cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnaltransformasi45@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaltransformasi45@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeber Kec. Mojotengah , Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 56351
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum
Published by Universitas Sains Al-Qur'an
ISSN : -     EISSN : 29639581     DOI : https://doi.org/10.59579/transformasihukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini difokuskan pada kajian bidang studi ilmu hukum, dengan berbagai macam pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, ilmuan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum serta segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
ANALISIS HUKUM TERHADAP INSTRUMEN INVESTASI YANG SUDAH DAN BELUM TERDAFTAR OJK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995 Yudhistira, Leren Hari
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/rhhywt18

Abstract

Salah satu hal yang dapat menopang laju perekonomian di sebuah negara khususnya negara berkembang adalah dengan investasi. Banyak instrumen investasi yang dapat di lakukan oleh masyarakat, yaitu investasi properti, surat hutang, saham dan lain-lain. Investasi menjadi sebuah hal yang diminati oleh masyarakat sejauh ini termasuk oleh generasi milenial. Selain itu, di era moderen ini banyak broker atau penyedia instrumen investasi yang mempermudah para investor pemula untuk lebih mudah melakukan investasi. Banyak instrumen investasi yang menyasar kaum milenial untuk melakukan investasi lebih mudah akan tetapi instrumen tersebut belum terdaftar secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan atupun Bursa Efek. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah agar masyarakat khususnya kaum milenial lebih mengerti instrument investasi apa yang baik dan sudah resmi terdaftar, agar tidak terjerumus ke investasi-investasi bodong di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum, pertama yaitu bahan hukum primer, dengan dilakukan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan narasumber untuk melengkapi data sekunder. Penelitian ini menggambarkan betapa baiknya instrument investasi dapat melajukan perekonomian di sebuah negara. Hasil penulisan artikel ini memberikan gambaran inti kepada investor pemula dalam memberikan pengetahuan lebih dan solusi investasi  yang baik dalam memproses kegiatan jual beli.
PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA Chusna, Nur Amanatul
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/hvdq9385

Abstract

Pengangkatan anak merupakan alternatif yang dipilih oleh pasangan yang belum dikaruniai keturunan sebagai bentuk aktualisasi nilai kasih sayang, keberlanjutan garis keturunan, dan solidaritas keluarga. Di Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara, praktik pengangkatan anak masih dilakukan secara adat melalui kesepakatan lisan antar keluarga, tanpa melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik tersebut secara mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap hak anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, ditemukan bahwa kuatnya nilai budaya lokal, minimnya pemahaman hukum, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan menjadi penyebab utama praktik ini terus berlangsung. Meskipun sah secara adat dan diterima dalam lingkungan sosial, praktik ini tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, terutama dalam aspek hak waris, identitas hukum, dan akses layanan publik. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional, serta perlunya pendekatan integratif melalui edukasi hukum dan penyederhanaan prosedur pengangkatan anak secara legal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang harmonis antara nilai lokal dan sistem hukum negara, demi perlindungan dan kepastian hukum bagi anak
VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi di Kepolisian Resor Wonosobo) Syiva, Nuriana Hifzha; Ikawati, Linda
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/damccr42

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang sering menghadapi kendala pembuktian karena minimnya saksi mata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, fungsi, dan kedudukan Visum et Repertum pada tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Polres Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonosobo serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum berfungsi vital sebagai alat bukti permulaan dan petunjuk arah penyidikan (guiding evidence) untuk mengungkap kebenaran materiil. Pelaksanaan visum di Polres Wonosobo berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dimulai dari laporan polisi hingga penerbitan surat permintaan ke fasilitas medis. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa keterlambatan pelaporan dan penolakan korban akibat trauma psikologis, yang berdampak pada degradasi bukti fisik. Disimpulkan bahwa Visum et Repertum memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang sah menurut KUHAP untuk memperkuat keterangan korban dan menjamin kepastian hukum, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan pelaporan dan sinergi antar instansi penegak hukum.
ANALISIS HARMONISASI PENGATURAN MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Andila, Ayu
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/pewr6d91

Abstract

Pasal 1 butir 3 Undang-undang Lingkungan Hidup, di jelaskan bahwa ekosistem adalah tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling berkaitan. Unsur lingkungan yang dimaksud adalah semua benda, daya, keadaan , dan makhluk hidup termasuk manusia dan segala aktivitasnya. Lebih lanjut, mengingat bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan tolak ukur dalam kesejahteraan lingkungan hidup, maka perubahan-perubahan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentulah harus dikaji apakah sesuai dengan harapan-harapan, prinsip-prinsip mapun asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam konteks ini membahas mengenai sejauh mana kajian UUPPLH dan UU Cipta Kerja mengatur tentang AMDAL, seperti apa substansi pengaturan AMDAL dalam kedua undang-undang tersebut dan harmonisasinya. Dengan metode penelitian tersebut, maka hasil terhadap penelitian ini adalah bahwa perubahan-perubahan maupun penghapusan ketentuan-ketentuan pasal dalam UU Cipta Kerja dipandang tidak harmonis, tidak selaras dengan prinsip-prinsip, asas-asas maupun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Seperti, kontekstual pemberlakuan sanksi adminitratif dan penghapusan asas strict liability.  
PENANGANAN KASUS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ISTANIA Z, LULUK SALWA
Transformasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/b26d0092

Abstract

Dalam masa tumbuh kembang anak, lingkungan sangat mempengaruhi terhadap perilakunya, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Pengaruh lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi anak melakukan tindakan melanggar hukum. Meskipun begitu, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dipenuhi hak-haknya dan diperlakukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebab pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, maka dari itu harus ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Pada kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung terjadi beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yamg berlaku. Penelitian ini membahas mengenai mengapa terjadi pelanggaran penanganan ABH dalam kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung dan bagaimana implementasi asas perlindungan yang diberikan Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung berdasarkan regulasi yang ada. Penelitian lapangan yang dilakukan di POLRES Temanggung menggunakan metode kualitatif, data yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan analisis data deduktif. Hasil penelitian yang didapat bahwa pelanggaran yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman anggota kepolisian mengenai regulasi peradilan pidana anak dan sebagian besar anggota belum bersertifikat nasional penanganan kasus anak. Di samping itu, implementasi asas perlindungan yang diberikan terhadap anak sudah cukup terpenuhi diantaranya tidak dilakukannya penangkapan dan penahanan, didampingi oleh orang tua anak dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
TINJAUAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH BAWASLU KABUPATEN WONOSOBO PADA PEMILU 2024 Muhammad Iqbal Maulana
Transformasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ng9ay578

Abstract

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang seharusnya berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, praktik politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Politik uang berpotensi merusak legitimasi hasil pemilu dan menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau proses pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan sejumlah strategi preventif dan represif, seperti pembentukan Desa Pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Meskipun demikian, terdapat kendala signifikan dalam proses penegakan hukum, antara lain keterbatasan alat bukti, singkatnya waktu penanganan, dan batasan kewenangan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memaksimalkan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap politik uang.

Page 4 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum