cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnaltransformasi45@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaltransformasi45@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeber Kec. Mojotengah , Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 56351
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum
Published by Universitas Sains Al-Qur'an
ISSN : -     EISSN : 29639581     DOI : https://doi.org/10.59579/transformasihukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini difokuskan pada kajian bidang studi ilmu hukum, dengan berbagai macam pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, ilmuan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum serta segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS HUKUM TERHADAP INSTRUMEN INVESTASI YANG SUDAH DAN BELUM TERDAFTAR OJK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995 Yudhistira, Leren Hari
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/rhhywt18

Abstract

Salah satu hal yang dapat menopang laju perekonomian di sebuah negara khususnya negara berkembang adalah dengan investasi. Banyak instrumen investasi yang dapat di lakukan oleh masyarakat, yaitu investasi properti, surat hutang, saham dan lain-lain. Investasi menjadi sebuah hal yang diminati oleh masyarakat sejauh ini termasuk oleh generasi milenial. Selain itu, di era moderen ini banyak broker atau penyedia instrumen investasi yang mempermudah para investor pemula untuk lebih mudah melakukan investasi. Banyak instrumen investasi yang menyasar kaum milenial untuk melakukan investasi lebih mudah akan tetapi instrumen tersebut belum terdaftar secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan atupun Bursa Efek. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah agar masyarakat khususnya kaum milenial lebih mengerti instrument investasi apa yang baik dan sudah resmi terdaftar, agar tidak terjerumus ke investasi-investasi bodong di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum, pertama yaitu bahan hukum primer, dengan dilakukan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan narasumber untuk melengkapi data sekunder. Penelitian ini menggambarkan betapa baiknya instrument investasi dapat melajukan perekonomian di sebuah negara. Hasil penulisan artikel ini memberikan gambaran inti kepada investor pemula dalam memberikan pengetahuan lebih dan solusi investasi  yang baik dalam memproses kegiatan jual beli.
PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA Chusna, Nur Amanatul
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/hvdq9385

Abstract

Pengangkatan anak merupakan alternatif yang dipilih oleh pasangan yang belum dikaruniai keturunan sebagai bentuk aktualisasi nilai kasih sayang, keberlanjutan garis keturunan, dan solidaritas keluarga. Di Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara, praktik pengangkatan anak masih dilakukan secara adat melalui kesepakatan lisan antar keluarga, tanpa melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik tersebut secara mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap hak anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, ditemukan bahwa kuatnya nilai budaya lokal, minimnya pemahaman hukum, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan menjadi penyebab utama praktik ini terus berlangsung. Meskipun sah secara adat dan diterima dalam lingkungan sosial, praktik ini tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, terutama dalam aspek hak waris, identitas hukum, dan akses layanan publik. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional, serta perlunya pendekatan integratif melalui edukasi hukum dan penyederhanaan prosedur pengangkatan anak secara legal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang harmonis antara nilai lokal dan sistem hukum negara, demi perlindungan dan kepastian hukum bagi anak
VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi di Kepolisian Resor Wonosobo) Syiva, Nuriana Hifzha; Ikawati, Linda
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/damccr42

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang sering menghadapi kendala pembuktian karena minimnya saksi mata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, fungsi, dan kedudukan Visum et Repertum pada tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Polres Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonosobo serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum berfungsi vital sebagai alat bukti permulaan dan petunjuk arah penyidikan (guiding evidence) untuk mengungkap kebenaran materiil. Pelaksanaan visum di Polres Wonosobo berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dimulai dari laporan polisi hingga penerbitan surat permintaan ke fasilitas medis. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa keterlambatan pelaporan dan penolakan korban akibat trauma psikologis, yang berdampak pada degradasi bukti fisik. Disimpulkan bahwa Visum et Repertum memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang sah menurut KUHAP untuk memperkuat keterangan korban dan menjamin kepastian hukum, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan pelaporan dan sinergi antar instansi penegak hukum.
ANALISIS HARMONISASI PENGATURAN MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Andila, Ayu
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/pewr6d91

