cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Nur Taufiqurrahman
Contact Email
lppm@univbhaktiasih.ac.id
Phone
+6281215544470
Journal Mail Official
lppm@univbhaktiasih.ac.id
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bhakti Asih Tangerang Jl. Raden Fatah No.62, RT.003/RW.010 Sudimara Barat, Kecamatan. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Bleach: Bulletin of Law Research
Published by Universitas Bhakti Asih Tangerang
ISSN : -     EISSN : 30641691     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Beach: Bulletin of Law Research is a peer-reviewed journal that publishes original research articles, reviews, and case studies in the field of law. The journal provides a platform for legal scholars, practitioners, and policymakers to explore contemporary legal issues, regulatory frameworks, judicial developments, and international law. It encourages interdisciplinary research that intersects with fields such as politics, economics, and human rights. The journal is committed to fostering a deeper understanding of legal processes and contributing to scholarly debates that influence policy decisions. It also welcomes comparative studies that provide insights into different legal systems and their applications in various contexts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "vol.3 no.1 (jun 2026)" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yusna Wulan Sari
Bulletin of Law Research Vol.3 No.1 (Jun 2026)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v3i1.222

Abstract

Pengangkatan anak (adopsi) telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada karena faktor pasangan suami istri yang sudah lama menikah belum memperoleh keturunan, atau faktor lain seperti pasangan suami istri yang hanya mempunyai anak laki-laki saja. Mereka menginginkan seorang anak perempuan, maka mereka mengangkat anak perempuan menjadi anak mereka, atau sebaliknya. Namun, pengaturan mengenai status hukum dan hak waris anak angkat masih menimbulkan perbedaan signifikan antara sistem Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an  dan kompilasi hukum Islam serta sumber lain, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji objek penelitian secara komparatif mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang yang satu dengan lainnya, ditemukanlah bahwa Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Untuk melindungi anak angkat, orang tua angkat anak tersebut selama masih hidup harus membuat wasiat wajibah yang menyatakan bahwa anak angkatnya dapat memperoleh warisan dengan pembagian maksimal 1 per 3 dari harta warisan yang ia tinggalkan agar tidak terjadi sengketa waris antara keluarga sedarah orang tua angkat tersebut dengan anak angkatnya. Sebaliknya, KUHPerdata malah memberikan kedudukan yang lebih kuat dengan mengakui anak angkat sebagai ahli waris yang sah. Perbedaan fundamental inilah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan terhadap anak angkat pasca orang tuanya meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi sengketa waris ini.
Harmonisasi Prinsip Kewarganegaraan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penjaminan Hukum Administrasi Di Indonesia Nurhannah Rosa Delima Pasaribu
Bulletin of Law Research Vol.3 No.1 (Jun 2026)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v3i1.139

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana harmonisasi prinsip-prinsip kewarganegaraan dapat diwujudkan dalam penjaminan hukum administrasi di Indonesia. Isu sentralnya terletak pada diskrepansi antara landasan konstitusional yang menjamin kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dengan praktik administrasi publik yang sering kali menimbulkan diskriminasi atau ketidakpastian, terutama terkait hak-hak sipil, layanan publik, dan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas atau terpinggirkan. Pendekatan normatif-yuridis digunakan dengan meninjau UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai putusan pengadilan dan peraturan pelaksana. Hasilnya menunjukkan bahwa harmonisasi memerlukan dua pilar utama: pertama, reformasi substantif yang memastikan setiap regulasi administrasi (seperti persyaratan identitas, pendaftaran penduduk, atau izin usaha) bersifat non-diskriminatif dan inklusif; kedua, reformasi prosedural yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas profesionalitas, nondiskriminasi, dan keadilan, dalam setiap pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa penjaminan hukum administrasi yang adil dan inklusif tidak hanya bergantung pada keberadaan norma kewarganegaraan yang kuat, tetapi juga pada ketaatan administratif yang ketat terhadap prinsip-prinsip harmonisasi. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan mekanisme pengawasan eksternal (melalui Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara) serta integrasi pelatihan kesadaran hak-hak kewarganegaraan dalam kurikulum ASN untuk menjamin implementasi hukum administrasi yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia.
Analisis Yuridis Pemalsuan Slip Bank BNI Berdasarkan Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru Rendika Purnama
Bulletin of Law Research Vol.3 No.1 (Jun 2026)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v3i1.167

Abstract

Pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak signifikan terhadap kepastian administrasi, integritas dokumen, serta kepercayaan publik terhadap institusi, baik publik maupun privat. Tindak pidana ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas operasional suatu lembaga. Salah satu kasus konkret yang menggambarkan kompleksitas pemalsuan surat di Indonesia adalah perkara pemalsuan slip dokumen PT Bank Negara Indonesia oleh Adhitia Kusuma Negara. Dalam kasus tersebut, pelaku secara sengaja membuat dan menggunakan slip bank palsu yang dilengkapi dengan stempel serta tanda tangan yang dipalsukan, dengan tujuan untuk mencairkan dana milik perusahaan. Modus ini menunjukkan bahwa praktik pemalsuan surat telah berkembang secara teknis dan strategis, sehingga memerlukan analisis hukum yang komprehensif. Penelitian ini mengkaji tindak pidana pemalsuan yang dilakukan pelaku dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 263 KUHP Lama serta pembaruan yang terdapat dalam Pasal 391 KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui penelaahan regulasi, doktrin, asas hukum, serta pengaitan unsur delik dengan fakta-fakta kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur pemalsuan surat, baik yang diatur dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru, terpenuhi melalui tindakan pelaku, terutama karena dokumen yang dipalsukan menghasilkan konsekuensi hukum berupa hak finansial, kerugian institusional, serta potensi penyalahgunaan sistem perbankan. KUHP Baru memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai struktur delik pemalsuan dan memperluas objek surat atau dokumen yang dilindungi, sehingga dianggap lebih responsif dalam menghadapi bentuk-bentuk pemalsuan modern yang semakin kompleks.
Reformulasi Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Nasional: Analisis Perbandingan Pasal 372 KUHP Lama dan Pasal 486–487 UU Nomor 1 Tahun 2023 Salsabila Restia Putri
Bulletin of Law Research Vol.3 No.1 (Jun 2026)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v3i1.170

Abstract

Hukum pidana memegang peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan keadilan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian khusus adalah penggelapan, yang diatur dalam Pasal 372 KUHPLama dan mengalami pembaruan dalam Pasal 486–487 KUHP Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana penggelapan dalam kedua KUHP tersebut, membandingkan unsur delik, ancaman pidana, serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari KUHP Lama, KUHP Baru, literatur hukum, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya, kemudiandianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengisi keterbatasan kajian sebelumnya yang belum secara komprehensif menganalisis perubahan paradigma pemidanaan penggelapan setelah berlakunya KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip penggelapan tetap sama, KUHP Baru menghadirkan sejumlah pembaruan penting. Perubahan tersebut meliputi rumusan delik yang lebih sistematis, penyesuaian ancaman pidana dan kategori denda yang proporsional dengan kondisi ekonomi saat ini, perluasan subjek hukum, sertapengecualian berbasis dampak sosial bagi korban. Pembaruan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang humanistik dan kontekstual. Dengan demikian, reformasi pengaturan penggelapan dalam KUHP Baru diharapkan mampu menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil, menumbuhkan efek jerabagi pelaku, dan mendukung terciptanya masyarakat yang tertib dan harmonis.
Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Biometrik (Face Id Hijacking) Dalam Pembayaran Digital Ramlin Ahmad
Bulletin of Law Research Vol.3 No.1 (Jun 2026)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v3i1.202

Abstract

Perkembangan teknologi pembayaran digital mendorong meningkatnya penggunaan sistem autentikasi biometrik, khususnya Face ID, sebagai metode verifikasi identitas yang dianggap cepat dan aman. Namun, kemajuan ini juga melahirkan bentuk kejahatan baru berupa Face ID Hijacking, yakni upaya pembobolan sistem pengenalan wajah melalui pemalsuan, rekayasa citra, atau manipulasi data biometrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap kejahatan biometrik dalam konteks pembayaran digital di Indonesia, serta mengidentifikasi celah regulasi yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap data biometrik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, serta peraturan turunan mengenai transaksi elektronik dan keamanan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun data biometrik telah dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang wajib dilindungi secara ketat, pengaturan mengenai mekanisme keamanan, standar teknis autentikasi biometrik, serta pertanggungjawaban pihak penyelenggara sistem elektronik belum diatur secara komprehensif. Selain itu, belum terdapat norma yang secara eksplisit mengatur tindak pidana Face ID Hijacking sebagai jenis kejahatan biometrik baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penyempurnaan regulasi melalui pembentukan standar keamanan biometrik nasional, penguatan kewajiban penyelenggara sistem pembayaran digital, serta harmonisasi hukum pidana siber untuk menanggulangi kejahatan biometrik secara efektif.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol.3 No.1 (Jun 2026) Vol.2 No.2 (Des 2025) Vol.2 No.1 (Jun 2025) Vol.1 No.2 (Des 2024) Vol.1 No.1 (Jun 2024)