cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
J-CEKI
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 289 Documents
 13   14   15   16   17 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 5: Agustus 2025" : 289 Documents clear
Legislative Prospects For Climate Governance: Advocating A Specific Climate Change Law in Brunei Darussalam Khairul Atiqah Binti Khairul Nurul Arsyad; Yusuf Ibrahim Arowosaiye
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10311

Abstract

Climate change refers to long-term alterations in global or regional climate patterns, particularly those that have become increasingly apparent due to anthropogenic activities such as fossil fuel combustion, deforestation, and unsustainable industrialization. Its severe environmental, social, and economic consequences have triggered international discourse and policy actions since the 1972 United Nations Conference is widely recognized as the First Earth Summit. In response, Brunei Darussalam has implemented a national climate change policy and several environmental regulations. However, a comparative analysis of jurisdictions with robust climate frameworks highlights a critical gap in Brunei’s legal response—namely, the absence of a specific, enforceable climate change law. This research investigates the adequacy of Brunei’s current policy instruments and evaluates the potential benefits of enacting a dedicated climate change statute. Utilizing a qualitative research design, the study analyzes international legal frameworks, especially the United Kingdom’s Climate Change Act 2008, and examines Brunei’s national policies and environmental legislation. The findings underscore the need for a targeted legal framework to strengthen governance, facilitate law enforcement, and ensure greater societal compliance. The study concludes with a call for legislative reform to complement existing policy instruments and support Brunei’s environmental commitments under global climate agreements.
Meningkatkan Kualitas Layanan: Peran Strategis SDM Administrasi di FISIP Universitas Muhammadiyah Sorong Ichwan, Saiful
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10321

Abstract

Abstrak Kualitas layanan administrasi di lingkungan perguruan tinggi sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan fungsi-fungsi administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis SDM administrasi dalam meningkatkan kualitas layanan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sorong. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran SDM administrasi tidak hanya terbatas pada tugas teknis, tetapi juga meliputi kontribusi strategis dalam menciptakan sistem layanan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, terutama mahasiswa dan dosen. Faktor-faktor kunci yang memengaruhi efektivitas peran tersebut meliputi kompetensi individu, budaya kerja, kepemimpinan, serta dukungan terhadap pelatihan dan pengembangan karier. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM administrasi secara berkelanjutan guna mendukung visi dan misi institusi dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Implementasi Kebijakan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Ade Adriyadi; Yudi Rusfiana; Dyah Poespita Ernawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10337

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan signifikan dalam ketersediaan rumah layak huni. Persentase rumah layak huni turun dari 70,67% pada 2021 menjadi 59,63% pada 2023. Jumlah permukiman kumuh meningkat dari 18 lokasi pada 2020 menjadi 24 lokasi pada 2022. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya kepala keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak, yakni sebanyak 401.722 dari total 406.908 kepala keluarga pada 2023. Upaya pemerintah daerah, seperti bantuan pembangunan 168 unit rumah pada 2022–2023, belum mampu mencapai target nasional 70% rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rumah layak huni di Sumedang menggunakan teori implementasi Edward III (1980), yang menekankan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan Nvivo 14 dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Masalah utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, pembiayaan tidak mencukupi, infrastruktur belum mendukung, serta peraturan dan pembagian tugas yang belum diperbarui. Rekomendasi strategi meliputi penguatan komunikasi, penyesuaian bantuan, revisi regulasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat penerima manfaat.
Rekonstruksi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Otonomi Daerah Adi Pratama, Muhammad Rifqi Nur Wachid
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10341

Abstract

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kewenangan desa mengalami perubahan signifikan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, yang berujung pada ketidakjelasan fungsi dan peran desa dalam sistem pemerintahan lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif kedudukan dan kewenangan desa dalam kerangka otonomi daerah, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi turunannya dan dokumen hukum lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlunya rekonstruksi kewenangan pemerintahan desa agar lebih selaras dengan prinsip otonomi asli yang dimiliki desa, sehingga memperkuat posisi desa sebagai entitas hukum yang mandiri. Penegasan batas kewenangan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal menjadi langkah strategis dalam memperjelas peran desa sebagai subjek dalam sistem pemerintahan daerah. Diharapkan melalui pendekatan ini, tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat
Analisis Perkawinan Dan Perceraian Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional : Studi Kasus Michael A. Villareal dan Sophia Latjuba Nurrahmah, Sabrina Mina; Rizqi Rahma Adinda; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10353

Abstract

Dalam era globalisasi, peningkatan jumlah perkawinan lintas negara menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perkawinan dan pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia. Artikel ini membahas kompleksitas hukum yang timbul dari kasus perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, serta bagaimana sistem hukum Indonesia merespons putusan perceraian yang dijatuhkan di luar negeri. Studi ini menyoroti kasus perkawinan antara Sophia Latjuba dan Michael A. Villareal sebagai contoh konkret, di mana status perkawinan Michael di negara asalnya menimbulkan permasalahan keabsahan di Indonesia. Ditegaskan bahwa menurut hukum Indonesia, perkawinan harus sah secara agama dan dicatatkan secara administratif, dan tidak diperkenankan jika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain. Selain itu, pengakuan terhadap putusan perceraian asing harus melalui prosedur exequatur, yaitu pengesahan oleh Pengadilan Negeri agar dapat diakui secara hukum di Indonesia. Artikel ini menegaskan pentingnya pemahaman atas asas hukum seperti asas nasionalitas, lex fori, dan prinsip ketertiban umum dalam menangani perkara lintas negara, serta perlunya harmonisasi hukum untuk melindungi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat
Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Mediasi Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Chusaini Rafsanjani Assadami
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10365

Abstract

This article discusses the application of the principle of good faith in divorce mediation at the Religious Court of Ambarawa in 2023. The study is motivated by the low success rate of mediation and the need for a more just and humane dispute resolution mechanism within both Islamic and positive law frameworks. Using a qualitative approach and socio-legal method, data were collected through interviews, documentation, and field observations. The findings reveal that although good faith is formally acknowledged, its implementation is often hindered by power imbalances, low legal awareness, and insufficient mediator training. In Islamic law, good faith is rooted in maqāṣid al-sharī‘ah, aiming to preserve justice and reconciliation. In positive law, it functions as a principle to ensure both procedural and substantive justice. This study emphasizes the importance of strengthening mediator competence, increasing public education, and enforcing clearer regulations so that divorce mediation can be conducted meaningfully and fairly.
The Implementation of Artificial Intelligence in Developing English Language Teaching Material: Case Study of English Teachers at SMP IT Mantab in Sabak Auh, Siak Sri Indrapura Ati Adzki Fikria; Sutarmo, Sutarmo; Bukhori, Bukhori
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10368

Abstract

The present study investigates the implementation of Artificial Intelligence (AI) in developing English language teaching materials by two English teachers at SMP IT Mantab in Sabak Auh, Siak Sri Indrapura. Using a qualitative case study method, the research highlights the teachers’ perceptions, the types of AI tools used, and their strategies for adapting AI-generated content for classroom use. The findings reveal that teachers used AI tools such as ChatGPT, QuillBot, and Canva to enhance the relevance, accuracy, and creativity of th eir instructional materials. While the tools facilitated content generation and lesson planning, challenges remained in evaluating AI-generated material and ensuring its alignment with curriculum goals. This study provides valuable insights into AI integration at the classroom level, with implications for educators, school leadership, and future research.
Perluasan Kewenangan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Sahid Nagajiwa; Malik Akbar Mulki Rahman
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10390

Abstract

Indonesia setelah merdeka dari segala penjajahan secara tegas dalam penjelasan konstitusi menyatakan sebagai negara hukum, pernyataan tersebut kemudian diperkuat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) tentang keberadaan negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Negara Hukum Indonesia merupakan gabungan dari berbagai konsep negara hukum seperti Rechstaat dan Rule of Law sehingga membentuk keunikan sendiri, saat ini negara hukum Indonesia telah menganut sistem negara hukum modern dengan ciri adanya Pengadilan Tata Negara dan Pengadilan Administrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara atau dikenal sebagai Pengadilan Administrasi hadir sebagai sarana untuk melindungi hak warga negara dari kesewenangan Bada/Pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam perjalanannya menjaga hak warga negara belum berjalan secara optimal karena Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara masih belum ditaati oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga diperlukan kajian untuk memecahkan permaslahan tersebut. Untuk memecahkan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang digunakan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut. Data yang digunakan menggunakan data sekunder dari berbagai literatur baik berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan bahkan sumber dari media online. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pentingnya lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan serta beberapa pengaturan terkait pelaksanaan putusan pengadilan seperti pengaturan uang ganti rugi, pencopotan jabatan pejabat Tata Usaha Negara dan sebaainya.
Exploring Information Communication and Technology (ICT) Integration in English for Foreign Learners (EFL) Classroom : A Case Study at Senior High School in Kuantan Mudik Regency Herman, Nur Ingsira Fitrah; Settiawan, Dodi; Bukhori, Bukhori
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10394

Abstract

This research investigates the implementation of Information and Communication Technology (ICT) in English as a Foreign Language (EFL) classrooms through the lens of the TPACK framework. Data collection methods included analysis of lesson plans, classroom observations, and interviews with both teachers and students from two senior high schools. The findings indicate that although teachers were aware of curriculum objectives and expressed intentions to integrate ICT, its actual use was limited and inconsistent. Most applications were confined to simple PowerPoint presentations, lacking multimedia elements and interactivity. Instruction largely remained teacher-centered, with minimal student participation and limited use of collaborative or digital learning resources. Viewed through the TPACK perspective, teachers demonstrated strong content knowledge (CK) and some pedagogical knowledge (PK), but their technological knowledge (TK) was insufficient. Their integration of technology with content (TCK) and pedagogy (TPK) was shallow, and comprehensive TPACK implementation was absent. This aligns with existing literature, which often notes the difficulty educators face in effectively merging all three knowledge domains. Contributing obstacles included inadequate infrastructure, unstable internet connections, low digital confidence among teachers, and classroom management challenges when students used personal devices issues that are commonly cited in ICT integration research. Despite these challenges, both educators and learners acknowledged the potential of ICT to enhance learning by making lessons more engaging and understandable through visual and audio aids. In summary, technology use must go beyond presence it needs to be thoughtfully embedded into teaching strategies and subject content. This reinforces the core principle of TPACK: that impactful, technology-supported instruction requires a balanced integration of technological, pedagogical, and content knowledge.
Pengaruh Overconfidence Manajerial terhadap Kualitas Penyusunan Penganggaran Perusahaan dalam Kondisi Volatilitas Pasar Global Putri Dharmana, Vanessa; Siregar, Baldric; Biyanto, Frasto; Miswanto, Miswanto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh overconfidence manajerial terhadap kualitas penyusunan anggaran perusahaan, dengan mempertimbangkan volatilitas pasar global sebagai variabel mediasi. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode explanatory research dan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada manajer keuangan dan akuntansi di perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overconfidence manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran. Selain itu, volatilitas pasar global juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran, serta memperkuat pengaruh negatif overconfidence manajerial dalam proses penganggaran. Model penelitian ini mampu menjelaskan 80,3% variabel dependen, yang menunjukkan bahwa bias kognitif dan faktor eksternal memainkan peran penting dalam praktik pengelolaan anggaran. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan teori keuangan perilaku serta menjadi masukan praktis dalam perancangan sistem pengendalian anggaran yang lebih adaptif dan realistis.

Page 15 of 29 | Total Record : 289

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue