cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alex Rikki
Contact Email
alexrikisinaga@gmail.com
Phone
+6285330686593
Journal Mail Official
agus_arif@iapi-indonesia.org
Editorial Address
Gedung LKPP Lt 8 Jl Rasuna Said Komp. Rasuna Epicentrum Lot 11B Jaksel 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pengadaan Indonesia
Published by Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
ISSN : -     EISSN : 28295714     DOI : https://doi.org/10.59034/jpi.v2i1
Core Subject : Economy, Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pengadaan Indonesia fokus pada penelitian, analisis, dan pengembangan dalam bidang pengadaan barang/jasa. Fokus utama dari jurnal ini adalah untuk menyajikan temuan-temuan terkini, inovasi, dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Artikel yang diterbitkan akan mencakup studi tentang berbagai aspek pengadaan, termasuk kebijakan, metode, teknologi, dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Risiko Hukum “Pinjam Bendera” dalam Pengadaan Barang/Jasa Metasari, Yelly
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v4i1.58

Abstract

Praktik pinjam bendera saat ini sering terjadi dalam dunia konstruksi. Praktik ini terjadi ketika perusahaan menggunakan nama perusahaan lain untuk mengikuti tender. Tentunya banyak menimbulkan kerugikan, seperti penyalahgunaan sistem pengadaan barang/jasa, persaingan tidak sehat dalam tender, dan penyalahgunaan sistem integritas dalam dunia pengadaan barang dan jasa. Tulisan ini membahas mengenai Praktik Pinjam Bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi Penyebab terjadinya pinjam bendera, dampak pinjam bendera dan Resiko Hukum Pinjam Bendera dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian ini adalah 1). Penyebab terjadinya pinjam bendera yaitu penyedia tidak memenuhi persyaratan mengikuti tender, nama penyedia sudah sering menang tender, perusahaan dikendalikan oleh seseorang, ketidak jelasan dan ketidak tegasan larangan pinjam bendera dalam aturan pengadan barang/jasa, ketidakmampuan pokja pengadaan barang/jasa mendeteksi terjadinya pinjam bendera dalam suatu tender; 2). Dampak terjadinya pinjam bendera yaitu pelanggaran prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelanggaran hukum dan kerugian Negara 3). Risiko hukum pinjam bendera yaitu pelanggaran hukum yang merugikan banyak pihak dan pelanggaran Pidana yang menimbulkan aset perusahaan yang meminjamkan bendera bisa disita
Combating Corruption in Procurement: The Synergy of Law Enforcement, Civil Society, and Digital Oversight Baskoro, Aji
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v4i1.59

Abstract

Corruption in procurement remains a critical challenge that undermines economic development, distorts market competition, and erodes public trust in governance. While conventional legal frameworks and enforcement mechanisms have played a crucial role in addressing this issue, emerging digital oversight technologies and civil society engagement offer new opportunities to enhance transparency and accountability. This study adopts a normative juridical research methodology, integrating a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach to examine the mechanisms for combating corruption in public procurement. The statutory approach assesses the legal framework governing procurement oversight in Indonesia, particularly Presidential Regulation No. 16 of 2018 and regulations issued by the National Public Procurement Agency (LKPP). The conceptual approach explores governance theories, including good governance, public participation, and e-governance, to evaluate institutional oversight, civil society involvement, and digital interventions. Furthermore, the comparative approach examines procurement oversight models from South Korea, identifying best practices for institutional coordination, regulatory enforcement, and technological integration. The findings reveal that digital tools, such as e-procurement systems, public reporting platforms, and real-time monitoring technologies, significantly reduce corruption risks by enhancing transparency and minimizing human discretion. Additionally, civil society organizations play a vital role in ensuring policy effectiveness and fostering public participation in procurement oversight. However, challenges remain, including legal loopholes, resistance from vested interests, and the adaptability of corrupt actors to technological advancements. This study highlights the necessity of an integrated approach that combines legal reform, civic engagement, and digital innovation to create a more accountable and corruption-resistant procurement system. Keywords: Procurement Corruption, Law Enforcement, Civil Society, Digital Oversight, Transparency
Tantangan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Tata Kelola Pengadaan Publik Indonesia Gunawan, Edy; Mutaqin, Muhammad Iqbal
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v4i1.60

Abstract

Evaluasi kinerja penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen penting dalam tata kelola pengadaan publik di Indonesia. Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) melalui studi komparatif dengan praktik terbaik di Amerika Serikat dan Kanada. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, hanya 13-16% paket pengadaan yang mendapat penilaian formal, serta adanya kesenjangan signifikan antara data SIKaP dan SiRUP yang mencapai puluhan kali lipat. Dibandingkan praktik di Amerika Serikat dan Kanada yang menerapkan evaluasi berkala dan umpan balik dua arah, SIKaP masih memiliki keterbatasan dalam periode penilaian dan mekanisme umpan balik. Studi ini merekomendasikan penyempurnaan SIKaP melalui: (1) integrasi teknologi untuk verifikasi data dan transparansi, (2) penerapan evaluasi berkala dengan mekanisme umpan balik dua arah, dan (3) penguatan kapasitas PPK dalam pelaksanaan penilaian. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem evaluasi kinerja penyedia yang lebih efektif dalam mendukung tata kelola pengadaan publik yang transparan dan akuntabel di Indonesia.
Analisis Pangsa Pasar dan Peluang Pengembangan Katalog Elektronik Pemerintah Versi 6 dalam Era Transformasi E-Commerce Indonesia Palinrungi, Muhammad Kahar Akbar
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2024
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v3i2.63

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh perkembangan sektor e-commerce terhadap pengembangan e-Katalog Pemerintah versi 6, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data mengenai pangsa pasar platform e-commerce utama di Indonesia dan tren transaksi digital yang berkembang. Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi peluang integrasi sistem pembayaran digital dalam e-Katalog. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia memberikan indikasi adanya potensi besar untuk mempercepat pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog. Sistem pembayaran digital yang semakin efisien juga ditemukan dapat mendukung kelancaran transaksi dan mengurangi biaya operasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan e-Katalog versi 6 dapat meningkatkan efisiensi proses pengadaan publik, dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang telah ada dalam sektor e-commerce. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk memperkuat infrastruktur digital, menyederhanakan proses adopsi teknologi, dan memperkuat kemampuan pengelola e-Katalog guna memastikan keberhasilan implementasi sistem ini dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Manfaat Implementasi TKDN pada Pengadaan Barang/Jasa Sektor Hulu Migas Aini, Ika Puspita Nur; Hutasoit, Ervina Loide; Adicahya, Sarjuni; Pasambuna, Sandry; Ernawati, Yeni
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v4i2.67

Abstract

The Domestic Component Level (TKDN) policy is a strategic instrument implemented by the Indonesian government to increase the use of local products and services across various industrial sectors, particularly in the upstream oil and gas sector. This study aims to examine the benefits of TKDN implementation in procurement within the upstream oil and gas industry and to assess its effectiveness in promoting national industrial self-reliance. Using a qualitative and descriptive approach through literature review, the research finds that the oil and gas sector demonstrates the most comprehensive achievement in the implementation of the TKDN policy. Although the TKDN realization in 2024 reached 58.36%, which is still below the set target, there is a consistent upward trend year by year. The policy has proven effective in boosting investment realization, strengthening the capacity of local industries, and increasing domestic employment. Nevertheless, several challenges still hinder optimal outcomes, such as limited domestic production capacity and the low competitiveness of local products. This study concludes that the success of TKDN implementation heavily relies on the synergy between government policies, industrial readiness, and the commitment of stakeholders.
Strategi Implementasi Supplied by Owner dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Pendekatan Supply Positioning Model dan Pemilihan Penyedia Gamas, Christian
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v4i2.69

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi implementasi skema Supplied by Owner (SBO) dalam pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan pendekatan Supply Positioning Model (SPM) dan strategi pemilihan penyedia. Melalui metode kualitatif-deskriptif dan analisis konten terhadap formulir identifikasi kebutuhan SBO yang dibagi berdasarkan empat kuadran SPM (Routine, Leverage, Bottleneck, dan Critical), studi ini menyusun model diagnostik awal serta formulir evaluatif per kuadran untuk memastikan kesesuaian karakteristik risiko pasokan dan pengeluaran terhadap strategi pengadaan. Temuan menunjukkan bahwa tiap kuadran memiliki ciri spesifik yang berimplikasi pada metode pemilihan penyedia, mulai dari e-purchasing mini-kompetisi hingga kontrak payung. Formulir identifikasi kebutuhan juga memuat indikator validasi untuk menguatkan justifikasi klasifikasi SPM dan strategi yang diterapkan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan prosedur pengadaan yang terstandar berbasis SPM serta integrasi indikator dalam sistem e-procurement guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan strategi pemilihan penyedia dalam pengadaan konstruksi.
Pengaturan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Oleh PPK Pada Pekerjaan Konstruksi Triandhika, Fikri; Karunia, Tria
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v4i2.77

Abstract

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya merujuk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, namun memiliki karakteristik dan pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan kontrak pada umumnya. Kekhususan kontrak pengadaan barang/jasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan turunannya dalam Peraturan LKPP. Dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, PPK berhak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan alasan dan tata cara tertentu. Seringkali, yang menjadi alasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK khususnya untuk pekerjaan konstruksi adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui landasan hukum dan akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK, serta wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penulisan, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak pada pekerjaan konstruksi melalui tata cara dan prosedur, serta pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Analisis Pengendalian Pengadaan Konstruksi Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Kinerja Pengadaan Suparwanto, Daviq; I Made Agus Darmaputra
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v4i2.81

Abstract

Pengadaan konstruksi gedung negara termasuk salah satu pos belanja modal dalam APBN yang nilainya cukup besar. Namun, pelaksanaan proyek ini sering kali menghadapi risiko signifikan, seperti keterlambatan penyelesaian, pembengkakan biaya (cost overrun), dan kualitas pekerjaan yang menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor risiko utama pada fase pengendalian pengadaan konstruksi di lingkungan Kementerian Keuangan serta merumuskan strategi pengendalian berbasis risiko yang efektif untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan kuesioner berskala Likert yang diuji validitas dan reliabilitasnya, serta dianalisis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan pemetaan probabilitas-dampak untuk menentukan tingkat risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko tertinggi berasal dari lemahnya kemampuan keuangan kontraktor, praktik moral hazard seperti jual beli proyek dan pinjam bendera, serta kurangnya kemampuan personil untuk manajemen proyek. Faktor-faktor ini berdampak besar terhadap keterlambatan, pembengkakan biaya, dan mutu pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Strategi pengendalian yang diusulkan meliputi tindakan preventif berupa penerapan penilaian kinerja penyedia atau penerapan vendor management system bagi pelaku usaha yang memiliki kinerja baik, serta tindakan korektif seperti secara tegas mengembalikan kontrak ke alurnya terkait waktu dan personel yang harus dihadirkan serta pemberian sanksi yang tegas kepada pihak yang memiliki moral hazard. Penerapan pengendalian pengadaan berbasis risiko diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengadaan konstruksi dari aspek waktu, biaya, dan kualitas, sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola pengadaan dalam memperkuat mekanisme pengendalian, sementara secara akademis memperkaya literatur dengan fokus khusus pada tahap pengendalian pengadaan.
Analisis Kinerja Pengawasan/ Manajemen Konstruksi di Kementerian Keuangan Suparwanto, Daviq
Jurnal Pengadaan Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober
Publisher : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59034/jpi.v4i2.85

Abstract

Kegagalan dalam memenuhi target mutu, waktu, maupun biaya pada proyek konstruksi pemerintah masih menjadi persoalan yang menuntut kajian lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan, salah satunya kinerja pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah kinerja penyedia jasa konsultansi pengawasan/manajemen konstruksi pada proyek-proyek di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi instrumen evaluasi kinerja, menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan ketentuan yang berlaku, serta menemukan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek. Metodologi penelitian menggunakan survei berbasis kuesioner yang diberikan kepada 32 responden, terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta staf terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan statistik non-parametrik dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengukur capaian pelaksanaan tugas serta pengaruhnya terhadap keberhasilan proyek. Hasil pengolahan AHP menunjukkan lima tugas pengawasan dengan dampak paling besar terhadap keberhasilan proyek, yaitu: (1) penyusunan program mutu, (2) pengendalian terhadap penggunaan material, peralatan, dan metode pelaksanaan, (3) pengawasan kualitas, kuantitas, dan progres volume fisik, (4) penyusunan laporan perkembangan pekerjaan sebagai dasar pembayaran, serta (5) penyusunan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan hasil tersebut, disusun lima strategi pengendalian kontrak yang dapat diterapkan oleh PPK untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan sekaligus menjamin keberhasilan pelaksanaan pengadaan konstruksi di masa mendatang.

Page 4 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi Oktober 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Indonesia, Edisi April 2022