cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Cendekia Ilmiah
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,880 Documents
 240   241   242   243   244 
Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mendukung Implemetasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Pengerak Ucu Diana Sari; Tri Widayatsih; Mahasir, Mahasir
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10278

Abstract

This study aims to describe the Principal's Leadership Management in supportingthe Implementation of the Merdeka Curriculum at SMA Negeri 1 Kayuagung. The research was conducted at SMA Negeri 1 Kayuagung using a qualitative method with a case study approach. The subjects of this study were the principal, deputy curriculum, and teacher educators. The stages of data collection were obtained by interview, observation and documentation. The results of this study are the Principal Leadership of SMA N 1 Kayuagung has done several things in planning the Merdeka Curriculum, including forming a core committee consisting of school leaders, teaching staff, and school committees; compiling ATP and teaching modules; planning a project to strengthen the Pancasila Profile; discussing student character development programs. The management of meaningful learning sequences is carried out in an organized and systematic manner, including scheduling teaching hours and teaching loads, forming a planned learning arrangement. The implementation of meaningful learning in SMA Negeri 1 Kayuagung can be categorized as successful. Meaningful learning activities such as project-based learning are able to raise the level of student enthusiasm for learning. Principal control is carried out every sixmonth period or at the end of the year.
Pengaruh Penguatan Nilai Kultural Terhadap Keterlibatan dan Kepuasan Anggota di Quantum Litera Center Trenggalek: Analisis Kuantitatif dengan Pendekatan Skala Likert Rofiqi, Munif; Isyanto, Puji
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penguatan nilai kultural terhadap keterlibatan dan kepuasan anggota di Quantum Litera Center (QLC) Trenggalek, sebuah komunitas literasi berbasis nilai. Budaya organisasi yang kuat diyakini mampu mendorong loyalitas dan partisipasi aktif anggota. Dengan pendekatan kuantitatif dan instrumen skala Likert 4 poin, data dikumpulkan dari 17 responden yang terdiri atas anggota aktif, relawan, dan alumni. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai kultural, keterlibatan, dan kepuasan anggota berada pada kategori tinggi. Uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara nilai kultural dan keterlibatan (r = 0,93), serta nilai kultural dan kepuasan anggota (r = 0,89), keduanya signifikan pada p < 0,01. Analisis regresi linier mengungkap bahwa nilai kultural memberikan kontribusi sebesar 87% terhadap variasi keterlibatan dan 79% terhadap kepuasan anggota. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan nilai budaya organisasi merupakan faktor kunci dalam membangun komunitas yang inklusif, partisipatif, dan memuaskan bagi anggotanya. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan budaya organisasi yang lebih terstruktur guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan komunitas literasi.
Perbandingan Hukum Proses Pelaksanaan Sidang Permohonan Poligami Antara Indonesia Dengan Malaysia Angraini, Nur Mulia Isnai; Ananta Fitri Handayani; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10293

Abstract

Poligami adalah topik yang rumit dan sering menimbulkan perdebatan dalam komunitas Muslim modern, dengan beragam perspektif dan penafsiran yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara, praktik poligami tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga diatur melalui ketentuan hukum yang khusus. Artikel ini membahas pengaturan poligami dalam perspektif Hukum Perdata Internasional dengan fokus pada perbandingan antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Di Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya, yang mensyaratkan izin pengadilan serta persetujuan tertulis dari istri pertama. Sementara di Malaysia, meskipun juga mewajibkan izin dari Mahkamah Syariah, penerapan syarat-syarat tersebut bervariasi antar negeri, dan dalam beberapa wilayah tidak mensyaratkan izin istri pertama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum syariah yang serupa, implementasi dan kebijakan negara terhadap poligami sangat dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing.
Perancangan Kontrak Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Dalam Transaksi Komersial Oktaviani, Riekya; Siti Nurul Jannah; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10294

Abstract

Sengketa dalam transaksi komersial sering terjadi akibat perancangan kontrak yang kurang jelas dan tidak lengkap. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap asas-asas hukum kontrak, khususnya asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dan asas kebebasan berkontrak (vrijheid van contract) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Problematika ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan transaksi bisnis modern yang melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari hukum perdata, hukum dagang, hingga regulasi sektor spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perancangan kontrak dapat berperan sebagai upaya pencegahan sengketa dalam hubungan bisnis berdasarkan perspektif hukum kontrak Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji literatur terkait perancangan kontrak, klausul esensial, dan peran ahli hukum dalam penyusunan kontrak. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, serta doktrin hukum kontrak yang berkembang dalam yurisprudensi. Penelitian ini juga menganalisis praktik drafting kontrak dalam berbagai sektor industri untuk mengidentifikasi pola-pola permasalahan yang kerap muncul dalam implementasi kontrak bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan klausul esensial yang lengkap dan bahasa kontrak yang jelas sangat menentukan kekuatan kontrak dalam mencegah sengketa. Klausul-klausul tersebut meliputi prestasi dan kontra-prestasi, force majeure, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda. Implementasi klausul arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) juga terbukti efektif dalam meminimalkan eskalasi konflik. Selain itu, keterlibatan ahli hukum dalam proses drafting kontrak dapat menurunkan risiko konflik secara signifikan melalui identifikasi potensi celah hukum (legal loopholes) dan antisipasi terhadap berbagai skenario pelanggaran kontrak.
Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Asing Dalam Kasus Wanprestasi Kontrak Internasional Dalam Prinsip Lex Loci Contractus Fahad, Muhammad; Farchan Hamdani; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10295

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab perdata perusahaan asing dalam kasus wanprestasi kontrak internasional dengan berfokus pada penerapan prinsip lex loci contractus. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana prinsip lex loci contractus digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada perusahaan asing ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak internasional, penentuan hukum yang berlaku sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip lex loci contractus menjadi acuan utama dalam menentukan hukum mana yang digunakan ketika terjadi perselisihan, yaitu hukum negara tempat kontrak dibuat atau disepakati. Dalam konteks wanprestasi, perusahaan asing dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dalam kontrak atau berdasarkan prinsip lex loci contractus. Namun, penerapan prinsip ini sering menghadapi kendala, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, pelaksanaan putusan pengadilan asing, dan keberadaan klausul choice of law dalam kontrak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan klausul hukum yang jelas dalam kontrak internasional serta penguatan mekanisme kerja sama internasional dalam penegakan hukum perdata lintas negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Upaya Hukum Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel) Muhammad Ilham; Maroni, Maroni; Ahmad Irzal Fardiansyah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10301

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memberikan penegasan yurisprudensial yang signifikan mengenai aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, yakni imperatifnya pengawasan ketat (terhadap kepatuhan prosedural. Secara khusus, putusan ini menggarisbawahi urgensi akurasi dan konsistensi dalam pendokumentasian waktu pada dua tahap kritis yaitu saat kejadian tindak pidana (tempus delicti) dan saat pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas berwenang (locus reportiae). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa penerapan daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP menjadi mekanisme penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang berkepanjangan. Implikasi terhadap putusan daluwarsa penuntutan atau pelaksanaan pidana pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa putusan terkait daluwarsa penuntutan dalam Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Implikasinya adalah perlunya aparat penegak hukum memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak hanya menciptakan keadilan bagi para pihak tetapi juga menjaga legitimasi penegakan hukum di mata publik. Penelitian ini merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebaiknya memperkuat alasan hukum dalam banding atau kasasi dengan mengajukan bukti bahwa penundaan penyidikan atau penuntutan terjadi karena kendala administratif yang tidak disengaja, serta memastikan tidak ada kelalaian yang disengaja dari pihak penegak hukum.
Legislative Prospects For Climate Governance: Advocating A Specific Climate Change Law in Brunei Darussalam Khairul Atiqah Binti Khairul Nurul Arsyad; Yusuf Ibrahim Arowosaiye
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10311

Abstract

Climate change refers to long-term alterations in global or regional climate patterns, particularly those that have become increasingly apparent due to anthropogenic activities such as fossil fuel combustion, deforestation, and unsustainable industrialization. Its severe environmental, social, and economic consequences have triggered international discourse and policy actions since the 1972 United Nations Conference is widely recognized as the First Earth Summit. In response, Brunei Darussalam has implemented a national climate change policy and several environmental regulations. However, a comparative analysis of jurisdictions with robust climate frameworks highlights a critical gap in Brunei’s legal response—namely, the absence of a specific, enforceable climate change law. This research investigates the adequacy of Brunei’s current policy instruments and evaluates the potential benefits of enacting a dedicated climate change statute. Utilizing a qualitative research design, the study analyzes international legal frameworks, especially the United Kingdom’s Climate Change Act 2008, and examines Brunei’s national policies and environmental legislation. The findings underscore the need for a targeted legal framework to strengthen governance, facilitate law enforcement, and ensure greater societal compliance. The study concludes with a call for legislative reform to complement existing policy instruments and support Brunei’s environmental commitments under global climate agreements.
Meningkatkan Kualitas Layanan: Peran Strategis SDM Administrasi di FISIP Universitas Muhammadiyah Sorong Ichwan, Saiful
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10321

Abstract

Abstrak Kualitas layanan administrasi di lingkungan perguruan tinggi sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan fungsi-fungsi administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis SDM administrasi dalam meningkatkan kualitas layanan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sorong. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran SDM administrasi tidak hanya terbatas pada tugas teknis, tetapi juga meliputi kontribusi strategis dalam menciptakan sistem layanan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, terutama mahasiswa dan dosen. Faktor-faktor kunci yang memengaruhi efektivitas peran tersebut meliputi kompetensi individu, budaya kerja, kepemimpinan, serta dukungan terhadap pelatihan dan pengembangan karier. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM administrasi secara berkelanjutan guna mendukung visi dan misi institusi dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Implementasi Kebijakan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Ade Adriyadi; Yudi Rusfiana; Dyah Poespita Ernawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10337

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan signifikan dalam ketersediaan rumah layak huni. Persentase rumah layak huni turun dari 70,67% pada 2021 menjadi 59,63% pada 2023. Jumlah permukiman kumuh meningkat dari 18 lokasi pada 2020 menjadi 24 lokasi pada 2022. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya kepala keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak, yakni sebanyak 401.722 dari total 406.908 kepala keluarga pada 2023. Upaya pemerintah daerah, seperti bantuan pembangunan 168 unit rumah pada 2022–2023, belum mampu mencapai target nasional 70% rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rumah layak huni di Sumedang menggunakan teori implementasi Edward III (1980), yang menekankan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan Nvivo 14 dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Masalah utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, pembiayaan tidak mencukupi, infrastruktur belum mendukung, serta peraturan dan pembagian tugas yang belum diperbarui. Rekomendasi strategi meliputi penguatan komunikasi, penyesuaian bantuan, revisi regulasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat penerima manfaat.
Rekonstruksi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Otonomi Daerah Adi Pratama, Muhammad Rifqi Nur Wachid
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10341

Abstract

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, kewenangan desa mengalami perubahan signifikan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, yang berujung pada ketidakjelasan fungsi dan peran desa dalam sistem pemerintahan lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif kedudukan dan kewenangan desa dalam kerangka otonomi daerah, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi turunannya dan dokumen hukum lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlunya rekonstruksi kewenangan pemerintahan desa agar lebih selaras dengan prinsip otonomi asli yang dimiliki desa, sehingga memperkuat posisi desa sebagai entitas hukum yang mandiri. Penegasan batas kewenangan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal menjadi langkah strategis dalam memperjelas peran desa sebagai subjek dalam sistem pemerintahan daerah. Diharapkan melalui pendekatan ini, tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat

Page 242 of 388 | Total Record : 3880

 240   241   242   243   244 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3: April 2026 Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue