cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus" : 10 Documents clear
KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI SEMARANG) Indrasari, Febrina; Endang Sulistyani; Isnaini Nurkhayati; Winarto; Azizah
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2699

Abstract

Tingkat kesadaran hukum yang rendah di antara siswa di dunia pendidikan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses ke informasi hukum dan budaya siswa sendiri. Sebagai mahasiswa Politehnik Negara Semarang karena salah satu tugas utamanya adalah menghasilkan kreasi yang ditulis baik dalam bentuk kertas atau laporan tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai lulusannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mahasiswa di Politehnik Negeri Semarang menyadari hak kekayaan intelektual dalam penulisan ilmiah, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesadaran ini. Menggunakan teknik sosiologi empiris, para peneliti melihat bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi ketika norma-norma sosial dipaksakan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum mahasiswa tentang hak cipta secara tertulis masih kurang, dengan hanya persentase kecil dari mereka yang akrab dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta. Selain itu, ada kurangnya pengetahuan tentang mengutip buku orang lain atau makalah ilmiah dengan benar, yang mengakibatkan fotocopy dibuat tanpa sesuai dengan aturan atau hukum. Pemahaman mahasiswa tentang hukum dan bagaimana mereka seharusnya digunakan, serta sikap dan perilaku mereka yang terkait dengan hukum, semua memiliki dampak pada tingkat kesadaran hukum mereka.
KEABSAHAN AKTA IKRAR WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSTATUS FASILITAS SOSIAL (STUDI KASUS AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/07/VII/2019) Putra, Ade; Yulia Mirwati; Yasniwati
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2758

Abstract

Background: The registration of the Deed of Pledge of Endowment (Akta Ikrar Wakaf) is crucial to ensure the validity and clarity of the waqf land status. Issues arise when the deed of waqf pledge for land that already has a social facility status was rejected by the Land Office in 2019. Research Metodes: This research is categorized as empirical legal research that is descriptive-analytical in nature, drawing from secondary legal materials and tertiary legal sources. Findings: The research findings include: 1) The validity of the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 complies with regulations, but the waqf pledge is invalid due to unmet waqf elements. 2) Registration constraints of the Deed of Pledge of Waqf lead to legal uncertainty and the risk of revocation of ownership rights or waqf status. Conclusion: This research concludes that the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 related to social facility land is not valid, and the registration constraints can have serious consequences, including legal uncertainty and the risk of revocation of ownership rights. The proposed solution is to transfer the land to the city government as a municipal asset to address these issues.
PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN PERKARA PERDATA nurhadi, fatich; Hasriyani
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2797

Abstract

Background: This research is entitled "The Role of Advocates in Providing Legal Aid to Justice Seekers in Civil Cases". Research Metodes: This research method is normative law, which prioritizes collecting initial data from library materials relating to the problem researched by the author. Field research was conducted to support and complement this data. Findings: Based on several facts that occur in Legal Aid Institutions/Legal Aid Organizations or abbreviated as LBH/OBH, there are many goals of Legal Aid that have not been realized in Providing to the Community is carried out affordably and for free so that all Indonesian Citizens can access justice easily and without having to pay comprehensively cannot be done however, because of him; all this because there are many costs that need to be handled in Indonesia in each data case. Conclusion: This is the concern for legal aid providers to raise the masses.
ANALISA ASPEK HUKUM TERHADAP PERSETUJUAN PASANGAN HIDUP TANPA STATUS PERKAWINAN DALAM AKTA AUTENTIK: Indonesia Ahmadi, Ahmadi; Imron, Ahmad
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2811

Abstract

ABSTRACTThe more freely elements of western culture enter into the State of Indonesia or Indonesian people who have lived in western countries and now live in Indonesia by bringing western customs or culture about life partners who are not bound as husband and wife living together and those who are already have children without marital status. These rights to individual property are problematic in Indonesia. The regulations governing the approval of transfers, sales and debt agreements or credit agreements with the consent of the husband or wife in a notarized deed or authentic deed already have legal certainty where the agreement is due to be included in the joint property regulated in the Marriage Law Number: 1 of 1974 concerning marriage and amendments to Law Number: 16 of 2019 concerning amendments to the Marriage Law Number: 1 of 1974 concerning marriage, as well as the Civil Code or Civil Code. However, this research analyzes how from a legal aspect that occurs in practice in the field there are several parties who ask for the consent of a spouse who has no legal marriage ties to be included in an agreement with an authentic deed or a notarized deed with the argument of the parties as a form of guarantee of certainty so that can be known by the parties and if in the future there are no demands from their spouse. This research is a type of normative and empirical research, where research refers to legal norms and legislation as well as legal theories regarding the consent of a spouse and primary data which is carried out through interviews, by holding question and answer directly to the respondents. Agreement for a spouse without marriage ties in a legally valid agreement because it is the right of the parties based on the Civil Code Article 1338 paragraph (1) stipulates that "all agreements made legally apply as laws for those who make them" and also strengthens in article 1320 the validity of the agreement, but in the making of the deed there is no regulation, so there is a legal vacuum here. Keywords: Marriage, Deed, Agreement ABSTRAKSemakin bebasnya unsur budaya barat yang masuk ke dalam Negara Indonesia atau orang-orang Indonesia yang pernah tinggal di Negara barat dan sekarang tinggal di Indonesia dengan membawa kebiasaan-kebiasaan atau budaya barat tentang pasangan hidup yang belum terikat sebagai suami-istri tinggal bersama dan adapun yang sudah mempunyai anak tanpa status perkawinan. Hak-hak atas kekayaan perorangan ini yang menjadi problematika yang ada di Indonesia. Peraturan yang mengatur tentang persetujuan atas pengalihan, penjualan dan perjanjian hutang piutang atau Perjanjian kredit dengan persetujuan suami atau istri dalam akta Notaril atau akta autentik sudah mempunyai kepastian hukum yang mana persetujuan tersebut dikarenakan masuk dalam harta bersama yang diataur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2019 tetang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Akan tetapi dalam penelitian ini menganalisa bagaimana secara aspek hukum yang terjadi dalam praktek di lapangan ada beberapa pihak yang meminta adanya persetujuan pasangan hidup yang tidak ada ikatan perkawinan secara hukum dimasukan dalam perjanjian dengan akta autentik atau akta Notaril dengan dalil para pihak sebagai bentuk jaminan kepastian agar dapat diketahui oleh para pihak dan apabila dikemudian hari tidak ada tuntutan-tuntutan dari pasangan hidupnya. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian normatif dan empiris, dimana data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden, menggunakan pertanyaan dan jawaban langsung, serta membahas teori-teori hukum mengenai persetujuan pasangan dan peraturan perundang-undangan. Persetujuan pasangan hidup tanpa ikatan perkawinan dalam suatu perjanjian sah secara hukum karena itu adalah hak para pihak berdasarkan KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dan juga menguatkan pada pasal 1320 sahnya perjanjian akan tetapi dalam pembuatan akta belum ada yang mengatur maka disini adanya kekosongan hukum. Kata Kunci: Perkawinan, Akta, Persetujuan
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DIPENGADILAN Jaidun, Jaidun; Jaang, Syaharie
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2997

Abstract

Settlement of civil disputes through a judge mediator is regulated in Article 1 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number 1 of 2016 concerning Procedures for Mediation in Court which states that a mediator is a Judge or other party who has a Mediator Certificate as a neutral party to assist the Parties in the negotiation process to seek various possibilities for resolving disputes without having to make a decision or force a resolution. The parties can use Alternative Dispute Resolution to reach a mutually beneficial agreement. The research used is non-doctrinal legal research, or can also be called research about law. The data used is primary data, namely data obtained directly from research subjects such as interviews. Apart from that, secondary data comes from statutory regulations and literature. Then the data obtained was analyzed qualitatively. The parties use the services of a certified mediator, because this is influenced by 2 factors, namely: (1) They do not want to pay the costs of hiring a certified mediator (2) There are no provisions governing the obligations of the parties to use a certified mediator. The failure of the peace agreement between the parties was caused by 2 factors, namely: (1) Having a strong desire to take the litigation route. (2) It is difficult to entrust the resolution of legal conflicts to a mediator. (3) Still holding a grudge that is difficult to reconcile. Mediators provide convenience and open access to information for the parties to achieve peace. Obstacles to peaceful efforts in court are (1) The parties have a strong desire to resolve civil conflicts through litigation (court). (2) The parties find it difficult to trust the mediator to resolve their conflict. (3) Both parties still hold grudges that are difficult to reconcile
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA OLEH PERBANKAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN SITUS KUTAI LAMA Safitri, Wahyuni; Rustiana; Suhadi, Nainuri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3007

Abstract

This research aims to analyze and determine the role of banking in Providing business capital for MSMEs in the Kutai Lama area and analyze banking efforts in overcoming obstacles faced by perpetrators MSMEs in the Kutai Lama site environment in providing business capital loans.The method used in this research is a qualitative method, with normative juridical approach.The research results show that banking has a very big role in helping MSMEs develop business through providing business capital for MSME actors, especially those in wealth in the old Kutai site environment. There are two important roles for banking in helping MSMEs in developing their business both before roviding business capital and After providing business capital, namely first, carrying out an powerment program MSMEs before providing business capital loans. Second, do the program coaching and supervision of MSMEs after providing business capital loans.Furthermore, there are banking efforts to overcome the obstacles faced by MSME actors in the Kutai Lama site environment in providing business capital loans namely by providing outreach regarding financing for MSMEs by parties banking, Providing training and education for MSME players so they can develop business income, and provide credit restructuring for MSME players who have had a history of bad credit.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PAILIT PT. DUNIA TRANSPORTASI LOGISTIK TERHADAP PT. CAHAYA TIMUR GARMINDO (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-PAILIT/2024/PN NIAGA SMG) Joni, Mis; Paulina, Viola; Aliya Jovilina, Mazaya
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3021

Abstract

Background: The purpose of this research is to determine the legal consequences of applying for a bankruptcy declaration according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and to determine the judge's considerations in the case between PT. Logistics Transportation World (Creditors) to PT. Cahaya Timur Garmindo (Debtor) in Decision Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg. Research Metodes: In this research, the author uses a normative juridical approach. Findings: The research results show that the legal consequences of applying for a bankruptcy declaration according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) include freezing assets, strict supervision of asset management by the curator, and distribution of assets to creditors. Conclusion: The judge's considerations in Decision Number 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg are based on the provisions of Article 2 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the conditions of which are (1) the Debtor has two or more creditors; (2) The debtor does not pay at least one debt that is due and collectible; (3) There are facts or circumstances that are simply proven.
PELAKSANAAN HAK MEMILIH DALAM PEMILU BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Lestari P, Vitrya; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3024

Abstract

Constitutional Court Decision Number. 135/PUU-XIII/2015 states that citizens who are mentally/memory impaired can still participate in general election contestation. However, in reality, there are still many mentally disabled persons who are considered incompetent and unable to use their right to vote in elections. This is what later became the author's interest in discussing the Implementation of Voting Rights in Elections for People with Mental Disabilities, especially in Samarinda City. The author's research objective in conducting this research was to find out how the implementation and constraints faced in exercising the right to vote. The type of research used in this thesis is empirical juridical. Currently, people with mental disabled have enough awareness to participate in elections. However, the involvement of persons with mental disability to use their right to vote is limited to used their right to vote. Obstacles that occur in the use of the right to vote for persons with Mental Disabilities, there are: the problem of not specifically classifying Persons with Mental Disabilities, the absence of active communication from Persons with Mental Disabilities, the process of matching and researching data is not optimal, and the lack of delivery of electoral information. In overcoming these obstacles, the General Election Comissions seeks to form a Democratic Volunteer (Relations) using a door to door system.
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SAMARINDA Pratiwie, Dinny Wirawan; Sunggu, Tumbur Ompu; Satw Satw, Gabriel
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3094

Abstract

Based on the Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of general elections is a reflection of the application of the concept of democracy which is emphasized in Article 1 paragraph (2) which reads "sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution", which is further confirmed in Article 22 E paragraph (1) which states that "general elections are held directly, publicly, freely and secretly". During elections, the possibility of violations or unlawful acts does not rule out the possibility. Bawaslu is an ad hoc institution formed during the first stage of the election, namely at the voter registration stage which begins and is disbanded after the candidates selected in the election have been inaugurated. An election supervisory committee (Panwaslu) was formed to supervise the election stages, receive complaints, and handle cases of administrative violations and criminal election violations. The approach method used is a doctrinal approach, using primary legal materials and secondary legal materials, which are then analyzed qualitatively and described. Forms of violations included in supervision by Bawaslu consist of Election Administration Violations, Election Crime Violations, Violations of the Code of Ethics. The form of action against election violations is basically that the City Bawaslu provides recommendations according to the level of the violation.
FENOMENA JUDI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA : PENEGAKAN HUKUM, FAKTOR, DAMPAK DAN UPAYA PENCEGAHANNYA Krisnowo, Ratihpuspita; Halizah, Annisa Nur; Ester, Missel
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3100

Abstract

Students are one of the parties interested in being able to get involved in online gambling. Because this is a phenomenon that is trending among them. The current era of globalization provides an easy opportunity for students to be able to earn income or pocket money in an instant way through online gambling. The lack and limited supervision and enforcement for perpetrators of online gambling crimes among students has a bad impact that eventually becomes a habit so that it can harm future generations in Indonesia. This research uses a literature law research method or normative law research method, normative juridical approach and conceptual approach. Gambling is regulated in Article 303 and Article 303 of the Criminal Code, this is after the issuance of Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling where the criminal threat for gambling is aggravated, further related to online gambling is contained in the provisions regulated in Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, This violation is regulated in the provisions of Article 45 Paragraph (2) of the ITE Law, which is punishable by imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of 1 billion rupiah. The factors that affect why gambling can occur among students are economic and social factors, environmental factors and perception factors. The impact is a decrease in achievement and interest in learning, financial or economic impact, a decrease in spiritual/religious values, a decrease in social values, psychological disturbances and addiction. The approach taken is preventive, repressive, persuasive and curative. In addition, other things that are done are education about risks and negative impacts, awareness campaigns, involvement of parents, family and friends, development of positive alternatives, counseling and emotional support, cooperation with the government, training for lecturers and monitoring and supervision of students online activities. Thus, if viewed from the formulation contained in the criminal law, it means that it is very clear that gambling is prohibited by legal norms because it has met the formulation of the elements of a criminal act, for that it can be subject to criminal sanctions whose implementation is processed in accordance with the criminal procedure law and the support and cooperation of all elements of society can be a means to anticipate online gambling among students.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue