksanaan upaya dan program pembinaan, Sentra Antasena Magelang memiliki cara penanganan yang tepat untuk menangani kendala tersebut
PENEGAKAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPPD KABUPATEN WONOSOBO Ngamirotus Salsabila
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/0d789z26

Abstract

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak UPPD Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dalam penulisan ini membahas permasalahan tentang bagaimana dasar hukum penerapan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana penegakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Sumber data utama diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak UPPD Kabupaten Wonosobo dan data sekunder berupa dokumentasi yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah dan website yang berkaitan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan kualitatif supaya dapat dipahami dengan mudah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo sudah diterapkan dengan benar yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak UPPD Kabupaten Wonosobo, bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari jumlah pajak kendaraan bermotor terutang setiap bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan dikenakan sanksi administrasi paling tinggi adalah sebesar 24% dari jumlah pajak kendaraan bermotor terutang. Selain sanksi denda, Pihak Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Kepolisian juga dapat menarik kendaraan bermotor yang telah lama menunggak pajak sebagai sanksi administrasi.
PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE DI KABUPATEN WONOSOBO (Studi Kasus Polres Wonosobo Andika Anuari
Transformasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/2s21e396

Abstract

Kemajuan teknologi berbanding lurus dengan peningkatan suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya. Salah satu tindak pidananya adalah perjudian online. oleh karenanya, diperlukan peran aparat dalam mencegah maupun menangani permasalahan judi online. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dalam rangka penanganan tindak pidana judi online di Kabupaten Wonosobo serta penegakan hukum judi online di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian memberikan hasil bahwa penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh Polres Wonosobo dimulai dengan adanya patroli untuk pengawasan media sosial, penerimaan laporan yang kemudian ditindaklanjuti dalam penyelidikan serta penyidikan. Perlu adanya perbaikan terkait dengan perundangan yang mengatur tentang perjudian online agar pelaku mendapatkan efek jera serta sebagai usaha untuk mencegah kejahatan terulang kembali.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum