cover
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Cendekia Ilmiah
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Articles 4,454 Documents
Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Bontosikuyu Ibnu Hajar; Ria Rezky Amir; Abd Rahman; Ibnu Hajar; Amirullah Amirullah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i5.20315

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Fenomena ini tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum dan kesehatan, melainkan juga menimbulkan dampak psikologis yang cukup dalam bagi pelakunya, terutama perempuan muda. Di sinilah peran penyuluh agama menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk peran yang dimainkan penyuluh agama, strategi dakwah yang mereka gunakan, serta hubungan antara pernikahan dini dan dampak psikologis yang ditimbulkannya di Kecamatan Bontosikuyu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus, melibatkan penyuluh agama, tokoh masyarakat, aparatur KUA, dan warga terdampak sebagai informan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama menjalankan peran ganda sebagai edukator, fasilitator, dan mediator dengan menerapkan strategi dakwah bil-lisan, bil-hal, dan bil-kitabah. Pendekatan berbasis komunitas melalui pengajian, bimbingan pra-nikah, serta kolaborasi lintas sektor terbukti efektif dalam menurunkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penyuluh agama dan integrasi pendekatan psikologis dalam program pencegahan pernikahan dini. Kata kunci: Penyuluh Agama, Pernikahan Dini, Dakwah       Abstract Child marriage remains a serious social problem in Indonesia, including in Bontosikuyu District, Kepulauan Selayar Regency, South Sulawesi. This phenomenon carries not only legal and health implications but also profound psychological impacts, particularly on young women. The role of religious counselors (penyuluh agama) thus becomes pivotal as the frontline force in prevention efforts. This study aims to analyze in depth the forms of roles played by religious counselors, the dakwah strategies they employ, and the relationship between child marriage and its psychological consequences in Bontosikuyu District. A qualitative approach with a case study design was used, involving religious counselors, community leaders, KUA officials, and affected residents as informants. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document review, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model. The findings reveal that religious counselors perform dual roles as educators, facilitators, and mediators by applying dakwah strategies of bil-lisan, bil-hal, and bil-kitabah. Community-based approaches through religious study groups, pre-marital guidance, and cross-sector collaboration have proven effective in raising public awareness of the risks of child marriage. This research affirms the importance of strengthening the capacity of religious counselors and integrating psychological approaches into child marriage prevention programs. Keywords: Religious Counselor, Child Marriage, Dakwah
Korupsi : Antara Kegagalan Sistem dan Kemerosotan Moral Mario Kore Mega; Ibrahim Yakob Michael La'a
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i5.20461

Abstract

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia seringkali dijelaskan dari dua perspektif yakni Sistem dan Moral. Secara sistematik, Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk menjelaskan motif praktik koruptif yang terus terjadi meskipun ketentuan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia relatif lengkap dan memiliki ancaman hukuman yang berat, apakah hal ini dianggap sebagai kegagalan system regulasi dan pengawasan atau karena kemerosotan moral individu sehingga praktik ini menjadi lahan subur bagi para koruptor. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi bukanlah masalah tunggal, melainkan merupakan perpaduan rumit antara kegagalan sistemik regulasi yang multitafsir, birokrasi berbelit, dan pengawasan lemah menciptakan peluang (opportunity), sementara kemerosotan moral berupa keserakahan, materialisme, dan hilangnya budaya malu menyediakan dorongan (willingness) untuk memanfaatkan peluang tersebut. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 tercatat sebesar 34 dan peringkat 109 dari 180 negara, memperkuat argumen bahwa pendekatan legal-formal semata belum memadai. Jurnal ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi sistem hukum, birokrasi, pengawasan dengan penguatan pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya integritas di Indonesia secara berkelanjutan.
Analisis Yuridis Pembatasan Pengajuan Gugatan Perselisihan Atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh Mahkamah Konsitusi Fransina Pattiruhu; Frengky Ndaomanu; Muhamad Alif
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i5.20501

Abstract

Perselisihan antara pengusaha dan pekerja sering terjadi diantaranya mengenai perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja yang pada akhirnya bermuara pada saling menggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hakim Mahkamah Konstitusi yang membatasi pengajuan gugatan perselisihan atas pemutusan hubungan kerja menjadi satu tahun dihitung sejak tahapan mediasi/konsiliasi tidak mencapai kesepakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan hakim Mahkamah Konstitusi membatasi pengajuan gugatan perselisihan atas pemutusan hubungan kerja menjadi satu tahun dihitung sejak tahapan mediasi/konsiliasi tidak mencapai kesepakatan adalah untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh, Jangka waktu penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut-larut.
Pembatalan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 141/PDT.G/2016/PN.KPG Elty Novelina Silaban; Mathelda Naatonis; Ibrahim La’a
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i5.20627

Abstract

Akta perdamaian (acte van dading) adalah dokumen resmi yang disahkan oleh hakim di pengadilan berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi. Surat yang di dalamnya memuat pernyataan damai kedua belah pihak yang sedang berselisih. Pernyataan damai berarti kedua pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan permasalahan sampai ke ranah hukum atau melibatkan instansi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim membatalkan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yang diterapkan, antara lain: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), dan Pendekatan analitis (analytical approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim membatalkan akta perdamaian karena Akta Perdamaian  Nomor 61 Tahun 2010 mengandung cacat hukum yakni tergugat tidak mempunyai kewenangan hukum dan Akta Perdamaian mengandung unsur paksaan dan Penipuan.