cover
Contact Name
Andriyus
Contact Email
andriyus@soc.uir.ac.id
Phone
+6281268785353
Journal Mail Official
jmp@journal.uir.ac.id
Editorial Address
Gedung Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Published by Universitas Islam Riau
ISSN : -     EISSN : 30641675     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles 178 Documents
Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Penertiban Anak Jalanan (Studi Jembatan Penyeberangan Orang) Welyandi, Jodie; Rusadi, Sylvina
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28089

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam penertiban anak jalanan, khususnya di lokasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Fenomena keberadaan anak jalanan di JPO menyebabkan fungsi fasilitas umum tersebut tidak optimal dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses koordinasi penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya pola pembinaan pasca-penertiban, di mana anak jalanan yang terjaring razia hanya didata dan diberikan nasihat di shelter tanpa solusi jangka panjang, sehingga mereka cenderung kembali ke jalanan. Selain itu, sanksi yang diberikan belum mampu memberikan efek jera. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan baru sebatas pemenuhan prosedur administratif dan operasional, namun belum menyentuh penyelesaian akar masalah secara komprehensif.
Efektivitas Pelayanan Pengajuan Penerbitan Rekomendasi Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau Fanny Oktriana Putri; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28093

Abstract

Efektivitas pelayanan pengajuan penerbitan rekomendasi izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat efektivitas pelayanan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam sistem perizinan berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur pelayanan dan pengguna layanan yang terlibat langsung dalam proses perizinan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan belum optimal, terutama pada aspek produktivitas dan ketepatan waktu. Penerapan sistem digital melalui formulir online telah meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi hambatan fisik, namun masih ditemukan hambatan seperti rendahnya pemahaman pengguna terhadap prosedur, keterbatasan sistem, serta kompleksitas proses verifikasi yang memperlambat pelayanan. Faktor pendukung meliputi kejelasan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan koordinasi kelembagaan. Sementara itu, kurangnya sosialisasi serta masih adanya penyelenggara tanpa izin menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan. Peningkatan efektivitas pelayanan memerlukan optimalisasi sistem digital, penguatan kapasitas organisasi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Temuan ini memberikan pengaruh  praktis bagi pengembangan pelayanan publik agar lebih berorientasi secara efisien, transparan, dan akuntabel dalam administrasi perizinan.
Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dalam Menjamin Keselamatan Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi Oktavia, Winda; Setiawan, Rizky
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28128

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keselamatan penumpang dalam penyelenggaraan transportasi publik, khususnya angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) di Provinsi Riau. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas serta masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung keselamatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi publik belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan transportasi publik oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam menjamin keselamatan penumpang, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan dari Dinas Perhubungan, pengemudi, serta penumpang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi publik dalam menjamin keselamatan penumpang AKDP di Provinsi Riau belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung, serta struktur birokrasi yang masih belum efektif. Selain itu, masih ditemukan kendaraan yang tidak laik jalan serta minimnya fasilitas pendukung keselamatan.
Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pustaka Wilayah Soeman HS Shadiq, Farhan; Hakim, Arif Rahman
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28154

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam mengelola Pustaka Wilayah Soeman HS serta upaya dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pengunjung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran perpustakaan sebagai sarana informasi dan literasi yang harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi pengelolaan perpustakaan secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal pelayanan yang ramah dan responsif serta fasilitas yang mumpuni. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti pembaruan koleksi yang belum optimal. Selain itu, angka kunjungan didominasi oleh rombongan siswa/pelajar dan minat kunjungan masyarakat umum juga relatif rendah. Penelitian ini berkontribusi sebagai bahan kajian dalam memahami penerapan strategi pengelolaan perpustakaan guna meningkatkan kualitas pengelolaan di Pustaka Wilayah Soeman HS.
Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Provinsi Riau Junita, Elma; Adni, Dita Fisdian
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28174

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Tugu Zapin yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Tugu Zapin sebagai salah satu ikon budaya daerah memiliki nilai historis dan estetika yang perlu dijaga keberadaannya melalui pengamanan dan pemeliharaan yang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berasal dari pihak pemerintah terkait serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Tugu Zapin telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pengawasan rutin, keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait.
Evaluasi Tugas Widyaiswara Dalam Pembelajaran Pada Pelatihan Dasar (LATSAR) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II Angkatan 2019 Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Febwiandi, Maharani; Prihatin, Panca Setyo
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi tugas Widyaiswara dalam pembelajaran pada Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II Angkatan 2019 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Widyaiswara dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan penelitian terdiri dari Widyaiswara Ahli Madya, Kepala Bidang Manajerial, dan Pustakawan Ahli Pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Widyaiswara dalam pembelajaran telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari penerapan pendekatan andragogi (participant centered learning), penyusunan perangkat evaluasi pembelajaran, serta keterlibatan Widyaiswara dalam seluruh tahapan pembelajaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti metode pembelajaran yang belum optimal, materi yang belum sepenuhnya kontekstual, serta keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tugas Widyaiswara dalam pembelajaran Latsar CPNS telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan untuk mendukung efektivitas pembelajaran.
Evaluasi Program Penanggulangan Genangan Air Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kota Pekanbaru Saputra.Z, Iqbal Army; Syaprianto
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program penanggulangan genangan air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 22 informan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, akurasi, dan hambatan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara operasional program ini memberikan dampak positif dalam mereduksi durasi dan ketinggian genangan air di beberapa titik kritis. Kriteria responsivitas dan efisiensi dinilai sangat baik, ditunjukkan oleh kecepatan waktu tanggap (response time) tim reaksi cepat dalam waktu 30 menit serta penempatan mesin pompa mobile dan alat berat yang siap pakai. Akuntabilitas instansi juga terpenuhi melalui transparansi dan sistem pelaporan kinerja yang terstruktur (LKjIP dan Renstra).  Namun, efektivitas secara struktural belum maksimal karena sekitar 80% sistem drainase kota mengalami malfungsi akibat adanya ketidaksinambungan (missing link) antara saluran mikro di pemukiman warga dengan saluran makro kota. Dalam aspek akurasi, pemetaan makro telah memanfaatkan teknologi GIS secara akurat, tetapi pada level mikro konstruksi masih sering ditemukan kesalahan elevasi (kemiringan) saluran. Hambatan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran sosiologis masyarakat yang membuang sampah domestik ke selokan, penutupan drainase secara permanen dengan cor beton oleh pemilik bangunan, pesatnya alih fungsi lahan resapan, serta karakteristik topografi wilayah yang landai dan bercekungan. Dinas PUPR direkomendasikan untuk mengintegrasikan infrastruktur hijau seperti kolam retensi, memperketat pengawasan elevasi saluran, dan menyinkronkan jaringan drainase secara menyeluruh.
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Iqbal, Habib; Amri, Pahmi
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28300

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pengawasan di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya efektivitas pengawasan, lemahnya tindak lanjut hasil evaluasi, dan belum optimalnya pengawasan terhadap program prioritas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan APBD, meliputi penetapan standar pengawasan, penilaian pelaksanaan anggaran, tindakan perbaikan, serta faktor penghambat pengawasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Badan Anggaran (Banggar), Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dilakukan melalui rapat kerja, hearing, pembahasan laporan realisasi anggaran, pemanggilan OPD dan TAPD, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Namun, pengawasan masih cenderung administratif dan lebih berfokus pada serapan anggaran dibandingkan efektivitas program bagi masyarakat. Selain itu, tindak lanjut rekomendasi pengawasan belum optimal karena dipengaruhi keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal daerah, kurangnya keterbukaan informasi, dan dinamika politik internal DPRD.Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap APBD telah berjalan, tetapi belum optimal dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota DPRD, koordinasi dengan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat agar pengawasan APBD dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru Ciptana Dewi, Cahya Ningrum; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam pemeliharaan jalan, karna masih ditemukannya kerusakan jalan di Kota Pekanbaru yang memengaruhi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan Penelitian bertujuan menganalisis peran dinas berdasarkan indikator koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas telah berjalan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan pemeliharaan jalan. Ketersediaan sarana, prasarana, tenaga kerja, serta dukungan anggaran yang mendukung pelaksanaan pemeliharaan, meskipun keterbatasan fasilitas dan tingginya beban lalu lintas memengaruhi ketahanan hasil perbaikan. Dinas juga telah memiliki prosedur penanganan darurat dan juga upaya mendorong keterlibatan masyarakat melalui penyediaan aplikasi pelaporan namun belum dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya sosialisasi. Kesimpulannya, peran dinas telah berjalan, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek koordinasi, kualitas perbaikan, pemerataan respons, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Menjalankan Wewenang Di Kantor Camat Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Mudzdalifah, Siti; Setiawan, Rizky
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28394

Abstract

Wewenang camat merupakan tugas pokok seorang camat yang harus dijalani selama menjabat sebagai camat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Camat Dalam Menjalankan Wewenang di Kantor Camat Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun fenomena dalam penelitian ini kurang efektifnya kepemimpinan camat dalam mrngkomunikasikan bawahan dan masyarakat serta camat dinilai tidak mampu dalam menegakkan kedisiplinan pegawai di Kantor Camat Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Teori yang digunakan adalah teori gaya kepemimpinan menurut Handoko dengan 5 indikator yaitu kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengendalikan bawahan, tanggung jawab. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Camat dalam menjalankan wewenang telah berjalan cukup baik tetapi masih memiliki hambatan yaitu kebiasaan pegawai yang sering absen dan terlambat datang, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di kantor camat maupun di Masyarakat.