Abstract

Pasal 1 butir 3 Undang-undang Lingkungan Hidup, di jelaskan bahwa ekosistem adalah tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling berkaitan. Unsur lingkungan yang dimaksud adalah semua benda, daya, keadaan , dan makhluk hidup termasuk manusia dan segala aktivitasnya. Lebih lanjut, mengingat bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan tolak ukur dalam kesejahteraan lingkungan hidup, maka perubahan-perubahan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentulah harus dikaji apakah sesuai dengan harapan-harapan, prinsip-prinsip mapun asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam konteks ini membahas mengenai sejauh mana kajian UUPPLH dan UU Cipta Kerja mengatur tentang AMDAL, seperti apa substansi pengaturan AMDAL dalam kedua undang-undang tersebut dan harmonisasinya. Dengan metode penelitian tersebut, maka hasil terhadap penelitian ini adalah bahwa perubahan-perubahan maupun penghapusan ketentuan-ketentuan pasal dalam UU Cipta Kerja dipandang tidak harmonis, tidak selaras dengan prinsip-prinsip, asas-asas maupun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Seperti, kontekstual pemberlakuan sanksi adminitratif dan penghapusan asas strict liability.  
PENANGANAN KASUS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ISTANIA Z, LULUK SALWA
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/b26d0092

Abstract

Dalam masa tumbuh kembang anak, lingkungan sangat mempengaruhi terhadap perilakunya, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Pengaruh lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi anak melakukan tindakan melanggar hukum. Meskipun begitu, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dipenuhi hak-haknya dan diperlakukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebab pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, maka dari itu harus ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Pada kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung terjadi beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yamg berlaku. Penelitian ini membahas mengenai mengapa terjadi pelanggaran penanganan ABH dalam kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung dan bagaimana implementasi asas perlindungan yang diberikan Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung berdasarkan regulasi yang ada. Penelitian lapangan yang dilakukan di POLRES Temanggung menggunakan metode kualitatif, data yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan analisis data deduktif. Hasil penelitian yang didapat bahwa pelanggaran yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman anggota kepolisian mengenai regulasi peradilan pidana anak dan sebagian besar anggota belum bersertifikat nasional penanganan kasus anak. Di samping itu, implementasi asas perlindungan yang diberikan terhadap anak sudah cukup terpenuhi diantaranya tidak dilakukannya penangkapan dan penahanan, didampingi oleh orang tua anak dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
TINJAUAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH BAWASLU KABUPATEN WONOSOBO PADA PEMILU 2024 Muhammad Iqbal Maulana
Transformasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ng9ay578

Abstract

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang seharusnya berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, praktik politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Politik uang berpotensi merusak legitimasi hasil pemilu dan menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau proses pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan sejumlah strategi preventif dan represif, seperti pembentukan Desa Pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Meskipun demikian, terdapat kendala signifikan dalam proses penegakan hukum, antara lain keterbatasan alat bukti, singkatnya waktu penanganan, dan batasan kewenangan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memaksimalkan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap politik uang.
PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN.WSB) handayani, Aisyafa laila; Amania, Nila
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/feyenw98

Abstract

Pengabaian terhadap anak termasuk dalam kategori perlakuan paling buruk dan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat menimpa anak, selain itu penelantaran anak ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji putusan atas tindak pidana penelantaran anak yang terjadi satu-satunya dikabupaten Wonosobo, selain itu penelitian ini juga berfokus pada pemenuhan hak-hak anak pada tindak pidana tersebut sehingga dapat dibuktikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan baik psikologi, sosial maupun hal lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data diperoleh menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus melalui kasus pada putusan nomor (67/Pid.Sus/2022/PN.WSB) wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut pada Pengadilan negeri Kelas 1B Wonosobo dan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Wonosobo serta kajian literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel serta kajian peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan kajian memperlihatkan bahwa regulasi mengenai pemenuhan hak anak sudah secara spesifik disebutkan dalam undang-undang namun pemenuhan hak anak pada putusan (67/Pid.Sus/2022/PN.WSB) hanya berfokus pada pidana kurungan terhadap terdakwa selalnjutnya pemenuhan hak anak berupa pendampingan dilakukan oleh UPIPA Wonosobo padahal perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat hal-hal yang lebih penting dari sekedar pidana kurungan terhadap pelaku. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, masyarakat, dan organisasi sosial dalam melindungi serta memenuhi hak anak korban penelantaran anak serta memberikan keadilan dan pemulihan menyeluruh.  
Pelaksanaan E-Court dalam Peningkatan Efisiensi Layanan Hukum Berdasarkan Perma No 7 tahun 2022 di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B Andysti, Febriana Reza; Setyorini, Ika
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/dyhf2x76

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan hukum yang modern, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satunya yaitu E- court yang diatur dalam PERMA No 7 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan E-court di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B dan mengukur tingkat efisiensi layanan hukum yang dihasilkan, serta mengidentifikasi hambatan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi layanan hukum yang dihasilkan melalui penerapan E-court di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi administrasi perkara elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan E-court telah meningkatkan efisiensi layanan hukum. Namun, penerapan masih menghadapi beberapa tantangan antara lain gangguan internet, serta kurangnya sumber daya manusia. Upaya penyempurnaan dilakukan dengan sosialisasi, serta pelatihan aparatur peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, E-court telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan hukum di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B. Proses yang dulunya memakan waktu lebih lama kini lebih teratur dan cepat, terutama pada tahapan pendaftaran, pembayaran biaya perkara, serta pemanggilan para pihak yang diakukan secara elektronik. Penggunaan E- litigation juga memudahkan dalam mengurangi jumlah pertemuan langsung karena dokumen bisa dikiri dan diperiksa secara online, sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara.
PENDAMPINGAN HUKUM DAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJALANI ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN( Studi Kasus UPIPA Wonosobo) Arif Rahmah, Aida Nugraha
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/d84zv006

Abstract

Kekerasan seksual di Indonesia, khususnya pemerkosaan yang berakhir pada kehamilan, masih menjadi persoalan multidimensi yang serius, melibatkan aspek sosial, hukum, kesehatan, dan psikologis. Kajian ini memiliki tujuan guna menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pendampingan hukum serta psikologis bagi korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, dengan data primer didapatkan melalui wawancara pendamping UPIPA dan psikolog, serta data sekunder dari dokumen hukum serta literatur yang masih berkaitan. Temuan kajian memperlihatkan bahwa UPIPA memberikan layanan terpadu berupa edukasi hukum, pendampingan proses hukum, konseling psikologis, rujukan ke psikolog klinis, dan penyediaan rumah aman, untuk melindungi korban dari reviktimisasi dan mendukung pemulihan psikologis. Hambatan utama meliputi stigma sosial, keterbatasan dukungan keluarga, praktik mediasi aparat, dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pendamping, kualitas fasilitas, dukungan anggaran pemerintah, penghentian mediasi dalam kasus kekerasan seksual, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PETANI (Studi Kantor DPRD Wonosobo) Izhar Ritonga, Yudha Langgeng Laksono R
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/9qj03519

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan unsur fundamental dalam pembentukan Peraturan Daerah yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan publik. Di Kabupaten Wonosobo, keterlibatan petani dalam penyusunan Perda Perlindungan Petani menjadi krusial mengingat berbagai permasalahan seperti fluktuasi harga, risiko iklim, alih fungsi lahan, kesulitan akses modal, dan penurunan produksi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda, serta peran DPRD Kabupaten Wonosobo dalam mengakomodasi aspirasi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi telah dilaksanakan melalui forum reses, rapat dengar pendapat, musyawarah kelompok tani, dan keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pembahasan Raperda. Pendekatan kriminologis seperti teori partisipasi Cohen dan Uphoff, kebijakan publik, dan demokrasi partisipatif digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. DPRD berperan sebagai penyalur, fasilitator, jembatan kepentingan, dan pengawas dalam seluruh tahapan perencanaan hingga pengundangan. Namun, masih terdapat kendala berupa kapasitas partisipatif masyarakat dan optimalisasi fungsi legislasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme partisipasi dan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat agar Perda benar-benar memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Wonosobo.   Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah, Perlindungan Petani, DPRD, Kabupaten Wonosobo

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum