cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnaltransformasi45@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaltransformasi45@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeber Kec. Mojotengah , Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 56351
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum
Published by Universitas Sains Al-Qur'an
ISSN : -     EISSN : 29639581     DOI : https://doi.org/10.59579/transformasihukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini difokuskan pada kajian bidang studi ilmu hukum, dengan berbagai macam pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, ilmuan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum serta segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Implementasi BUMDes dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Studi Kasus BUMDes Hardjo Utomo Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Anita Anita
Transformasi Hukum Vol 1 No 2 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i2.4677

Abstract

The presence of PP No. 11 of 2021 also regulates the strengthening of BUMDes. Things that are regulated are activities and units of BUMDes as legal entities BUMDes can directly run their business (Operating Company) or become the parent for business units with legal entities (Investment Company). Village BUMDes and lastly also discussed about the capital and assets of BUMDes that must be protected. The problem is whether PP 11 of 2021 can be understood and implemented by the Village Government and the BUMDes Management itself. How do we take a closer look at the constraints and their implementation. In this study, the research method used is sociological empirical research that emphasizes the goal of obtaining legal knowledge empirically by conducting field surveys to the object directly. The data obtained will be analyzed qualitatively, namely by discussing and describing the results of research based on applicable laws and regulations, legal facts, provisions, books and scientific papers as references and data obtained to answer existing problems. The results showed that the implementation of BUMDes in Harjo Utomo in Improving Village Development Based on PP No. 11 of 2021 in Sukoharjo Village, Sukoharjo District, Wonosobo Regency. Based on Law No. 6 of 2014 Article 78 paragraph 2 states that village development includes stages: planning stage, implementation stage and supervision stage. The contribution of Hardjo Utomo BUMDes in increasing development for the village government in Sukoharjo Village in this case physical development and human development (community empowerment) actually has its own work program or development program, so this BUMDes is in nature to support the Village budget, the results of the BUMDes enter the APDES from the PEMDES who will deposit it according to the authority of the village. For physical development, such as building a non-physical market then employing people with disabilities and creating new jobs.
Kajian Hukum Fungsi Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Studi Desa Candi Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Feri Setiyono
Transformasi Hukum Vol 1 No 2 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i2.4678

Abstract

Ketidakmampuan Badan Permusyawaratan Desa untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan keinginan untuk meninjau Kajian Hukum Fungsi Legislatif Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pendorong penelitian ini (Studi pada Desa Candi, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo). Metodologi normatif sosial digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa data dikumpulkan dari transkrip wawancara, catatan lapangan, makalah pribadi, catatan, memo, dan catatan resmi lainnya bukan melalui pengumpulan angka. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengkarakterisasi realitas empiris yang mendasari fenomena tersebut, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis Tinjauan Yuridis tentang Fungsi Legislatif. Metodologi normatif sosial digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa data dikumpulkan dari transkrip wawancara, catatan lapangan, makalah pribadi, catatan, memo, dan catatan resmi lainnya bukan melalui pengumpulan angka. Hasil penerapannya di Desa Candi Kecamatan Selomerto. Badan Permusyawaratan Desa telah menetapkan berbagai program, seperti program Siklus Tahunan Perdes, dimana Undang-Undang Desa akan dibuat dan disahkan setiap tahun sesuai dengan kemajuan dan perubahan serta kebutuhan masyarakat Desa.
Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Cerai Gugat Studi Di Kantor Pengadilan Agama Wonosobo Ahmad Syaefulloh
Transformasi Hukum Vol 1 No 2 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i2.4679

Abstract

Setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008 terkait Tata Cara Arbitrase di Pengadilan, tentunya bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap Tata Cara Arbitrase pada Pengadilan. Namun dalam praktiknya, khususnya di bidang litigasi, angkanya lebih tinggi dari pada kasus lainnya, dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 Terhadap Perkara Perceraian yang Diajukan di Pengadilan Agama Kab. Wonosobo, Apakah mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo. Observasi yang dipakai adalah observasi pengamatan, akumulasi data dengan cara wawancara dan observasi dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap cerai gugat masih belum menuai hasil yang signifikan karena dari, mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosobo mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dibuktikan dengan banyaknya kendala yang ditemui berasal dari pihak yang berperkara, sedangkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi berasal dari faktor dari dalam dan faktor dari luar.
Upaya Penegakan Hukum Anti Monopoli Terhadap Lelangan Tender Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020 Nanda Diyan Saputra; Luqman Hakim
Transformasi Hukum Vol 1 No 2 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i2.4681

Abstract

Praktek monopoli dalam lelang tender sering kali terjadi antara panitia penyelenggara dengan para penyedia barang atau jasa yang sebelumnya telah melakukan lobi untuk memenangkan tender yang hal tersebut merupakan sebuah kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Penulis mengambil salah satu contoh kasus persekongkolan tender yang bertentangan dengan UU Antimonopoli sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020, dimana majelis KPPU menghukum terlapot untuk membayar denda sebesar Rp. 1.723.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif serta menggunakan pendekatan kasus. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penegakan anti monopoli dalam lelang tender telah tercapai tiga pilar tujuan hukum yaitu Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan. Ditinjau dari aspek subtansi, struktur dan kebudayaan bahwa penegakan anti monopoli khususnya dalam lelang tender bawasanya persekongkolan dalam tender merupakan kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 22 UU Antimonopoli yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya yang beritikad baik untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, KPPU selaku lembaga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, pemeriksaan melalui majelis KPPU sebagai bentuk menyata guna menegakan UU Antimonopoli agar persekongkolan dalam tender dapat diminimalisir
Tinjauan Yuridis Perkara NO. 4/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB Atas Diversi Studi Di Pengadilan Negeri Wonosobo Yunika Nurhayati
Transformasi Hukum Vol 1 No 2 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i2.4682

Abstract

Anak mempunyai hak yang secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Substansi mendasar diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restorative dan Diversi, yang dimana Diversi ini mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku dan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Diversi kemudian di atur kembali didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penelitian hukum yuridis sosiologis ini membahas mengenai tidak dilaksanakannya upaya Diversi pada perkara anak, khususnya di Pengadilan Negeri Wonosobo.
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Motor Dalam Perkara Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Polres Wonosobo) Aprillia, Claora Sinta Kurnia Putri
Transformasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i2.10383

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana pelaksanaan mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Wonosobo. Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak anak serta meminimalisir dampak buruk dari proses hukum yang bersifat formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversi harus dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif, bukan berdasarkan balas dendam. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui wawancara dengan aparat di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonosobo serta analisis terhadap sumber hukum sekunder berupa regulasi dan literatur yang relevan. Berdasarkan temuan di lapangan, penerapan diversi dalam perkara anak pelaku pencurian motor di Wonosobo telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, dengan melibatkan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Diversi dinilai sebagai langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum dan proses pembinaan anak secara efektif, tanpa harus menyeret mereka lebih jauh ke dalam sistem pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar penerapan diversi terus diperkuat dan dioptimalkan oleh aparat penegak hukum sebagai pendekatan yang humanis dan edukatif bagi anak- anak yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum.
ANALISIS KRIMINOLOGI PERKARA PIDANA PENCULIKAN DAN PENGEROYOKAN DI KABUPATEN WONOSOBO (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wsb)) Sholekhah, Maratus
Transformasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i2.10384

Abstract

Negara Indonesia yang secara konstitusional menganut prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, idealnya menempatkan hukum sebagai instrumen tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan masih maraknya pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana penculikan dan pengeroyokan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang meluas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penculikan dan pengeroyokan di wilayah Kabupaten Wonosobo, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dan berfokus pada aspek yuridis formil, penelitian ini mengisi celah (gap) kajian dengan mengkaji konteks lokal secara lebih mendalam melalui pendekatan sosial dan kriminologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, observasi langsung, serta telaah literatur hukum dan kriminologi. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial, disintegrasi nilai keluarga, serta ketidakpercayaan terhadap institusi hukum merupakan faktor dominan yang mendorong individu atau kelompok melakukan tindakan kriminal tersebut. Teori Anomie dan Teori Kontrol Sosial digunakan sebagai landasan teoritik dalam menjelaskan kecenderungan menyimpang para pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan kriminal yang lebih kontekstual dan efektif, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan di tingkat daerah.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus No. 003/KITA-I/K-TPPO/VIII/2023 di LSM KITA Institute- Wonosobo) Lubnayya, Putri Wafa
Transformasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i2.10385

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir yang menyasar kelompok rentan dan berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikis, serta sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemulihan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan viktimologi, dengan fokus pada studi kasus korban berinisial T yang ditangani oleh LSM KITA Institute di Wonosobo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan studi kasus untuk mengevaluasi strategi pemulihan serta sejauh mana pemenuhan hak-hak korban diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur perlindungan terhadap korban TPPO, pelaksanaannya di tingkat akar rumput masih bergantung pada inisiatif lembaga nonpemerintah. Dalam kasus ini, KITA Institute berperan penting dalam proses pemulihan multidimensi yang mencakup pendampingan psikologis, dukungan hukum, dan reintegrasi sosial. Pemulihan korban dinilai tidak hanya sebagai proses medis dan administratif, tetapi juga sebagai rekonstruksi martabat dan keadilan yang bersifat restoratif. Penelitian ini menegaskan urgensi pendekatan multidisipliner dan partisipatif dalam menangani korban TPPO, serta pentingnya negara untuk memperkuat dukungan struktural yang berkelanjutan.
PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE DI KABUPATEN WONOSOBO: STUDI KASUS POLRES WONOSOBO Anuari, Andika
Transformasi Hukum Vol 2 No 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i2.10386

Abstract

Kemajuan teknologi berbanding lurus dengan peningkatan suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya. Salah satu tindak pidananya adalah perjudian online. oleh karenanya, diperlukan peran aparat dalam mencegah maupun menangani permasalahan judi online. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dalam rangka penanganan tindak pidana judi online di Kabupaten Wonosobo serta penegakan hukum judi online di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian memberikan hasil bahwa penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh Polres Wonosobo dimulai dengan adanya patroli untuk pengawasan media sosial, penerimaan laporan yang kemudian ditindaklanjuti dalam penyelidikan serta penyidikan. Perlu adanya perbaikan terkait dengan perundangan yang mengatur tentang perjudian online agar pelaku mendapatkan efek jera serta sebagai usaha untuk mencegah kejahatan terulang kembali
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERDAGANGAN ORANG Sabrina, Firda Dina
Transformasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i2.10387

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan korban, khususnya perempuan dan anak. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia, kasus perdagangan orangmasih terus terjadi, meskipun telah ada regulasi khusus yang mengatur penanganan dan perlindungan bagi korban, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris yuridis, yaitu gabungan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatannormatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap isu yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat langsung bagaimana implementasi dari perlindungan hukum tersebut di lapangan, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup komprehensif bagi korban, namun dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb,perlindungan bagi korban belum menyentuh aspek-aspek penting seperti pendampingan psikologis, restitusi, dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa fokus peradilan masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum