JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 2 April 2026"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[Evaluasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur ]]>
<![CDATA[Ronal, Ronal Yowanda Pratama]]>;
<![CDATA[Juliana, Septa]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.25631
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan Budaya Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Pacu Jalur merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial yang tinggi serta berpotensi besar dalam pengembangan pariwisata daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta tokoh masyarakat atau atlit Pacu Jalur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berperan aktif dalam melestarikan dan promosi Pacu Jalur melalui festival tahunan, pembinaan kelompok pelestari budaya, serta kerja sama dengan pihak swasta dan media. Namun, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya yang kompeten, serta koordinasi antar instansi. Evaluasi ini merekomendasikan perlunya kapasitas Lembaga, perencaraan yang lebih matang, serta keterlibatan masyarakat secara luas dalam mendukung keberlanjutan Budaya Pacu Jalur.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Hanafi, Muhamad]]>;
<![CDATA[Yuslaini, Nina]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.25808
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait lokasi lokasi wisata yang menarik bagi wisatawan, termasuk mata air panas alami di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Kuantan Hulu, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait objek wisata tersebut di wilayah yang sama. Metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan lokasi wisata dengan mata air panas alami belum seefektif yang diharapkan. Sumber daya yang tersedia bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terutama yang dialokasikan untuk divisi pariwisata, belum ideal karena anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengembangan pariwisata terbatas, yang berdampak pada ketersediaan amenitas dan infrastruktur di lokasi-lokasi mata air panas. Kurangnya kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan, menyebabkan minimnya ketersediaan tempat menginap bagi wisatawan dari luar Kabupaten Kuantan Singingi. Struktur birokrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum sebaik yang diharapkan karena belum adanya aturan atau pedoman baku (SOP) yang mengatur tata cara penyelenggaraan kegiatan di pemandian air panas, dan belum tersedianya rambu-rambu informasi yang memadai. Studi ini menyimpulkan bahwa hal ini cukup terlihat jelas dalam operasional pemerintahan yang seringkali kurang diperhatikan, sehingga menyebabkan belum optimalnya pertumbuhan destinasi wisata yang berpusat di sekitar pemandian air panas alami. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, wisata pemandian air panas, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai metrik, memerlukan kerja sama antara pemangku kebijakan (pemangku kepentingan), pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Tarif Parkir Di Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Ikhtiaruddin]]>;
<![CDATA[Afrianda, Rendi Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.26015
<![CDATA[Implementasi kebijakan publik berperan penting dalam mendukung tercapainya pelayanan publik yang efektif. Pada bidang transportasi, pelayanan parkir memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Di Kota Pekanbaru, peningkatan jumlah kendaraan menuntut penataan parkir yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 02 Tahun 2025 untuk meninjau kembali tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan evaluasi, terutama dalam aspek sosialisasi, kepatuhan pelaksana, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.]]>
<![CDATA[Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Online Melalui Aplikasi Smart Kampung : Studi Di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak ]]>
<![CDATA[Gultom, Wawan Agustiono]]>;
<![CDATA[Andriyus]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.26258
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Online Melalui Aplikasi Smart Kampung. Penelitian dilaksanakan dengan metode kuantitatif tipe deskriptif. Pupulasi dan sampel penelitian ini yaitu Kepala desa atau penghulu kampung Perawang Barat, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Staff Admin Website Perawang Barat, dan Masyarakat Kampung Perawang Barat. Pada penelitian ini memakai indikator berwujud (tangible), kehandalan (realiability), Respon (Responsive), Jaminan (Assurance), Empati (Empaty). Berdasarkan setiap indikator penelitian yang telah dilakukan kesimpulan dari Implementasi Pelayanan public berbasis online melalui aplikasi smart kampung Di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak sudah cukup terlaksana. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang harus di perhatikan dalam implementasi pelayan public berbasis online melalui aplikasi smart kampung di kampung Perawang Barat untuk dapat mencapai tingkat implementasi yang baik. Seperti halnya, diperlukannya sosialiasi atau pelatihan yang sama rata untuk seluruh masyarakat agar mereka dapat mengurus dari rumah sebab pemahaman masyarakat terkait perkembangan dunia tekhnologi masih tergolong rendah, menolak adanya pemberian uang sebagai ucapan terimahkasi sebab akan terkesan berbayar, di perlukan adanya wifi gratis yang dapat di akses oleh masyarakat yang tidak memiliki kuota internet agar tidak menambah biaya dalam pengurusan surat yang dibutuhkan masyarakat.]]>
<![CDATA[Implementasi Layanan Pemeliharaan Arsip Keluarga (LAPAK) Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Ildo, Armadinsyah]]>;
<![CDATA[Andriyus]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.26363
<![CDATA[Pemeliharaan arsip keluarga merupakan aspek penting dalam menjaga warisan dan sejarah keluarga. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, layanan pemeliharaan arsip keluarga menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Melalui penyelenggaraan layanan ini, kita dapat memastikan bahwa informasi dan dokumen penting tentang keluarga kita terjaga dengan baik, LAPAK merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang dengan tujuan memberikan akses penuh kepada masyarakat dalam hal pemeliharaan arsip keluarga melalui metode enkapsulasi.Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dengan metode kualitatif.Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan-tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Dalam penelitian ini juga informan diutamakan dan di hargai, sehingga dapat menemukan apa yang dimaksud dengan fakta fenomenologis. Dalam menjalankan program layanan masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh tim pelayanan dan juga masyrakat yang menggunakan layanan, seperti website yang tidak bisa dibuka atau di akses,semua dinas yang terlibat dalam program ini juga jelas, susunan kepemimpinan di layanan ini juga sudah jelas, serta adanya evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait Jumlah sasaran layanan yakni masyarakat kota pekanbaru masih terlalu minim yang menggunakan layanan ini mungkin disebab oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip.Tim yang ditunjuk sudah melakukan tugas nya dengan baik, hanya saja terkadang terhambat oleh perangkat teknologi atau komputer yang sering mengalami gangguan yang akan menghambat proses digitalisasi arsip.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Busfari, Imron]]>;
<![CDATA[Syaprianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.26931
<![CDATA[Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tapung ialah: Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Surat Tanah Surat Keterangan Ganti Rugi dan Untuk mengetahui Penghambat dalam Pelayanan Surat Tanah Surat Keterangan Ganti Rugi Dikecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pelayanan menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah Kesimpulan yang penulis buat dalam pelaksanaan penelitian ini ialah sebgai berikut: Indikator dimensi tangibel adalah Pelaksanaan pemberian pelayanan yang dilakukan pihak kecamatan sudah melakukan dengan baik terutama pelayanan yang di berikan oleh Petugas Layanan PATEN. Untuk pengurusan surat tanah petugas akan melakukan pengukuran luas tanah dan menetapkan sepadan tanahnya barulah kemudian mengeluarkan surat yang di mohonkan. Mengenai dimensi releability dapat disebutkan bahwa semua pegawai yang bertugas di kecamatan tapung sudah memiliki etika dan moral yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab profesi masing. Mengenai indikator responsiveness adalah sebagai berikut Proses pelayanan yang berikan petugas pelayanan kantor camat sudah dilakukan sesuai SOP. Mengenai perhatian pihak kecamatan kepada masayarakat. Pihak kecamatan selalu memberikan perhatian dengan membantu semua keperluan yang di butuhkan oleh masyarakat. Kata kunci: Kecamatan, Pelayanan Publik, Surat Keterangan Tanah]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pelayanan Dalam Kerjasama Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Panti Dinas Sosial Provinsi Riau (PENSIL PANDAU) Di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Mangkuluhur, Abdhitia]]>;
<![CDATA[Monalisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.27540
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui Implementasi Program Pelayanan Dalam Kerjasama Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Panti Dinas Sosial Provinsi Riau (Pensil Pandau) Di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program PENSIL PANDAU dalam memberikan pelayanan sebagai berikut: Komunikasi dalam pelaksanaan program PENSIL PANDAU telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi serta koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sosialisasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke panti sosial serta penyampaian informasi kepada pengurus panti mengenai pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Sumber daya dalam pelaksanaan program secara umum sudah cukup mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga panti sosial. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan adanya komitmen dari petugas Disdukcapil dan Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat rentan, khususnya warga panti sosial yang belum memiliki dokumen kependudukan. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program telah berjalan dengan cukup baik melalui adanya pembagian tugas yang jelas antara Disdukcapil dan Dinas Sosial. Dinas Sosial bertugas melakukan pendataan dan pembinaan terhadap warga panti sosial, sedangkan Disdukcapil bertugas melakukan perekaman data serta penerbitan dokumen kependudukan. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus proses administrasi kependudukan masih menghadapi kendala terutama ketika data identitas warga panti tidak lengkap.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024: Studi Kasus Desa Mayang Sari Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[Selamat, Muhammad Wahyu Widodo]]>;
<![CDATA[Rauf, Rahyunir]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.27006
<![CDATA[This study aims to determine how a village fund budget originating from the central government is managed by the Mayang Sari village government in 2024. The research method used in the preparation of this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used interviews, observation, and interaction with the head of finance and village staff as informants. The object of this study is the Village Fund (DD), which aims to determine the management of village funds. The results of the study reveal that the management of the Village Fund budget in Mayang Sari Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency in 2024 is quite good, whic Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana suatu anggaran dana desa yang berasal dari pusat dikelola oleh pemerintah desa mayang sari pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini ialah metode penelitian kualitatid dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan interaksi melalui kapala urusan keuangan dan juga staf desa sebagai informan. Adapun objek penelitian yang akan diteliti yaitu Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada tahun 2024 sudah cukup baik hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, namun demikian masih ada beberapa hambatan dan juga kekurangan dalam proses pengelolaannya yakni dari segi administrasi yang terkadang mengalami keterlambatan pencairan dana dan dari segi transparansi yang masih kurang terbuka kepada masyarakat. h is in accordance with existing laws and government regulations. However, there are still several obstacles and shortcomings in themanagement process, namely in terms of administration, which sometimes experiences delays in fund disbursement, and in terms of transparency, which is still not open to the public.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan E-KTP Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Wilis, Mira Novita]]>;
<![CDATA[Febrian, Ranggi Ade]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.27597
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian aplikasi IKD dengan karakteristik masyarakat dalam proses pengurusan layanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan teori Inovasi Menurut Everett M. Rogers. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Keuntungan Relatif (Relative Advantage), aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan berbagai keuntungan dibandingkan dengan sistem pelayanan kependudukan sebelumnya yang masih bergantung pada dokumen fisik. Kesesuaian (Compatibility), dinilai cukup sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Informan menyampaikan bahwa keberadaan aplikasi IKD memudahkan masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan secara digital sehingga proses pelayanan administrasi menjadi lebih praktis dan efisien. Kerumitan (Complexity), secara umum aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dinilai cukup mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Kemungkinan Dicoba (Trialability), sebelum aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) diluncurkan kepada masyarakat, telah dilakukan tahap uji coba serta pelatihan kepada para operator oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. menggunakan aplikasi IKD. Dengan demikian, manfaat inovasi ini dapat dilihat dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi IKD telah memenuhi indikator observability, karena manfaat inovasi dapat diamati secara langsung sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakannya.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah di Kantor Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Viola Khansa Nabila]]>;
<![CDATA[Nazir, Yendri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/JMP.2025.27647
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) di Kantor Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan bagaimana proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pengurusan SKGR telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan oleh masyarakat, pemeriksaan kelengkapan persyaratan, verifikasi data oleh perangkat desa, hingga penerbitan surat oleh kepala desa. Secara umum kualitas pelayanan sudah berjalan cukup baik karena adanya prosedur dan persyaratan yang jelas dalam proses pelayanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang berlaku, kelengkapan berkas yang belum terpenuhi, serta keterbatasan sumber daya aparatur desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan melalui perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kinerja aparatur desa agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat.]]>
