cover
Contact Name
Andriyus
Contact Email
andriyus@soc.uir.ac.id
Phone
+6281268785353
Journal Mail Official
jmp@journal.uir.ac.id
Editorial Address
Gedung Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Published by Universitas Islam Riau
ISSN : -     EISSN : 30641675     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles 20 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 Desember 2025" : 20 Documents clear
Strategi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Gunawan, Fery; Utomo, Setyo
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24135

Abstract

Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan pemetaan potensi pelanggaran pada Pilkada serentak tahun 2024, seperti potensi adanya money politic, politik SARA, berita hoax, dan ketidaknetralan ASN. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikian strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teori strategi pemerintahan oleh Geoff Mulgan (2009) yakni tujuan (purpose), lingkungan (environment), arah (direction), tindakan (action), dan pembelajaran (learning). Untuk mencapai pilkada yang berkualitas dan berintegritas, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan sembilan strategi, yakni: membentuk Kampung Pengawasan, mendirikan Kampung Anti Money Politic, penerapan konsep meaningful participation, menerapkan teknik probing prompting, menjalin kemitraan dengan media (Riau Pos, Riau TV, TVRI Riau, dan RRI Riau), membentuk program Media Sahabat Bawaslu di media massa, melaksanakan Training of Trainer (ToT) kepada saksi pasangan calon kepala daerah, memberikan bimbingan teknis pengisian alat kerja pengawasan pemilihan (SIWASLIH) kepada Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan panwascam sebanyak dua gelombang, dan membentuk kelompok strategis pengawasan berbasis masyarakat. Bawaslu Provinsi Riau juga senantiasa terbuka terhadap evaluasi dan terus berupaya beradaptasi dengan dinamika pengawasan di lapangan
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran. Astuti, Widya; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24153

Abstract

Penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi DPRD Kabupatten Labuhanbatu dalam menyerap pokok-pokok pikiran untuk Pembangunan daerah. Menggunakan metode kualititatif deskriptif ditemukan bahwa norma sosial, faktor personal, dan struktur organisasi berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatan seperti ketidakpahaman tentang proses politik, kurangnya edukasi, dan dominasi partai politik mengakibatkan suara kelompok minoritas terpinggirkan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran politik dan akses informasiuntuk mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan Keputusan.
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa: Studi Di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2024 Alzikri, Desri; Andriyus
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas Pemerintah Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, serta faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Koto Tibun masih terbatas, khususnya dalam kompetensi sumber daya manusia, efektivitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hambatan utama yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman terhadap regulasi, minimnya pelatihan, dan kurangnya publikasi informasi anggaran kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan pelatihan aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran.
Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Kurniadi, Rudi; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsinya. Meskipun BPD telah berupaya mengadakan musyawarah desa dan memanfaatkan media sosial, beberapa hambatan masih ditemukan, seperti kurangnya sosialisasi, dana terbatas, kurang transparan, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Selain itu, keterbatasan jumlah anggota dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia turut menjadi faktor penghambat. Beberapa masyarakat merasa aspirasi mereka telah direalisasikan, namun tidak sedikit pula yang menganggap aspirasi hanya berhenti di BPD tanpa tindak lanjut. Penelitian ini merekomendasikan agar dukungan pemerintah desa terhadap BPD diperkuat, sosialisasi ditingkatkan, alokasi anggaran dan pelatihan bagi anggota BPD diperbanyak, serta dibangun sinergi yang lebih kuat antara BPD dan masyarakat. Dengan demikian, BPD diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal sebagai penghubung pemerintah desa dengan warga.
Evaluasi Kinerja Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penegakan Syari’at Islam Berdasarkan Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No 5 Tahun 2000 Sidiq, Muhammad Haris; Yuslaini, Nina
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24215

Abstract

Penegakan Syari’at Islam di Provinsi Aceh merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000, yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah perbedaan pemahaman di kalangan pelaksana terhadap isi Qanun yang menimbulkan multitafsir, serta lemahnya penerapan sanksi (‘uqubat) yang belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran (jarimah). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan kunci, yaitu pejabat Wilayatul Hisbah, hakim Mahkamah Syariah, serta anggota DPRK Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah berada pada kategori cukup efektif, namun masih terdapat sejumlah kendala signifikan, terutama dalam aspek pemahaman terhadap kebijakan dan lemahnya konsistensi dalam penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi Qanun yang menyeluruh, serta ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi guna meningkatkan efektivitas penegakan Hukum Jinayat di wilayah tersebut.
Evaluasi Kualitas Pelayanan Pengurusan Kertu Tanda Penduduk Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Putri, Salma Dwi; Hakim, Arif Rahman
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24221

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses pelayanan E-KTP, seperti keterlambatan pelayanan, kurangnya sarana dan prasarana, jaringan yang tidak stabil, serta adanya praktik nepotisme yang mempengaruhi keadilan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi menurut teori William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan kunci, dan dokumentasi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Pelalawan belum optimal. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan lamanya waktu penyelesaian dokumen, terutama di daerah pelosok. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam fasilitas pelayanan dan jumlah pegawai, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi. Disdukcapil juga masih menghadapi hambatan teknis, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan AC ruang tunggu yang sering rusak.
Efektivitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Salim, Nor; Hakim, Arif Rahman
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24287

Abstract

Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik di kantor desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Surat keterangan usaha merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan yang digunakan untuk peminjaman modal dibank yang berlaku selama setahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang yang diperoleh dengan melalui wawancara. Pelayanan publik yang dilakukan oleh peraangkat desa pematang tinggi belum efektif yang dimana berdasarkan standar Operasional Prosedur sehingga belum memberikan pencapaian kepuasan terhadap masyarakat. Kesimpulan Pelayanan Kantor Kantor Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengurusan Surat keterangan usaha belum berlangsung dengan maksimal sesuai dengan standar Operasional Prosedur hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah pegawai khusus pelayanan surat keterangan usaha dan sarana prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan. Saran peneliti yaitu terhadap kantor Kantor Desa Pematang Tinggi hendaknya menambah jumlah pegawai dalam memberikan pelayanan, meningkatkan disiplin kerja dalam pemberian pelayanan, melakukan kerjasama dalam memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas pendukung pelayanan guna pencapaian pelayanan yang optimal.
Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Dikabupaten Indragiri Hulu Fadillah, Nabila Maysha; Setiawan, Rizky
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisispelayanan pajak bumi dan bangunan pada Badan PendapatanDaerah Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik triangulasi (Ali et al., 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi dimensi kualitas pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan,partisipasi,akuntabilitas,keberlanjutan,transparansi dan keadilan. Adanya hambatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah dikabupaten indragiri hulu antara lain keterbatasan jumlah sumber daya manusia dikantor badan pendapatan daerah dikabupaten indragiri hulu. Kemudian kurangnya sarana prasarana pendukung,perbedaan data,menyebabkan sering terjadinya permunculan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB yang double karna sistem yang eror.
Efektivitas Sistem Informasi Pencatatan dan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Yona, Nurul Afwani; Setiawan, Rizky
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sistem informasi pencatatan dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem SIP4D sudah tepat sasaran dalam menjangkau objek penerimaan PAD, namun pencapaian target PAD belum konsisten setiap tahunnya, disebabkan oleh faktor teknis dan non-teknis. Pelaksanaan sosialisasi program SIP4D berjalan cukup efektif, namun keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan. Serta pemantauan dan evaluasi sistem SIP4D belum berjalan secara real-time dan menyeluruh sehingga perlu diperbaiki kedepannya.
Evaluasi Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan pengembangan Dalam Pemantauan Pembangunan Dan Pengembangan Kabupaten Di Provinsi Riau Rihaz, Andika Perdana; Rusadi, Sylvina
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24393

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dalam pemantauan pembangunan dan pengembangan kabupaten di Provinsi Riau. Fokus evaluasi mencakup pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Bappedalitbang masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya pengawasan, koordinasi yang belum optimal, dan terbatasnya sumber daya. Meskipun tingkat capaian kerja cukup tinggi secara kuantitatif, masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya rendah, sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran strategis Bappedalitbang dan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Page 2 of 2 | Total Record : 20